Perspektif Hukum Journal最新文献

{"title":"Politik Hukum Pengaturan Imunitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19","authors":"A. Wardhana, Yuniar Riza Hakiki","doi":"10.30649/ph.v22i2.145","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.145","url":null,"abstract":"Wewenang pemerintah yang cukup luas dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19, yang semula diatur berdasarkan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan kemudian ditetapkan dengan undang-undang berpotensi menimbulkan kerugian warga negara atau badan hukum perdata. Namun, terdapat pasal yang dapat dapat memicu persoalan hukum karena memberi imunitas terhadap segala tindakan Pemerintah yang diambil berdasarkan UU ini, sehingga tidak dapat menjadi objek gugatan kepada PTUN. Penelitian dengan metode normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis politik hukum pengaturan imunitas terhadap segala keputusan dan/atau tindakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19; kedua, merumuskan alternatif pelindungan hukum bagi subjek hukum yang berpotensi dirugikan atas tindakan dan/atau keputusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19. Penelitian ini menyimpulkan salah satunya pelindungan hukum dapat terakomodasi secara preventif melalui pengawasan administrasi, pengesahan dan persetujuan, serta keterbukaan pemerintah; dan secara represif melalui mekanisme upaya administratif atau laporan ke Ombudsman RI","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82377298","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kontradiksi Aturan Pemulasaraan Jenazah di Indonesia","authors":"Nabil, Bambang Sukoco","doi":"10.30649/ph.v22i2.124","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.124","url":null,"abstract":"Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal menyebutkan bahwa pemulasaran jenazah termasuk level kompetensi 3 yaitu melakukan dengan supervisi. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dikatakan bahwa untuk pelayanan pemulasaran jenazah diberikan kepada tenaga non kesehatan. Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti tentang dasar hukum, kewenangan, dan tanggung jawab atas kelalaian pelayanan pemulasaraan jenazah. Penelitian ini digunakan suatu metode dalam bidang hukum secara juridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan yang berkaitan dengan pelayanan pemulasaraan jenazah yang tidak sesuai dengan asas dan hirerki peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kekaburan bagi dokter spesialis forensik dan Medikolegal dalam menjalani praktek dan bagi penegak hukum akan menimbulkan suatu masalah tentang rumitnya menilai unsur kesalahan dalam kelalaian praktek pemulasaraan jenazah.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"173 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88206827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak","authors":"A. Yuliardi, I. Santoso","doi":"10.30649/ph.v22i1.92","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.92","url":null,"abstract":"Salah satu upaya penyelesaian diluar pengadilan ialah arbitrase dengan menekankan prinsip win-win solution. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase, dan untuk mengetahui faktor penyebab arbitrase kurang diminati. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial paling lama 30 hari, dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Terlebih dahulu diupayakan perdamaian, jika gagal maka sidang arbitrase dilanjutkan. Salah satu atau para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu 30 hari sejak ditetapkannya putusan arbiter. Faktor penyebab arbitrase kurang diminati, yakni Arbitrase Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hak, penyelesaian melalui arbitrase belum cukup familiar, arbitrase hanya dapat bermanfaat bagi para pihak yang jujur dan dapat dipercaya, ketergantungan mutlak pada arbiter, tidak terdapat preseden putusan arbitrase terdahulu, tidak memungkinkan untuk mengajukan keberatan.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"89 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82382235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Yuridis Badan Bank Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia","authors":"Kafrawi, Rachman Maulana Kafrawi","doi":"10.30649/ph.v22i1.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.119","url":null,"abstract":"Masalah pengadaan tanah merupakan masalah yang selalu muncul dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Munculnya spekulan tanah yang mengambil keuntungan dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan proyek pembangunan menjadi sulit dilaksanakan, dan bahkan gagal atau terbengkalai sama sekali. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pemerintah membentuk badan bank tanah yang berfungsi sebagai pengelola tanah. Hasil dari penelitian ini adalah Eksistensi badan bank tanah telah ada baik secara konstitusional dalam sistem hukum agraria Indonesia, yakni dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang kemudian secara implisit termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Badan bank tanah merupakan bentuk dari kewenangan Hak Menguasai Negara atas Tanah (HMN) yang menyelenggarakan fungsi sebagai pengelola tanah (land manager). Pengaturan badan bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menempatkan investasi sebagai prioritas utama, di samping terdapat beberapa tujuan lain, seperti kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan serta reforma agraria. Hal ini berbeda dengan konsep bank tanah di beberapa negara lain, seperti Belanda, Swedia dan Amerika Serikat yang secara garis besar terfokus pada kesejahteraan. Penyelenggaraan bank tanah di negara-negara tersebut sangatlah tergantung pada kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tertentu, dikarenakan hal itulah yang akan menentukan tujuan dan fokus dari bank tanah secara spesifik.