Jurnal Hak Asasi Manusia最新文献_第2页

MEA dan Kondisi Petani Padi Kita: Sebuah Studi Awal 澳共体与我国稻农的状况：初步研究

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v14i14.109

Asep Mulyana

引用次数: 0

Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi 巴布亚的新闻和媒体肖像:缺席符合信息的权利

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v12i12.96

Yosep Adi Prasetyo

{"title":"Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi","authors":"Yosep Adi Prasetyo","doi":"10.58823/jham.v12i12.96","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v12i12.96","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas belum terpenuhinya hak atas informasi di Papua. Kondisi tersebut dipaparkan diawali dengan penjelasan tentang realitas sosial masyarakat di Papua, khususnya terkait kekerasan yang terjadi baik secara sosial, politik dan juga ekonomi. Kemudian artikel ini memaparkan adanya reformasi lokal yang memiliki beberapa catatan kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Bagian berikutnya memaparkan kondisi geografis Papua dan kendala yang dihadapi Media di Papua berdasarkan kondisi geografis tersebut. Ketiga subtema itu dipaparkan sebagai pengantar bagi kondisi media dan pers di Papua. Pada bagian selanjutnya sejarah pers di Papua sebelum era reformasi, dilanjutkan dengan pers pada saat era reformasi juga dijelaskan. Problematika Pers di Papua dipaparkan pada bagian ini termasuk ancaman bagi pers itu sendiri. Setidaknya terdapat dua ancaman yang nyata bagi kondisi pers dan media di Papua. Ancaman Eksternal dan ancaman hukum. Artikel ini juga memaparkan situasi bisnis pers yang setidaknya berkorelasi dengan isi Media di Papua yang memprihatinkan. Hal lain yang juga digambarkan dalam artikel ini adalah tantangan yang dihadapi oleh media dan pers di Papua, yaitu potensi konflik yang timbul dimasyarakat dan sulitnya membuat berita. Kondisi lainnya yang juga terjadi adalah pembatasan akses bagi wartawan luar negeri yang juga terjadi. Tantangan – tantangan tersebut mengakibatkan media dan pers di Papua sulit bergerak dan menjalankan perannya sebagai the forth estate, lebih jauh lagi, kondisi tersebut menyebabkan hak atas informasi semakin sulit terpenuhi di Papua. Pada akhirnya menutup kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua, semakin membuat situasi Papua tidak kondusif dan menghambat upaya mengurangi kekerasan yang terjadi disana.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117318308","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Tanggung Jawab Guru Sebagai Human Rights Defender

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v14i14.110

Rusman Widodo

引用次数: 0

Pendekatan HAM dalam Penyelesaian Konflik dengan Korporasi Pertambangan dan Migas 人权事务与矿业公司和石油公司的冲突解决方案

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v14i14.107

Agus Suntoro

引用次数: 1

Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya 巴布亚严重侵犯人权:语境和解决方案

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v12i12.95

Amiruddin Al-Rahab

{"title":"Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya","authors":"Amiruddin Al-Rahab","doi":"10.58823/jham.v12i12.95","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v12i12.95","url":null,"abstract":"Peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi, selalu mencerminkan konteks sosial-politik dan arah dari kebijakan negara saat itu, demikian juga yang terjadi di Papua. Konteks pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Papua berawal dari ketegangan politik semasa penyatuan Papua yang saat itu masih bernama Irian Barat dengan Indonesia akibat pro dan kontra yang ada. Peristiwa pelanggaran HAM yang berat terus terjadi di Papua hingga sekarang meskipun telah berlaku UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, dimana latar belakang undang- undang ini adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua. Bahkan secara khusus diatur pula tentang langkah-langkah penyelesaian permasalahan HAM. Pengalaman penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang berat melalui pengadilan HAM untuk kasus Abepura yang mengalami kebuntuan rupanya menjadi kendala juga dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Papua. Bukan hanya kendala teknis namun juga persoalan kemauan politik pemerintah yang hingga saat ini masih dipertanyakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di Papua, beberapa jalan yang disediakan oleh hukum seperti pembentukan Pengadilan HAM maupun Komisi Kebenaran tidak juga dilakukan. Pada bagian terakhir tulisan ini ditawarkan langkah-langkah baru yang mungkin dapat ditempuh oleh Komnas HAM dengan kewenangannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131303883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat di Papua Pasca Keputusan MK No.35/PUU- X/2012 tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Kehutanan 巴布亚的森林、自然资源和土著人民在MK .35号/PUU- X - 2012年关于土著人民对林业的权利的决定后

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v12i12.98

Yafet Leonard Franky

{"title":"Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat di Papua Pasca Keputusan MK No.35/PUU- X/2012 tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Kehutanan","authors":"Yafet Leonard Franky","doi":"10.58823/jham.v12i12.98","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v12i12.98","url":null,"abstract":"Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 untuk Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menegaskan bahwa definisi hutan adat telah berubah menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” dan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak. Keputusan MK ini mengubah konstelasi politik hukum dibidang kehutanan, semula mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat adat, menjadi mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum serta hak-haknya atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Namun demikian keputusan MK Nomor 35 tersebut menolak mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 67. Semestinya politik rekognisi ini tidak berlaku bagi provinsi yang sudah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Papua juga memiliki beberapa Perdasus yang mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, tapi hal ini justru malah menghambat pengembalian hak ulayat. Tentu saja keputusan MK Nomor 35 ini juga berimplikasi pada kepentingan investasi di sektor kehutanan yang selama puluhan tahun mendapat konsesi dari negara.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127104936","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Pendidikan Perdamaian dalam Kerangka Sekolah Ramah HAM 和平教育是一所友好的人权学校的基石

