Pamulang Law Review最新文献_第4页

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok 根据2003年第13条关于德波克镇建设质量建设的就业规定，保护建筑工人的安全与健康

Pamulang Law Review Pub Date : 2022-01-22 DOI: 10.32493/palrev.v4i2.17760

Verri Octavian, Pandi Septiawan

{"title":"Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok","authors":"Verri Octavian, Pandi Septiawan","doi":"10.32493/palrev.v4i2.17760","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17760","url":null,"abstract":"Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Penulisan ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT Cipta Mutu Konstruksi, Kota Depok. Penulisan ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. PT. Cipta Mutu Konstruksi dulunya tidak menerapkan setiap pekerja mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta tidak semua pekerja mendapatkan alat pelidung diri (APD) untuk menjaga keselamatan para pekerja. Namun perusahaan juga mempunyai alasan lain mengapa perusahaan belum menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3), mensosialisasikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Perusahaan merasa mereka belum perlu melakukan terlalu ketat mengenai penerapan tersebut mengingat mereka bukan perusahaan konstruksi dengan grade besar dan memiliki banyak pekerjaan konstruksi yang mengharuskan penerapan tersebut dilakukan dan terbebani biaya yang cukup besar untuk menerapkan program – program tersebut. ","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"584 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123172382","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Peranan Kantor Staf Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara 总统的工作人员在政府安排中所扮演的角色是基于国家法律的

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-11-01 DOI: 10.32493/palrev.v4i2.17766

Asip Suyadi, Ardyan Ardyan, Ary Octaviyanti

{"title":"Peranan Kantor Staf Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara","authors":"Asip Suyadi, Ardyan Ardyan, Ary Octaviyanti","doi":"10.32493/palrev.v4i2.17766","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17766","url":null,"abstract":"Dengan adanya ketidak efisienan tugas antara kantor staf presiden, kementerian sekretariat negara, sekretariat kabinet dan kementerian koordinator yang diundangkan brdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 akan mengakibatkan suatu ketidakpatuhan terhadap pembentukan lembaga Pemerintah dan prinsip efisiensi yang sudah digariskan dalam Asas-Asas pemerintahan yang ada didalam undang-undang administrasi sehingga kebijakan tersebut secara teoritikal bertentangan dengan konsepsi negara hukum dan akan menimbulkan gesekan didalam penyampaian data dan informasi strategis dalam evaluasi dan kebijakan terhadap penilaian kinerja Pemerintahan dan proses pengambilan keputusan Presiden selaku kepala negara.didalam konstitusi, Indonesia dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia mengamanatkan adanya kepastian hukum sebagai karakteristik negara hukum, sehingga dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi pedoman tertinggi dan pijakan utama dalam membuat kebijakan, fakta-fakta permasalahan dalam pembentukan kantor staf presiden dan ambiguitas kewenangannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menunjukkan kinerja yang pasti.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"188 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128205406","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice 通过恢复正义的方法处理儿童案件作为犯罪施暴者

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12792

Oksidelfa Yanto

引用次数: 0

Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 1999年唐郎第8条关于消费者保护的法律反映了该国南部消费者权利问题解决机构(bhookers)在保护消费者权利方面的存在

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12790

Isnu Harjo Prayitno, Puji Iman Jarkasih, H. R. P. Mp

{"title":"Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen","authors":"Isnu Harjo Prayitno, Puji Iman Jarkasih, H. R. P. Mp","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.12790","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.12790","url":null,"abstract":"Muncul Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi akan hak-hak konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Alternatif Dispute Resolution) yang keberadaannya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen. Di Tangerang Selatan sebagai wilayah perkotaan dengan mayoritas masyarakat urban sangat berpotensi timbulnya permasalahan sengketa konsumen. BPSK yang dibentuk diwilayah kabupaten/kota di Indonesia mendasarkan kepada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Keputusan Presiden No.38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo dan Kota Tangerang Selatan serta Keputusan Menteri Perdagangan No.350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi kedudukan BPSK di Tangerang Selatan dalam Sistem Penyelesaian Sengketa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam upayanya melakukan perlindungan hak-hak konsumen di Tangerang Selatan beserta tantangannya.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129369822","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Dasar-Dasar Penerapan Good Governance Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Izin Mendirikan Banguan (IMB) dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12786

Asih Susilowati

{"title":"Dasar-Dasar Penerapan Good Governance Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Izin Mendirikan Banguan (IMB) dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan","authors":"Asih Susilowati","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.12786","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.12786","url":null,"abstract":"Para pelaku dan politisi di daerah perlu menyadari bahwa keberadaannya dipercaya untuk kurun waktu tertentu, sehingga perlu adanya kejelasan, fokus dan realistis. Jadwal acara. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan metode hukum social/sosiologis yuridis. Alat pengumpulan data melalui wawancara. Mendapatkan data dan melakukan analisis kualitatif. Ternyata ini adalah proses atau prosedur untuk mendapatkan izin dan otorisasi Tata Kota dan Tata Kota Tangerang Selatan. Kualitas pelayanan publik terkait dengan pemeliharaan IMB di Tangerang Selatan terkait dengan SPM, namun karena berbagai alasan termasuk cacat, mungkin tidak dapat diimplementasikan dengan baik Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan birokrasi dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Atas dasar ,dasar-dasar tata kelola yang baik yang ada, penerapan dasar-dasar tata kelola yang baik dalam pengelolaan IMB Tangerang Selatan tidak dapat sepenuhnya diterapkan, misalnya prinsip partisipasi tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan prinsip tata kelola yang baik tidak dapat diterapkan secara optimal. . Penerapan dasar-dasar good governance dalam pengelolaan IMB di Tangerang Selatan belum terlaksana secara optimal. ","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132370864","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Dengan Badan Hukum Swasta Dalam Pengelolaan Air Bersih Ditinjau Dari Eksaminasi Publik Atas Putusan Privatisasi Air Jakarta 政府与私人拥有的清洁用水管理公司之间的合作协议，应得到对雅加达水私有化裁决的执行

