UNES Journal of Swara Justisia最新文献

{"title":"IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH","authors":"Harry Ismaryadi, K. Khairani, Yussy Adelina Mannas","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.363","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.363","url":null,"abstract":"Salah satu perbuatan hukum Pemerintah di bidang hukum privat adalah melaksanakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Kontrak Kerja Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan publik. Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah sebagai Pengguna Jasa dengan pihak swasta sebagai Penyedia Jasa konstruksi, berlaku aturan hukum kontrak pada umumnya dan berlaku juga ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi. Asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas Itikad Baik. Suatu perjanjian tidak akan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik. pada tahap pelaksanaan kontrak, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib untuk menaati keseluruhan isi kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun sekaligus menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Penyedia jasa, sehingga PPK dengan kewenangannya melakukan pemutusan kontrak sepihak sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut dari hal-hal yang terjadi dalam pemenuhan kegiatan kontraktual yaitu tidak melaksanakan kewajiban kontrak walaupun telah diberikan kesempatan kepada penyedia jasa, sehingga kontrak dihentikan.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"96 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134080574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP KONTRAK KERJA KONSTRUKSI","authors":"Aprilia Gayatri, Yuslim Yuslim, M. Hasbi","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.360","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.360","url":null,"abstract":"Tindakan pemerintahan yang memiliki segi hukum publik dan hukum privat tergambar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan pengadaan barang/jasa dari perencanaan, persiapan sampai dengan pemilihan, berada dalam ranah hukum publik, dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara, sedangkan pada tahap pelaksanaan kontrak pemerintah bertindak sebagai pihak dalam kontrak dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata. Terbitnya kontrak dalam pengadaan barang/jasa merupakan hasil dari keputusan administrasi negara, sehingga adanya kesalahan prosedur pemilihan dapat berakibat pada pelaksanaan kontrak. Adanya klausla didalam kontrak yang menyebutkan PPK dapat memutus kontrak dalam hal pengaduan terbukti benar, dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tidak sejalan dengan prinsip efisien dan efektif dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125509076","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING","authors":"Feby Aditya Hadisukmana","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.365","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.365","url":null,"abstract":"Era teknologi digital semakin berkembang hingga saat ini membawa dampak positif pada masyarakat, terutama bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi pada sektor keuangan menjadi salah satu yang menonjol hingga saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam bisnis sektor keuangan ialah melalui bentuk usaha perusahaan financial technology, yang memiliki bentuk usaha seperti Crowdfunding, Microfinancing, Peer to Peer Lending Service, Market Comparison, dan Digital Payment System, tentunya tiap bentuk usaha perusahaan financial technology memiliki nilainya sendiri dalam membantu perkembangan ekonomi nasional. Salah satu bentuk usaha perusahaan financial technology yang digemari saat ini ialah Peer to Peer (P2P) Lending, dimana P2P Lending sendiri membawa manfaat yang besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui sistem pinjam meminjam yang dinilai memiliki keunggulan diatas sektor perbankan konvensional. Layanan P2P Lending sendiri menjadi sarana investasi bagi masyarakat, melalui perjanjian yang disepakati oleh para pihak, serta bagi perusahaan financial technology sebagai penyelenggara layanan P2P Lending pun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga terdapat jaminan adanya perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan. Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat perusahaan penyelenggara yang justru melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga timbul kerugian bagi pengguna layanan keuangan, sehingga diperlukan pemahaman mengenai penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh perusahaan penyelenggara P2P Lending.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131256648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM","authors":"Faizatul Khairani Isman, Kurnia Warman, Hengki Andora","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.359","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.359","url":null,"abstract":"Kabupaten Agam adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun juga dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga pada awal mulanya masyarakat menempati suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mendaftarkan tanah mereka sebagai hak milik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menetapkan tanah masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan lindung padahal masyarakat telah dahulu memperoleh sertipikat hak milik terhadap lahan mereka, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah menjadi tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya. Akibat permasalahan yang terjadi ini, ketika masyarakat akan melakukan proses peralihan hak nya terkait dengan jual beli, hibah dan lainnya serta dalam melakukan pembebanan hak tanggungan kepada bank dan bank selaku kreditur dan akan menolak pemberian pinjaman jika sertipikat hak milik berada didalam kawasan hutan lindung.