HUKMY : Jurnal Hukum最新文献

POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA 印度尼西亚政治结构和法律产品中的宪法政治

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-05-12 DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620

Syahrul Ibad

引用次数: 0

Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah 通过优化反黑手党土地工作队的作用预防和根除土地黑手党行为

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-04-12 DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.590-603

Haposan Sahala Raja Sinaga

{"title":"Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah","authors":"Haposan Sahala Raja Sinaga","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.590-603","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.590-603","url":null,"abstract":"Selama tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (‘ATR/BPN’) tercatat menangani 305 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (‘Satgas Anti-Mafia Tanah’). Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1) kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri ATR/BPN dan tingkat kantor wilayah. Perannya hanya meneliti dan menganalisa praktik mafia tanah dan kemudian melimpahkannya ke Polisi 2) Pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dilakukan dengan urgensi pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah; Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah di bawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"16 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140711875","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL 从法律、经济和社会角度对 2024 年同步选举的思考

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-04-11 DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589

R. Luhukay

{"title":"REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL","authors":"R. Luhukay","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589","url":null,"abstract":"Pemilu merupakan pesta demokrasi yang bersumber dari rakyat di berikan pada rakyat dan di perunthkan untuk rakyat, pemilu serentak selain dapat melakukan penghematan anggaran, mengurangi angka golput serta mencegah konflik horizontal juga berimplikasi dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekomoni investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali arah pembangunan bangsa akan potensi Merusak sistem presidensial di Indonesia, Melawan arus sejarah, Memperburuk kinerja parlemen, melawan arah pembangunan berkelanjutan dan serta mengapaikan konsep partisipasi masyarakat atau publik dalam pemerintahan yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang meninggal serta 5.175 orang sakit. Selain itu Problematika Pemilu serentak 2024 yang tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya. Serta yang terakhir Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"14 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140714385","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan) BPSK（消费者纠纷解决机构）在解决消费者纠纷案件中的作用（对库宁安地区的研究）

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-04-02 DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552

Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah

{"title":"Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan)","authors":"Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552","url":null,"abstract":"Pembentukan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban perkara di pengadilan. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah adanya Peran BPSK dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan persoalan yang kedua yaitu Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Penelitian ini menitikberatkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Kuningan dengan menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan dan menyimpulkan bahwa yang paling utama dari peran BPSK yaitu menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk putusan dengan metode konsiliasi dan mediasi bersifat final dan mengikat, tanpa harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, sedangkan bentuk putusan yang ditempuh dengan metode arbitrase harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"92 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140752872","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

SEJARAH USHUL FIQH QABLA TADWIN: ANALISIS HISTORIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM 伊斯兰教教法 Qabla Tadwin 的历史：历史分析及其对伊斯兰法形成的影响

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-04-02 DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490

Muhammad Furqon Almurni, I. N. Aen, Syahrul Anwar

{"title":"SEJARAH USHUL FIQH QABLA TADWIN: ANALISIS HISTORIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM","authors":"Muhammad Furqon Almurni, I. N. Aen, Syahrul Anwar","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri evolusi ilmu ushul fiqh sebelum era penulisan, membuka jendela baru terhadap pemahaman historis dan intelektual seputar disiplin ini yang seringkali dianggap belum eksis oleh kalangan akademis dan pelajar dalam studi syari'ah. Menggunakan metodologi analisis deskriptif, studi ini mendalami kronologi pengembangan ushul fiqh, mulai dari periode inisiasinya hingga terminasi fase pra-penulisan. Melalui eksplorasi kejadian-kejadian kunci dan penanggalan berdasarkan bukti historis, penelitian ini mengidentifikasi awal mula ilmu ushul fiqh pada era hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Periode ini, dimulai dari tahun pertama hijriyah, signifikan karena Al-Qur'an dan Hadits mulai secara eksplisit mengadresasi elemen-elemen fiqh, menandai fajar pembentukan disiplin ini. Analisis ini mengungkap bahwa periode formasi awal ilmu ushul fiqh berlangsung hingga awal abad kedua hijriyah, dimana terjadi transisi penting dengan mulainya dokumentasi dan penulisan ilmu oleh para ulama, walaupun masih dalam bentuk yang parsial. Temuan penelitian ini tidak hanya mengklarifikasi garis waktu historis ilmu ushul fiqh, tetapi juga menyoroti dinamika intelektual yang berkontribusi pada konsolidasi formal disiplin ini dalam kanon ilmu syari'ah.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"30 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140754328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 根据源宗教法庭就 2016 年第 17 号法律做出的裁决，制定未成年人婚姻豁免的法律政策

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-04-02 DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517

W. Santoso, Abdul Aziz, Edy Setyawan

{"title":"KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016","authors":"W. Santoso, Abdul Aziz, Edy Setyawan","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517","url":null,"abstract":"Usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung. Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai prodak hukumnya. Dispensasi nikah berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan. Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produk hukumnya berbentuk penetapan.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"11 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140754027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 对国家行政法院选举程序争议中电子信息和文件证明的司法分析

