KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Abstract

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara darurat narkoba. Upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal dengan tiga cara, yaitu: penal, non-penal atau integral. Atas dasar hal tersebut, beberapa permasalahan dapat dibahas lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta seperti apa integrasi diantara keduanya. Kebijakan penal disebut juga sebagai upaya melalui hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada sifat represif. Semantara kebijakan non-penal menelusuri akar penyebab terjadinya kejahatan, yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Sedangkan kebijakan integral merupakan harmonisasi dari kebijakan penal dan non-penal yang tidak hanya mengedepankan asas legalitas saja namun juga asas manfaat.