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134297503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA)","authors":"Sry Rahayu Eka Pratiwi Neoe, Rosdiana Saleh","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.375","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.375","url":null,"abstract":"Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek) merupakan dasar hukum perlindungan indikasi geografis. Pada UU Merek ini aturan mengenai indikasi geografis hanya terdiri dari beberapa Pasal, sehingga membuat aturan mengenai indikasi geografis menjadi tidak jelas. Karena aturan mengenai indikasi geografis masih bergabung dengan UU Merek, sehingga Pasal mengenai merek dan Pasal mengenai indikasi geografis menjadi saling bertentangan. Aturan yang tidak jelas dan saling bertentangan menjadi penyebab tidak tumbuhnya perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Keberagaman respon atas kewajiban TRIPs untuk memberikan perlindungan indikasi geografis (IG) dalam hukum nasional negara anggota, menyebabkan penerapan MFN tidak berjalan secara sempurna. Negara maju (termasuk negara Australia) menerapkan perlindungan IG secara mengetat (hanya terhadap minuman wine dan spirit) sedangkan negara berkembang (termasuk negara Indonesia) menerapkan perlindungan IG secara meluas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor pembeda dan menganalisis pengaturan IG antara Indonesia dengan Australia serta mengidentifikasi penerapan prinsip standar minimum dan/atau pengaturan yang lebih ekstensif beserta pengadopsiannya dalam perundang-undangan Indonesia dan Australia. Metode penulisan dalam jurnal ini adalah bersifat normatif, dengan mengkomparasikan peraturan perlindungan IG Indonesia dengan Australia. Faktor pembeda pengaturan IG antara Indonesia dan Australia terletak pada (1) Kewenangan mendaftarkan IG dan (2) Kewenangan badan yang melakukan registrasi. Dalam pengadopsian peraturan TRIPs, Indonesia belum memasukkan unsur reputasi di perundang-undangannya, sedangkan Australia mensyaratkan reputasi sudah ada terlebih dahulu dalam negaranya sebelum didaftarkan.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123842438","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA","authors":"Veldi Kusumatrinanda","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.376","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.376","url":null,"abstract":"Perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. di Indonesia, Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Yayasan dan Koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap (CV). Peraturan mengenai bentuk perusahaan persekutuan, firma dan CV terdapat di dalam KUHPer dan KUHD. Sama halnya seperti di Indonesia, bentuk hukum suatu perusahaan Malaysia dapat dikenal dengan beberapa bentuk business entitiy seperti Sole Proprietorship, Partnership, Limited Liability Partnership (LLP), Private Limited Company/SendirianBerhad (Sdn Bhd), dan Public Limited Company/Berhad (Bhd). Beberapa Business Entity yang ada di Malaysia memiliki kemiripan dengan jenis badan usaha yang ada di Indonesia, seperti Partnership atau Perusahaan Persekutuan. Terdapat pula perbedaan antara bentuk dan peraturan yang mengatur perusahaan persekutuan Indonesia dengan perusahaan persekutuan Malaysia. Undang-Undang yang digunakan pun berbeda bagi kedua negara, Partnership diatur dalam Partnership Act 1961 sedangkan untuk Limited Liability Partnership diatur dalam Limited Liability Act 2012. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen serta diolah dengan melakukan seleksi data secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Partnership mengatur mengenai perusahaan secara tradisional dengan ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan di dalam LLP menggabungkan antara partnership dan company. Perbedaan bentuk hukum perusahaan persekutuan antara Indonesia dan Malaysia ini juga jelas terlihat jika dilihat dari aturan pada masing-masing negara dimana Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai bentuk hukum persekutuan ini. Dengan demikian, pemerintah hendaknya membuat sebuah undang-undang yang mengatur mengenai bentuk usaha persekutuan lebih khusus dalam peraturan yang berbeda agar dapat mudah dipahami oleh pelaku usaha seperti peraturan yang berlaku di negara Malaysia.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124898181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL","authors":"Najmi Najmi, Zainul Daulay","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.369","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.369","url":null,"abstract":"Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi menuju pasar bebas dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut. Salah satu yang kemudian yang diatur dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN juga menyangkut hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual khususnya yang bersifat komunal diantaranya penggetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan lainnya merupakan aset bagi negara yang harus dilindungi. Walaupun pada tingkat internasional, WIPO belum berhasil menyepakati pengaturan perlindungan kekayaan intelektual komunal terkait Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, namun Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menegaskan untuk melakukan penguatan perlindungannya pada pasar perdagangan regional dan internasional (foreign markets). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam perdagangan regional terkait Kekayaan Intelektual; dan kedua, untuk memetakan kebijakan nasional dalam penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan komparatif.