Media of Law and Sharia最新文献_第5页

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi 《出租公寓合同》的执行以及法律对运动员成就的影响

Media of Law and Sharia Pub Date : 2021-06-30 DOI: 10.18196/mls.v2i3.12075

Jefri Alzamzami, Leli Joko Suryono

{"title":"Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi","authors":"Jefri Alzamzami, Leli Joko Suryono","doi":"10.18196/mls.v2i3.12075","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.12075","url":null,"abstract":"Perjanjian yang terjadi di Rumah Susun Grahabinaharapan adalah Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sebagai yang menyewakan dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi di Rumah Susun Grahabinarapan Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriftif kualitatif. Menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara dan mengelola data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisi yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan dilaksanakan dengan bentuk tertulis, suatu perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan adalah diberikan surat peringatan kepada penyewa agar segera membayar sewa rumah susunya. Tetapi apabila peringatan tersebut tidak di laksanakan oleh penyewa hingga surat peringatan ketiga maka perjanjian sewa menyewa tersebut akan diputuskan atau diakhiri oleh pihak yang menyewakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya didalam surat Perjanjian sewa menyewa","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123838198","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

DINAMIKA KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN ERA JOKO WIDODO 冲突解决方案动态副总裁佐科·维多多森林时代

Media of Law and Sharia Pub Date : 2021-04-13 DOI: 10.18196/MLS.V1I4.10272

Totok Dwi Diantoro

{"title":"DINAMIKA KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN ERA JOKO WIDODO","authors":"Totok Dwi Diantoro","doi":"10.18196/MLS.V1I4.10272","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.V1I4.10272","url":null,"abstract":"Konflik tenurial masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat 9.124 konflik pertanahan terjadi pada tahun 2015-2019 dalam beberapa sektor, yaitu perkebunan, transmigrasi, dan kawasan hutan. Pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan konflik tenurial melalui produk hukum Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Namun, dalam kurun waktu lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, persoalan konflik tenurial tak kunjung terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial khususnya pada kawasan hutan di era Joko Widodo. Penelitian ini menilai upaya intervensi kebijakan bagi penyelesaian akar permasalahan atau sumber konflik tenurial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan-peraturan terkait resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo tidak menunjukkan perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. Padahal, awalnya berbagai peraturan yang telah ada memberikan harapan cukup positif terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan. Namun, selepas itu kebijakan-kebijakan lanjutan yang dilakukan pemerintah justru menunjukkan hasil yang stagnan. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan sebagai dasar penyelesaikan konflik tenurial tidak cukup memadai. Tumpang tindih pengaturan juga terjadi, karena persoalan konflik tenurial bersifat lintas sektor.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133631956","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami

Media of Law and Sharia Pub Date : 2020-12-31 DOI: 10.18196/MLS.V2I1.11484

Fanny Putri Ramadhanti, Isti’anah Zainah Asikin

{"title":"Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami","authors":"Fanny Putri Ramadhanti, Isti’anah Zainah Asikin","doi":"10.18196/MLS.V2I1.11484","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.V2I1.11484","url":null,"abstract":"Perkawinan dalam Islam sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diantaranya dari peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121041465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

The Urgency of Protecting Netizen in Freedom of Speech on Social Media 社交媒体中保护网民言论自由的紧迫性

