发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Hukum Progresif最新文献

筛选
英文 中文
PROSPECTS OF INDONESIAN AGRARIAN LAW SYSTEM REFORM TO PROVIDE THE WELFARES 印度尼西亚土地法制度改革提供福利的前景
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-10-30 DOI: 10.14710/jhp.11.2.133-144
A. Lumbanraja
{"title":"PROSPECTS OF INDONESIAN AGRARIAN LAW SYSTEM REFORM TO PROVIDE THE WELFARES","authors":"A. Lumbanraja","doi":"10.14710/jhp.11.2.133-144","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.133-144","url":null,"abstract":"Agrarian law in Indonesia has not been able to provide prosperity to society. This can be seen from the injustices that arise from a number of regulations in the field of agrarian law, including the Job Creation Law. This article aims to examine whether Agrarian law in Indonesia reflects Pancasila and is based on the mandate of the constitution, and whether there is a need for reform. This research is doctrinal research using a literature study. This study finds that agrarian law policies in Indonesia are still not in favor of people who have a weak economic position. The development of globalization and the pressures of investment make government policies still pro favor those with a strong economic position. Therefore, it is very necessary to have a bill to improve the UUPA to realize a just national agrarian politics to realize the wider community's welfare. Consistency towards recognizing ulayat rights and customary law also needs to be enforced in all government legal policies. This needs to be emphasized in Indonesian legal politics.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"109 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139310996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 在关于《刑法典》的 2023 年第 1 号法律中贯彻一元平衡思想
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-10-30 DOI: 10.14710/jhp.11.2.159-171
Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo
{"title":"IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA","authors":"Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo","doi":"10.14710/jhp.11.2.159-171","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171","url":null,"abstract":"Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana sebelumnya, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini berfokus pada aspek perdamaian dan musyawarah, yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia, serta berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban, sejalan dengan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada determinisme. Penelitian ini menyoroti integrasi budaya hukum Indonesia dalam KUHP 2023, menunjukkan bagaimana hukum adat dan keadilan korektif diakomodasi dalam hukum pidana nasional. Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023 mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, memberikan keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139310307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG 努力改进和落实电子法院在雪兰莪州行政法院的使用
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-10-30 DOI: 10.14710/jhp.11.2.94-107
Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, Aju Putrijanti
{"title":"UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG","authors":"Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, Aju Putrijanti","doi":"10.14710/jhp.11.2.94-107","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.94-107","url":null,"abstract":"Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu instansi peradilan yang ada di Indonesia guna menyelesaikan sebuah sengketa atau tindakan dari pejabat tata usaha negara yang dirasa melangggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan maupun asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan Electronic Court atau E-Court yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penggunaan sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan metode penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif bersama dengan peneliti terjun langsung ke Pengadilan Tata Usaha Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya dari Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan adanya sistem E-Court sebagai kunci dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Semarang yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139310720","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI) OLEH PENJABAT 由代理省长填补地区首脑（省长、市长和摄政王）职位的法律政治问题
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-10-30 DOI: 10.14710/jhp.11.2.122-132
Hardodi Hardodi
{"title":"POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI) OLEH PENJABAT","authors":"Hardodi Hardodi","doi":"10.14710/jhp.11.2.122-132","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.122-132","url":null,"abstract":"Pemilihan Kepala Daerah serentak menimbulkan kekosongan jabatan di berbagai daerah, maka diperlukan Penjabat untuk mengisi jabatan Kepala Daerah sampai adanya Kepala Daerah definitif. Banyak pihak mempermasalahkan penunjukan Penjabat oleh mendagri, karena disinyalir syarat dengan kepentingan partai penguasa. Lantas, apakah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi? Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif untuk melukiskan sesuatu permasalahan yang diteliti dengan Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual. Kesimpulannya ialah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat, yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Menteri dalam negeri, tidak selaras dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"108 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139311069","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL 在大流行病和数字时代的印度尼西亚建立网络婚姻监管概念
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-10-30 DOI: 10.14710/jhp.11.2.145-158
R. Harwoto
