UNES Journal of Swara Justisia最新文献

{"title":"Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha","authors":"Iyah Faniyah, Bisma Putra Pratama, Nofri Yendri","doi":"10.31933/bd8zbm44","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/bd8zbm44","url":null,"abstract":"Pelaksanaan sistem E-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pihak yang Menyampaikan Usulan Usulan pencantuman Barang/Jasa. Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/ Lembaga/Institusi. Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Pimpinan Institusi. Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan. Pengaruh Sistem E-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi yang terjadi antara perusahaan berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal.  Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip Persaingan usaha yakni prinsip Persaingan sehat atau healthy competition, dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"3 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141797766","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi","authors":"D. Gusman","doi":"10.31933/jfz4ct23","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/jfz4ct23","url":null,"abstract":"Politik memiliki pengaruh yang besar terhadap aturan-aturan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Pasang surut konfigurasi politik berimplikasi terhadap perkembangan kelembagaan lembaga negara yang hendak dan sedang dibangun, termasuk lembaga negara yang berada pada arah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif. Sejarah kekuasaan eksekutif di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Konstitusi RIS, masa UUDS hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada rezim orde baru selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden. Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, semua produk hukum era Orde Baru yang bersifat konservatif segera diubah. Perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"59 42","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141799477","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris","authors":"Gita Ayu Thaharah, Yenni Eta Widyanto, Fathul Laila","doi":"10.31933/4ck3mk21","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/4ck3mk21","url":null,"abstract":"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait Ratio Decidendi Majelis Pengawas Notaris,terhadap notaris yang tidak membacakan aktanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui, Ratio Decidendi (alasan) terhadap Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby tentang akta yang tidak dibacakan oleh notaris. Kemudian untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kedudukan undang-undang jabatan  notaris terhadap tanggung jawab pejabat notaris berdasarkan Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby. Serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana penegakan hukum berdasarkan Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby terkait Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual dengan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik  interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menyimpulkan pelaksanaan putusan dengan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) mengenai Perkara Nomor 873/Pdt.G/2013/PN.Sby Putusan dengan gugatan yang tidak dapat diterima merupakan kesalahan penggugat dalam merumuskan gugatannya. Hal ini juga merupakan bagian dari kelalaian pengadilan dalam melaksanakan amanat Pasal 119 HIR/143 Rbg konstitusi yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan negeri untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada para pihak untuk mencegah terjadinya gugatan tidak sempurna. Bahwa konsekuensi hukumnya apabila akta yang tidak dibacakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah terdegradasinya kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris, dimana kekuakatan hukumnya menjadi akta dibawah tangan. Dalam pertanggung jawaban Notaris atas akta yang tidak dibacakan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap penghadap. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris seperti yang telah tertuang dalam UUJN dan tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"17 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141816097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan","authors":"Lineus Frederico, Sonya Arini Batubara, Elvira Fitriyani Pakpahan","doi":"10.31933/2ybkxb89","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/2ybkxb89","url":null,"abstract":"Sistem yang sangat penting bagi kehidupan individu adalah layanan informasi manajemen rumah sakit. Tindakan hukum harus diambil untuk memastikan bahwa sistem tersebut aman dan terlindungi dari ancaman luar yang dapat membahayakan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap privasi pasien terkait data pribadi. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada inventarisasi hukum positif, doktrin hukum, dan asas-asas. Analisis ini menyimpulkan bahwa salah satu peraturan perundang-undangan kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis, hanya mengacu pada data elektronik sebagai salah satu jenis data pasien dan tidak mengatur sistem keamanannya. Meskipun bukan langsung berkaitan dengan  kesehatan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dinilai mampu menjawab system pengamanan data pasien","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"120 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141822077","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Upaya Penerapan Kerjasama Pengaturan Pengawasan Peredaran Narkotika Hasil Jakarta Concord Dari Indian Ocean Rim Association (IORA)","authors":"Ferdi, Model Pengendalian, Peredaran Narkotika","doi":"10.31933/bt9v3a49","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/bt9v3a49","url":null,"abstract":"Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar hingga Yogyakarta dahulu hanya dikenal sebagai daerah transit peredaran narkoba, namun seiring berjalannya waktu, kota-kota besar di Indonesia menjadi pasar peredaran narkoba. Secara yuridis, perangkat hukum yang mengaturnya, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, nyatanya masih jauh dari memadai sebagai landasan pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Namun pada praktiknya, penegakan hukum masih terkesan kurang serius. Saat ini peredaran narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur laut, termasuk Samudera Hindia, sehingga diperlukan kerja sama yang serius antar negara di kawasan ini. Di kawasan ini telah didirikan organisasi bernama Indian Ocean Rim Association (IORA). Sejak tahun 2015 Indonesia menjadi Ketua Organisasi 21 Negara Samudera Hindia ini. Salah satu isu yang diusulkan Indonesia adalah penguatan kerja sama keamanan maritim sebagai upaya mengurangi peredaran narkoba di Samudera Hindia. Upaya ini masih