Jurnal Hak Asasi Manusia最新文献

{"title":"HAM dan Pemerintah Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal","authors":"Asep Mulyana","doi":"10.58823/jham.v13i13.103","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v13i13.103","url":null,"abstract":"Wacana tentang pemerintah daerah  dan  Hak Asasi Manusia (HAM) baru-baru    ini   menjadi    topik   penting    dalam   pertemuan-pertemuan HAM internasional. Wacana  itu  didorong   oleh  kebutuhan untuk mengimplementasikan norma dan standar HAM ke dalam praktik langsung di  tingkat  lokal.  HAM yang  sudah  diakui  secara  internasional  memiliki persoalan  di tingkat  pelaksanaan.  Pelanggaran  HAM kerap terjadi di level lokal. Memutus mata rantai pelanggaran HAM dipandang akan lebih efektif jika pada  level lokal dibangun kapasitas  pemerintah dalam  menunaikan kewajiban HAM. Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM akan lebih terasa  dampaknya  bagi masyarakat, terutama kelompok  rentan  jika otoritas di level lokal didorong untuk memiliki kesadaran HAM dan, dengan itu, mampu  menyusun  pilihan-pilihan kebijakan dan membangun praktik- praktik terbaik bagi perwujudan penikmatan HAM di tingkat lokal. Program Kota HAM adalah  salah  satu  upaya  yang  diarahkan  untuk  membangun kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan HAM. Program ini juga harus melibatkan  sejauh  mungkin  partisipasi  dan  kapasitas  politik masyarakat, sehingga Program Kota HAM menjadi milik dan dipelihara oleh publik.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121331751","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua","authors":"Poengky Indarti","doi":"10.58823/jham.v12i12.94","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v12i12.94","url":null,"abstract":"Tulisan ini menarik karena menggambarkan secara jelas benang merah  Bisnis dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.  Permasalahan Bisnis dan Pelanggaran HAM di Papua dibahas oleh Penulis dimulai sejak kekuasaan awal Soeharto yang menjadikan pembangunan sebagai fokus utama pemerintahannya.  Dua undang-undang yang menjadi pembuka pintu bagi masuknya investasi di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.Untuk  mendukung  kebijakan  pembangunan  tersebut,  Pemerintah Orde Baru juga menyediakan berbagai regulasi yang memudahkan beroperasinya para pemodal di Indonesia, khususnya pemodal bagi industri ekstraktif, karena bumi Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Selain perangkat regulasi dan perundang-undangan, Soeharto juga memberikan perlindungan melalui peran serta aparat keamanan dalam pembangunan dan birokrat sipil.Bicara   bisnis   dan   HAM   di   Papua   tidaklah   mungkin   tanpa menyinggung Freeport. Penulis menggambarkan dalam tulisannya awal masuknya Freeport ke Papua dan bagaimana bisnis jasa keamanan menjadi permasalahan di Papua. Penulis menekankan, bahwa yang paling menarik perhatian tentu saja bisnis keamanan di wilayah pertambangan Freeport, mengingat bisnis ini adalah investasi pertama yang dilakukan pihak asing di Papua, melibatkan banyak  aparat  untuk menjaganya,  menyangkut  emas dan tembaga Papua yang sangat melimpah, tetapi ironisnya masyarakat Papua yang tinggal di sekitarnya hidup miskin.Lebih lanjut Penulis membahas Otsus. Untuk mencegah kembali meningkatnya suara masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia, maka pada tahun 2001 Pemerintahan Megawati memberikan “hadiah khusus” berupa UU Otonomi Khusus (Otsus) kepada rakyat Papua. Dengan adanya otsus itu maka rakyat Papua diberikan kekuasaan untuk mengurus  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  kekhasan  Papua. Ternyata UU Otsus tidak diimplementasikan dengan baik di Papua. Bahkan sejak pemberlakuannya selama 14 tahun masih belum ada Peraturan Daerah Provinsi  (Perdasi)  maupun  Peraturan  Daerah  Khusus  (Perdasus)  yang dibuat untuk pengelolaan potensi kekayaan alam di Papua. Akibatnya hasil kekayaan alam berupa kayu, tambang, hutan, perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Papua","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131143779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Islamisasi dan Kristenisasi: Isu-isu krusial di Seputar Proselitisme dan Hak Kebebasan Beragama","authors":"Alamsyah M. Djafar","doi":"10.58823/jham.v11i11.