Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi最新文献_第2页

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia 印度尼西亚社会民主方面的创造就业立法

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2023-08-01 DOI: 10.20961/hpe.v11i1.73155

Arifansyah Wicaksono, Sunny Ummul Firdaus

{"title":"Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia","authors":"Arifansyah Wicaksono, Sunny Ummul Firdaus","doi":"10.20961/hpe.v11i1.73155","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.73155","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna membahas pembuatan aturan Undang undang cipta kerja dalam aspek masyarakat Indonesia yang di lihat tidak sesuai dengan pedoman masyarakat Indonesia dengan kurangnya ke ikut sertaan masyarakat di dalam terciptanya perpu tersebuut. Rumusan masalah di ambil dalam kepenulisan kali ini; pertama, Apakah pembuatan Undang Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan asas demokrasi dalaam persfektif HAM di Negara hukum; Kedua, Bagaimana pembentukan Undang undang Cipta Kerja berdasarkan asas perpu. Metode penelitiian ini bersifat Normatif yang di gabungkan dengan penelitian bersifat kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja secara prosedural terjerat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan banyak menemui keberatan dari para pemangku kepentingan di akar rumput seperti pekerja dan kelompok lainnya. Selain itu, pada saat pelatihan Perpu tentang hukum hak cipta tenaga kerja, dalam penyusunannya tidak menggunakan prinsip-prinsip pelatihan Perpu, tetapi dalam setiap pelatihan harus ada ketentuan hukumnya, ketentuan tersebut harus ada agar nantinya penerapan praktis dari undang-undang yang berlaku dibentuk tanpa pertentangan dan keberatan dari para pihak.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"93 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139352582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berita Hoax di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 从关于信息和电子交易的 2016 年第 19 号法律角度看社交媒体虚假新闻受害者的法律保护问题

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2023-08-01 DOI: 10.20961/hpe.v11i1.67859

Kenes Annesia Herlambang

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berita Hoax di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik","authors":"Kenes Annesia Herlambang","doi":"10.20961/hpe.v11i1.67859","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.67859","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyebaran berita hoax di media sosial dan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita hoax di media sosial. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder. Berita hoax di media sosial sangat merugikan masyarakat khususnya bagi mereka yang buta hukum, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dasar pengaturan penyebaran berita hoax yang telah diatur dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita hoax yaitu pre-emptif dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait berita hoax yang dilakukan di media sosisal, preventif dengan diterbitkan nya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan represif ada dua perlindungan yaitu perlindungan korban secara pidana dan perlindungan korban secara perdata.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139352781","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Fulfillment of Legal Rights Protection on Incentives and Allowances for Indonesian Health Professionals during the COVID-19 Pandemic 在 COVID-19 大流行期间履行对印度尼西亚卫生专业人员奖励和津贴的法律权利保护

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2023-07-31 DOI: 10.20961/hpe.v11i1.76727

Jamal Wiwoho, Sunny Ummul Firdaus, Muhamad Alief Hidayat

{"title":"Fulfillment of Legal Rights Protection on Incentives and Allowances for Indonesian Health Professionals during the COVID-19 Pandemic","authors":"Jamal Wiwoho, Sunny Ummul Firdaus, Muhamad Alief Hidayat","doi":"10.20961/hpe.v11i1.76727","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.76727","url":null,"abstract":"The problem relies on the suboptimal fulfillment of incentives and allowances for Indonesian health professionals. It becomes urgency that health professionals are the front liner in the treatment and countermeasures of COVID-19, especially with the high work risk burden that is faced, thus, making the government strive to fulfill at its best. The problem always repeats due to an unsynchronized implementation by the central and the local government until now, so it also worsens the unfulfilled rights of health professionals. The method used in this research was the socio-legal method. The data were collected from the existing laws and regulations and the result from sociological observation. The results indicated that there is a study on rights fulfillment for health professionals based on the laws of the rights of health professionals in Indonesia. The study elaborates on the problem that is currently happening with COVID-19 cases in Indonesia and the reality of the rights fulfillment of health professionals. This article also discusses legal reality in the making of laws and regulations das sollen and das sein.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"61 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139353555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia 加强保护帕纳占帕塞乌塔拉县的达雅克帕塞习惯法社区免受印尼首都搬迁的影响

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2023-07-31 DOI: 10.20961/hpe.v11i1.77478

