Jurnal Hukum Magnum Opus最新文献_第5页

PERLINDUNGAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-07-14 DOI: 10.30996/JHMO.V2I2.2502

N. Savitri

{"title":"PERLINDUNGAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN","authors":"N. Savitri","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2502","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2502","url":null,"abstract":"Pada umumnya asuransi makin lama makin diminati oleh dan masyarakat umum , hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, keyakinan orang-orang dengan Perusahaan Asuransi berkembang sangat cepat dan tersebar dari besar total jumlah uang yang sudah ditetapkan Perusahaan Asuransi berhasil dikumpulkan pada Perusahaan Asuransi. Maka sebab itu keyakinan masyarakat pada Perusahaan Asuransi harus didukung dengan revisi program kerja Perusahaan Asuransi. KUH Perdata, KUH Dagang, dan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 mengenai Bisnis Pertanggungan sebagaimana sudah di rubah dengan Aturan-aturan No. 40 Tahun 2014 mengenai Usaha Pertanggungan, telah menyalurkan bantuan hokum untuk melindungi nasabah atau tertanggung asuransi. Nasabah atau orang yang mendaftarkan dirinya pada asuransi jiwa menjadi orang yang mengkomitemenkan diri dengan Perusahaan Asuransi melalui surat atau akta perjanjian asuransi jiwa memiliki bantuan perlindungan hukum di bagai macam aturan peraturan undang-undang contohnya pada UndangUndang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang melindungi pembeli Sektor Jasa Keuangan. Mengingat tertanggung atau nasabah polis asuransi pada dasar umumnya berperilaku satu orang atau individual dan banyak yang kondisi keuangan masyarakat yang masih rentan dihadapkan dengan Perusahaan Asuransi, sehingga total jumlah aturan undang-undangan itu lebih meletakan perhatian dan bantuan melindungi hukum kepada nasabah asuransi dari kejadian (evenemen) atau peristiwa merusak pelanggaran hukum oleh Perusahaan Asuransi.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133984901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION 泗水市长条例草案中关于村机构、市民协会和邻里协会选择社区授权管理程序的抑制条件

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-07-14 DOI: 10.30996/JHMO.V2I2.2510

Tomy Michael

{"title":"THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION","authors":"Tomy Michael","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2510","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2510","url":null,"abstract":"A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and obligations relating to certain matters. As in the early part of Surabaya mayor's draft regulation about the procedures of choosing the Board of Community Empowerment Institution of Local Village Village Institution, Citizen Association and the Neighborhood Association (draft regulation of surabaya’s mayor) that in order to regulate the relationship between Surabaya government with Community Empowerment Institution (LPMK), Citizen Association (RW and the Neighborhood Association (RT) as partners in the implementation of development in the city of Surabaya, the government of Surabaya has established the Mayor’s regulation No. 38 year 2016 on implementation of the Surabaya City Regulation number 15 year 2003 about the guidelines for forming the organization of resilience community of Kelurahan Institutions, RW and RT who are about to organize the electoral ordinances Management of LPMK, RW and RT. The draft of Surabaya’s Mayor regulation before it was confirmed was conducted socialization by the law of the secretariat of Surabaya area in Surabaya on 19 March 2019. This activity has been in accordance with Act No. 12-2011 where the socialization of the first to know the aspirations of the public in this case stakeholders related to the draft Perwali Surabaya. Article 21 of Act No. 25-2009 shows the purpose of a legal state relating to the so-called task of managing and organizing tasks. Related to the government in the modern state, Spelt and ten Berge, distinguishes them in the tasks of regulating and managing the tasks (ordenende en verzorgende taken).","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"210 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122063319","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 阴谋买卖政府商品和服务的做法

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-07-14 DOI: 10.30996/JHMO.V2I2.2494

Ari Purwadi

引用次数: 7

JUAL BELI STAND YANG DIBERI HAK PAKAI RUANGAN SELAMANYA YANG TERJADI DI MALL X 在X购物中心发生了永恒的交易

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-07-14 DOI: 10.30996/JHMO.V2I2.2463

Prisilia Anggraini Evelyn Terisno, Yu Angela

{"title":"JUAL BELI STAND YANG DIBERI HAK PAKAI RUANGAN SELAMANYA YANG TERJADI DI MALL X","authors":"Prisilia Anggraini Evelyn Terisno, Yu Angela","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2463","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2463","url":null,"abstract":"Dalam ikehidupani di imasyarakat hubungan ihukum yang sering idilakukan menyangkut perikatan iyang merupakan kegiatan sehaari-hari iyang dilakukan setiap masyarakat, dimana pengertian dari perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum iharta benda (vermogens recht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan ipihak lainnya berkewajiban untuk melaksana-kannya. Perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan Perjanjian, hubungan hukum yang sering terjadi dalam kegiatan masyarakat salah isatunya adalah jual ibeli dimana jual ibeli merupakan isalah satu bentuk perikatan yang bersumber pada perjanjian. terjadi jual beli dimana jual beli baik tertulis maupun lisan, jual ibeli merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat Indonesia salah satunya jual beli tanah dan bangunan yang merupakan benda tidak bergerak, jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak iyang satu dengan pihak yang lain, namun jaul beli tanah dan bangunan yang terjadi di masyarakat sering iterjadi penyimpangan hukum, sehinnga diperlukannya klarifikasi mengenai masalah-masalah hukum yang terjadi di iIndonesia salah isatunya mengenai jual ibeli tanah dan bangunan stand serta kepemilikan hak yang diperoleh agar ipara pembeli maupun penjual mendapat kepastian dan perlindungan hukum agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Tujuan idilakukan ipenelitian jurnal ini iadalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum iyang ditimbulkan atas iJual Beli stand dan Pengoperan Hak bagi pembeli stand yang hanya diberikanitanda bukti hak iberupa Sertipikat iHak Memakai Ruangan untuk jangka waktu selamanya","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129465227","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