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.90","url":null,"abstract":"Tulisan ini hendak menguji argumen bahwa segala bentuk proselitisme (penyiaran agama) khususnya yang  ditujukan kepada “yang  sudah beragama” adalah pelanggaran hukum dan karena itu harus dilarang. Sebaliknya, tulisan  ini  hendak menegaskan, proselitisme seperti dalam bentuk aktivitas islamisasi dan kristenisasi yang  dilakukan dengan cara damai kepada umat lain, menjadi elemen dasar kebebasan beragama yang  dijamin UUD 1945  dan instrumen internasional yang  sudah diratifikasi. Pelarangan proselitisme kepada yang  sudah beragama adalah pelanggaran kebebasan  beragama.  Proselitisme hanya sah  dilarang jika  ditujukan  di antaranya, dan tidak   terbatas,  kepada anak-anak yang   berbeda agama/ keyakinan, ditujukan kepada orang dewasa yang berbeda agama di antaranya dengan cara-cara intimidatif, menciptakan ketergantungan  antara  pelaku proselitisme dengan sasaran proselitisme, mengambil jalan  kekerasan, dan cuci otak. Namun untuk memastikan agar aktivitas tidak  melahirkan sikap- sikap  intoleransi bahkan konflik berbasis agama/keyakinan, diperlukan nilai- nilai etik bersama proselitisme yang  bersifat universal.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"104 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124249905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sketsa Minoritas dan Hak di Aceh","authors":"Otto Nur Abdullah","doi":"10.58823/jham.v10i10.84","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.84","url":null,"abstract":"Dari segi bahasa, rivalitas itu terjadi di dalam masyarakat berumpun bahasa Western  Malayo  Polyneisian.  Rivalitas  muncul dalam era kolonial yang  mulai memperkenalkan kategori etnis pasca kesultanan. Hal itu semakin kuat, setelah Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1945, karena mendefinisikan manusia Kreol  ini sebagai suku Aceh,  yang  di masa konflik  lalu  (1976-2005), sebagai bagian dari  taktik  untuk melemahkan kekuatan Aceh  Merdeka, maka diperkenalkan dikotomi baru antara suku Aceh  pesisir dan suku-suku lainnya yang  berada di   punggung Pegunungan Bukit  Barisan, dan di  pesisir Barat- Selatan.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"14 Obstet Gynaecol Sect 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116544176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Bau Anyir yang Terpinggir:Aceh di Masa Darurat Militer Dalam Perspektif HAM","authors":"M. M. Billah","doi":"10.58823/jham.v10i10.80","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.80","url":null,"abstract":"Artikel  ini membahas konflik  Aceh  sebagai sebuah peristiwa pelanggaran HAM dan upaya yang dilakukan negara atas peristiwa tersebut.  Bagian awal   membahas  sejarah pergolakan di  Aceh, termasuk situasi Darurat Militer   I dan Darurat Militer  II sebagaibagian pergolakan panjang tersebut.  Pada bagian ini  juga   dijelaskan akar masalah, kekerasan yang  terjadi, dan dampak yang  ditimbulkan akibat konflik tersebut baik dampak sosiologis, politis, maupun ekonomi. Selain  itu, artikel ini menjelaskan aktor – aktor yang terlibat dalam pergolakan, termasuk pengaruhnya pada kondisi yang  terjadi. Pada bagian berikutnya, artikel ini membahas secara substansial-material peristiwa yang  terjadi pada masa Darurat Militer  I dan II yang  melanggar kaidah – kaidah HAM, khususnya prinsip martabat manusia. Namun identifikasi tindak pelanggaran  HAM – salah satunya berlandaskan pada Laporan Komnas HAM – tersebut masih sulit  dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dalam sistem peradilan yang  berlaku di  Indonesia. Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman  antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang  dikenal dengan MoU Helsinki,  tidak  terjadi upaya untuk membawa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Darurat Militer  I dan II itu ke dalam langkah - langkah penyelidikan yang  lebih  konkrit oleh negara.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130093898","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UU No 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia","authors":"Halili Halili","doi":"10.58823/jham.v11i11.