发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Hukum Progresif最新文献

筛选
英文 中文
KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 药物滥用重罪的综合政策
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.14710/jhp.10.2.99-111
R. P. A. Priamsari
{"title":"KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA","authors":"R. P. A. Priamsari","doi":"10.14710/jhp.10.2.99-111","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111","url":null,"abstract":"Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara darurat narkoba. Upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal dengan tiga cara, yaitu: penal, non-penal atau integral. Atas dasar hal tersebut, beberapa permasalahan dapat dibahas lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta seperti apa integrasi diantara keduanya. Kebijakan penal disebut juga sebagai upaya melalui hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada sifat represif. Semantara kebijakan non-penal menelusuri akar penyebab terjadinya kejahatan, yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Sedangkan kebijakan integral merupakan harmonisasi dari kebijakan penal dan non-penal yang tidak hanya mengedepankan asas legalitas saja namun juga asas manfaat.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134321675","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
IMPLEMENTASI LANDREFORM YANG BERKEADILAN BAGI PETANI TEMBAKAU
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.14710/jhp.10.1.1-11
Pidari Sinaga
{"title":"IMPLEMENTASI LANDREFORM YANG BERKEADILAN BAGI PETANI TEMBAKAU","authors":"Pidari Sinaga","doi":"10.14710/jhp.10.1.1-11","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.1-11","url":null,"abstract":"Masih banyak terjadi tumpang-tindih antara kebijakan dan kebiasaan dalam masyarakat yang berkerja sebagai petani Para petani tembakau di Temanggung yang tingkat kesejahteraannya semakin berkurang dari tahun ke tahun membuat para petani merugi. Pendekatan konseptual yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Legal reform merupakan langkah yang dikerjakan untuk melakukan pembaharuan atas bagian-bagian tertentu dalam kandungan hukum undang-undang yang telah ada. Pembaharuan peraturan Landreform berdasarkan undang-undang yang progresif kepada para petani tembakau sebagai agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127458122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERADILAN KHUSUS DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA 印尼司法系统中的特殊司法
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.14710/jhp.10.1.76-85
Hana Maria Wiyanto
{"title":"PERADILAN KHUSUS DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA","authors":"Hana Maria Wiyanto","doi":"10.14710/jhp.10.1.76-85","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.76-85","url":null,"abstract":"Kebijakan sistem peradilan di Indonesia adalah sistem peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum. Mengenai sistem peradilan, di Indonesia dikenal sistem peradilan umum dan sistem peradilan khusus. Mengenai peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkup peradilan umum. Sedangkan pada Pasal 8 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur oleh Undang-Undang, contohnya: Peradilan Agama, Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126078636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
LEGAL POLITICS FORMATION OF LEGISLATION IN THE INDONESIA NATIONAL LEGAL SYSTEM 法律政治形成了印尼国家立法体系中的立法
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.14710/jhp.10.1.25-36
Z. Fernando
{"title":"LEGAL POLITICS FORMATION OF LEGISLATION IN THE INDONESIA NATIONAL LEGAL SYSTEM","authors":"Z. Fernando","doi":"10.14710/jhp.10.1.25-36","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.25-36","url":null,"abstract":"Indonesia is a state of law (rechtstaat) where the main joint of the national legal system is legislation. The conception of a state of law desired by the founding fathers since the beginning of the struggle for independence contains the basic ideas in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legislation is an instrument needed in national legal efforts. Discussing statutory regulations in essence, cannot be separated from discussing statutory politics based on the principle that laws and or statutory regulations are part of a political product. The form of statutory regulations in government can differ from laws and regulations in other governments. This depends on the authority of each government. Fundamental questions are related to the legal politics of forming laws and regulations in the national legal system and formulating regulations in the future. The discussion results show that the development of law and the updating of materials to be by the needs and implementation of existing provisions, as well as the preparation of laws and regulations, has a dimension of benefit that is large enough to realize the ideals of the formation of law.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130903064","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKTUAL BUMN MELALUI ARBITRASE 州检察官在仲裁协议纠纷中所起的作用
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.14710/jhp.10.1.52-62
E. Lestari
{"title":"PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKTUAL BUMN MELALUI ARBITRASE","authors":"E. Lestari","doi":"10.14710/jhp.10.1.52-62","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.52-62","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan BUMN sebagai entitas Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase. Tidak dapat dipungkiri permasalahan sengketa kontraktual BUMN dalam melakukan bisnis usahanya tidak selalu mulus sehingga membutuhkan solusi penyelesaian masalah yang cepat dan tepat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptuan (conceptual approach). Kesimpulan Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dari BUMN memiliki peran penting dalam melakukan penyelesaian sengketa kontraktual secara non litigasi melalui arbitrase.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"416 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124175299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: PERTENTANGAN UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA 宗教自由作为一项人权在印度尼西亚:大学主义与文化相对主义的对立
