Perspektif Hukum Journal最新文献

筛选
英文 中文
Restatement Kelalaian Dalam Malpraktik Medis 医疗事故疏忽
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.30649/ph.v23i1.171
Eko Pujiyono
{"title":"Restatement Kelalaian Dalam Malpraktik Medis","authors":"Eko Pujiyono","doi":"10.30649/ph.v23i1.171","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.171","url":null,"abstract":"Penelitian Restatement kelalaian dalam malpraktik medis bertujuan untuk menjawab isu ketidakpastian atas ajudikasi hukum dalam penentuan sifat melawan hukum pada kelalaian medis. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan gambaran yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum pidana yang lebih berkeadilan pada penegakan hukum kelalaian medis berdasar kitab undang-undang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membangun pendekatan baru dalam pengembangan metode hukum yaitu sistim penilaian dan diskursus hukum yang riil dan berkeadilan oleh kalangan universitas, praktisi dan pemerhati hukum kesehatan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan berlandaskan pada kajian konsep, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Ketiga unsur ini dikaji bersama dengan mempertimbangkan prinsip hukum yang universal. Pembuktian unsur sifat melawan hukum pada malpraktik medis memiliki karakteriktik yang berbeda dengan pembuktian pada pidana umum sebagaimana diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sifat sui generis hukum kesehatan berdampak pada konstruksi hukum yang mempunyai ciri kekhususan. Pembuktian kelalaian pada Hukum Kesehatan mensyaratkan pendekatan mediko legal. Ajudikasi hukum kasus kelalaian pada praktik medis di Indonesia membutuhkan penyesuaian dengan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam keilmuan hukum kesehatan. Doktrin hukum tersebut telah berlaku universal dan harus diikursertakan dalam telaah penemuan sifat melawan hukum pada dugaan tindak pidana bidang hukum pelayanan kesehatan.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88777511","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia 蓝色经济作为可持续发展和人权实现的努力
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2023-05-30 DOI: 10.30649/ph.v23i1.172
Dessy Maeyangsari
{"title":"Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia","authors":"Dessy Maeyangsari","doi":"10.30649/ph.v23i1.172","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172","url":null,"abstract":"Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Artikel ini membahas potensi Ekonomi Biru terhadap upaya pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi fokus negara-negara sejak konferensi terkait lingkungan di Stockholm pada tahun 1972. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber daya laut telah diatur dalam United Nations on the Law of the Sea 1982 dan instrumen hukum internasional lainnya. Akan tetapi dibutuhkan sistem manajemen dan peraturan khusus dalam taraf internasional dan nasional untuk mengimplementasikan komponen aktivitas ekonomi biru yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan laut. Selain itu, potensi lain dari ekonomi biru adalah kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang akan dikaji secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan kajian hukum internasional.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135691884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan 环境生态平衡环境环境工程可持续发展法律概述
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2023-05-28 DOI: 10.30649/ph.v23i1.201
Retno mulyaningrum
{"title":"Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan","authors":"Retno mulyaningrum","doi":"10.30649/ph.v23i1.201","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.201","url":null,"abstract":"Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kalimantan Timur sedang berjalan. Kritik banyak didapatkan dari berbagai kalangan ketika sebelum dan setelah dilakukan beberapa agenda negara. Meskipun demikian sebagai pertimbangan lebih baik dilakukan peninjauan secara berkala dari segi hukum, sosial maupun lingkungan agar mendapatkan perhatian lebih dalam mengelola lingkungan Ibu Kota baru. Teori pembangunan berkelanjutan dan teori kebijakan publik menjadi penyeimbang ketika adanya penyimpangan bahkan kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Kepastian hukum yang telah dimuat dalam beberapa aturan seperti UU PPLH , UU Kebijakan negara Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  yang membahas lingkungan digunakan dalam analisis yang berkaitan dengan pembangunan IKN bertujuan mencari tahu akan keseimbangan dan Langkah yang baik dilakukan kedepannya dengan proses pembangunan IKN.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"77 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73849753","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen 消费者保护的各个方面都在审查地理指标
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2023-05-01 DOI: 10.30649/ph.v23i1.188
Yoan Nursari Simanjuntak
