Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Setiap   orang   memiliki kebebasan   dan   kemerdekaan   untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Hak  ini dijamin oleh instrumen Hak Asasi Manusia. Tidak ada seorangpun yang  boleh dipaksa untuk memilih agama. Tidak ada yang berhak mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak  seseorang untuk memeluk agamanya. Karena hak  beragama dan berkeyakinan adalah non-derogable right, suatu hak  yang  tidak  bisa  dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penulis, yang  merupakan Special  Rapporteur Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  Komnas HAM, menekankan bahwa Konstitusi dan Undang- Undang yang  berlaku di Indonesia memberi jaminan bahwa memilih, memeluk, mengimani dan menjalankan ibadat suatu agama dan kepercayaan adalah hak  bagi setiap individu.Secara jelas,  Penulis menjabarkan  hak  atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang  dapat  dipilah kedalam kategori: forum internum (privat freedom) dan forum externum (public freedom), kewajiban negara terkait forum internum dan forum externum serta bentuk dan jenis  pelanggarannya yang terjadi di Indonesia.Penulis melengkapi artikel ini dengan data-data terkini dan komprehensif terkait pelanggaran atas Hak  atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, yang  tidak  saja  dihasilkan oleh Komnas HAM, namun juga  oleh lembaga masyarakat Sipil yang  menaruh perhatian khusus pada isu ini.Tulisan  ini ditutup dengan rekomendasi yang  patut dijadikan pertimbangan bagi  Pemerintah baik  pihak eksekutif maupun  legislatif dan terutama Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya terkait pemenuhan dan perlindungan Hak  atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Warga Negara Indonesia.