terkendala oleh model yang dijalankan. Oleh karena itu, tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menghasilkan model regulasi untuk mengurangi peredaran narkoba di kawasan ini, sehingga akan memberikan dampak penting bagi negara-negara anggota IORA, yang pada gilirannya akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan Standar Operasional. Prosedur untuk masing-masing negara. Target khusus yang akan dicapai secara akademis adalah menghasilkan artikel yang akan disubmit ke jurnal internasional bereputasi dan dipresentasikan pada seminar internasional terindeks Scopus Q 3. Target khusus lainnya adalah akan terbina kerjasama yang praktis, sistemik, dan berjangka panjang antar anggota. negara-negara di wilayah tersebut. dan Indonesia sebagai Ketua. Untuk Tahun I (pertama) penelitian ini akan mengangkat dua permasalahan pokok, yaitu (1), Kajian hukum normatif (normative legal study) juga digunakan untuk mengkaji bentuk-bentuk harmonisasi dan sinkronisasi pembagian ketentuan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Indonesia tentang pengendalian atas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. dilarang di Samudera Hindia dengan membandingkannya di beberapa negara IORA, khususnya Singapura dan Malaysia. (2). Kajian hukum empiris (studi hukum sosio). Kajian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan berbagai ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan pengendalian narkotika dan obat-obatan terlarang. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang ditentukan dengan teknik ‘purposive sampling’. Selain itu, observasi dan diskusi kelompok terfokus juga dilakukan sebagai sarana untuk memastikan keabsahan temuan lapangan.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"98 35","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141122451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat Dengan Pendekatan Restoratif","authors":"Neni Vesna Madjid, Tegar Ariwibawa","doi":"10.31933/ujsj.v8i1.500","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.500","url":null,"abstract":"Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  mengatur tentang jenis kecelakaan lalulintas berat. Penelitian  ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan restorative justice sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resort Pesisir Selatan dilakukan dengan saling memaafkan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menabrak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban, dan membantu biaya berobat dan perbaikan kendaraan korban. Korban bersedia dilakukan restorative justice karena suatu kecelakaan itu adalah suatu musibah bagi pemakai jalan. Permasalahan ini tidak ada yang menghendaki sehingga penyelesaian tersebut dianggap adil. Para pihak melakukan perdamaian secara tertulis yang telah diketahui oleh Wali nagari dimana korban berdomisili maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Hambatan dalam penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan Restorative Justice Di Polres Pesisir Selatan adalah pertama, penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui restorative justice untuk kecelakaan golongan berat belum ada payung hukumnya; kedua, besaran ganti rugi yang diminta korban sering terlalu besar sehingga terkesan dijadikan sebagai alat mencari keuntungan; ketiga, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu-lintas (kecelakaan golongan berat); keempat, keterlibatan pihak-pihak tertentu yang tidak terkait langsung dengan peristiwa kecelakaan sering menjadi hambatan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"59 46","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141009673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Resiko Kontraktual Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (EPC) Dengan Pola Pembiayaan Proyek","authors":"Agus Surya Negara, Anis Rifai, Arina Shebubakar","doi":"10.31933/995mz446","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/995mz446","url":null,"abstract":"Kompleksitas pelaksanaan kontrak EPC disebabkan oleh proses yang saling berhubungan secara sekuensial dan memiliki batasan waktu, biaya dan mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor EPC. Syarat dan ketentuan yang diikatkan kepada kontraktor EPC tidak hanya terletak pada kontrak yang ditandatangani antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor EPC melainkan terdapat pula dokumen-dokumen persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk berjalannya proyek EPC tersebut terutama jika proyek akan dijalankan dengan skema pembiayaan proyek yang melibatkan banyak pihak salah satunya adalah pihak pemberi pinjaman dan pihak lain yang terlibat dalam pengaturan pemberian pinjaman tersebut. Keseluruhan kondisi dan proses tersebut menimbulkan resiko kontraktual yang harus diidentifikasi untuk kemudian di mitigasi oleh para pihak. Dalam penelitian ini, identifikasi atas resiko tersebut di titik beratkan pada kontraktor EPC melalui dengan menggunakan metode penelitian terhadap bahan-bahan hukum serta mengevaluasi kondisi aktual pelaksanaan dengan melalui studi empiris. Tujuan identifikasi adalah untuk meminimalkan ketidakpastian akibat kurangnya pemahaman yang akan berujung pada kerugian pada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"344 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141011749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)","authors":"Faizal adi Surya, Lidya Christina Wardhani, Adissya Mega Christia, Marsatana Tartila Tristy","doi":"10.31933/ujsj.v7i4.423","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.423","url":null,"abstract":"Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"46 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139806985","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)","authors":"Faizal adi Surya, Lidya Christina Wardhani, Adissya Mega Christia, Marsatana Tartila Tristy","doi":"10.31933/ujsj.v7i4.423","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.423","url":null,"abstract":"Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"43 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139866605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan","authors":"Dola Riza, M. Kurnia, Boiziardi","doi":"10.31933/ujsj.v7i4.439","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.439","url":null,"abstract":"Pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan telah diatur dalam UU PTUN. Setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahanan, hal ini juga turut diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, pengaturan untuk hukum materil berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan dan hukum formil tetap berpedoman kepada UU PTUN.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"10 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139446995","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}