REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL

R. Luhukay
{"title":"REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL","authors":"R. Luhukay","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pemilu merupakan pesta demokrasi yang bersumber dari rakyat di berikan pada rakyat dan di perunthkan untuk rakyat, pemilu serentak selain dapat melakukan penghematan anggaran, mengurangi angka golput serta mencegah konflik horizontal juga berimplikasi dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekomoni investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali arah pembangunan bangsa akan potensi Merusak sistem presidensial di Indonesia, Melawan arus sejarah, Memperburuk kinerja parlemen, melawan arah pembangunan berkelanjutan dan serta mengapaikan konsep partisipasi masyarakat atau publik dalam pemerintahan yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang meninggal serta 5.175 orang sakit. Selain itu Problematika Pemilu serentak 2024  yang tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya. Serta yang terakhir Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"14 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"HUKMY : Jurnal Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang bersumber dari rakyat di berikan pada rakyat dan di perunthkan untuk rakyat, pemilu serentak selain dapat melakukan penghematan anggaran, mengurangi angka golput serta mencegah konflik horizontal juga berimplikasi dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekomoni investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali arah pembangunan bangsa akan potensi Merusak sistem presidensial di Indonesia, Melawan arus sejarah, Memperburuk kinerja parlemen, melawan arah pembangunan berkelanjutan dan serta mengapaikan konsep partisipasi masyarakat atau publik dalam pemerintahan yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang meninggal serta 5.175 orang sakit. Selain itu Problematika Pemilu serentak 2024  yang tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya. Serta yang terakhir Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah.
从法律、经济和社会角度对 2024 年同步选举的思考
选举是源于人民、给予人民、为了人民的民主党派,同步选举除了可以节约预算、降低弃权率、防止横向冲突外,还对经济和社会方面产生影响,因为每到选举季,经济方面的投资和发展方向往往会随着新的未来领导人而改变和被忽视、在重构国家发展方向的过程中重振印尼国家人权委员会(GBHN)的言论将有可能破坏印尼的总统制,违背历史潮流,恶化议会的表现,违背可持续发展的方向,以及已经建立起来的社区或公众参与政府的理念。不仅如此,这次同时举行的选举也给 KPPS 官员带来了新的威胁,2019 年的经验事实是超过 894 人死亡,5175 人患病。此外,2024年同时进行的选举中存在的不廉洁问题也会对某些目标造成影响,这表现在帕斯隆在每次参选中往往会陷入某些利益的纠葛,高额的政治嫁妆往往让帕斯隆束手无策。而最后一个问题则反映出公众对此次选举的实施并不十分关心,因为权力霸权的延续使得法律发展没有新的突破,中央和地区在履行立法职能时可能缺乏精英循环。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信