S. Rahayu, M. Mulyanto

{"title":"Penguatan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Paser di Kabupaten Panajam Paser Utara Dari Dampak Pemindahan Ibukota Indonesia","authors":"S. Rahayu, M. Mulyanto","doi":"10.20961/hpe.v11i1.77478","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.77478","url":null,"abstract":"The decision of the Indonesian government to move its capital from Jakarta to North Penajam Paser Regency (PPU) in East Kalimantan Province has affected the vulnerable local indigenous people (MHA). This study aims to determine the impact of this relocation and formulate a strategy that protects Dayak Paser in PPU Regency as a traditional community despite challenges from modern society. Historical and statutory approaches were used for literature documentation., while qualitative data analysis was based on inductive and deductive reasoning logic. The results showed that capital relocation affects Dayak Paser's existence in economics, environment, natural resources, environment, politics, livelihood, and security fields, though three strategies can be adopted for legal protection. These include drafting and ratifying a law on the State Capital for regulating the legal protection of indigenous people in the PPU Regency area, guaranteeing the determination of the legal standing of MHA automatically and permanent human rights for people of MHA origin. Therefore, the government and legislature should use these findings to formulate policies and regulations about the existence of the state capital.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139353440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 消除印尼的法律歧视

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2022-12-31 DOI: 10.20961/hpe.v10i2.62846

Refita Fadilatul Janah

{"title":"PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA","authors":"Refita Fadilatul Janah","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62846","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62846","url":null,"abstract":"Krisis keadilan di Indonesia saat ini seakan menjadi tren di masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya. Keadilan seakan menjadi barang mahal di negeri ini. Diskriminasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yang membedakan antara mereka yang memiliki uang dan kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum ditinjauu dari teori behaviour of law yang dikemukakan oleh Donald Black. Selain itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia seperti kurangnya kredibilitas aparat penegak hukum dan adanya faktor politik atau penguasa. Di dalam penelitian ini dicontohkan beberapa kasus yang terjadi pada pejabat negara dan kasus yang terjadi pada masyarakat biasa dengan perbedaan sanksi dan kecepatan hukum dalam memprosesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah unutuk mengkaji dan menganalisis terjadinya diskriminasi pengakan hukum ditinjauu dari sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perilaku hukum dan penegakan hukum.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126105370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN KESADARAN HUKUM PKL DALAM RANGKA MENCIPTAKAN TERTIB PENATAAN PKL 通过强化街头小贩法律意识的执法努力，创造街头小贩秩序

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2022-12-31 DOI: 10.20961/hpe.v10i2.62849

Juniawan Hanif Nugraha

{"title":"UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN KESADARAN HUKUM PKL DALAM RANGKA MENCIPTAKAN TERTIB PENATAAN PKL","authors":"Juniawan Hanif Nugraha","doi":"10.20961/hpe.v10i2.62849","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62849","url":null,"abstract":"Penataan PKL tidak hanya menggunakan peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk menertibkan pedagang kaki lima namun juga tidak kalah penting kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat akan suatu hukum atau peraturan yang ada dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan bersama. Dalam hal ini berupa penegakan hukum dalam penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu wujud otonomi daerah untuk mengatur warga masyarakatnya karena persoalan pedagang kaki lima ini menjadi perhatian yang cukup serius dalam kondisi sosio-kultural Kota Semarang. Penguatan kesadaran hukum ini menjadi penting dalam pembahasan ini mengingat permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang tidak jarang menimbulkan suatu masalah yang menganggu ketertiban dan kelangsungan kehidupan warga masyarakat didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menekankan seberapa pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar tercipta sebuah harmonisasi kehidupan suatu masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima. Metode yang digunakan melalui pendekatan konseptual dan kasus yang berbasis referensi kepustakaan dan dokumen serta perolehan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian berupa kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mendorong untuk dilakukanya sebuah tindakan konkrit dalam upaya sosialisasi maupun penyuluhan hukum bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab khsusunya Pemerintah Kota Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya kesadaran hukum tanpa paksaan merupakan nilai yang paling penting bukan hanya bermanfaaat bagi masyarakat akan tertibnya kehidupan masyarakat namun juga penegakkan atas asas supremasi hukum serta penghormatan atas hak pejalan kaki.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"99 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128586638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ASPEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG TERPUBLIKASI PADA DIREKTORI SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA YANG DIATUR DALAM KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011 有关公共信息开放的方面，以保护在最高法院判决的副本目录上发表的个人信息

