发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Hukum Progresif最新文献

筛选
英文 中文
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA 回顾印尼金融服务管理局(OJK)的角色和职能
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.14710/jhp.11.1.36-44
Hengki Heriyadi
{"title":"TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA","authors":"Hengki Heriyadi","doi":"10.14710/jhp.11.1.36-44","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran fungsi yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Merujuk pada wewenang yang terdapat pada OJK, peran dan fungsinya meliputi pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik dalam kategori bank maupun lembaga keuangan non bank.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133389303","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
URGENSI PERLINDUNGAN FISIK TERHADAP PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI 打击腐败犯罪的紧急措施
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.14710/jhp.11.1.58-70
Muh Sutri Mansyah
{"title":"URGENSI PERLINDUNGAN FISIK TERHADAP PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Muh Sutri Mansyah","doi":"10.14710/jhp.11.1.58-70","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.58-70","url":null,"abstract":"Penyidik dalam menjalankan tugasnya ternyata mengalami ancaman bahkan kekerasan, sedangkan dari aspek perlindungan belum memiliki aturan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pentingnya penyidik diberikan perlindungan fisik yaitu aspek sosiologis ditemukan penyidik mengalami ancaman dan penganiayaan oleh pihak yang memiliki kepentingan perkara yang sedang ditangani. Aspek yuridis: konstitusi Indonesia telah menjamin setiap warga untuk menjamin perlindungan hal ini berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “jaminan perlindungan dari berbagai ancaman”, selain itu membandingkan dengan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur perlindungan terhadap penyidik. Perlu langkah proaktif dari pemerintah untuk melakukan preventif dengan memberikan perlindungan terhadap penyidik. Sehingga seharusnya penyidik tindak pidana korupsi diatur perlindungan fisik.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125264203","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI 非法征税是一种通过SABER PUNGLI滥用职权的行为
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.14710/jhp.11.1.13-22
Jurnal Hukum Progresif, Penegakan Hukum Terhadap, Pungutan Liar, Sebagai Bentuk, penyalahgunaan wewenang, Melalui Saber Pungli, M. R. Salipu, pemerintahan dalam dokumen, kebijakan “Governance, merupakan instrumen, kekuasaan atau pelaksanaan, kekuasaan dan kebijakan, Pemerintah di Bidang, untuk menyelenggarakan, berbagai kegiatan, kenegaraan pada semua, tingkatan dengan tujuan, menciptakan kemakmuran
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI","authors":"Jurnal Hukum Progresif, Penegakan Hukum Terhadap, Pungutan Liar, Sebagai Bentuk, penyalahgunaan wewenang, Melalui Saber Pungli, M. R. Salipu, pemerintahan dalam dokumen, kebijakan “Governance, merupakan instrumen, kekuasaan atau pelaksanaan, kekuasaan dan kebijakan, Pemerintah di Bidang, untuk menyelenggarakan, berbagai kegiatan, kenegaraan pada semua, tingkatan dengan tujuan, menciptakan kemakmuran","doi":"10.14710/jhp.11.1.13-22","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.13-22","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui saber pungli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132423008","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EMERGENCY LAW IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM 印度尼西亚法律体系中的紧急状态法
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.112-126
Debby Ekowati
{"title":"EMERGENCY LAW IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM","authors":"Debby Ekowati","doi":"10.14710/jhp.10.2.112-126","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.112-126","url":null,"abstract":"This study seeks to determine and examine the position of Emergency Law within the context of Legal Studies and the presence of Emergency Law within the Indonesian Legal System. This study employs a normative legal methodology. The normative legal research approach investigates the law internally, with legal norms as the study object. Government Regulation in Lieu of Law is required if a country is confronted with an urgent and compelling situation that necessitates swift action. For this reason, while issuing Government Regulations in Lieu of Laws, the President implements them by the Constitution, legislative oversight, and, of course, the oversight of the people as sovereigns. The outcomes demonstrated.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127271991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PEMBAHARUAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.127-140
Arifudin Arifudin, Hamdan Zoelva
{"title":"PEMBAHARUAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM","authors":"Arifudin Arifudin, Hamdan Zoelva","doi":"10.14710/jhp.10.2.127-140","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.127-140","url":null,"abstract":"Presidential threshold merupakan persyaratan bagi partai atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Namun, Presidential threshold perlu dilakukan pembaharuan melalui konsep prismatika hukum agar memiliki dampak pada kualitas demokrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika pengaturan presidential threshold; kelemahan pengaturan presidential threshold; dan pembaharuan sistem presidential threshold di Indonesia berdasarkan konsep prismatika hukum. Hasil pembahasan dengan metode penelitian yuridis normatif ini adalah dinamika presidential threshold terdapat pada besaran prosentase perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kelemahan presidential threshold yaitu terbukanya peluang otoritaririanisme dan praktik oligarki dalam berdemokrasi. Sedangkan pembaharuan sistem presidential threshold melalui konsep prismatika hukum dapat dikonstruksikan dengan memadukan unsur kuantitas dan kualitas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116610350","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI ALAT BUKTI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLDA METRO JAYA RESORT METRO TANGERANG KOTA 信息技术是德龙亚大度假村地铁通洞市交通事故调查的证据