Media of Law and Sharia Pub Date : 2020-12-31 DOI: 10.18196/MLS.V2I1.11480

Grandis Ayuning Priyanto, M. Sardi

{"title":"The Urgency of Protecting Netizen in Freedom of Speech on Social Media","authors":"Grandis Ayuning Priyanto, M. Sardi","doi":"10.18196/MLS.V2I1.11480","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.V2I1.11480","url":null,"abstract":"Freedom of speech is a part of fundamental rights to every people. Nowadays, freedom of speech could not felt widely to all people. Freedom of speech developed until Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights assure and restrict freedom of speech. In Indonesia, since the rise of The Law of Information and Electronic Transaction, the restriction of freedom of speech become biased, many words in social media are presumably attack others. Netizen feels security to speak up is limited, such Ruslan Buton who critics and record about President Jokowi deemed as a hoax and hate speech. Even though some articles in 1945 Constitution have already protect and guarantee all people to bear the right to speak. The limitations of Freedom of speech in The Law of Information and Electronic Transaction emerge multi interpretation which the right to speak have not been correspond with the values in 1945 Constitution. To harmonize freedom of speech in Indonesia, it needs cooperation among government and people to eradicate ambiguity and fear in which already happen.By using juridical-normative method, the research aims to understand the condition of freedom of speech in Indonesia, and to understand the protection of netizen in using social media","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122013239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing

Media of Law and Sharia Pub Date : 2020-12-31 DOI: 10.18196/MLS.V2I1.11478

Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim, Leli Joko Suryono

{"title":"Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing","authors":"Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim, Leli Joko Suryono","doi":"10.18196/MLS.V2I1.11478","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.V2I1.11478","url":null,"abstract":"Pertumbuhan dunia usaha dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan gemar melaksanakan praktik outsourcing, demi menekan jumlah pekerja dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan penunjang pada perusahaan lain. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Pekerja outsourcing merupakan bagian dari tenaga kerja yang diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai outsourcing telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem outsourcing adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tidak terjaminnya hak-hak para pekerja outsourcing, dan tidak ada jaminan kelangsungan bekerja yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja atau buruh outsourcing terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja atau buruh outsourcing.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130274398","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance 村设备选择机制作为最佳治理的替代工具之一

Media of Law and Sharia Pub Date : 2020-12-31 DOI: 10.18196/MLS.V2I1.11483

Rahmad Hidayat, S. Wijayanti

{"title":"Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance","authors":"Rahmad Hidayat, S. Wijayanti","doi":"10.18196/MLS.V2I1.11483","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.V2I1.11483","url":null,"abstract":"Seleksi perangkat desa juga merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa,maka asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa juga berlaku dalam kegiatan tersebut,terutama asas keterbukaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa di desa Poncosari tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan seleksi perangkat desa di desa Poncosari hampir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa.Tapi masih banyak faktor yang menghambat seperti pemahaman Panitia seleksi perangkat desa pada ketentuan perundang-undangan serta transparansi permasalahan ketika proses seleksi tersebut terjadi, sehingga membuat implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124669235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Pelaksanaan Ketentuan Dan Penyelesaian Hambatan Pada Pembangunan Apartemen 实施公寓建设的条款和障碍

Media of Law and Sharia Pub Date : 2020-12-30 DOI: 10.18196/MLS.V2I1.11482

Alia Laksmi Dyah Magatri, S. Sunarno

{"title":"Pelaksanaan Ketentuan Dan Penyelesaian Hambatan Pada Pembangunan Apartemen","authors":"Alia Laksmi Dyah Magatri, S. Sunarno","doi":"10.18196/MLS.V2I1.11482","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.V2I1.11482","url":null,"abstract":"Perkembangan penduduk di Kota Yogyakarta terbilang cukup pesat sehingga membuat kebutuhan primer akan hunian pun juga ikut meningkat pesat. Terbatasnya lahan yang ada di Yogyakarta dan harga yang terus meningkat membuat beberapa masyarakat Yogyakarta tidak dapat memiliki hunian tunggal. Hunian atau tempat tinggal bersama dipilih untuk menjadi solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tidak dapat membeli hunian tunggal. Hunian bersama yang sudah ada di Yogyakarta seperti rumah susun dan apartemen juga sudah banyak diminati beberapa masyarakat di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggalnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, pembangunan rumah susun dan apartemen memiliki proses yang cukup panjang dari mulai pengajuan perizinan hingga pembangunan rumah susun dan apartemen tersebut. Dalam proses pengajuan izinnya sendiri dapat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan prosedurnya sendiri yang juga cukup panjang. Pemmbanunan baru akan dilakukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan izin telah keluarkan oleh pihak yang berwewenang atas pengajuan izin pihak yang bersangkutan (pembangun). Dalam pembangunan apartemen maupun rumah susun juga tidak jarang terjadi hambatan baik faktor internal maupun eksternal hambatan dari faktor internal biasanya terjadi apabila syarat pembangunan belum terpenuhi secara sempurna, sedangkan hambatan dari faktor eksternal biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Solusinya dengan memenuhi semua persyaratan dalam prmbangunan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi sengketa.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126211474","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI INDONESIA 对前腐败罪犯的政治权利的限制成为印尼2019年大选的立法者