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86980497","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka","authors":"Vivi Elizabeth","doi":"10.30649/ph.v22i1.106","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.106","url":null,"abstract":"Pancasila merupakan dasar Ideologi bagi Indonesia. Semakin hari, dapat ditinjau bahwa masyarakat Indonesia yang mengaplikasikan sifat-sifat dari ideologi Pancasila berjumlah sedikit. Ideologi mempunyai fungsi penting dalam menyusun dan menanam keyakinan konsep cita-cita negara kepada warga negaranya sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan cita-cita. Pada artikel jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai jenis penelitian hukum yang sifatnya berfokus pada hukum murni dan hukum positif. Penulis menggunakan jenis analisis penelitian kualitatif. Dimana jenis analisis ini memiliki sistem mengumpulkan data dan teori-teori buku, jurnal, dan website yang sejalan dengan dengan penelitian yang dipilih oleh penulis. Dalam pengertian dari ideologi terbuka, terdapat cela pemikiran bahwa apakah dengan sifat keterbukaan dari sebuah ideologi berarti segala bentuk dari ideologi dan penafsiran dapat di telan begitu saja? Perlu diingat bahwa sifat terbuka disini adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dititikan pada nilai instrumentalnya bukan hanya nilai dasarnya saja.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87554061","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ratio Legis Kewenangan Diskresioner Kementerian Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)","authors":"Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan","doi":"10.30649/ph.v22i1.102","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.102","url":null,"abstract":"Regulation of the Minister of Health the Republic of Indonesia No. 18 of 2021 on Changes to the Regulation of the Minister of Health the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 on the Implementation of Vaccination in the Framework of Prevention of Coronavirus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) as a reference for the implementation of vaccination programs led to a research analysis on the ratio legis of the regulation of commercialization of gotong royong vaccine for legal entities or business entities. Meanwhile, reviewed based on presidential Regulation No. 14 of 2021 on Changes to Presidential Regulation No. 99 of 2020 on Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the framework of Countering the Corona Virus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) does not regulate the commercialization of gotong royong vaccine for legal entities or business entities so that the expansion of authority or discretion is seen from the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021,  On the other hand, ministerial decisions that are beschikking / decree are reviewed based on the method of the legislative approach and the concept approach has exceeded the above regulations. The result of this study is that the ratio of legis to support the acceleration of pandemic response and the implementation of vaccination in the scope of force Majeure circumstances is required to assist legal entities, or business entities where it is regulated under the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia interpreted in Presidential Regulation 99 of 2020 Article 17 paragraph (1) letter b included in other sources of legitimate vaccine procurement funding.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"52 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85771701","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional dan Elektronik)","authors":"Indira Retno Aryatie, Oemar Moechthar, Angela Melani Widjaja","doi":"10.30649/ph.v22i1.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.88","url":null,"abstract":"Land is one of the important elements for social lives. Because really that important, the land which was the one of elements of the agrarian in the life of the Indonesian constitutionality has been regulated in Law Number 5 of 1960. This arrangement is intended to ensure a certainty of legal, in which the land was necessary a land registration in order to provide such certainty and legal protection to the rights holders, their rights which later on the outcome of those with registration certificate as a strong evidence. However due to the development of technology that so rapidly now this, then in terms of registering land even until issue certificates have can be done online/electronic. So that with the latest regulation regarding electronic acticity creates a new problem in terms of proof power between conventional certificates and electronic certificates.