Pamulang Law Review最新文献_第5页

Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu 重设计违反行为的选举组织者

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-25 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.13328

Badrul Munir

{"title":"Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu","authors":"Badrul Munir","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.13328","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.13328","url":null,"abstract":"Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, frasa suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 tersebut tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi merujuk pada satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lingkar kerja kesatuan fungsi penyelenggara pemilu adalah elemen penting dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu. Pola hubungan antara Bawaslu dalam fungsi pengawasannya, pencegahan dan penindakan sangat bersinggungan dengan DKPP yang dalam fungsinya melakukan penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, selain dibutuhkan kesinambungan kerja antar dua lembaga tersebut juga diperlukan standarisasi hukum acara karena produk yang dikeluarkan dapat berupa sebuah produk hukum berupa sanksi/punishment. Dibatasinya kewenangan DKPP haruslah dapat diterjemahkan sebagai fungsi kerja yang penuh penggalian dan mendalam serta menyentuh semua lini penyelenggara dan penyelenggaraan, karena pemeriksaan pelanggaran etik pelaksana fungsi negara seharusnya adalah wilayah hukum publik, bukan hukum privat. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mendiskripsikan karakteristik dan keadaan yang sebenarnya. Jenis penelitian dan pembahasan penanganan pelanggaran etik ini adalah jenis penelitian deskriptif analitik dan studi kasus.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126559172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kajian Hukum Agraria Dalam Perencanaan Badan Hukum Paguyuban di Desa Ciburayut 在Ciburayut村规划公司的农业法律审查

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-25 DOI: 10.32493/palrev.v4i1.13330

Eliana Eliana

{"title":"Kajian Hukum Agraria Dalam Perencanaan Badan Hukum Paguyuban di Desa Ciburayut","authors":"Eliana Eliana","doi":"10.32493/palrev.v4i1.13330","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.13330","url":null,"abstract":"Masyarakat di Desa Ciburayut dalam wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, memiliki budaya adat istiadat sunda dengan tipologi pesawahan mata pencaharian sebagai besar penduduknya adalah petani, memiliki persoalan kebersihan dan air bersih bila memasuki musim kemarau, semnetara dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat mengandalkan air bersih dari mata air yang mengalir dari Gunung. Perencanaan Paguyuban Badan Hukum Di Desa Ciburayut akan mengaktifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat karena melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem seperti aspek lembaga pembuatan hukum (law making institutions), lembaga penerapan sanksi, pemegang peran (role occupant) serta kekuatan sosial personal, budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan, Konservasi Sumber Daya Air untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 24 dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konservasi sumber daya air dilakukan mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan pelindungan dan pelestarian Sumber Air, pengawetan Air, pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"22 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133043158","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Mengenai Persaingan Usaha Antar Bank Dalam Penyaluran Kredit 对银行在信用发放方面的小企业竞争的概述

Pamulang Law Review Pub Date : 2021-08-25 DOI: 10.32493/PALREV.V4I1.13329

Edi Rusdianto

{"title":"Tinjauan Mengenai Persaingan Usaha Antar Bank Dalam Penyaluran Kredit","authors":"Edi Rusdianto","doi":"10.32493/PALREV.V4I1.13329","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V4I1.13329","url":null,"abstract":"Persaingan antar bank khususnya dalam penyaluran kredit antara Bank Umum dengan BPR dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengingat kemampuan permodalan Bank umum jauh diatas BPR yang membawa dampak timbulnya kerugian bagi BPR. Persaingan usaha tidak dapat dihindari baik Bank Umum dan Bank Umum maupun Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Permasalahan persaingan usaha antar bank bisa terjadi karena masalah lokasi, produk, jenis usaha dan pangsa pasar. Penelitian ini memfokuskan mengenai permasalahan apa yang menjadi penyebab timbulnya persaingan usaha tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini dipergunakan metode pendekatan yuridis empiris dan didukung penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal yang dapat menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Bank dapat disebabkan karena adanya perbedaan suku bunga, produk bank serta pelayanan dan jaringan kantor bank sedangkan persaingan usaha antara BPR dengan Bank Umum terjadi pada jenis kredit yang disalurkan kepada UMKM dan ekspansi Bank Umum dengan membuka Kantor Cabang di wilayah operasional BPR dipinggir kota merupakan persaingan usaha tidak sehat solusinya dengan adanya Undang-Undang No 5 tahun 1999 bertujuan antara lain untuk mewujudkan iklim yang kondusif pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129709127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Menilik Peran Dosen Dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia 回顾讲师在印尼法律援助系统漩涡中的作用