Media of Law and Sharia Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.18196/MLS.1102

Yusron Munawir

{"title":"PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 DI INDONESIA","authors":"Yusron Munawir","doi":"10.18196/MLS.1102","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.1102","url":null,"abstract":"Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28J ayat (2) menentukan bahwa pembatasan hak setiap orang ditetapkan dengan undangundang. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Adanya norma larangan tersebut juga menimbulkan ketidaksesuaian dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab pokok permasalahan tentang bagaimana pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 yang mengatur bahwa mantan terpidana korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif dengan syarat harus bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana korupsi. Penelitian ini merekomendasika kepada Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan peraturan supaya memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121913889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS 对伪造公证人所作的真实行为的刑事制裁申请

Media of Law and Sharia Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.18196/MLS.1101

Fabryan Nur Muhammad, Yeni Widowaty, Trisno Raharjo

{"title":"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS","authors":"Fabryan Nur Muhammad, Yeni Widowaty, Trisno Raharjo","doi":"10.18196/MLS.1101","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.1101","url":null,"abstract":"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang mana pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Akta terebut dapat mempunyai fungsi formil (formalitatis causa). Berdasarkan hal tersebut, maka akta otentik dapat diartikan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam halnya terjadi suatu tindakkan hukum berupa pemalsuan akta otentik terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukannya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian adalah (1) Perumusan dari unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris adalah bahwa notaris T.E terbukti telah memenuhi unsur subjektif tindak pidana yaitu melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 2 Tahun 2014, dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130980050","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA DALAM MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI REGULATOR DAN PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 印尼日惹地区广播委员会在担任日惹特别地区电视广播监管和监督方面的作用

Media of Law and Sharia Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.18196/MLS.1103

Abi Hamdalah Sorimuda Harahap, S. Sunarno

{"title":"PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA DALAM MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI REGULATOR DAN PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA","authors":"Abi Hamdalah Sorimuda Harahap, S. Sunarno","doi":"10.18196/MLS.1103","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/MLS.1103","url":null,"abstract":"Perkembangan media massa terutama pertelevisian ini tentu ada yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat maka pemerintah mengatur tentang penyiaran dalam bagian kedua penyelenggaraan penyiaran Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dan ayat (2) point c yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI/KPID mengatur segala aspek penyiaran di Indonesia.Siaran di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran KPID DIY melakukan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tenaga ahli lembaga penyiaran selain itu KPID DIY sendiri mempunyai alat record untuk memantau seluruh aktifitas penyiaran baik itu televisi maupun radio di wilayah Yogyakarta selama 24 jam, yang apabila terdapat suatu pelanggaran KPID dapat melihat pelanggaran itu dengan sangat mudah melalui alat tersebut. Penjatuhan Sanksi dari KPID DIY yaitu Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPID. Kewenangan KPI/KPID DIY sebagai lembaga negara independen tidak tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dimana peran KPI dalam merumuskan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu secara kelembagaan KPID DIY masih berada di bawah Dishubkominfo. Anggaran KPID DIY juga masih kecil sehingga berpengaruh juga pada kurangnya fasilitas pengawasan yang dimilikinya.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127584515","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0