Perspektif Hukum Journal最新文献_第3页

PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH PESISIR PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 2020年《创造就业法》之后，沿海地区的普通法保护

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2021-11-19 DOI: 10.30649/ph.v21i2.99

Mohammad Zamroni, Rachman Maulana Kafrawi

{"title":"PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH PESISIR PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"Mohammad Zamroni, Rachman Maulana Kafrawi","doi":"10.30649/ph.v21i2.99","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99","url":null,"abstract":"Indonesia as an archipelagic country consisting of large and small islands separated by the ocean with geographical conditions has a total area of 7,827,087 Km2 and is located in Equatorial emeralds have a wealth of abundant natural resources, especially in the sea and coastal areas which cover of the territory of Indonesia (5.8 million Km2). Article 18 B paragraph (2) and Article 28 I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitutional basis for recognition and protection the rights of indigenous peoples in coastal areas and small islands. Resource wealth nature in the form of coastal areas and small islands controlled and managed by the state tothe greatest prosperity of the people. State recognition of the existence of the legal community customs related to natural resources are inconsistent. The formulation of the problem from this research is (1) The legal construction of the Job Creation Law on the protection of customary law communities in the territory coast. (2) Implications of the Job Creation Law on the protection of customary law communities in the region coast. The research method in this writing is normative juridical. In summary, the result of In this research, the desired law is a law that provides protection against community members including customary law communities in coastal areas and islands small island, then an impartial legal instrument in the recognition of existence Indigenous Law Communities, for example in the Job Creation Law, which has not been in favor of Protection of Indigenous Peoples in Coastal Areas and Small Islands.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83472212","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan) 政府监督和食品监督机构(BPOM)在印度尼西亚的假药交易中所起的作用(回顾2009年第36条法律及其食品管理机构条例)

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2021-11-17 DOI: 10.30649/ph.v21i2.16

Marisca Evalina Gondokesumo, Nabbilah Amir

{"title":"Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)","authors":"Marisca Evalina Gondokesumo, Nabbilah Amir","doi":"10.30649/ph.v21i2.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat. maka diperlukan peran pengawasan bagi Pemerintah dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) untuk selalu melakukan pengawasan dalam peredaran obat-obat palsu yang berada di masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap keberadaan obat palsu memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Untuk menekan adanya risiko sekecil mungkin yang bisa terjadi, diperlukan peran pengawasan oleh pemerintah dan BPOM melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu melalui Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan produk obat sebelum diijinkan beredar di Indonesia harus mengantongi izin edar, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"79 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73376940","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 10

Implikasi Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) ketika Orang yang Tak Hadir Kembali dan Kedudukannya dalam Perkawinan 当一个人离开时，状态的影响(Afwezigheid)和它在婚姻中的地位

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2021-11-11 DOI: 10.30649/ph.v21i2.66

Syarifah Amalia Bin Tahir, Robby Putri Aulia Franata

{"title":"Implikasi Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) ketika Orang yang Tak Hadir Kembali dan Kedudukannya dalam Perkawinan","authors":"Syarifah Amalia Bin Tahir, Robby Putri Aulia Franata","doi":"10.30649/ph.v21i2.66","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.66","url":null,"abstract":"Keadaan tidak hadir (Afwezigheid), yaitu keadaan dimana seseorang tidak berada di tempat tinggalnya dalam kurun waktu tertentu. Seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid) mengakibatkan kedudukannya menurut Hukum Perdata dianggap meninggal secara yuridis, hal tersebut menyebabkan hak dan kewajibannya berpotensi hapus. Afwezigheid menimbulkan implikasi yang serius terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seseorang, sebagai salah satu contoh dalam perkawinan. Status perkawinan orang yang tidak hadir (afwezig) tersebut berpotensi menjadi berakhir dan mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban seperti harta perkawinan, pewarisan dan alimentasi anak, karena statusnya dipersamakan dengan kematian. Berdasarkan KUH Perdata, permasalahan afwezigheid perlu melewati proses dan membutuhkan keputusan pengadilan mengenai status atau kedudukan orang yang tidak hadir (afwezig) atas permohonan yang berkepentingan. Permasalahan baru pun akan timbul ketika orang yang tidak hadir (afwezig) kembali ketika hak dan kewajibannya telah hapus dan beralih. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat lagi diganggu gugat. Maka, nasib orang yang tidak hadir (afwezig) tergantung pada putusan pengadilan, dikarenakan hingga saat ini, belum ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai keadaan tidak hadir (afwezigheid).","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"84 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79140715","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi 犯罪学方面的腐败