{"title":"Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen","authors":"Yoan Nursari Simanjuntak","doi":"10.30649/ph.v23i1.188","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188","url":null,"abstract":"It is very important for Indonesia to provide protection for potential Geographical Indications in order to maintain fair business competition; consumer protection; protection of Micro, Small and Medium Enterprises; and domestic industry. Geographical indications, which are communal intellectual property rights, become an economic potential for the region or community group that proposes them. The protection of Geographical Indications will not only provide welfare benefits for the rights owners but will also constitute acknowledgment of the rights of end consumers who utilize products with said Geographical Indication rights. The regulation regarding violations of the rights of Geographical Indications contains protection for consumer rights and the obligations of producers. The study was carried out through normative juridical methods through statutory and conceptual approaches using legal materials, both primary, secondary and tertiary. Henceforth, the analysis is carried out deductively.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"46 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84821131","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidan yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana 地方授权保护执行计划生育计划的助产士
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2023-04-24 DOI: 10.30649/ph.v23i1.170
Anggraeni Novitasari Ujianingtyas
{"title":"Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidan yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana","authors":"Anggraeni Novitasari Ujianingtyas","doi":"10.30649/ph.v23i1.170","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170","url":null,"abstract":"Bidan sebagai garda terdepan dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana memiliki resiko-resiko hukum. Untuk itu Pemerintah Daerah mestinya memberikan perlindungan pada mereka dari segala jenis tuntutan, Penelitian ini menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi bidan yang melayani program keluarga berencana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dapat melindungi bidan dengan membuat suatu kebijakan inovatif. Peraturan Kepala Daerah dapat berisi pelibatan pemuka agama untuk membantu mempromosikan program keluarga berencana. Pembuatan pedoman dan panduan tentang keluarga berencana harus pula dibuat untuk melindungi bidan-bidan yang patuh. Pemerintah daerah dapat juga membuat KORPRI untuk membangun Lembaga Bantuan Hukum.  Pembuatan Peraturan mengenai keluarga berencana haruslah menghormati hak asasi manusia.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82993108","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Key Issues of NFT (Non-Fungible Token): How Transfer of Copyright Should Adapt? 不可替代代币(NFT)的关键问题:版权转让应如何适应?
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2023-04-13 DOI: 10.30649/ph.v23i1.197
Alif Muhammad Gultom, Fitri Astari Asril
{"title":"Key Issues of NFT (Non-Fungible Token): How Transfer of Copyright Should Adapt?","authors":"Alif Muhammad Gultom, Fitri Astari Asril","doi":"10.30649/ph.v23i1.197","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.197","url":null,"abstract":"Non-fungible tokens, also known as NFTs, are a special kind of digital record of ownership that is utilized in a certain manner to guarantee validity and uniqueness of intangible goods. Due to its features, NFTs become interesting among art creators and even asset collector. Transactions on NFT create incredible values, which raises a number of legal issues, particularly in the realm of intellectual property rights related to copyright. This research aims to explains the connection between the existence of NFT and current copyright law in Indonesia focusing on the ownership and transfer of rights from the purchasing of NFTs. The author will try to compare on other jurisdictions (Ireland & Germany) concerning the copyright legal framework. Furthermore, the practice by licensing method in current NFTs marketplace will also be demonstrate through this paper. The research methodology employed is a normative juridical approach with an analytical and descriptive research design. Based on the research conducted, there is still a legal gap in Indonesian copyright law, particularly in the realm of NFTs and the idea of droit de suite, which has existed in intellectual property right concept globally. Finally, this paper will present several recommendations for the government and other relevant stakeholders upon NFTs transactions.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85481096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kajian Hukum atas Penelantaran Aset Daerah untuk Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga 法律对区域资产因第三方投资而流离失所的评估
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.30649/ph.v22i2.169
Khairus Febryan Fitrahady, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhairi
