Jurnal Hak Asasi Manusia最新文献_第4页

Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia 印尼不同宗教的婚姻和宗教自由的保障

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-03 DOI: 10.58823/jham.v11i11.92

Ahmad Nurcholish

{"title":"Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia","authors":"Ahmad Nurcholish","doi":"10.58823/jham.v11i11.92","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92","url":null,"abstract":"Tulisan ini mengatakan pernikahan beda agama merupakan fakta sosial yang tak terbantahkan di negeri Indonesia yang plural. Tapi fakta tersebut menjadi problem tersendiri bagi pelakunya karena status pernikahan mereka sering tidak dicatat atau tidak mendapat pengakuan dari negara. Di Indonesia pengakuan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berfungsi mencatat perkawinan pasangan yang sama-sama beragama Islam. Sedangkan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) berfungsi mencatatkan perkawinan kalangan yang bukan beragama Islam, seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha serta Khonghucu. Sementara agama yang di luar itu, dianggap tidak berhak mengesahkan lembaga perkawinan. Padahal, sebetulnya, sesuai dengan aturan tentang civil registration PBB, pencatatan merupakan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil warga atau citizen.Asumsi-asumsi tentang agama resmi dan yang tidak resmi sudah seharusnya ditinggalkan. Karena ternyata merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat bangsa yang majemuk dan bhinneka ini. Perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah peraturan atau undang-undang, antara lain UU Perkawinan Tahun 1974, agar segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan tidak terjadi lagi. Di level praktik, perlu dilakukan penyuluhan kepada pegawai-pegawai KUA dan DKCS tentang kesadaran pentingnya pencatatan nikah beda agama sebagai hak-hak asasi manusia.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117260560","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemilu:Pemaknaan Demokrasi dari Aceh

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-03 DOI: 10.58823/jham.v10i10.82

Otto Nur Abdullah, Rima Salim

引用次数: 0

Jaminan Kebebasan Beragama: Norma Ideal, Praktik dan Lokalitas 宗教自由的保证:理想、实践和地方规范

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-03 DOI: 10.58823/jham.v11i11.88

Muhammad Hafiz

{"title":"Jaminan Kebebasan Beragama: Norma Ideal, Praktik dan Lokalitas","authors":"Muhammad Hafiz","doi":"10.58823/jham.v11i11.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.88","url":null,"abstract":"Meningkatnya kasus-kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia menjadikan diskursus tentang KBB ini menjadi perhatian banyak pihak, pemerintah, masyarakat sipil, akademisi dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kebaruan wacana KBB sendiri menjadikan tema ini tidak cukup banyak dipahami, bahkan oleh para penggiat HAM dari pelbagai elemen pemerintah atau masyarakat. Kebutuhan untuk sumber daya informasi terhadap tema KBB ini menjadikan dua buku yang direview dalam tulisan ini menjadi sangat relevan dan penting, karena buku yang ditulis oleh Tore Lindholm, dkk., Fasilitasi Kebebasan Beragama: Seberapa Jauh? telah mampu menghasilkan sebuah kajian mendalam tentang KBB, dari pelbagai sudut pandang, sumber dan latar belakang penulis. Di sisi yang lain, buku kedua yang ditulis oleh Ahmad Sueady, dkk., Islam, HAM dan Konstitusi, merupakan sumber penting untuk lebih menerjemahkan tema-tema KBB yang telah dibahas dalam buku pertama dalam konteks Indonesia. Berdasarkan dua buku tersebut, artikel ini mencoba untuk melihat norma-norma ideal dalam KBB, sekilas tentang praktik yang ada secara komparatif dan bagaimana nilai-nilai itu berhadapan dengan lokalitas budaya atau tradisi.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131614535","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 印尼宗教自由和信仰自由的保障

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-03 DOI: 10.58823/jham.v11i11.86

Imdadun Rahmat

{"title":"Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia","authors":"Imdadun Rahmat","doi":"10.58823/jham.v11i11.86","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.86","url":null,"abstract":"Setiap orang memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Hak ini dijamin oleh instrumen Hak Asasi Manusia. Tidak ada seorangpun yang boleh dipaksa untuk memilih agama. Tidak ada yang berhak mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak seseorang untuk memeluk agamanya. Karena hak beragama dan berkeyakinan adalah non-derogable right, suatu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penulis, yang merupakan Special Rapporteur Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, menekankan bahwa Konstitusi dan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia memberi jaminan bahwa memilih, memeluk, mengimani dan menjalankan ibadat suatu agama dan kepercayaan adalah hak bagi setiap individu.Secara jelas, Penulis menjabarkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dapat dipilah kedalam kategori: forum internum (privat freedom) dan forum externum (public freedom), kewajiban negara terkait forum internum dan forum externum serta bentuk dan jenis pelanggarannya yang terjadi di Indonesia.Penulis melengkapi artikel ini dengan data-data terkini dan komprehensif terkait pelanggaran atas Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, yang tidak saja dihasilkan oleh Komnas HAM, namun juga oleh lembaga masyarakat Sipil yang menaruh perhatian khusus pada isu ini.Tulisan ini ditutup dengan rekomendasi yang patut dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah baik pihak eksekutif maupun legislatif dan terutama Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya terkait pemenuhan dan perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Warga Negara Indonesia.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124787511","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia 宗教或信仰自由和宗教场所在印度尼西亚的建立问题

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-03 DOI: 10.58823/jham.v11i11.87

M. S. Azhari

引用次数: 1

Pendekatan Berbasis HAM dalam Penanganan Bencana: Kasus Erupsi Gunung Merapi 人权管理方法:火山爆发

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-02 DOI: 10.58823/jham.v8i8.73

Mimin Dwi Hartono

引用次数: 0

Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan 教育权利的满足

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-02 DOI: 10.58823/jham.v8i8.71

Darmaningtyas Heranisty Nasution