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.89","url":null,"abstract":"Artikel  ini bertujuan untuk menganalisis beberapa pertanyaan kunci:  1) Apakah pembatasan  semacam itu  memiliki pendasaran  dalam teori-teori HAM dan instrumen internasional? 2) Apa  saja  persoalan Undang-Undang (UU) No. 1/PNPS/1965 dalam konteks itu? 3) Apakah UU tersebut kompatibel dengan upaya perlindungan dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan oleh negara?Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan beberapa kesimpulan utama: Pertama,  UU PNPS bukanlah mekanisme pembatasan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai doktrin dan teori HAM serta ketentuan-ketentuan dasar derogasi dan limitasi sebagaimana diintroduksi dalam instrumen internasional dan nasional hak asasi manusia. Kedua,  UU  PNPS  mengandung berbagai cacat materiil berkaitan dengan materi dan konsep penodaan agama serta tidak   memberikan kepastian hukum  dalam  konsepsi-konsepsi  hukum  dan   penegakan   hukumnya. Ketiga, UU PNPS tidak  kompatibel dengan upaya perlindungan dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan oleh negara. Sebaliknya UU ini berwatak restriktif dan bahkan stimulatif terhadap pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.  Keempat, implikasinya, pemerintah  dan  DPR  harus segera menyusun politik   legislasi baru berkaitan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai pengganti UU PNPS.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131327337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Memahami Pembangunan Berbasis HAM","authors":"Pihri Buhaerah, Cherry Augusta","doi":"10.58823/jham.v10i10.85","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.85","url":null,"abstract":"Tujuan dari  makalah ini  adalah untuk menyajikan konsep, prinsip- prinsip, dan nilai  tambah dari  pendekatan pembangunan berbasis hak   asasi  manusia  (HRBA). HRBA adalah  suatu  kerangka kerja konseptual  untuk  proses  pembangunan  manusia  yang    secara normatif didasarkan pada standar HAM internasional dan secara operasional diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dari perspektif ini, tujuan akhir  dari  pembangunan adalah untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua orang. Artinya, hak asasi manusia merupakan sasaran, tujuan akhir, fokus utama pembangunan, dan mekanisme dalam perencanaan, kebijakan, dan proses pembangunan. Oleh   karena  itu,   HRBA akan  meningkatkan dan  memperbaiki kualitas pembangunan manusia karena menempatkan kesejahteraan manusia sebagai subyek pembangunan.  Kesejahteraan manusia  akan lebih   terjamin karena difokuskan pada rasa hormat terhadap martabat dan kebebasan manusia. HRBA menekankan pentingnya penguatan  pemangku kewajiban untuk memenuhi kewajiban mereka dan memberdayakan pemegang hak untuk mengklaim hak- hak mereka. Hal ini akan mengurangi kerentanan pada masyarakat yang paling terpinggirkandantermarjinalkan.Dalamsituasisepertiitu,HRBAdapatmembantu mencegah banyak konflik akibat kemiskinan, diskriminasi dan pengucilan (sosial, ekonomi dan politik)  yang  akan menurunkan derajat kualitas pembangunan itu sendiri. Akhirnya, upaya-upaya pembangunan akan menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih baik secara berkelanjutan dengan fokus pada keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"150 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115260103","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Syariat Islam dan Implikasi Penerapannya Terhadap Perempuan di Aceh","authors":"Nurjannah Ismail","doi":"10.58823/jham.v10i10.