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"129 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82873997","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)","authors":"Novi Eka Kusuma Putri, Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori","doi":"10.30649/ph.v22i1.109","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.109","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi kebijakan pendanaan jaminan kesehatan masa pandemi Covid-19 di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia ditinjau dari aspek pendanaan di masa pandemi Covid-19 pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Urgensi kebijakan pendanaan jaminan kesehatan masa pandemi Covid-19 di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang. Untuk mengurangi beban dan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam membangun sistem kesehatan nasional yang kuat melalui dukungan dana berupa iuran sebagaimana yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. 2) Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mewabah, pemerintah hadir lebih banyak di peraturan tersebut. Hampir sebagian besar sekitar 80% dari peserta dijamin oleh pemerintah.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"36 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76144680","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dikarenakan Alasan Usia","authors":"Rizki Akbar Maulana, Imam Budi Santoso","doi":"10.30649/ph.v21i2.73","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.73","url":null,"abstract":"Pemutusan hubungan kerja tidak boleh digunakan secara sepihak akrena di dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan secara mendalam terakit pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa atas kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan usia sesuai dengan Putusan MA No. 450/K/Pdt.Sus-PHI/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah berdasarkan kasus dengan dugabungkan fakta-fakta hukum yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang. Akan tetapi dapat diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Dalam kasus ini pemutusan hubungan kerja secara sepihak dikarenakan usia, tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang akan tetapi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan harus melalui proses perundingan dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka pihak pengusaha ataupun karyawan dapat mengajukan keberatan melalui lembaga terkait, dalam hal ini yaitu lembaga penyelesaian hubungan industrial. \u0000Kata Kunci: Karyawan; Pemutusan Hubungan Kerja; Pengusaha; Usia.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89398618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"M Almudawar, Ichsanoodin Mufty Muthahari","doi":"10.30649/ph.v21i2.71","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.71","url":null,"abstract":"Bentuk keamanan suatu negara merupakan hal yang menjadi dasar dari salah satu instrumen negara yang dimana ancaman berasal dari eksternal negara harus sangat diperhatikan. Dengan menjalani instrument keamanan negara berasal dari ancaman luar tersebut perlu adanya kerjasama dari berbagai Instrumen negara baik lembaga yang bernaung pada tugas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Salah satu Instrumen lembaga negara yang berwenang dan melaksanakan tugas tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimana selain dari selain Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum dan fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat ada juga salah satu fungsi yang di maksud pada pembahasan  di  atas adalah Keamanan negara. Adapun landasan hukum yang di pegang oleh Keimigrasian yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa instrumen hukum lainnya terhadap keamanan dan pengawasan lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan beberapa Instansi lain yang berkaitan dengan tugas instrumen keamanan negara. Adapun permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait Keamanan negara pada akhir-akhir ini adalah dengan adanya keberadaan populasi Pengungsi dan Pencari Suaka di negara Indonesia yang dimana negara yang paling banyak jumlah Pengungsi (Refugees) di Indonesia adalah Pengungsi yang berasal dari Warga Negara Afganishtan. Alasan negara tersebut banyak pergerakan migrasi pengungsian secara besar-besaran dikarenakan negara tersebut telah mencapai konflik internal di negara mereka, dan banyak terjadinya fenomena-fenomena pelanggaran HAM seperti Kekerasan, pemberontakan, dan Kesenjangan terhadap kaum wanita  yang menjadi suatu dasar kebebasan hak dasar seseorang. Negara Indonesia secara yuridis dan hukum tidak menangani permasalahan terhadap Pengungsi (Refugees) karena Negara Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1962 di Jenewa Swiss yang secara intens membahas tentang Penanganan Pengungsi yang di adopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai bentuk penjabaran dari United Nations (UN) Charter dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dimana konvensi bermaksud untuk menangani dan melihat permasalahan pengungsi baik dari ancaman kekerasan pemberontakan, pembunuhan karena adanya berbagai hal alasan karena suku, ras, agama dan kepentingan politik lainnya. \u0000Kata Kunci: Keamanan Negara, Pengungsi, Pencari Suaka, Hak Asasi Manusia. \u0000 ","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85096459","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}