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.20961/hpe.v10i2.65115

Ferdy Arya Nulhakim

{"title":"ASPEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG TERPUBLIKASI PADA DIREKTORI SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA YANG DIATUR DALAM KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011","authors":"Ferdy Arya Nulhakim","doi":"10.20961/hpe.v10i2.65115","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115","url":null,"abstract":" Publikasi putusan melalui direktori putusan merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan menjadi hak masyarakat memperoleh informasi publik yang dijamin konstitusi. Namun demikian, sebagai bentuk perlindungan hukum ada pengecualian sehingga tidak semua informasi publik dapat diakses karena Mahkamah Agung melalui KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik. Dalam faktanya, dalam salinan putusan yang terpublikasi dalam kasus-kasus tertentu seperti identitas para pihak dalam kasus perceraian atau saksi korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan masih belum disamarkan identitasnya sehingga Mahkamah Agung dinilai telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 dalam tataran praktek belum memberikan perlindungan hukum karena dalam putusan tingkat pertama masih banyak ditemukan identitas pribadi yang belum disamarkan.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131204026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

The Urgency of Legal Protection for COVID-19 Vaccine Quality Assurance During the Pandemic in Indonesia 印尼大流行期间COVID-19疫苗质量保证法律保护的紧迫性

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.20961/hpe.v10i2.68905

M. Mădălina, Moch. Syafrudin Dwi Sapto Laxamanahady

{"title":"The Urgency of Legal Protection for COVID-19 Vaccine Quality Assurance During the Pandemic in Indonesia","authors":"M. Mădălina, Moch. Syafrudin Dwi Sapto Laxamanahady","doi":"10.20961/hpe.v10i2.68905","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.68905","url":null,"abstract":"The implementation of vaccination has started in the first stage and will continue until the fourth stage, but in reality there are still many pros and cons that occur in the community. For people who are pro against the implementation of the COVID-19 vaccination, there are some people who accept that this vaccination is carried out as soon as possible in Indonesia because it is considered a solution in order to resolve the COVID-19 pandemic in Indonesia. As for the people who are against it, where some of these people refuse to carry out vaccinations because they think the vaccine is not necessarily safe for their bodies, and are worried about the side effects that arise after the implementation of the COVID-19 vaccination. Then there are also many questions that arise among the public regarding legal protection for them after getting the COVID-19 vaccine. So from research on legal protection if side effects occur after the implementation of COVID-19 vaccination for people in Indonesia, it is quite important, considering that the legal basis that guides the implementation of this vaccination is still new and is still being debated among the public. Where there are many regulations governing the implementation of this COVID-19 vaccination, even in every region in Indonesia, each region has the authority of regional government regulations.","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127374801","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KOMPARASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 比较司法恢复的方法处理警察和检察官之间的刑事案件

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.20961/hpe.v10i2.64717

Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw

{"title":"KOMPARASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN","authors":"Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw","doi":"10.20961/hpe.v10i2.64717","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara kewenangan lembaga kepolisian dan lembaga Kejaksaan dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice. Dewasa ini memang kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam restorative justice tetapi metode yang digunakan berbeda karena mereka memiliki payung hukum masing-masing dalam menerapkan pendekatan restorative Justice. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif di mana peraturan Kepolisian Republik Indonesia dikomparasi dengan peraturan kejaksaan Republik Indonesia untuk menemukan titik temu perbedaan dan persamaan penanganan perkara pidan dengan pendekatan restorative justice. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu dalam wilayah yuridis penegakan hukum lembaga kepolisian dan ruang lingkup yuridis penegak hukum lembaga kejaksaan. Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan mulai dari persamaan kewenangan dalam pendekatan perkara pidana dengan menggunakan restorative Justice, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu perbandingan antara persamaan dan perbedaan penanganan perkara pidana di kepolisian dan Kejaksaan dengan pendekatan restorative Justice. Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama dalam restorative justice sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam melakukan penegakan hukum karena kedudukan atau payung hukum yang mereka miliki memiliki kedudukan yang sama secara hierarki, Oleh sebab itu perlunya dilakukan perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan keadaan di masyarakat. ","PeriodicalId":352570,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128136346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PROTEKSI KEAMANAN TERHADAP JAKSA DAN KELUARGANYA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2021年第11条关于2004年《印度尼西亚共和国检察官法》修改后，控方及其家人的安全保障

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pub Date : 2022-12-29 DOI: 10.20961/hpe.v10i2.65156

Anggih Romadhon

引用次数: 0