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.81","url":null,"abstract":"Syariat Islam  sejak semula telah memberikan hak  dan peran kepada kaum perempuan di wilayah domestik maupun wilayah publik. Dalam artikel  ini, penulis menyatakan sesungguhnya semangat dan pesan moral  yang   dikandung  syariat  Islam   adalah  persamaan  derajat antara laki-laki dan perempuan dan berusaha menegakkan keadilan jender di masyarakat. Lebih lanjut penulis berpendapat walaupun pesan universal syariat Islam adalah keadilan jender, banyak penafsir yang memahami teks-teks syariat yang  terdapat dalam Alquran dan hadits -- hanya secara tekstual, parsial dan dilepaskan dari  konteks turunnya, sehingga menghasilkan interpretasi  yang bias   jender dan melahirkan aturan  dan doktrin ketidakadilan jender. Hasil interpretasi seperti inilah  kemudian yang  banyak dipahami dan dipraktikkan di masyarakat Islam  sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan termasuk masyarakat perempuan di Aceh, khususnya pada masa sekarang ini. Artikel  ini juga  mengelaborasi lebih  lanjut penyebab  diskriminasi terhadap perempuan di Aceh yang masih terjadi hingga kini.  Penulis berpendapat adalah ironi  ketika syariat Islam  di era reformasi diterapkan di bumi Serambi Mekah, kedudukan perempuan di Aceh  tidak  semulia, bermartabat dan tinggi  seperti pada masa lalu. Dalam analisisnya penulis menekankan penegakan syariat Islam memang harus didahului dengan pendidikan masyarakat yang  memadai serta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"122 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115163631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Minoritas Versus Minoritas: Masalah Minoritas Dalam Perspektif HAM","authors":"Muhammad Nurkhoiron","doi":"10.58823/jham.v10i10.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.83","url":null,"abstract":"Dalam   perspektif pemenuhan  hak  minoritas, pemberian otonomi khusus dan  penghormatan pada  keragaman budaya sebenarnya disadari sebagai pemikiran alternatif dalam konteks politik rekognisi yang  dalam praktiknya telah  melahirkan deklarasi  hak  minoritas. Dalam   konteks  Aceh,  perjuangan untuk  pemenuhan  hak   minoritas  melalui otonomi khusus sebenarnya terjadi sejak Perang Sabil menentang Belanda hingga era Orde Baru. Perjuangan tersebut barulah terwujud pasca  tsunami 2004  dan perjanjian Helsinski  2005.  Persoalannya, ketika  Qanun  No.8  Tahun  2012  dan No.3  Tahun  2013  mengenai Wali  Nanggroe  dan  bendera Aceh  dilaksanakan, beberapa suku  dan  kelompok di dalam Aceh itu sendiri  tidak  merasa terwakili. Artinya, berbicara tentang Aceh sebagai  kelompok minoritas, di dalam internal Aceh itu sendiri tidaklah tunggal karena ada kelompok-kelompok atau suku-suku yang  merasa mereka minoritas di dalam minoritas. Tantangan setelah  hampir sepuluh tahun perjanjian Helsinski adalah kemampuan para petinggi Aceh untuk mengelola pluralisme internal  dan memperhatikan hak minoritas di dalam Aceh itu sendiri sebagai  bagian  penghormatan atas hak asasi manusia.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123560867","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebebasan Beragama dan Negara","authors":"Zuly Qodir","doi":"10.58823/jham.v11i11.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.93","url":null,"abstract":"Indonesia sebagai negeri multireligius dan multikultur sering mendapatkan ujian hebat. Berbagai bentuk kekerasan atas nama agama, dan atas nama ideology silih berganti menyerang republic yang  berumur 70 tahun dari kemerdekaan. Terdapat kasus-kasus kekerasan yang bernama intoleransi agama terjadi diberbagai belahan tanah air  dan tidak  selesai dengan  baik. Bahkan dalam kasus Pemilu Legislatif  dan Pemilu Presiden tahun 2014  isu tentang agama menjadi bagian tak  terpisahkan dari   kejahatan politik.Isu agama menjadi komoditas politik  yang  turut  serta  mewarnai perpolitikan kita.Kita  dapat katakan bahwa berpolitik kita  sebagian meninggalkan etika mendahulukan kepentingan. Praktek politik  kotor dengan sentiment agama mewarnai hampir seluruh proses demokrasi kita.  Kasus-kasus pelanggaran hak  warga negara untuk beragama apa pun keyakinannya terjadi sepanjang tahun  2013-2014. Tulisan    ini   hendak  menguraikan  berbagai  peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang   dianut  warga negara  Indonesia, negara  tampaknya absen  bahkan sebagian mengatakan bahwa negara ambil bagian dalam kasus pelanggaran ham kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tulisan  diakhiri dengan menempatkan  Muhammadiyah danNU serta ulama dalam proses keindonesiaan.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129534707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}