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2021-11-11 DOI: 10.30649/ph.v21i2.104

Dewi Setyowati Dewi Setyowati, Sisca Muji Rahayu

引用次数: 0

Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2021-11-10 DOI: 10.30649/ph.v21i2.89

Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, Komang Jaka Ferdian

引用次数: 0

Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia 基于人权的观点，海外预防措施对世界国家安全的影响

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2021-05-25 DOI: 10.30649/ph.v21i1.24

Rachman Maulana Kafrawi, Bambang Ariyanto, Kamarudin

{"title":"Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia","authors":"Rachman Maulana Kafrawi, Bambang Ariyanto, Kamarudin","doi":"10.30649/ph.v21i1.24","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.24","url":null,"abstract":"The function and role of Indonesian immigration is to prevent, as a traffic controller people enter or leave the territory of the Republic of Indonesia in accordance with what is stated in the Law Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. This legal research focused on knowing the implications of prevention abroad for Indonesian citizens abroad based on a human rights perspective. The research method used is normative juridical. This research concludes that the regulations in Indonesia which regulate the prevention of Indonesian citizens abroad is in accordance with the values and norms contained in the in the state ideology, namely Pancasila and the state Constitution, namely the 1945 Constitution prevention carried out by immigration officers to people suspected of being involved in cases The law that will go outside the territory of the Indonesian state is in accordance with the applicable rules. Then related to prevention, it is also not a form of limiting human rights, because human rights are Indonesia is a human rights balance with its human obligations as a member of society. The use of human rights in Indonesia cannot be carried out without paying attention to human rights obligations, in other words, human rights cannot be used absolutely.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"49 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88315451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DEGRADASI AKTA OTENTIK YANG TIDAK DILAKUKAN PENANDATANGANAN PARA PIHAK SECARA BERSAMA 未签署各方的真实契约的降级

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30649/PHJ.V19I2.210

Dian Dharmayanti, Rr Asfarina Izazi Razan, Nahdlotul Fadilah

{"title":"DEGRADASI AKTA OTENTIK YANG TIDAK DILAKUKAN PENANDATANGANAN PARA PIHAK SECARA BERSAMA","authors":"Dian Dharmayanti, Rr Asfarina Izazi Razan, Nahdlotul Fadilah","doi":"10.30649/PHJ.V19I2.210","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/PHJ.V19I2.210","url":null,"abstract":"Notary is a general officer authorized to create an authentic deed of all actions, agreements, and statutes required by the laws and/or regulations required by the interested to be expressed in the deed Authentically, guaranteeing the certainty of the date of the deed, storing the deed, giving Grosee, copies and quotations of the deed, all of them throughout the making of the deed were not also assigned or excluded to the other officers stipulated by the law. Thus, it is described in article 1 number 1 of Law No. 2 of 2014 concerning the amendment to law Number 30 year 2004 concerning the Notary Regulation (Hereinafter called UUJN). A notary public is a noble, independent and high integrity position, so it is only natural to take all actions in their position seriously referring to the laws and regulations and the code of ethics. The law actions of the parties as described in the notarial deed is purely wishes of the parties and the notary is limited to providing law counseling related to the contents of the deed and the law actions of the parties, without imposing the will of the parties. party or in favor of one party. After the deed is made and then read out in front of the parties and witnesses, it must be signed when it is signed by all parties present and witnesses as well, it becomes one of the notary obligations stipulated in UUJN.","PeriodicalId":31466,"journal":{"name":"Perspektif Hukum Journal","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89452393","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

URGENSI PEMBATASAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF HISTORIS 从历史的角度来看，对合同自由原则的紧急限制

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30649/PHJ.V19I2.211

Mohammad Zamroni

引用次数: 0

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ATURAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA 法律审查与私立大学教授终止工作关系的法律规则

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30649/PHJ.V19I2.213

A. Mahardian, Achmad Rifqi Nizam, Achmad Rizky Hasani, M. Fadhil

引用次数: 0

KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PASCA BERLAKUNYA OSS OSS批准投资组合授权

Perspektif Hukum Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30649/PHJ.V19I2.209

Santhy Ainun Adrianty, Lydia Goutama, Nadya Rizky Nakayo

引用次数: 0