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.14710/jhp.10.1.63-75
Khansadhia Afifah Wardana
{"title":"KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: PERTENTANGAN UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA","authors":"Khansadhia Afifah Wardana","doi":"10.14710/jhp.10.1.63-75","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75","url":null,"abstract":"Perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya seringkali melekat dalam diskursus hak asasi manusia, dimulai dengan munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kebebasan beragama menjadi salah satu fokus utama dalam pusara universalisme dan relativisme budaya, karena lekatnya isu tersebut dengan nilai-nilai lokal yang ada. Indonesia menjamin kebebasan beragama sesuai dengan instrumen hak asasi internasional namun juga mempunyai regulasi yang yang tidak selaras dengan nilai-nilai inti hak asasi manusia yaitu UU Penodaan Agama 1965. Tarik-menarik antara universalisme dan relativisme budaya dalam hal ini dipengaruhi dengan perspektif agama yang primordial atau liberal. Artikel ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah dalam memahami kedua konsep hak asasi tersebut melalui rekonstruksi instrumen kebebasan beragama yang ada dengan menjunjung tinggi prinsip menghargai sesama dan non-diskriminasi.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132256686","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
JUSTICE IS NOT BLIND: MODERNISME VERSUS POSTMODERNISME 正义不是盲目的:现代主义与后现代主义
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.14710/jhp.10.1.37-51
Aga Natalis
{"title":"JUSTICE IS NOT BLIND: MODERNISME VERSUS POSTMODERNISME","authors":"Aga Natalis","doi":"10.14710/jhp.10.1.37-51","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.37-51","url":null,"abstract":"Ilmu (termasuk ilmu hukum) pada akhir abad ke-20 menghadapi perubahan yang sangat radikal, yaitu dari Modernisme menuju Postmodernisme. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk untuk mengkritisi konsep Blind Justice (Modernisme) dalam rangka membangun Justice is not Blind (Postmodernisme). Pengaruh Modernisme melahirkan konsep hukum yang buta, ini merupakan sebuah pengakuan bahwa hukum itu cacat sejak awal, karena hukum kemudian dipahami sebagai sebuah institusi yang objektif dan jauh dari persoalan dan kepentingan manusia. Melalui semangat Postmodernisme, hukum tidak lagi dipahami sebagai lembaga yang buta (blind), objektif, dan netral, melainkan hukum dipahami sebagai sebuah institusi yang yang tidak buta (not blind), subjektif, dan berpihak. Hukum yang tidak buta (Justice is Not Blind) bekerja dalam dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia, untuk mencari makna tentang dirinya.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129799661","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 根据《消费者保护法案》、《电子信息与交易法案》，在线购买性安排
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.14710/jhp.10.1.12-24
Himawan Bayu Aji
{"title":"PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK","authors":"Himawan Bayu Aji","doi":"10.14710/jhp.10.1.12-24","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pengaturan jual beli secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) UU ITE diakui dan memiliki kedudukan sama dengan kontrak jual beli secara konvensional. Melalui kontrak elektronik, konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika muncul persengketaan akibat transaksi elektronik tersebut.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"29 20","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120948399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN 对不执行法令的政府官员的制裁
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.14710/jhp.9.2.99-110
Latif Usman
{"title":"PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN","authors":"Latif Usman","doi":"10.14710/jhp.9.2.99-110","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.99-110","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penjatuhan sanksi bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada dasar hukum yang mewajibkan badan/atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa sanksi administratif terdiri dari sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi sanksi administratif berat. Sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan pada setiap pejabat/badan yang tidak melaksanakan kewajibannya tergantung pada bobot pelanggaran pejabat yang bersangkutan.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127275550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SOCIO-CULTURAL AND LEGAL CHANGES IN INDONESIA 印度尼西亚的社会文化和法律变化
Jurnal Hukum Progresif Pub Date : 2021-10-30 DOI: 10.14710/jhp.9.2.135-145
Mohamad Syarhan
{"title":"SOCIO-CULTURAL AND LEGAL CHANGES IN INDONESIA","authors":"Mohamad Syarhan","doi":"10.14710/jhp.9.2.135-145","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.135-145","url":null,"abstract":"In terms of its form, the law can be in the form of written law and can also be unwritten law. The purpose of this study is to analyze the influence of socio-cultural aspects on legal changes in Indonesia. The research method used is normative legal research. The results of the study show that talking about legal culture is the same as talking about public legal awareness. These two things are an inseparable unit, because they are closely related to the implementation of law in society. Thus, legal culture and legal awareness are two things that can be developed properly in an integrated manner so that the legal reforms implemented can be accepted by the community as behavioral guidelines that must be followed.","PeriodicalId":150151,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Progresif","volume":"224 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122521823","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信