Bandung Conference Series: Islamic Family Law最新文献

{"title":"Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri","authors":"Nurul Asri Safitri, T. Suprihatin, Siska Lis Sulistiani","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2660","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2660","url":null,"abstract":"Abstract. In the legal system in Indonesia, marriage events can be proven through registration carried out at the KUA and the Civil Registration Office. An SPTJM sirri marriage is a statement that serves as a substitute for a marriage certificate/marriage book for those who have not registered their marriage with an authorized institution, indicating the validity of the marriage. The purpose of the study was to determine the analysis of UUP 1/1974 and Islamic law on Article 4 Paragraph (2) PERMENDAGRI No. 9 of 2016 on the use of the SPTJM for unregistered marriages. This study uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. Primary data sources were obtained from Al-Quran, Hadith, UUP 1/1974, PP 9/1975, KHI, and PERMENDAGRI No. 9 of 2016. Secondary legal sources come from books, journals, and articles related to research. The results of the study suggest The use of the SPTJM for unregistered marriages indicates that it is not in line with UUP 1/1974 and Islamic law because the SPTJM is not authentic evidence and can trigger problems such as not fulfilling the pillars and conditions for a legal marriage, triggering a lot of adultery and same-sex marriages even though the rules are not fulfilled. There are benefits, such as the fulfillment of the rights of a child born from a sirri marriage. Therefore, the harm that arises must be eliminated as per the fiqh rule, which reads \"adh-dhororu yuzalu,\" which means, the harm must be eliminated. \u0000Abstrak. Dalam sistem hukum di Indonesia, peristiwa perkawinan dapat dibuktikan melalui pencatatan yang dilakukan di KUA dan di Kantor Pencatatan Sipil. SPTJM nikah sirri yakni surat pernyataan yang berfungsi sebagai pengganti akta perkawinan/buku nikah bagi yang belum mencatatkan perkawinannya ke lembaga berwenang, berindikasi terhadap keabsahan peristiwa perkawinan tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis UUP 1/1974 dan hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah sirri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Al-Quran, Hadis, UUP 1/1974, PP 9/1975, KHI dan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016. Sumber hukum sekunder berasal dari buku, jurnal-jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah sirri berindikasi tidak sejalan dengan UUP 1/1974 dan hukum Islam, dikarenakan SPTJM tersebut bukanlah bukti autentik serta dapat memicu masalah seperti tidak terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan yang sah, memicu banyak perzinahan maupun perkawinan sesama jenis, meskipun aturan ini memiliki sisi maslahat seperti terpenuhinya hak seorang anak yang lahir dari nikah sirri. Maka dari itu kemudharatan yang timbul harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “adh-dhororu yuzalu” yang artinya, kemudharatan harus dihilangkan.","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114649037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota","authors":"Seilla Nur Amalia Firdaus, T. Suprihatin, Encep Abdul Rojak","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2643","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643","url":null,"abstract":"Abstract. Examination of marriage documents is carried out with the aim that in the process of registering a marriage there are no violations. As examples, having more than one wife without the court's permission, falsified marriage age limits, forced marriages and so on. When violations occur, it is worth asking whether the marriage document has been properly examined by the employee concerned or not. As happened in the District Kua Garut City, examination of documents does not present a prospective husband/wife and Guardian. This study aims to determine the implementation of PMA No. 20 Tahun 2019, which is concerning Marriage Registration regarding the practice of examining documents. This research uses case study and juridical-normative approaches. Primary data sources are obtained from legislation and interviews. Secondary data sources are obtained from books, journals and other scientific works.  As for data analysis is using flow chart analysis method. As for data analysis is using flow chart analysis method. The results of the study concluded that the practice of examining documents at the KUA of Garut Kota Subdistrict, in general, was in accordance with PMA No. 20 of 2019 except for inspections by presenting prospective husbands/wives and guardians to ensure that there were no obstacles to marriage. This is not in accordance with the rules because the examination is carried out during the registration of the marriage will.  