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12789

Anak Agung Oka Utari

{"title":"Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Dengan Badan Hukum Swasta Dalam Pengelolaan Air Bersih Ditinjau Dari Eksaminasi Publik Atas Putusan Privatisasi Air Jakarta","authors":"Anak Agung Oka Utari","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.12789","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.12789","url":null,"abstract":"Tahun 1968, Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Ali Sadikin dan mengeluarkan SK No. 1. 1b / 322/1968 mengambil alih pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta dari Biro Pekerjaan Umum. Panel review publik dari hakim menilai privatisasi air di Ibu Kota melangar peraturan peundang-undangan dan hairus dinatakan tidak sah sesuai dengan undang-undang. Elizabeth Siundari, Basuki Reiskso Wibowo, I Dewa Gede Palguina, Biviitri Susan Lima panitia peninjau berlatar belakang hukum, Bevitri Susanti dan Eryanto Nugroho, mengungkapkan hal tersbut dalam piutusan peninjauan piublik atas piutusan privatisasi air. Mengingat pertimbangan mereka untuk beralih ke badan hukum swassta sebagai pihask mengilangkan ciri-ciri gugaan warga, maka tidak tepat untuk memutuskan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam kasus ini. Langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa litigasi yang diputuskan oleh Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) didasarkan pada pertimbangan formal, dan Indonesia saat ini tidak memiliki dasar hukum formal untuk mempertimbangkan apakah dapat dikatakan bahwa litigasi warga memenuhi karakteristiknya.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125988558","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12794

Yusika Riendy

{"title":"Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","authors":"Yusika Riendy","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.12794","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.12794","url":null,"abstract":"Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerta terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan mengenai tata Kelola lingkungan hidup beserta ruang lingkupnya. Didasari melalui tinjauan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijintau dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 26 UUD 32/2009 terdapat perubahan, yaitu Pasal 26 ayat (2) berbunyi “Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; kemudian pada ayat (3) berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Dari perubahan isi Pasal 26 ayat (2) dan (3) ini berpotensi dapat mempercepat penyelesaian izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari berbagai lembaga pemerhati lingkungan.” Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan konsep yang masih perlu untuk didalami lebih lanjut, hal tersebut cenderung akan sulit diterakpan karena dalam pelaksanaannya nanti harus diatur lebih detail. Adanya perubahan dan penghapusan norma yang sudah ditentukan, justru akan banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Selanjutnya pada pelemahan ketentuan pengawasan juga akan mempersulit pengumpulan data kepatuhan bagi para pelaku usaha dan berpotensi menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131966698","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Penerapan Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak 根据2016年第11条关于税收特赦的规定，对改善国家收入实行税收减免政策

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12788

Ny. Ayni Suwarni Herry, Nani Rosini, N. Sari

{"title":"Penerapan Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak","authors":"Ny. Ayni Suwarni Herry, Nani Rosini, N. Sari","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.12788","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.12788","url":null,"abstract":"Hal yang terpenting yang dijadikan sebagai sumber pendapatan negara adalah sektor pajak yang dalam proses pemungutan selalu terdapat faktor penghambat. Di satu sisi yang menjadi faktor penghambat yang dapat dibilang sebagai faktor yang mengancam dalam sektor perpajakan yaitu adanya bentuk perlawanan dari pihak wajib pajak. Dengan Adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan upaya efektif dan efisien dalam pemasukan negara dibidang perpajakan dan dapat menghasilkan lagi penghasilan Masyarakat di Indonesia yang terdapat di wilayah luar. Kali ini dalam rangka sebagai bentuk reformasi pajak, salah satu agenda pemerintah adalah untuk menerapkan pengampunan pajak atau pajak amnesti yang diharapkan untuk memperluas basis data wajib pajak baik individu dan entitas dan diperkirakan akan meningkat di negara sektor pajak penghasilan , terutama untuk masa depan.Tujuan utama dalam artikel ini yaitu untuk mengkaji penerapan adanya amnesti pajak dengan peningkatan penerimaan Negara disektor pajak yang berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam artikel ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis sosiologis, data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis datanya menggunaan deskripsi kualitatif.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"113 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114101962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi 法律的确定性是签订书面协议的重要性

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12787

Aan Handriani, Edy Mulyanto

{"title":"Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi","authors":"Aan Handriani, Edy Mulyanto","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.12787","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.12787","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya perjanjian ialah menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan pada kemudian hari supaya para pihak terlindungi, menerima kepastian hukum, serta keadilan. Perjanjian tertulis merupakan dasar bagi para pihak buat melakukan suatu penuntutan jika salah satu pihak tak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan pada suatu perjanjian. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prisnsip-prinsip hukum dan menelaah serta meneliti peraturan-peraturan yang tertulis. Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan yakni, Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian tertulis tersebut sudah memiliki kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, serta memiliki kepastian hukum buat dapat mengajukan suatu tuntutan di muka pengadilan. Pemenuhan hak serta kewajiban sesuai kesepakatan para pihak pada perjanjian atau kontrak yg merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan pada perjanjian atau kontrak mempunyai kekuatan mengikat buat ditaati. ","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127683772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Pasal 29 UU KUP No 6 Tahun 1983 Jo UU 16 Tahun 2009 Atas Kewenangan Pemeriksa Pajak 管辖权审查第29条，自上加法第6条，乔，2009年第16条，经税务检验员授权

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-27 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.12793

Samuel Soewita

引用次数: 0