PEMBAHARUAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM

Presidential threshold merupakan persyaratan bagi partai atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Namun, Presidential threshold perlu dilakukan pembaharuan melalui konsep prismatika hukum agar memiliki dampak pada kualitas demokrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika pengaturan presidential threshold; kelemahan pengaturan presidential threshold; dan pembaharuan sistem presidential threshold di Indonesia berdasarkan konsep prismatika hukum. Hasil pembahasan dengan metode penelitian yuridis normatif ini adalah dinamika presidential threshold terdapat pada besaran prosentase perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kelemahan presidential threshold yaitu terbukanya peluang otoritaririanisme dan praktik oligarki dalam berdemokrasi. Sedangkan pembaharuan sistem presidential threshold melalui konsep prismatika hukum dapat dikonstruksikan dengan memadukan unsur kuantitas dan kualitas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.