Which is not every registration of marriage will be attended by prospective husband/wife and guardians. \u0000Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan dengan tujuan agar dalam proses pencatatan perkawinan tidak terjadi pelanggaran, misalnya beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pengadilan, batas usia menikah yang dipalsukan, menikah dengan paksaan dan lain-lain. Ketika pelanggaran terjadi, patut dipertanyakan apakah pemeriksaan dokumen perkawinan sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Garut Kota, pemeriksaan dokumen tidak menghadirkan calon suami/istri serta wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah mengenai praktik pemeriksaan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan case study dan yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh dari perundang-undangan dan hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Analisis data menggunakan metode flow chart analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota pada umumnya sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 kecuali pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan tidak ada halangan menikah, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan karena pemeriksaan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Yang mana tidak setiap pendaftaran kehendak nikah dihadiri oleh calon suami/istri serta wali.","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117149143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang Kartu Nikah Digital menurut Maqashid Syariah","authors":"Octapiyanti Nurhidayati, Ilham Mujahid","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2711","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2711","url":null,"abstract":"Abstract. The digital marriage card is an innovative marriage registration service issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as of August 2021 through the Circular of the Directorate General of Islamic Guidance Number B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. The existence of this digital marriage card installs a physical marriage card which has been issued since the end of 2018. The researcher in his research formulates the problem formulation as follows: How is the Maqashid Syariah Review of the Digital Marriage Card Circular; The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that the Circular on digital marriage is in accordance with the sharia maqashid theory that the arrival of this latest Circular can benefit because the criteria do not conflict with sharia. \u0000Abstrak. Kartu nikah digital merupakan sebuah inovasi layanan pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia per Agustus 2021 melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. Keberadaan katu nikah digital ini menggantikan kartu nikah fisik yang diterbitkan sejak akhir tahun 2018. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Kartu Nikah Digital; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitiannya bahwa Surat Edaran pada kartu nikah digital sesuai dengan tinjauan teori maqashid syariah bahwa datangnya Surat Edaran terbaru ini dapat mendatangkan kemaslahatan karena adanya kriteria tidak bertentangan dengan syariah.","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123111883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa","authors":"Karenina Nurissa Karen, Yandi Maryandi, Ilham Mujahid","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2756","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2756","url":null,"abstract":"Abstract. Marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract miitsaqan ghaliizhan to obey Allah commands and is a form of worship. At this time forced marriages are commonplace, forced marriages are marriages not of their own will in their own decisions but under the compulsion of their guardians or other people without their willingness. Cases like this were found in the village of North Cikareo, which were committed by parents against their daughters. Maqasyid sharia are the goals that Islamic law wants to realize as the reason it was revealed for the benefit of the servants of Allah. Researchers in their research formulate the formulation of the problem as follows: How is the Maqashid Sharia Review on forced marriages; How does forced marriage affect spouses and parents; The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis. The results of his research that forced marriages in North Cikareo Village are in accordance with the pillars and conditions of marriage and are included in the level of daruriyat benefit because they can maintain religion, soul, property, intellect and offspring; The forced marriage carried out in North Cikareo Village brought many positive impacts for himself, his family, and the environment. \u0000Abstrak. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan suatu bentuk ibadah. Pada saat ini perkawinan secara paksa lumrah terjadi, perkawinan paksa merupakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali ataupun orang lain tanpa adanya kerelaan dalam dirinya. Kasus seperti ini dijumpai di Desa Cikareo Utara yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Maqasyid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat islam sebagai alasan diturunkannya demi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap kawin paksa; Bagaimana Dampak perkawinan paksa terhadap pasangan dan orang tua; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa pernikahan paksa di Desa Cikareo Utara sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan termasuk kedalam tingkatan kemaslahatan daruriyat karena dapat memelihara agama,jiwa,harta,akal dan keturunan; nikah paksa yang dilakukan di Desa Cikareo Utara ini banyak membawa dampak positif bagi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungan.","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127802697","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2021","authors":"Ninda