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115083816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANTANGAN PELAKSANAAN LIBERALISASI MEREK DALAM PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN","authors":"Delfiyanti Delfiyanti","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.366","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.366","url":null,"abstract":"The ASEAN states have put an interest toward the intellectual right, including brand by trading liberalization regionally through the ASEAN Economic Community. In accordance with the recently progressive development in good and service trading, it is not surprising when the brand play a significant rule to be recognized as the mark of particular product in common and have a power and benefit when it has been managed appropriately. In recent free trading era, brand is not just the word only connected to the product or goods, but the process and business strategy also. Therefore, it has the value or equity. By the reason, the problem of research has depicted; first, how the juridical review of law amendment of brand and geographic indication on trading liberalization; and secondly, how the implication toward the regulation of brand right and geographic indication in Indonesia. The method used in research is literature study on normative law and it is the descriptive study with analysis and qualitative. Indonesia has completes the previous act of brand and publishing a new one, Act No. 20 of 2016 on Trademark and Geographic Indication. It has given many new regulations on brand such as including nonconventional brand involves 3D brand, voice, and hologram into the regulation and also provide the specific regulation in correlation with geographic indication. It is arranged in correlation with adjustment of stipulation in international society, ASEAN especially. For Indonesia, it has become a challenge and opportunity to implement the new Act of Brand, and use the agreement in properly all at once, as well as harmonizing the new brand regulation to the existing one in ASEAN. Therefore, it is required the legal protection of intellectual right in order to the trading liberalization in ASEAN Economic Community and the implication to Indonesia.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129031294","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA PADANG","authors":"Argi Putra Finalo, Azmi Fendri, Hengki Andora","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.358","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.358","url":null,"abstract":"Dengan diberlakukannya layanan serentak secara Nasional untuk Hak Tanggungan secara elektronik sejak 8 Juli 2020 berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada lagi layanan dari Kantor Pertanahan untuk Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional. Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan elektronik tersebut PPAT memiliki peranan yang penting. Menurut Pasal 13 Permen apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap maka PPAT diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan pelayanan diterima oleh system HT-el, namun apabila telah melewati waktu yang ditentukan tersebut maka permohonan tersebut dianggap batal. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama bagaimana proses pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang, kedua bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kota Padang, ketiga Akibat Hukum Keterlambatan Melengkapi Berkas Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian penelitian ini menunjukan bahwa, proses pendaftaran hak tanggungan elektronik yang dilakukan oleh PPAT di Kota Padang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permen No. 5 Tahun 2020, namun masih ada kendala yang terjadi pada prakteknya. PPAT memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik hingga munculnya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dimana jika terjadi kesalaahan maka PPAT harus bertanggung jawab. Akibat hukum keterlambatan melengkapi berkas pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yaitu batalnya pendaftaran hak tanggungan tetapi tidak membatalkan perjanjian antara kreditur dan debitur, adapun akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu diberikan sanksi administrative sesuai dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, tetapi pada prakteknya di Kota Padang PPAT tidak pernah diberikan sanksi terhadap keterlambatan melengkapi berkas Hak Tanggungan Secara Elektrinik.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126868814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"LEGAL PROTECTION BY INVESTIGATORS AGAINST WOMEN DEALING WITH THE LAW IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS","authors":"Martadius Martadius, Philips A. Kana, Fahmiron Fahmiron","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.311","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum oleh penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar terhadap perempuan berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika adalah dengan menfokuskan pengungkapan perkara terhadap bandar besarnya bukan perempuan yang menjadi kurir karena mereka hanya dimanfaatkan dengan iming-iming dan tipu muslihat bandar besar. Perlindungan yang diberikan diantaranya dalam hal penggeledahan anggota tubuh yang dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan). Tempat penahanan khusus bagi pelaku perempuan ditempatkan pada tempat khusus yang disediakan penyidik. Bagi perempuan ada yang didampingi oleh tenaga psikolog dalam pemeriksaannya oleh penyidik apabila diperlukan. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pengedar Narkotika Pada Tahap Penyidikan Oleh Direktorat Reserse Narkotika Dan Obat Berbahaya Polda Sumbar adalah Faktor sarana dan belum adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Kurangnya Personil penyidik polisi wanita (polwan) terutama dalam hal penangkapan.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115601710","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}