Jurnal Hukum Magnum Opus最新文献

{"title":"Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data","authors":"Apryan Anggara, M. R. K. Dinata","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.8293","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.8293","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Technological advances will give birth to new innovations and these various innovations will contribute to better living infrastructure. However, technological advances have a negative side, which can create crimes that are growing and varied. The variety of crimes we have never encountered before. This is due to changes in the way humans think and behave as a result of developments towards virtualization. The cybercrime committed by Bjorka hackers is an example of the variety of crimes from the many crime cases in the world due to technological advances. The Bjorka hacker case can interfere with the convenience of privacy of people's personal data, andeven this case can disrupt the stability of the Indonesian government. The purpose of this study is to review the Bjorka hacker case from the point of view of the party who played a role in preventing data leakage. This research used normative juridical research methods with qualitative analysis and found that the Bjorka hacker case was actually the responsibility of various parties. The Electronic System andTransaction Operator is a party that has a basic role in maintaining the personal data of the system being run to avoid data leakage as in the case of Bjorka or cyber attacks in general. From the government side, the Ministry of Communication and Informatics and the State Cyber and Password Agency are institutions that have a role in maintaining the security and comfort of cyber systems in Indonesia. \u0000Keywords: data leakage; hacker bjorka; technological advances \u0000Abstrak \u0000Kemajuan teknologi akan melahirkan inovasi-inovasi baru dan berbagai inovasi tersebut akan memberikan kontribusi sarana prasaranakehidupan menjadi lebih baik. Walaupun demikian kemajuan teknologi memiliki sisi negatif yaitu dapat menciptakan kejahatan semakin berkembang dan bervariasi. Bervariasinya kejahatan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan caraberpikir dan berperilaku manusia akibat dari perkembangan ke arah \u0000virtualisasi. Kejahatan siber yang dilakukan oleh hacker Bjorka adalah satu contoh variasi kejahatan dari sekian banyaknya kasuskejahatan di dunia akibat kemajuan teknologi. Kasus hacker Bjorka dapat \u0000mengganggu kenyamanan privasi terhadap data pribadi masyarakat, bahkan kasus ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kasus hacker Bjorka dari sudut pandang pihak yang berperan dalam mencegah terjadinya kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif dan menemukanbahwa kasus hacker Bjorka sebenarnya merupakan tanggung jawab berbagai pihak. Pihak Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik(PSTE) adalah pihak yang memiliki peran dasar dalam menjaga data-data pribadi sistem yang dijalankan agar terhindar dari kebocoran data seperti dalam kasus Bjorka atau serangan siber pada umumnya. Dari sisi pemerintah sendiri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominf","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130284691","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan","authors":"Apryan Anggara Pratama","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.7437","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7437","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Debt is an interesting loan agreement to discuss. In general, someone owes an debt caused by emergency needs, for example the need for medical expenses, school fees and so on, but not a few people owe it for business capital needs. Debt itself is common in society and includes something that is prone to problems in it, for example the case of the owner of the debt dies. Debt itself is common in society and includes something that is prone to problems in it, for example the case of the owner of the debt dies. Some people do not understand and end up ignoring the debt, of course, this is an unjustified action. The purpose of this study is to review the status of debt if in the condition that the owner of the debt has passed away from the perspective of Islamic law and laws and regulations. By using normative juridical research with a statutory study source approach and sourced from literature study materials from valid literature that is in accordance with the discussion and found that if the owner of the debt dies, the status of the debt must still be paid by the heirs by itself or automatically due to the law. Therefore the heirs can make repayment of the debt using the estate left by the heir who in this case is the owner of the debt. In the laws and regulations, the heirs can pursue legal remedies if the debt is deemed to be unable to be repaid, by refusing to accept the estate in court. Meanwhile, in Islamic law itself, it is highly emphasized that the debt is immediately repaid, especially by the heirs and if the heirs are incapacitated, the repayment can be assisted by relatives or acquaintances of the owner of the debt. \u0000Keywords: debt status; islamic law; statutory law \u0000Abstrak \u0000Utang merupakan perjanjian pinjaman yang menarik untuk dibahas. Pada umumnya seseorang berutang di sebabkan kebutuhan darurat, misalkan kebutuhan biaya pengobatan, biaya sekolah dan lain sebagainya, tetapi tidak sedikit seseorang berutang untuk kebutuhan modal usaha. Utang sendiri sudah umum terjadi di masyarakat dan termasuk sesuatu yang rawan permasalahan di dalamnya, misalnya kasuspemilik utang  meninggal dunia.  