Sari Sri Rejekinah, Encep Abdul Rojak","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2664","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2664","url":null,"abstract":"Abstract. Marriage is a teaching in Islam which is based on the Qur'an and hadith. Marriage in Indonesia requires registration of marriages. By registering a marriage, the achievement of administrative order and marriage becomes clear. Itsbat marriage is one way for those whose marriages have not been recorded, with the marriage itsbat of marriages that have been carried out obtaining legal legality and the marriage becomes clear. As for what is meant by integrated marriage itsbat, namely, the marriage itsbat trial which is carried out jointly and in collaboration with several related agencies. The integrated marriage itsbat carried out by the Religious Courts is regulated in Perma Number 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts. Perma Number 1 of 2015 has a goal to improve services in the field of law and help the community, especially people who have limited costs, distance, and time in obtaining their civil rights. In this study, the authors formulate a problem regarding the procedure for integrated marriage itsbat contained in Perma Number 1 of 2015, as well as the purpose of this study to answer the formulation of the problem. The method used in this study uses a qualitative method with a normative juridical approach and data analysis techniques are carried out using conceptual and interactive analysis techniques. The results and conclusions in this study are the implementation of the integrated marriage itsbat trial carried out by the Purwakarta Religious Court in accordance with the terms and conditions of Perma Number 1 of 2015, and its implementation can be said to be effective and successful in applying the principles of simple, fast, and low cost. \u0000Abstrak. Perkawinan merupakan ajaran dalam  Islam  yang berdasar pada Al-Qur’an dan hadits. Perkawinan di Indonesia mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. Dengan  tercatatnya suatu perkawinan maka, tercapainya tertib administrasi dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Itsbat nikah merupakan salah satu jalan bagi yang perkawinannya belum tercatat, dengan dilakukannya itsbat nikah perkawinan yang telah dilakukan  mendapat legalitas hukum dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Adapun yang dimaksud dengan itsbat nikah terpadu yaitu, sidang itsbat nikah yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasma dengan beberapa instansi terkait. Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Perma Nomor 1 Tahun 2015 memilki tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya, jarak, dan waktu dalam memperoleh hak keperdataannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah mengenai  prosedur itsbat nikah terpadu yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, serta tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendek","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"231 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115906652","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Nyorog di Desa Citrajaya Kabupaten Subang","authors":"Ageung Nur Inayah, Siska Lis Sulistiani, Ilham Mujahid","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2613","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2613","url":null,"abstract":"Abstract. A tradition cannot be separated from the village community. For one thing, it was the nyorog tradition in Citrajaya village which is held at the time of the wedding celebration. At first nyorog tradition was a good activity, namely silaturahmi by bringing food without expecting more rewards for what has been given. Along with the development of the times, the practice of nyorog tradition nowadays is put forward to be rewarded for the gifts that are given to the recipients of sorogan, causing the recipient to feel burdened with the food they receive. The results of the research, it can be concluded that the practice of nyorog tradition in the Village of Citrajaya now is not in accordance with the provisions of Islamic law and can be categorized into urf fasid. \u0000Abstrak. Suatu tradisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat desa. Salah satunya, yaitu tradisi nyorog di Desa Citrajaya yang dilaksanakan ketika mengadakan walimah pernikahan. Pada mulanya tradisi nyorog merupakan suatu kegiatan yang baik, yaitu silaturahmi dengan membawa makanan tanpa mengaharap imbalan dari pihak yang diberi sorogan. Namun, seiring perkembangan zaman praktik tradisi nyorog sekarang lebih mengedepankan rasa ingin dibalas sehingga menyebabkan pihak penerima merasa terbebani dengan makanan yang diterimanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa praktik tradisi nyorog yang berlaku sekarang di Desa Citrajaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan dapat dikategorikan kedalam urf fasid.","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116978206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah","authors":"Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin, A. Hidayat","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.4503","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.4503","url":null,"abstract":"Abstract. The prohibition of marriage