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.141-152
Dhanar Dhono Vernandhie
{"title":"TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI ALAT BUKTI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLDA METRO JAYA RESORT METRO TANGERANG KOTA","authors":"Dhanar Dhono Vernandhie","doi":"10.14710/jhp.10.2.141-152","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.141-152","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran teknologi informasi dalam melakukan investigasi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi berkembangnya jenis kejahatan baru yang belum ada pengaturannya dalam KUHP, oleh karena itu CCTV alat bukti elektronik teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat Tangerang. Polisi Kota. Hasil penelitian adalah bahwa alat bukti elektronik komputer berupa rekaman video pada CCTV sirkuit tertutup berperan penting dalam penyebaran tindak pidana, karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana secara elektronik diperlukan pembuktian komputer. elektronik. terkait dengan proses penyidikan dalam KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kesimpulannya adalah peran pembuktian teknologi informasi elektronik CCTV diperlukan untuk membuktikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130289747","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
METAVERSE AND ITS IMPLICATION IN LAW AND BUSINESS 元宇宙及其在法律和商业上的含义
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.153-166
Suwinto Johan
{"title":"METAVERSE AND ITS IMPLICATION IN LAW AND BUSINESS","authors":"Suwinto Johan","doi":"10.14710/jhp.10.2.153-166","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.153-166","url":null,"abstract":"We hear that the future world is the world of the Metaverse. Metaverse is a virtual space created by digital versions of various aspects of life. This study aims to examine the function of law in the metaverse world. This study uses a normative juridical method. This study concludes that the metaverse world still requires the implementation of different laws. The current laws and regulations need to make implementation adjustments in the metaverse world. The change from the real world to the virtual world is like how communication in the real world becomes digital communication that we are experiencing. Adjustments to human behavior must be accompanied by adjustments to the governing regulations. State boundaries become fictitious, and applicable laws do not recognize state and government boundaries.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116341470","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.i
Jurnal Hukum Progresif
{"title":"Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022","authors":"Jurnal Hukum Progresif","doi":"10.14710/jhp.10.2.i","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.i","url":null,"abstract":"Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121531741","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
MENAKAR EFEKTIVITAS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.167-178
Arnanda Yusliwidaka
{"title":"MENAKAR EFEKTIVITAS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Arnanda Yusliwidaka","doi":"10.14710/jhp.10.2.167-178","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.167-178","url":null,"abstract":"Konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan besar dalam penataan hukum di Indonesia. Konsep tersebut melakukan penataan agar tidak terjadi tumpang tindih dari banyaknya regulasi-regulasi yang saling terkait. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aspek ekonomi yang mengharuskan negara-negara melakukan resesi dan melakukan respon cepat agar tidak mengalami keterpurukan dalam sektor perekonomian. Indonesia melakukan respon dampak Pandemi Covid-19 dalam aspek ekonomi tersebut salah satunya dengan mengesahkan UU Cipta Kerja dengan harapan bahwa langkah ini dapat meningkatkan sektor perekonomian negara. Usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, terdapat pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karena adanya pro dan kontra yang begitu masif di kalangan masyarakat, diperlukan adanya suatu kajian untuk mengukur tingkat efektivitas konsep omnibus law dalam pembentukan UU Cipta Kerja untuk memunculkan suatu sudut pandang yang objektif dalam menilai urgensi dibentuknya undang-undang tersebut.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122521291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
RENEWAL OF THE CONSTITUTIVE NATIONAL LAW SYSTEM IN INDUSTRIAL DESIGN 工业设计国家法律体系的更新
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.86-98
Waspiah Waspiah
{"title":"RENEWAL OF THE CONSTITUTIVE NATIONAL LAW SYSTEM IN INDUSTRIAL DESIGN","authors":"Waspiah Waspiah","doi":"10.14710/jhp.10.2.86-98","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.86-98","url":null,"abstract":"The regulation of industrial design in Indonesia is still experiencing several challenges, one of which is regarding the legal system. This paper aims to analyze the reform of the constitutive national legal system on industrial design in Indonesia. This paper confirms that the requirements for legal protection with a Constitutive system on industrial design by MSMEs required by law, if they are still used in the current era, where world developments are very fast, do not reflect the national legal system, so that what should be based on Pancasila as a legal ideal. An alternative step in bridging is to internalize Pancasila values into the Industrial Design Law as a spirit or soul which is expected to be able to provide justice for the Design Community (MSMEs).","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"18 6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131105359","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信