Utang sendiri  sudah umum terjadi di masyarakat dan termasuk sesuatu yang rawan permasalahan didalamnya, misalnya kasus pemilik utang meninggal dunia. Sebagian orang belum paham dan akhirnya mengabaikan utang tersebut, tentunya ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau status utang apabila dalam kondisi pemilik utang telah meninggal dunia dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan penelitianyuridis normatif dengan pendekatan sumber studi perundang-undangan dan bersumber pada bahan studi pustaka dari literatur-literatur valid yang sesuai bahasan dan menemukan bahwa apabila pemilik utang meninggal dunia, status utang tersebut tetap wajib dibayar oleh ahli warisdengan sendirinya atau secara otomatis dikarenakan hukum. Oleh karena itu ahli waris dapat melakukan p","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"167 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116141466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Cyber Notary Sebagai Solusi Pembuatan Akta Autentik Pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Tio Fernida Siregar, Evi Kongres","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.7390","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7390","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Cyber notary is a notary who carries out the authority of his position related to the duties and functions of a notary, especially in making deeds using information technology. This cyber notary concept is not an example of a form of disruption to the notary world that is still running conventionally, but rather an increase in its function and role in the digital era as it is today. This study isuses anormative juridical method with a statutory and conceptual approach. This research discusses the application of a cyber notary in makingauthentic deeds during the Covid-19 pandemic. The results show that the authentic deed made by implementing a cyber notary as a solution in the midst of the Covid-19 pandemic does not meet the requirements to be considered an authentic deed because the deed istnot made directly before a notary but uses a teleconference or video call, so the position of the deed degraded into a private deed therefore it does not have the same proving power as an authentic deed. On the other hand, the application of a cyber notary during the Covid-19 pandemic in terms of making a deed does not have to appear directly before a notary in order to be more efficient, save time and also costs. \u0000Keywords: authentic deed; covid-19 pandemic; cyber notary \u0000Abstrak \u0000Cyber notary merupakan notaris yang menjalankan kewenangan jabatannya yang berkaitan dengan \u0000tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta dengan menggunakan teknologi informasi. Konsep cyber notary ini bukan merupakan salah satu contoh bentuk disrupsi terhadap dunia kenotariatan yang masih berjalan secara konvensional, melainkan adanyapeningkatan terhadap fungsi serta perananya dalam era digital seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini membahas mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan akta autentik pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkanjbahwa akta autentik yang dibuat dengan menerapkan cyber notary sebagai solusi di tengah-tengah pandemi Covid-19 belum memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik karena pembuatan aktanya tidak secara langsung dihadapan notaris melainkan menggunakan   teleconference   atau   video   call,   sehingga   kedudukan   akta    tersebut   terdegra- dasi menjadi akta di bawah tangan oleh  karenanya  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sama dengan akta autentik. Disisi lain,  penerapan  cyber notary  pada  masa  pandemi  Covid-19 dalam hal pembuatan akta tidak harus penghadap menghadap secara langsung di hadapan notaris agar dapat lebih efisien, menghemat waktu dan juga biaya. \u0000Kata kunci: akta   autentik; cyber notary; pandemi covid-19","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124780759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Kebijakan Countercyclical terhadap Fintech Syariah Peer to Peer Lending: Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia dan PT. Investree Radhika Jaya","authors":"Wardah Yuspin, Abdy Nagoro","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.7213","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7213","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Sharia fintech in Indonesia which is increasingly attracting the attention of many people, especially with the establishment of the IndonesianSharia Fintech Association (AFSI) which is a forum and shelter for sharia fintech in Indonesia and the legalization of sharia fintech as an economic transaction which has also been registered with the Financial Services Authority (OJK). One of them is PT. Alami Fintek Sharia (PT. AFS) and PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ), which are Peer to Peer Lending (P2PL) that provide credit to the community in themidst of this Covid-9 Pandemic, meaning that both fintechs must implement POJK Number 30/POJK.05/2021 of 2021 concerningRestructuring. This study uses a normative-empirical method where this research will link the results of interview data on the implementation of fintech to POJK regulations Number 30/POJK.05/2021. From the results of this study, fintech PT. IRJ and PT.AFS did not implement a restructuring policy, however, the implementation of restructuring can certainly be carried out if with the agreement of investors, besides thatfintech also provides relief in the form of eliminating fines and so far there has been no delay of more than 90 days, if there is a delay then continue to be billed against the Debtor with a personal guarantee and a company guarantee provided by the debtor. \u0000Keywords: Covid-19; financial technology; financial