{"title":"MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL","authors":"R. Harwoto","doi":"10.14710/jhp.11.2.145-158","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158","url":null,"abstract":"Akad nikah online terjadi dan ditampilkan dalambentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui penggilan video di berbagai layanan aplikasi atau internet. Dalam hal ini peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait nikah online sangat diperlukan sehubungan dengan kondisi pandemi dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, serta untuk menghadapi era digital di waktu yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan di atas tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah melalui Kementrian Agama serta Legislatif untuk membangun konsep regulasi yang dapat memberikan tujuan hukum, yaitu kepastianhukum dan kemanfaatan hukum terhadap pernikahan online yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dapat mewujudkan keadilan substantif untuk melindungi kepentingan warga negara dalam membentuk serta membina rumah tangga.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"82 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139310564","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023 目录 《进步法律杂志》第 11 卷第 2 期，2023 年 10 月
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-10-30 DOI: 10.14710/jhp.11.2.i
Jurnal Hukum Progresif
{"title":"Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023","authors":"Jurnal Hukum Progresif","doi":"10.14710/jhp.11.2.i","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.i","url":null,"abstract":"Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139309773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) 审查对违反移民法规行为的行政处罚（对各州行政法的比较审查）
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-10-30 DOI: 10.14710/jhp.11.2.108-121
Teguh Apriyanto, R. Saraswati
{"title":"KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)","authors":"Teguh Apriyanto, R. Saraswati","doi":"10.14710/jhp.11.2.108-121","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.108-121","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Warga Negara Asing (WNA) karena tindak pelanggarannya terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya permasalahan pengenaan sanksi administrasi bagi WNA yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian ditinjau dari prespektif komparasi Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan sanksi administratif di Indonesia kepada WNA atas pelanggarannya di Indonesia belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan dasar pengenaan sanksi administratif keimigrasian, terkait ukuran “tindakan yang membahayakan”, sehingga diperlukan suatu analisis mendalam terhadap sanksi administratif keimigrasian demi memperoleh rumusan sanksi administrasi yang efektif. Caranya yaitu dengan melakukan komparasi dengan sanksi administratif keimigrasian di negara-negara lain, sebagai upaya merumuskan syarat-syarat sanksi administratif keimigrasian yang bisa berlaku efektif di Indonesia.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139310193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU 防止假货流通的法律保护
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.14710/jhp.11.1.1-12
M. Nashir
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU","authors":"M. Nashir","doi":"10.14710/jhp.11.1.1-12","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.1-12","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Pelanggaran terhadap merk berupa pemalsuan merek diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu adalah: a) Pelanggaran terhadap pemalsuan barang merupakan delik aduan sehingga membutuhkan peran aktif dari pemilik merk; b) Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek; c) Kesulitan dari pemegang hak atas merek untuk menemukan pelaku pelanggaran merek; d) Adanya gugatan dari pemegang hak atas merk akan memperburuk reputasi produk; dan, e) Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130618925","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KONSUMEN INDONESIA: DILINDUNGI DAN MELINDUNGI 印尼消费者:受到保护和保护
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.14710/jhp.11.1.71-81
Nurul Fibrianti
{"title":"KONSUMEN INDONESIA: DILINDUNGI DAN MELINDUNGI","authors":"Nurul Fibrianti","doi":"10.14710/jhp.11.1.71-81","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81","url":null,"abstract":"Konsumen memiliki hak yang dilindungi namun faktanya konsumen memiliki kecenderungan tidak perduli terhadap haknya sehingga muncul permasalahan bagaimana peran konsumen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada prinsipnya peran konsumen sangat dibutuhkan karena masyarakat selaku konsumen menjadi salah satu faktor penegakan hukum. Guna terselenggara perlindungan konsumen maka konsumen dituntut untuk memiliki peran ganda sebagai konsumen yang dilindungi dan konsumen yang melindungi. Sebagai konsumen yang dilindungi, konsumen menjadi objek perlindungan untuk pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Peran yang berikutnya adalah sebagai konsumen yang melindungi, dimana konsumen memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen karena peraturan dapat berjalan efektif apabila terdapat peran dari masyarakat dalam bekerjanya hukum.    ","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"122 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128126729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS 通过电子罚单执法，提高交通意识
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.14710/jhp.11.1.23-35
Singgamata Singgamata
{"title":"PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS","authors":"Singgamata Singgamata","doi":"10.14710/jhp.11.1.23-35","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum lalu lintas melalu E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115368543","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信