in Cikawung and Sukamanah hamlets is a tradition of prohibition of marriage in Sindangsari Village, Kawali District, Ciamis Regency. This marriage ban stems from the disappointment of the previous ancestors due to feeling ignored during the ceremony so that an oath arose not to marry between the Cikawung and Sukamanah people. If you continue to carry out marriage between the two hamlets, unwanted things will arise such as divorce, sickness, no children, physical, mental disabilities, especially those from Sukamanah. By looking at the symptoms that have occurred, the community considers that this marriage should be avoided for the sake of a benefit. This study aims to find out the review of Islamic Law and Law No.1/1974 regarding the ban. The research method in this thesis is qualitative with a normative juridical approach, and the type of data used is library data and also field research in the form of interviews with the people of Cikawung and Sukamanah Hamlets. Data collection techniques are taken by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of this study concluded that this marriage ban, is not in accordance with and contrary to Islamic Law because it contains elements of khurafat, but with its saddu azzariah the marriage is better avoided. In addition, it is also not in accordance with Law No.1/1974 on marriage. However, it can be found that the consent of parents as guardians as the main condition if you want to carry out a marriage \u0000Keywords: Prohibition of Marriage, Islamic Law, Law of UU No. 1/1974. \u0000Abstrak. Larangan Perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah merupakan tradisi larangan perkawinan yang berada di Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Larangan perkawinan ini berasal dari adanya kekecewaan nenek moyang terdahulu akibat merasa diabaikan ketika seserahan sehingga timbul sumpah untuk tidak menikahkan antara orang Cikawung dan Sukamanah. Apabila tetap melaksanakan perkawinan antara dua dusun tersebut akan timbul hal yang tak diinginkan seperti perceraian, sakit-sakitan, tidak memiliki keturunan, cacat fisik, mental terutama yang laki-lakinya dari Sukamanah. Dengan melihat gejala yang sudah terjadi, masyarakat menganggap bahwasannya perkawinan ini harus dihindari demi sebuah kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No.1/1974 mengenai larangan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan yaitu data pustaka (library) dan juga data lapangan (field research) berupa hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Cikawung dan Sukamanah. Teknik pengumpulan data diambil dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan ini, tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Islam karena mengandung unsur khurafat, namun dengan saddu azzariah nya perkawinan tersebut lebih baik dihind","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"2012 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114585072","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Fenomena Childfree di Indonesia","authors":"Ajeng Wijayanti Siswanto, Neneng Nurhasanah","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2684","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684","url":null,"abstract":"Abstract. Choosing not to have children or known as childfree is considered taboo and out of the values adopted in society even in Islam, and is a selfish and individualistic behavior. But the widespread news that has developed in the last 2 years about childfree has opened the eyes of the public that there are some people who choose not to have children. This study aims to analyze the childfree phenomenon that develops in the Childfree Life Indonesia community in its view of offspring. The research method used in this study is a qualitative method with an ethnographic approach. The result of this research is that in the Childfree Life Indonesia Community, choosing to be childfree is a life choice and has various reasons that make it choose to be childfree. \u0000Abstrak. Memilih untuk tidak memiliki anak atau dikenal dengan istilah childfree dianggap tabu dan keluar dari nilai-nilai yang dianut di masyarakat bahkan dalam agama Islam, serta merupakan perilaku yang egois dan individualistik. Tetapi maraknya berita yang berkembang 2 tahun belakangan ini tentang childfree telah membukakan mata masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree yang berkembang di komunitas Childfree Life Indonesia dalam pandangannya terhadap keturunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Komunitas Childfree Life Indonesia memilih untuk childfree adalah suatu pilihan hidup dan memiliki berbagai alasan yang menjadikannya memilih untuk childfree.","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128299043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsoang menurut Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Hukum Islam","authors":"M. A. N. Khairi Mazin","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.4421","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.4421","url":null,"abstract":"Abstract. Marriage registration is an action taken by state officials for every marriage event. In this case, the marriage registrar who carried out the recording in this study was KUA Bojongsoang. In carrying out its duties, it has been regulated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. One form of Islamic family law