law \u0000Abstrak \u0000Fintech Syariah di Indonesia yang kian hari menarik perhatian banyak masyarakat terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang mana menjadi wadah bagi fintech syariah di Indonesia serta telah dilegalkannya fintech syariah sebagai suatutransaksi ekonomi yang juga telah didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahuipelaksanaan POJK No.30/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang kebijakan countercyclical pada PT.Alami Fintek Sharia (PT. AFS) dan PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ) yang merupakan fintech Peer to Peer Lending (P2PL) yang memberikan kredit terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di mana penelitian ini akan menggunakan hasil datawawancara pada PT. AFS dan PT. IRJ, pelaksanaan fintech terhadap peraturan POJK No.30/POJK.05/2021. Dari hasil penelitian ini, fintechPT. AFS dan PT. IRJ tidak melaksanakan kebijakan restrukturisasi karena perannya sebagai penyedia platform bukan sebagai investor secara langsung, sebagai intermediary, unit kedua fintech tersebut tetap harus melaksanakan kebijakan restrukturisasi dengan catatan apabila mendapatkan persetujuan dari investornya, selain itu fintech juga memberikan keringanan berupa penghilangan denda dan selama ini tidak ada keterlambatan lebih dari 90 hari, jika terjadi keterlambatan maka tetap dilakukan penagihan terhadap debitur dengan personalguarantee dan company guarantee yang diberikan oleh debitur. \u0000Kata kunci: Covid-19; financial technology; hukum keuangan","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126101146","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hak dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak terhadap Mitra dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring","authors":"Whitney Brigitta Sinaga, Nadia Intan Rahmahafida","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.7420","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7420","url":null,"abstract":"Abstract \u0000This research aims to analyze and study legal protection and human rights for partners of online transportation service companies using normative juridical methods with a conceptual approach and a statutory approach. The novelty of this research with previous research is thatthis research discusses the legal position of partners in online motorcycle taxi companies and legal and human rights protection for online motorcycle taxi partners. Therefore, it can seem from the nature of the cooperative relationship, Go-Jek's partners are unattached by the employment agreement regulated in Article 1 number 15 concerning Law No.13/2003 so there is no mechanism for systematic wage distribution. The existence of Law No.13/2003 protects many basic rights that are fundamental to workers' lives. However, Law No.13/2003 is still limited to workers whose considered official employees in a company, whose legal protection is still unclear in protecting human rights caused by other people so that people can relish all the rights granted by law. On the other hand, the state also should protect these rights legally and within the system set out in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and In theICESCR Convention in article 6 paragraph (2). Therefore, legislation is indeed a needed main problem in solving a case. The government can review Law No.13/2003 by widening the range of types of workers, nor clarifying the definitions and requirements of elements that canclassify workers into types the contracts. \u0000Keywords: human rights; legal protection; partner position; transportation service \u0000Abstrak \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap mitra dari perusahaan jasa transportasi daring dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum mitra pada perusahaan ojek daring serta perlindungan hukum dan HAM terhadap mitra ojek daring. Oleh karena itu, terlihat dari sifat hubungan kerjasamanya, para mitra Go-Jek tidak terikat dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 tentang UU No.13 Tahun 2003 sehingga tidak ada mekanisme pembagian upah yang sistematis. Keberadaan UU No.13/2003 melindungi banyak hak dasar yang mendasar bagi kehidupan pekerja. Namun, UU No.13/2003 masih terbatas pada pekerja yang dianggap pegawai resmi di suatu perusahaan, yang belum jelas perlindungan hukumnya dalam melindungi hak asasi manusia yang disebabkan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut secara hukum dandalam sistem yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan Pasal  6  ayat  (2)  ICESCR.  Oleh karena itu,  perundang-undangan mema","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122942878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Screw Orthopedi Tanpa Melalui Uji Kelayakan dan Izin Edar","authors":"M. N. Yannassandi, Evi Kongres","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.7389","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7389","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Medical devices are a promising commodity, where currently medical devices are international trade standards, one of which is Indonesia. The surge and the increasing need for a medical device resulted in business actors who were fraudulent in producing and trading medical device products. Not a few consumers are harmed due to lack of awareness of consumers in buying a product. The absence of supervision carried out by the health supervisory agency in distributing medical devices has resulted in many fraudulent business actors in producing and selling medical device products. Therefore, legal protection efforts are needed for consumers from the health minister who is in charge of overseeing the circulation of medical device products. The aim of this research is to