Jurnal Hukum Magnum Opus最新文献

{"title":"KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA","authors":"Andria Fairuz Tuqa, Herlia Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Lolyta Zullva Triselinda Caesar","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2175","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2175","url":null,"abstract":"Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) melahirkan perkembangan hukum di bidang kenotariatan yaitu perserikatan perdata sebagai bentuk kerjasama antar Notaris sebagaimana di atur dalam Pasal 20. Menindaklanjuti Pasal 20 ayat (3) UUJN, diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Permasalahan muncul ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P) yang menghapus ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUJN dengan menimbulkan akibat hukum bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tidak lagi berlaku. Peraturan pelaksana ini sesungguhnya sangat diperlukan, mengingat dalam Pasal 20 maupun dalam Penjelasan Pasal 20 UUJN-P ini tidak memberikan definisi yang konkrit mengenai persekutuan perdata. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil dan keuntungan bukan menjadi orientasi bagi para Notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata Notaris. Persekutuan perdata Notaris ini merupakan kantor bersama. Klien yang datang pada persekutuan perdata Notaris, nantinya akan menghadap pada salah satu Notaris yang tergabung di dalam persekutuan perdata Notaris tersebut, sehingga yang bertanggung jawab terhadap klien tersebut adalah Notaris yang bersangkutan.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132114571","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KORELASI HUKUM DOCUMENT ON HUMAN FRATERNITY FOR WORLD PEACE AND LIVING TOGETHER DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA","authors":"Tomy Michael","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2178","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2178","url":null,"abstract":"Document on Human Fraternity menjadi sangat penting karena didalamnya mengatur secara tegas apa hakikat Tuhan. Pentingnya pemahaman akan Tuhan akan menjadikan suatu peraturan perundang-undangan mengarah pada keadilan hukum. Di dalam Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) bahwa tiap peraturan perundang-undangan wajib ada frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Document on Human Fraternity dapat dijadikan sebagai bagian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Document on Human Fraternity merupakan norma desiderata yang universal","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128326211","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME","authors":"Ahmad Mahyani","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2180","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2180","url":null,"abstract":"Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorisme dilakukan oleh Anak. Aturan penanganan anak sebagai Pelaku terorisme belum diatur secara khusus. Hal ini yang menyebabkan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum dikatakan baik, bahkan terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi. Permasalahan: Bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak pelaku terorisme. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"336 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116466962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI IZIN GANGGUAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA","authors":"Yusuf Mardhani","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2179","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2179","url":null,"abstract":"Pada tanggal 29 Maret 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang kemudian telah diundangkan pada 30 Maret 2017. Pemerintah berasumsi bahwa sebagai salah satu cara untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis (easy of doing business) di Indonesia, perlu adanya reformasi mengenai bidang perizinan yang ada. Perizinan terdahulu dianggap dapat menghambat investor asing apabila ingin menanamkan sahamnya di Indonesia, karena terlalu panjang prosedur yang dibutuhkan untuk penerbitan izin. Akan tetapi timbul permasalahan ketika semakin longgarnya investor asing yang dapat masuk ke Indonesia untuk membangun usaha mereka, maka timbul permasalahan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha tersebut. Kerusakan lingkungan semakin tak terhindarkan apabila semakin banyak tempat-tempat usaha yang berdiri, tanpa disertai analisis dampak lingkungan setelah usaha tersebut ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah eksistensi izin gangguan sebagai instrument hukum pengendalian kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, izin gangguan sebagai salah satu instrumen izin pendendalian kegiatan usaha sangatlah penting untuk dipertahankan. Lingkungan sebagai unsur terdekat kita sebagai manusia dalam interaksinya terhadap alam, juga mempunyai hak-hak yang harusnya dapat dihormati oleh manusia sebagai unsur timbal balik bahwa apabila hak-hak lingkungan tetap dijaga, maka kehidupan manusia pun akan tetap dapat berlangsung secara berkesinambungan. Perombakan dalam Sistem perizinan mungkin dapat menjadi jalan keluar dari perizinan yang berbelit-belit.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132741230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA","authors":"Dony Setiawan hendyca Putra","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2183","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2183","url":null,"abstract":"Rumah sakit yang telah memiliki badan hukum atau korporasi apabila terbukti telah terjadi praktek jual-beli organ dalam lingkungannya dapat dikenakan sanksi pidana yang juga telah diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Sesuai dengan Teori Vicarious Liability dimana apabila orang-orang yang ada dalam lingkungan korporasi terbukti melakukan pelanggaran hukum karena tugas yang diberikan oleh korporasi maka pertanggungjawaban dapat dikenakan pada korporasi berupa pidana denda serta pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi atau badan hukum juga harus dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam UU ini khusus mengatur mengenai pembuatan badan hukum hingga pembubaran status badan hukum. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh rumah sakit yang berbadan hukum dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"15 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120998202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNGGUGAT PENERBIT BUKU FANFIKSI YANG DIKOMERSILKAN TANPA SEIJIN TOKOH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA","authors":"S. W. Dewi, Karina Kurniawati Harriman, Destika Embeng Humunisiati","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2182","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2182","url":null,"abstract":"Penulisan ini membahas mengenai permasalahan buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh yang telah digunakan dalam cerita tersebut. Buku fanfiksi sendiri termasuk dalam perlindungan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta mencakup hasil karya asli dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Didalam buku Fanfiksi terdapat 2 pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu Penulis dan Penerbit Fanfiksi. Penulis Fanfiksi dan Penerbit adalah sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari penjualan buku Fanfiksi. Penulis Fanfiksi selaku Pencipta, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang digunakan dalam buku Fanfiksi tersebut. Sedangkan penerbit selaku Pemegang Hak Cipta, menyebarluaskan dan menginformasikan keberadaan buku Fanfiksi ke masyarakat. Yang mana didalam Hak Cipta yang dipunyai oleh pencipta terdapat hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena penulis Fanfiksi disebut sebagai pencipta, disebabkan karena penulis telah mengalihwujudkan Fanfiksi yang biasanya ditampilkan dalam satu tayangan di media sosial atau situs web ke dalam buku cerita berbentuk novel. Dengan demikian penerbit bertanggung gugat atas buku fanfiksi yang telah dikomersilkan tanpa adanya ijin dari tokoh yang bersangkutan karena hal tersebut adalah pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130110343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME","authors":"Bilqis Rihadatul Aisy, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, Monique Anastasia Tindage","doi":"10.30996/JHMO.V2I2.2174","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V2I2.2174","url":null,"abstract":"Perkembangan Radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Hal ini merupakan peluang bagi terorisme untuk melakukan perekrutan kelompok radikal melalui internet. Upaya pemerintah dalam mengembangkan ideologi nasionalisme untuk mengurangi paham radikalisme di tengah munculnya pengrekrutan anggota terorisme di media sosial, pemerintah pada akhirnya membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan leading sector yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme seperti menjalankan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Program Deradikalisasi yang dijalankan pemerintah tersebut dinilai kurang efektif, karena hanya sampai pada tahap upaya mengubah perilaku dari radikal menjadi tidak radikal dengan tidak mencabut sampai ke ideologi yang tertanam, sehingga seringkali kelompok yang memiliki paham radikalisme tinggi akan kembali ke ideologi radikal yang semula. Program kedua dari BNPT yaitu Kontra Radikalisasi yang merupakan upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan, dengan strategi pendekatan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kontra radikalisasi mengarahkan masyarakat umum dengan kerjasama tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini akan membahas mengenai Penegakan kontra radikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial dalam menangkal paham radikalisme dan Pemberian regulasi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kontra radikalisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan faktual. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah bekerjasama dengan BNPT melakukan program kontra radikalisasi berupa sosialisasi melalui media sosial dengan menanamkan paham nasionalisme dan Pemerintah memberikan regulasi berupa UU No 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang namun masih belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tentang kontra radikalisasi.","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117151876","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM PERALIHAN KREDIT MOTOR DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN","authors":"Happy Trizna Wijaya","doi":"10.30996/jhmo.v0i0.1764","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1764","url":null,"abstract":"Peralihan kredit dimulai dari permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada komite kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib menghadirkan debitur dan pasangan. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka pihak ketiga menuju ke kreditur untuk melakukan pelunasan. Apabila pelunasan telah dilakukan, wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan. Prinsip-prinsip yang terdapat di peralihan kredit memenuhi unsur-unsur subrogasi. Apabila mekanisme Peralihan kredit di buat sama dengan mekanisme subrogasi, maka hal ini akan menghemat waktu dan biaya. Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen dilakukannya pengeksekusian jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, karena kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditur telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga kreditur memperoleh penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yang mana kreditur dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan tata cara pengeksekusian pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.Kata kunci: akibat hukum, pembiayaan konsumen, peralihan kredit","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114073544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REDAKSI DAN DAFTAR ISI","authors":"Jurnal Hukum Magnum Opus","doi":"10.30996/jhmo.v0i0.1761","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1761","url":null,"abstract":"<jats:p>-</jats:p>","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125438510","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA","authors":"Dwi Indah Widodo","doi":"10.30996/jhmo.v0i0.1762","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762","url":null,"abstract":"Dewasa ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.Kata kunci: narkotika, psikotropika, iindak pidana narkotika, kode etik kepolisian","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134350878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}