reform is the inclusion of marriage records as one of the marriage provisions that must be met. This study aims to analyze the implementation of marriage registration at KUA Bojongsoang according to Article 40 PMA Number 20 of 2019 and Islamic Law. This research is juridical normative. Data obtained through interviews and literature study. The data analysis technique used is Content Analysis and Descriptive Analysis. The results of the study show that the implementation of Marriage Registration at KUA Bojongsoang is not in accordance with Article 40 PMA Number 20 of 2019, this is evidenced by still publishing duplicate marriage books in sheet form. However, according to Islamic law, marriage registration carried out by KUA Bojongsoang is in accordance with the definition of maslahah which means a good thing, which is useful, so that marriage registration has provided maslahah for the community in Bojongsoang District in order to obtain legal certainty by proving the marriage book. for various matters that require it administratively. \u0000Abstrak. Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan dalam penelitian ini yakni KUA Bojongsoang. Dalam melaksanakan tugasnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang menurut Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (Content Analisys) dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsoang belum sesuai dengan Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019, hal ini dibuktikan dengan masih menerbitkannya duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran. Namun, menurut hukum islam pencatatan perkawinan yang dilaksanakan KUA Bojongsoang sudah sesuai dengan melihat akan definisi dari maslahah yang mempunyai makna suatu hal yang baik, yang berguna, sehingga pencatatan perkawinan itu sudah memberikan maslahah untuk masyarakat di Kecamatan Bojongsoang guna mendapatkan kepastian hukum dengan dibuktikannya buku nikah untuk berbagai hal yang mensyaratkannya secara administratif.","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115532459","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam","authors":"A. Al Ghifari","doi":"10.29313/bcsifl.v2i2.2697","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2697","url":null,"abstract":"Abstract. To create a Supreme Indonesian judiciary, the Supreme Court and Juducial Commission of the Republic of Indonesia have developed a code of ethics and guidelines for judges' behavior, but according to ICW's records, there are still 20 judges involved in corruption cases. In Islamic courts, the code of ethics for the judge's profession is based on the understanding of the Qur'an and hadith which aims to create a decent and moral society. The purpose of this study is to find out how the professional code of ethics of judges in Indonesia and according to Islamic courts, then whether the professional ethics of Indonesian judges is in line with the professional ethics of judges according to Islamic courts. This research is a normative legal research, through a normative juridical approach. The type of this research is the library research method sourced from the Qur'an, Hadith, laws and regulations and various references such as books and journals. The data collection technique in this research is the data collection method which is a documentation study, and the data analysis in this study is qualitative analysis. high integrity, responsible, upholding self-esteem, high discipline, humble and professional. In Islamic justice there are four basic values ​​that build judge ethics, namely righteousness, justice, free will, and responsibility. So basically the code of ethics for the profession of judges in Indonesia is in line with the code of ethics for the profession of judges according to Islamic courts. \u0000Abstrak. Untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung, MA dan KY Republik Indonesia membuat kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun menurut catatan ICW, masih ada 20 hakim yang tersangkut kasus korupsi. Di dalam peradilan Islam, kode etik profesi hakim ini berlandaskan dari pemahaman Al-Qur’an dan hadits yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang layak dan bermoral. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi hakim di Indonesia dan menurut peradilan Islam, kemudian apakah etika profesi hakim Indonesia sudah sejalan dengan etika profesi hakim menurut peradilan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan yuridis normatif. Jenis dari penelitian ini ialah dengan metode riset kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, peraturan perundang-undangan serta berbagai referensi seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data pada penelitian  ini ialah dengan metode pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi, dan Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif. Kesimpulannya yaitu kode etik profesi hakim Indonesia memuat sepuluh prinsip, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjungjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan profesional. Dalam peradilan Islam terdapat empat nilai dasar yang membangun etika hakim, yaitu kebeneran, keadilan, kehendak bebas, dan","PeriodicalId":277868,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Islamic Family Law","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115463788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}