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v14i14.106

Adoniati Meyria Widaningtyas

{"title":"Pendidikan Perdamaian dalam Kerangka Sekolah Ramah HAM","authors":"Adoniati Meyria Widaningtyas","doi":"10.58823/jham.v14i14.106","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v14i14.106","url":null,"abstract":"Sekolah sebagai mini society yang multidimensi karena berkumpul orang-orang dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan bahkan budaya yang berbeda. Perbedaan terkadang menimbulkan konflik antar peserta didik, mulai dari senda gurau hingga mengarah pada bullying, perkelahian, tawuran bahkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan suasana dan lingkungan yang damai tidak hanya ada di daerah-daerah konflik tetapi juga di daerah-daerah tanpa konflik bahkan di lingkungan pendidikan, lingkungan di mana harusnya konflik apalagi dengan kekerasan tidak terjadi. Tulisan ini hendak memberikan perspektif lain dalam penanganan konflik dan berbagai tindakan seperti bullying, diskriminasi, intoleransi, tawuran dan juga kekerasan yang terjadi di sekolah dengan mengedepankan aspek pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan mengembangkan budaya damai (peace culture) di sekolah melalui pendidikan perdamaian (peace education) dan pendidikan HAM (human rights education) yang bertujuan membangun pemahaman dan kesadaran siswa dan seluruh unsur komunitas sekolah tentang perbedaan yang menyatukan (unity by diversity), nilai-nilai perdamaian (peace values), nilai-nilai HAM (human rights value) dan multikulturalisme. Sekolah Ramah HAM menjadi sebuah wadah bagi pengembangan budaya damai yang menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia. Budaya sekolah sebagai area kunci keempat dari Sekolah Ramah HAM turut pula menjadi komponen utama pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian yang diajarkan di sekolah diharapkan akan menghadirkan perilaku damai dengan menghargai hak asasi orang lain, sehingga akan membentuk kultur damai yang menjunjung tinggi hak asasi dan martabat manusia.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133842970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Lex Posterior dan Lege Priori 对莱克斯后路和先验Lege的残疾权益进行比较

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v13i13.101

Saharuddin Daming

{"title":"Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Lex Posterior dan Lege Priori","authors":"Saharuddin Daming","doi":"10.58823/jham.v13i13.101","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v13i13.101","url":null,"abstract":"Pembaharuan hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam setiap negara maupun masyarakat. Selain sebagai respon atas tuntutan dinamika masyarakat yang terus berubah, juga merupakan agen perubahan sosial dalam memperkuat dan menyempurnakan sistem kelembagaan masyarakat tersebut. Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari semua elemen bangsa, kini telah memperoleh pencerahan secara legal formal dengan hadirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai hukum baru (Lex Posterior) menggantikan hukum lama (Lege Priori) yaitu UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan peraturan pelaksanaannya. Nilai perbandingan keduanya, sangat terasa pada aspek penguatan hak Penyandang Disabilitas itu sendiri. Betapa tidak karena materi muatan Lege Priori masih menggunakan paradigma pendekatan berbasis belas kasihan, terlalu umum, segregatif dan limitatif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan materi muatan Lex Posterior telah menggunakan paradigma pendekatan berbasis HAM, perlakuan khusus, inklusif, dan bersifat meluas (ekstensif ). Kita berharap Lex Posterior dapat menjadi instrumen strategis dalam mendobrak segala bentuk diskriminasi, marjinalisasi dan kerentanan yang mendera Penyandang Disabilitas menuju taman sari kehidupan yang benar-benar sejahtera, inklusif dan bermartabat.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115298642","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu 受害者在解决过去严重侵犯人权问题上的作用和期望

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v13i13.99

Firdiansyah Firdiansyah

引用次数: 1

Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia 人权和基础设施建设:中国战略项目监管研究

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.58823/jham.v14i14.108

Ah Maftuchan

{"title":"Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia","authors":"Ah Maftuchan","doi":"10.58823/jham.v14i14.108","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v14i14.108","url":null,"abstract":"Dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, acap kali tidak dijalanan secara partisipatif, dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan monitoring evaluasi sebagai satu mata rantai kebijakan-program masih belum secara kuat menampung partisipasi masyarakat terdampak maupun masyarakat penerima manfaat.Proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional akan mengakibatkan mobilisasi sumber daya manusia dan keuangan dalam jumlah ang sangat besar. Selain itu, akan membutuhkan material skala raksasa dan lahan yang sangat luas. Hal ini mengharuskan adanya tata-kelola yang baik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan infrastruktur agar eksternalitas negatif dapat diminimalisir secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari pelaksanan HAM. Dalam banyak kasus konflik sosial yang disebabkan oleh pelaksanaan proyek infrastruktur, justru sudah berpotensi atau mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM. Untuk itu, tulisan ini memaparkan perlunya mekanisme perlindungan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur, lebih khusus bagi kelompok marginal dan rentan, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121735036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0