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-04-02 DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567

Eddy Asnawi, Robert Libra

{"title":"ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA","authors":"Eddy Asnawi, Robert Libra","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567","url":null,"abstract":"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan berdasarkan Perma No. 5/2017. Jenis alat bukti pada sengketa Pemiluhan Umum berupa. surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sementara dalam perkembangannya, dokumen elektronik ini dikenal dan dianggap sebagai alat bukti dalam proses hukum acara terutama dalam tahap pembuktian. Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara berdasarkan Perma No. 5/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini disebutkan bahwa secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara peradilan tata usaha negara belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kemudian pada Perma No. 5/2017 juga menyebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai Jenis Alat Bukti Sengketa Proses Pemilihan Umum. Tolak ukur yang diberikan hakim dalam menilai alat bukti elektronik didalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka hakim dapat memutuskan perkara dengannya dan hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti digital tersebut.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"321 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140754346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/PN.Bdw) 对公证人在处理案件过程中存在的问题进行分析（研究报告编号：28/Pdt.G/2013/PN.Bdw）。

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-01-11 DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i2.402-411

Novi Indriawati, Heriyanto Heriyanto, Moh. Ali Hofi

{"title":"ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/PN.Bdw)","authors":"Novi Indriawati, Heriyanto Heriyanto, Moh. Ali Hofi","doi":"10.35316/hukmy.2023.v3i2.402-411","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.402-411","url":null,"abstract":"Indonesian country as a country of law, in form of certainty of order legal protection notarial deeds made before a notary for all matters relating to agreements and will be stated in a notarial deed and the aim is to declare the deed inauthentic and will not be left to the judge to decide that the authentic deed is relegated to a deed under the hand and can be canceled and declared to be invalid or null and void by the deed. This research aims to understand the legal consequences of notarial deeds based on decisions (study decision number 28/Pdt.G/2017/PN Bdw). The legal position of parties who are declared to have no legal force, this research uses a normative juridical method and the approach used is a statutory, conseptual (doctrine) and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertary legal materials. And in this research, we use liblary data collection techniques (liberary research) and analyze the data deductively namely drawing conclusions from a general problem regarding the concrete problem being faced. The results found are contained in the decision of the panel of judges in Case Number 28/Pdt.G/2017/PN Bdw. In the considerations that the judge applied, it was in accordance with article 1865 of the Civil Code which states that every person who has claimed to have rights.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"1 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139438193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL 对滥用居留许可的外国人进行刑事制裁

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-01-11 DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i2.451-461

Isvandiar Muhammad Ramzy

{"title":"SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL","authors":"Isvandiar Muhammad Ramzy","doi":"10.35316/hukmy.2023.v3i2.451-461","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.451-461","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan izin tinggal merupakan kejadian hukum yang sering terjadi dalam kejahatan keimigrasian. Izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau Legal Research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yaitu penanganan perkaranya lebih singkat yaitu melalui tindakan administratif berupa deportasi, dan juga mengingat pidananya. hukumnya bersifat “ultimum remidium” atau lebih dikenal dengan tindakan akhir bagi seseorang yang melanggar hukum, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember akan memberikan sanksi administratif seperti pada pasal 78 ayat 3 undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: Orang Asing yang mempunyai izin tinggal yang masa berlakunya telah habis dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak jangka waktu izin tinggalnya, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penahanan, dalam hal ini perlu diperketat lagi dalam hal pengawasan maupun sanksi WNA yang datang ke Indonesia, agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan WNA dapat dikurangi.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"1 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139438572","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMERINTAH TERHADAP INSTANSI, UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FINANSIAL 在向各机构提供政府设施方面保持透明度，以防止财务滥用

HUKMY : Jurnal Hukum Pub Date : 2024-01-11 DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i2.384-401

Abd. Umam, T. Wicaksono, M. Mawardi

{"title":"TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMERINTAH TERHADAP INSTANSI, UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FINANSIAL","authors":"Abd. Umam, T. Wicaksono, M. Mawardi","doi":"10.35316/hukmy.2023.v3i2.384-401","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.384-401","url":null,"abstract":"Penegak hukum terjebak pada mekanisme hukum beserta kriteria hukuman yang ditentukan pembentuk undang-undang, dengan alasan itulah hukum positif kita telah mengatur yang sejatinya jauh dan bertentangan dari tujuan hukum yang berkeadilan. Hadirnya pemidanaan atau kriminalisasi secara berlebihan dengan adanya berbagai macam dan jenis perilaku penegak hukum yang negatif dalam penentuan proses pidana, menjadikan kriminalisasi pada akhirnya bermakna negatif dan berpotensi menghambat proses pembangunan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah yang merugikan keuangan negara. Hasil penelitian ini bahwa penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atas kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara perlu direvisi ulang. Karena penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah ini akan ditindak lanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat beresiko karena terkait unsur merugikan keuangan negara sebenarnya adalah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutuskannya.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"12 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139438703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0