{"title":"Kajian Hukum atas Penelantaran Aset Daerah untuk Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga","authors":"Khairus Febryan Fitrahady, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhairi","doi":"10.30649/ph.v22i2.169","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.169","url":null,"abstract":"Penelitian ini untuk mengkaji tentang perlindungan dan kedudukan hukum pemerintah daerah atas penelantaran aset daeran untuk kepentingan investasi oleh pihak ketiga atau Investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendayagunaan aset daerah untuk kepentingan investasi harus dapat dimaksimalkan oleh investor, aset tersebut penting untuk meningkatkan pendapat asli daerah oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan posisi yang strategis untuk seara tegas memutus kontrak dengan investor yang secara jelas gagal mendayagunakan aset daerah untuk kepentingan investasi. Dengan prinsip exeptio non ademplenti contractus pemerindah daerah dapat memutus kontrak secara sepihak kepada investor yang tidak memenuhi terlebih dahulu prestasi sebagaimana yang diperjanjikan.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79264354","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19 19 . Covid-19大流行对雇员的解雇
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2022-11-01 DOI: 10.30649/ph.v22i2.125
Mokh. Thoif
{"title":"Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19","authors":"Mokh. Thoif","doi":"10.30649/ph.v22i2.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.125","url":null,"abstract":"Pandemi covid-19 terjadi pada hampir keseluruhan belahan dunia ini, berdampak adanya perubahan yang sangat besar khususnya dalam berbagai kalangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan pemutusan hubungan kerja akibat adanya pandemi covid-19 ditinjau berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja. Metode penulisan menggunakan pendekatan hukum normatif yang  bertumpu pada undang-undang, bahan referensi dan dokumen yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Berdasarkan hasil kajian dapat dinyatakan PHK diperbolehkan pada kondisi pandemi covid-19 karena pandemi tersebut tergolong keadaan darurat memaksa. Selanjutnya, dengan adanya PHK tersebut memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha wajib membayarkan  kepada pekerja dalam bentuk perlindungan hukum kepada tenaga kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengaganti hak.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82503569","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter Gigi dan Pasien 对牙医和病人的放射学服务专业分析
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2022-10-28 DOI: 10.30649/ph.v22i2.166
Rio Faisal Ariady, Asmuni Asmuni
{"title":"Analisis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter Gigi dan Pasien","authors":"Rio Faisal Ariady, Asmuni Asmuni","doi":"10.30649/ph.v22i2.166","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.166","url":null,"abstract":"Menganalis secara yuridis peraturan yang mengatur terkait pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter Gigi dan Pasien. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat aspek Konflik Norma, Tanggung Jawab hukum dan juga perlindungan hukum bagi subjek hukum terkait. Metode Penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yaitu studi dokumen dengan Pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur terkait Pelayanan radiologi ini bertentangan dengan norma dalam peraturan perundangan- undangan yang mengatur tentang kompetensi seorang dokter gigi maupun yang mengatur tentang hak pasien. Penggunaan asas konflik hukum lex superiore derrogat legi inferiore digunakan karena pengaturan kewenangan dokter gigi telah di atur secara tegas dalam Undang- undang yang mana Hierarki dalam perundang- undangan memiliki posisi lebih tinggi dibanding Peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga Dokter gigi dalam hal tanggung jawab pelayanan radiologi klinik tetap berpegang kepada Undang- undang yang mengatur kompetensi dokter gigi. Dalam hal perlindungan dokter gigi ataupun pasien dapat ditempuh melaluai jalur perlindungan hukum preventif maupun represif.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"65 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77629003","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional 基于国家利益原则的增值税税率的紧迫性
Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2022-10-23 DOI: 10.30649/ph.v22i2.131
Deyola Agasie, Rahmi Zubaedah
{"title":"Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional","authors":"Deyola Agasie, Rahmi Zubaedah","doi":"10.30649/ph.v22i2.131","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131","url":null,"abstract":"Pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kenaikan menjadi 11% per 1 April 2022, hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan tarif pajak tersebut sesuai dengan amanat sebagaimana yang tertuang di dalam aturan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun untuk menaikkan suatu tarif pajak di tengah merosotnya perekonomian Indonesia sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 ini menjadi pertanyaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana urgensinya pajak pertambahan nilai tersebut mengalami kenaikan beserta dampaknya bagi negara dan masyarakat. Dalam pemecahan suatu permasalahan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Data-data yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan dampaknya berdasarkan asas kepentingan nasional.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"66 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86859588","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 4
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信