REDAKSI DAN DAFTAR ISI 编辑和目录

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-07-14 DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2612

Redaksi Dan Daftar Isi

引用次数: 0

Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis 宪法法律和理论(参与和民粹主义宪法变化)

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-07-14 DOI: 10.30996/JHMO.V2I2.2601

Yusqi Alfan Thoriq, Dinda Ayu Eka Shinta, Laras Sati

{"title":"Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis","authors":"Yusqi Alfan Thoriq, Dinda Ayu Eka Shinta, Laras Sati","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2601","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2601","url":null,"abstract":"Pasca jatuhnya rezim orde baru yang di pimpin oleh H. Moh. Soeharto melalui reformasi tahun 1998, berakibat pada perubahan konstalasi ketatanegaraan di Indonesia, termasuki Undang – Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya penulis sebut sebagai UUD 1945) yang dulu sangat sulit dan tidak pernah di amandemen. Sebelumnya , presiden Abdurrahman Wahid pernah membentuk semacam Komisi Konstitusi yang di beri nama “Panitia Penyelidik Perubahan UUD 1945” yang di ketuai oleh Harun Alrasyid melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tanggal 18 Januari 2000. Panitia ini akan menyelesaikan rancangan konstitusi yang hasilnya akan diserahkan kepada majelis. Menyusul kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri juga pernah mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Konstitusi yang di sampaikan dalam pidatonya di depan Sidang DPR tanggal 16 Agustus 2001. Pembentukan komisi konstitusi tersebut di tanggapi oleh jimly asshiddiqie dengan mengajukan konsep “jalan tengah”. Jalan tengah yang di ajukan oleh jimly assiddiqie berisikan tiga hal. Pertama, perubahan keempat UUD 1945 harus di sahkan dulu. Kedua, harus ada kesepakatan untuk mengkonsolidasikan naskah perubahan pertama hingga keempat,sampai tersusun satu konstitusi yang integral. Ketiga, pembentukan panitia penyelaras atau komisi konstitusi yang bertugas menyerasikan kondolidasi naskah.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"263 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115663154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN TERBARU

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-07-14 DOI: 10.30996/JHMO.V2I2.2496

Hufron Hufron

{"title":"MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN TERBARU","authors":"Hufron Hufron","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2496","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2496","url":null,"abstract":"Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang fundamental, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945. Dalam perkembangan-nya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permu-syawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Seiring dengan momentum perubahan UUD NRI 1945 pada masa reformasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2002 ketika gagasan pembentukan Mahk-amah Konstitusi dimasukkan dalam perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR seba-gaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga.2 Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 Nopember 2001, menambahkan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Pperkembangan kebutuhan hukum ketatanegaraan yang dinamis dan progresif, maka diusianya yang ke-15 tahun, dipandang perlu dan mendesak untuk dilakukan penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama berkaitan dengan penataan kewenangan MK, meliputi penyatuan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah UUD terhadap UUD, kewenangan pembubaran partai politik termasuk pembubaran Ormas, kewenangan SKLN tidak saja sengketa antar lembaga negara yang diatur dalam UUD, tetapi juga lembaga atau organ negara dan lembaga pemerintahan dari pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam UU, dan penambahan kewe-nangan penga-duan konstitusional yang secara teoritik dan empirik mendesak diatur dalam hukum positif sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126162059","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 法官根据2009年第35条有关麻醉品的最低刑法对麻醉品的判决

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2181

W. Dewi

{"title":"PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA","authors":"W. Dewi","doi":"10.30996/jhmo.v2i2.2181","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181","url":null,"abstract":"Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai apakah sanksi pidana dalam putusan hakim terhadap penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya secara deskriptif, menggunakan data sekunder, dan metode pengumpulan data didapat melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya keadilan bagi masyarakat.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121114036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 11

PRINSIP TA’AWUN DALAM KONSEP WAKAF DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2176

Nabilah Amalia Balad

{"title":"PRINSIP TA’AWUN DALAM KONSEP WAKAF DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF","authors":"Nabilah Amalia Balad","doi":"10.30996/jhmo.v2i2.2176","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2176","url":null,"abstract":"Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (orang yang mewakafkan) di akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Adapun fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan, peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan wakaf. Penempatan asas ta’awun yang melandasi hubungan antara nazhir dengan janda yang menempati tanah wakaf tersebut sesungguhnya juga untuk memberikan makna bahwa perjanjian sewa menyewa yang pada akhirnya tidak terbentuk antara keduanya merupakan sesuatu yang memang seharusnya tidak dapat terjadi. Hubungan hukum keduanya seharusnya bukan karena motivasi mutualisme untuk saling bertukar kepentingan yang berorientasi terhadap profit, melainkan atas dasar tolong menolong yang kemudian disesuaikan dengan peruntukan tanah wakaf yang ditujukan untuk membantu mensejahterakan ekonomi umat. Perjanjian seharusnya berisi itikad baik kedua belah pihak sehingga tidak melenceng dari asas ta’awun. Pun dengan penetapan harga sewa seharusnya disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan batasan yang wajar dan proporsional. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, dapat dilihat bahwa Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan wakaf. Oleh karena Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa wakaf, maka sengketa wakaf merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Analisis dari putusan tersebut adalah seharusnya kewenangan absolut dari pengadilan yang dapat menangani kasus ini adalah Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan penjabaran kasus yang berada diatas tanah wakaf yang mana kekuasaan untuk mengadili perkara wakaf ada di pengadilan agama.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116706740","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA 公众对泗水警察局违反交通规则的看法

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2177

Ahmad Mubashir, R. Maharani, Fajar Sugianto

引用次数: 1