Jurnal Hak Asasi Manusia最新文献_第5页

Pemenuhan HAM dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Orang Dengan Kusta dan Keluarganya 含对麻风病人及其家人的尊重和歧视

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.58823/jham.v7i7.61

Stanley Yosep Adi Prasetyo

引用次数: 0

Apologi Otoritas Medis Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat 为履行公共卫生权利而道歉

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.58823/jham.v7i7.63

Saharuddin Daming

引用次数: 0

Pengadilan Rakyat Tokyo: Solusi Kebuntuan Hukum Internasional Formal 东京人民法院:正式的国际僵局解决方案

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.58823/jham.v7i7.68

Banu Abdillah

{"title":"Pengadilan Rakyat Tokyo: Solusi Kebuntuan Hukum Internasional Formal","authors":"Banu Abdillah","doi":"10.58823/jham.v7i7.68","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.68","url":null,"abstract":"Mengungkap sejarah kelam dunia yang terjadi lebih dari 5 dekade bukanlah hal yang mudah. Apalagi mengusahakan keadilan bagi para korban dan keluarganya. Kasus perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa perang Asia-Pasifik pada dekade 1930-an hingga 1940-an merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit diungkap. Selain karena para korban yang membisu atas peristiwa ini, pihak negara-negara sekutu pun mengabaikan kejahatan seksual militer Jepang pada Pengadilan Militer Internasional untuk Wilayah Timur Jauh (IMTFE), walaupun mereka memiliki bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan. Pengabaian kejahatan seksual terhadap perempuan pada akhirnya berimplikasi pada lingkaran impunitas dan pengulangan kembali kejahatan seksual terhadap perempuan pada setiap kali konflik terjadi. Dengan tujuan bukan pembalasan tapi keadilan, tidak hanya untuk para sisa korban tapi juga untuk korban yang sudah meninggal dunia dan generasi mendatang, maka Pengadilan Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan tahun 2000 untuk Pengadilan Perbudakan Seks Militer Jepang dibentuk masyarakat sipil internasional di luar kewenangan negara- negara ataupun organisasi internasional yang formal.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"152 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125961360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tersingkir Karena Kusta 麻风病人

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.58823/jham.v7i7.62

Dian Andi Nur Aziz

引用次数: 0

Eksplanasi Teoritik untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan di Indonesia 印尼支持福利政策的理论性曝光

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.58823/jham.v7i7.64

Asep Mulyana

{"title":"Eksplanasi Teoritik untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan di Indonesia","authors":"Asep Mulyana","doi":"10.58823/jham.v7i7.64","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.64","url":null,"abstract":"Artikel ini berangkat dari fenomena baru yang ditandai dengan munculnya kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan warga miskin (welfare policy). Kelompok warga miskin yang selama ini mengalami eksklusi, baik secara ekonomi, sosial maupun politik, telah menjadi subjek penting dalam kebijakan sosial di Indonesia. Pemerintah pusat diikuti beberapa pemerintah daerah di Indonesia membangun kebijakan-kebijakan sosial yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan warga miskin. Namun demikian, hingga kini belum ada eksplanasi teoritik yang dapat menjelaskan secara memadai fenomena tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertendensi untuk menemukan kerangka teoritik yang mampu memberi eksplanasi yang memuaskan atas fenomena tersebut.Artikel ini menggambarkan kerangka kerja yang disusun oleh Jayasuriya (2006) untuk menjelaskan fenomena di atas. Menurut Jayasuriya, kebijakan prokesejahteraan di negara berkembang lahir atas kebutuhan rezim neoliberalisme global untuk mengintegrasikan kewargaan (citizenship) ke dalam pasar. Kebijakan pro-kesejahteraan difokuskan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin agar selaras dengan kebutuhan pasar. Karena dibangun di atas fondasi kewargaan pasar (market citizenship) semacam itu, dan bukan melalui pembentukan pakta sosial yang berlangsung dalam negosiasi yang alot antara negara, warga, dan pasar, maka kebijakan prokesejahteraan di Indonesia menunjukkan watak yang antipolitik dan menonjolkan peran agen yang aktif (elit populis). Jauh sebelum wacana ini berkembang, muncul dilema-dilema di mana demokrasi dan kesejahteraan dinilai tidak selalu berdampingan. Kesejahteraan yang pernah dicapai oleh rejim-rejim developmentalisme di Asia Timur menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui tangan besi. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritik baru tentang dilema yang sama pasca-rezim developmentalisme.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130547366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.58823/jham.v7i7.65

Yeni Rosdianti

{"title":"Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta","authors":"Yeni Rosdianti","doi":"10.58823/jham.v7i7.65","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.65","url":null,"abstract":"Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sebuah entitas perdagangan sektor informal, perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi para PKL ini. Penjabaran asas desentralisasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, melahirkan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah. Corak dan arah kebijakan tiap daerah bervariasi untuk satu jenis pengaturan yang sama. Kerapkali, corak dan arah kebijakan ini amat ditentukan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Tak heran, kebijakan soal penataan PKL, misalnya, acap bergantung pada Bupati, Walikota, atau Gubernur serta Anggota DPRD daerah yang bersangkutan. Di satu daerah, PKL diperlakukan dengan cukup baik. Sementara di daerah yang lain, penataan PKL diterjemahkan sebagai “pembolehan” sikap represif atas nama penertiban dan keindahan kota. Harus ada kebijakan umum yang memberikan arah bagi pengaturan dan kebijakan di seluruh Indonesia, khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi para Pedagang Kaki Lima","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132241319","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kekerasan Terhadap Pers dan Perlindungannya 对媒体的暴力和保护

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.58823/jham.v7i7.67

L. Baskoro

引用次数: 0

Kondisi Minoritas Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dan Tatapan Ke Depan 印度尼西亚的宗教和信仰少数民族的状况以及向前看

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.58823/jham.v6i6.53

Ahmad Suaedy

引用次数: 0

Kegagalan Negara Menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 国家的失败确保了宗教自由和信仰自由

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.58823/jham.v6i6.54

Benny Susetyo