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.32493/PALREV.V3I2.7983

Diana Ekawati, Chessa Ario Jani Purnomo

{"title":"Menilik Peran Dosen Dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia","authors":"Diana Ekawati, Chessa Ario Jani Purnomo","doi":"10.32493/PALREV.V3I2.7983","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V3I2.7983","url":null,"abstract":"Artikel ini menganalisis asas dan tujuan dosen sebagai pihak non-advokat dalam sistem bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dimana bahan penelitian berupa studi kepustakaan, terutama jurnal ilmiah hukum yang terkait dengan isu hukum. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis berupa penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis untuk mengambil kesimpulan. Penulis mengajukan 2 (dua) isu hukum (questions of law) pada penelitian ini bahwa ke-1 Apa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? dan ke-2 tujuan pengaturan dosen sebagai pemberi layanan bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? Artikel ini berargumentasi bahwa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan didepan hukum meski terdapat ketidakjelasan definisi, status dan peran dosen pada UU No. 16 Tahun 2011. Bahkan terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan UU No. 16 Tahun 2011 itu. Dan, artikel ini beragumentasi bahwa tujuan peran dosen dalam sistem bantuan hukum adalah perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin. ","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115706152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online 消费者保护在线交易交易协议

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.32493/PALREV.V3I2.7989

Aan Handriani

{"title":"Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online","authors":"Aan Handriani","doi":"10.32493/PALREV.V3I2.7989","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V3I2.7989","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan adalah media yang digunakan. Ketika pelaku usaha dan konsumen melakukan sebuah perjanjian maka kedua pihak telah terikat dan memiliki kewajiban serta hak yang harus dipenuhi. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian Jual beli melalui online. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu, Pertama, Tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam jual beli online adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi produk yang bermasalah. Kedua, Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129628343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Perolehan Hak Pemakaian Tempat Usaha yang Belum Terbit Serifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha Melalui Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Cover Note (Pemegang Hak Dalam Penantian) (Studi Kasus pada Kantor Swamitra Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasar Cipulir) 以担保担保为抵押的信贷协议(Swamitra单位储蓄贷款合作社个案研究)获得未经批准的营业场所使用权

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.32493/PALREV.V3I2.7988

Susanty Febriyanti

{"title":"Perolehan Hak Pemakaian Tempat Usaha yang Belum Terbit Serifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha Melalui Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Cover Note (Pemegang Hak Dalam Penantian) (Studi Kasus pada Kantor Swamitra Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasar Cipulir)","authors":"Susanty Febriyanti","doi":"10.32493/PALREV.V3I2.7988","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V3I2.7988","url":null,"abstract":"Dalam beberapa pemberian kredit, jaminan merupakan hal yang sangat berkaitan erat. Memberikan rasa aman, perlindungan hukum serta adanya sebuah kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan bagi kreditur merupakan ciri-ciri jaminan yang baik. “Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha” untuk selanjutnya penulis menyebutnya (SIPTU) berikut “Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha” untuk selanjutnya penulis menyebutnya (SHPTU) kios pasar merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur. Penggunaan SIPTU berikut SHPTU sebagai jaminan dalam pemberian kredit oleh Swamitra usp Koppas Cipulir merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi pedagang dalam hal pembayaran pelunasan pembelian suatu hak pemakaian tempat usaha kios pasar. Cover Note ditujukan kepada kreditur yang membiayai pelunasan pembayaran perolehan hak pemakaian tempat usaha sebesar 80% dari harga perolehan kios tersebut. Di dalam Cover Note pihak PD Pasar atau pengembang memberikan pernyataan bahwa akan menyerahkan SHPTU kepada pihak kreditur dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pihak kreditur melunasi pembiayaan tersebut. Hambatan dari perolehan hak pemakaian tempat usaha yang belum terbit SHPTUnya melalui perjanjian kredit dengan jaminan Cover note (pemegang hak dalam penantian) yaitu apabila terjadi Force Majure. Maka jaminan kios yang dijaminkan kepada pihak kreditur juga akan musnah.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128106687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peralihan Hak Atas Tanah Yang Timbul Dari Perjanjian Utang Piutang 从应收账款协议中获得土地所有权的过渡

