Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah

Selama tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (‘ATR/BPN’) tercatat menangani 305 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (‘Satgas Anti-Mafia Tanah’). Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1)  kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri ATR/BPN dan tingkat kantor wilayah. Perannya hanya meneliti dan menganalisa praktik mafia tanah dan kemudian melimpahkannya ke Polisi 2) Pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dilakukan dengan urgensi pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah;  Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah di bawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen.