POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA

Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (frame) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut “das sein” atau pengalaman bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya, sehingga menarik untuk dibahas. Penelitian ini merupakan hukum normatif, atau yang sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif yang memberikan hak kebebasan berekspresi atau keleluasaan kepada masyarakat, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. Tetapi juga bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum yang sesuai dengan tujuan negara.