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.32493/PALREV.V3I2.7986

Ichwan Kurnia, Novianus Martin Bau

{"title":"Peralihan Hak Atas Tanah Yang Timbul Dari Perjanjian Utang Piutang","authors":"Ichwan Kurnia, Novianus Martin Bau","doi":"10.32493/PALREV.V3I2.7986","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V3I2.7986","url":null,"abstract":"Dengan maraknya praktik Pinjam Meminjam Uang atau Utang Piutang yang diikatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta Akta Perjanjian Pengosongan, dalam hal mana hal tersebut tentunya kerap kali menimbulkan konflik ekonemi ditengan Masyarakat, maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana akibat hukum peralihan hak atas tanah yang timbul dari hubungan hukum utang piutang. Adapun Tipe penelitian ini deskriptif yang apabila dilihat dari sudut sifatnya merupakan penelitian hukum normatif yang terkait dengan keberlakuan atas syarat sahnya perjanjian dalam surat perjanjian serta kemungkinan akibat yang akan ditimbulkannya. Adapun bentuk lain dari penelitian ini menggunakan metode bentuk penelitian kepustakaan yang berdasarkan metode normatif (studi kepustakaan) artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat umum, yang kemudian dianalisis untuk disederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Adapun hasil yang didapat secara umum adalah jual beli yang diperoleh dari adanya Perjanjian Utang Piutang adalah merupakan Perolehan Hak yang cacat hukum, dalam hal mana Jaminan yang dijadikan sebagai ”pegangan” Kreditur tidak dibenarkan untuk dimiliki, akan tetapi harus dijual melalui pelelangan umum oleh Kreditur sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi serta sebagai bentuk pelunasan dan/atau pengembalian utang Debitur kepada Kreditur.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134472101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 从2009年第35条刑法开始执行死刑

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.32493/PALREV.V3I2.7991

Samuel Soewita

{"title":"Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2009","authors":"Samuel Soewita","doi":"10.32493/PALREV.V3I2.7991","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V3I2.7991","url":null,"abstract":"Narkoba sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara pemberantasan narkoba membutuhkan peran dari semua pihak untuk mempersempit pergerakan bandar narkoba yang masih mencoba-coba memasarkan barang haram tersebut di indonesia. Peraturan tentang tindak pidana narkotika dan hukaman mati menjadi sangat penting dalam mengatur hukuaman bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk kepentingan kedaulatan bangsa dan negara.Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu kebijakan yang dianut dalam Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada pasal 10 KUHP. Lain hal nya dibelahan dunia lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkotika dengan melakukan tindakan-tindakan depenalisasi terhadap penggunanya yang bertujuan menggantikan sanksi pidana penjara yang kadang diterapkan sanksi pidana lain misalnya sanksi kerja sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124898297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019) 市政立法选举后的宪法价值适用于定义民主生活(2019年唐郎南部议会选举案件研究)

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.32493/PALREV.V3I2.7982

Asip Suyadi, A. Azis

{"title":"Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019)","authors":"Asip Suyadi, A. Azis","doi":"10.32493/PALREV.V3I2.7982","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V3I2.7982","url":null,"abstract":"Setidak-tidaknya terdapat 11 unsur atau pilar demokrasi. sistem perwakilan politik sebagai wujud demokrasi perwakilan tidak hanya mampu mewujudkan suara rakyat dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan legislasi dan anggaran, tetapi juga mampu bersinergi dengan lembaga eksekutif. Sistem perwakilan politik yang diadopsi mungkin unikameral ataupun bikameral, lebih mengedepankan “representativeness” ataupun akuntabilitas, dan lebih menonjolkan representasi gagasan (representation of ideas), representasi oleh warga sendiri (representation by the presence) atau keterwakilan diskriptif, ataupun keterwakilan substantif (substantive representation ). Pilar ini melahirkan lembaga legislatif yang akan membuat undang-undang yang berisi pengaturan hak dan kebebasan warga negara dan lembaga negara, pengaturan mengenai beban yang akan ditanggung warga negara dan badan hukum swasta dan sumber penerimaan negara pada umumnya (anggaran pendapatan), dan pengaturan tentang berbagai jenis manfaat yang dapat digunakan oleh rakyat (anggaran belanja). Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133845498","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanki Pidana Menurut Undang -undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 根据2004年《消除家庭暴力法》第23条，家庭暴力与刑事Sanki之间的家庭暴力

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.32493/PALREV.V3I2.7990

RA Diah Irianti

{"title":"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanki Pidana Menurut Undang -undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga","authors":"RA Diah Irianti","doi":"10.32493/PALREV.V3I2.7990","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/PALREV.V3I2.7990","url":null,"abstract":"Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Namun jika justru dalam lingkungan keluarga salah satu atau lebih anggota keluarga mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun verbal sehingga menimbulkan trauma jiwa, cacat fisik bahkan kematian lunturlah arti dan makna sebuah keluarga. Semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini maka sangat dipandang perlu diberikan pemahaman hukum baik melalui artikel, jurnal, penyuluhan hukum dan sebagainya mengenai lingkup keluarga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, apa kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegahan terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan kepada korban, prosedur hukum dan bentuk perlindungan hukum negara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga juga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku menurut undang-undang.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123800538","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2