find out and understand the legal protection for consumers on the sale of medical devices without a distribution permit. This study uses the method of normative juridical law by using statutory and conceptual approaches. Implementation of legal protection for consumers from the circulation of medical devices that do not go through a distribution permit, for this reason it is necessary to have an implementation process related to supervision of business actorswho produce and distribute medical devices, in terms of business entity permits, production materials, and product distribution permits. Ideal legal protection for consumers from the circulation of medical devices without going through due diligence and distribution permits, withdirect supervision and inspection, consumers must be careful and careful in buying products, and producers must pay attention to the safety and comfort of consumers and must also use safe raw materials and not dangerous, because business actors are required to guarantee thequality of goods or services produced and traded based on the provisions of the quality standards of goods or services. \u0000Keywords: business actor; consumer protection; medical devices \u0000Abstrak \u0000Alat kesehatan menjadi komoditas yang menjanjikan, di mana saat ini alat kesehatan menjadi standar perdagangan internasional, salahsatunya adalah negara Indonesia. Melonjak dan semakin dibutuhkannya sebuah alat kesehatan, timbul para pelaku usaha yang curang dalammemproduksi dan memperdagangkan produk alat kesehatan. Tidak sedikit para konsumen yang dirugikan akibat kurang kewaspadaan konsumen dalam membeli sebuah produk. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas kesehatan dalam mengedarkan alat kesehatan membuat banyaknya pelaku usaha yang curang dalam memproduksi maupun menjual produk alat kesehatan. Oleh karena itudiperlukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari menteri kesehatan yang bertugas mengawasi peredaran produk alat kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan alat kesehatan tanpaadanya izin edar. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peru","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128857610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Catatan Kepolisian Terhadap Pelajar yang Melakukan Aksi Demonstrasi","authors":"M. Takim, M. Farid","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.6965","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.6965","url":null,"abstract":"Abstract \u0000This paper aims to understand and find out the police record on the Police Record Certificate (hereinafter referred to as SKCK) against students because demonstrations are justified according to laws and regulations, as well as to understand and find out the legal consequences of police records on SKCK against students from a legal perspective employment. The research method used is legal research or normative juridical law research using statutory and conceptual approaches, and the legal materials used are primary legal materialsand secondary legal materials that are relevant and in accordance with the topic of the problem. The novelty of this research with previous research is based on the theory of labor law to answer the legal issues that arise. The research results show, among others; First, the inclusion of police records in SKCK by the police against students who carry out demonstrations is an action or act that is not based on law and violates statutory regulations to express opinions in public; Second, company regulations that require the inclusion of an SKCK as acondition for applying for a job are one of the difficulties or obstacles for a student after graduating from school. This is because there is a police record on SKCK for the act of carrying out demonstrations during school. The conclusion is that the sanctions that are given as animpact will result in difficulties for a student when he is going to find a job, because SKCK is the authority of a company that is not regulated in labor laws and regulations, so that this action is full of efforts to discriminate against actions that should not be categorized as unlawful acts. and results in human rights violations. Therefore, the action to make police records on SKCK was changed with persuasive measures toprohibit students from carrying out demonstrations. \u0000Keywords: demonstrations; police records; students \u0000Abstrak \u0000Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui catatan kepolisian pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK) terhadap pelajar yang disebabkan karena melakukan demonstrasi dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, serta untukmemahami dan mengetahui akibat hukum atas catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dan sesuai dengan topik permasalahan. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mendasarkan pada teori hukum ketenagakerjaan untuk menjawab isu hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukan, antara lain; Pertama, pencantuman catatan kepolisian pada SKCK oleh pihak kepolisin terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak berdasar hukum danmenyalahi peraturan perundang-undangan untuk m","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131891671","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021","authors":"Eva Latifah Puspita Sari, Evi Kongres","doi":"10.30996/jhmo.v6i1.7391","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391","url":null,"abstract":"Abstract \u0000PKPU submissions can be submitted by both creditors and debtors. In the PKPU process, the debtor can submit a peace plan whichcontains an offer for payment of his debt. However, if the peace plan is rejected, it can result in the debtor being declared bankrupt. Article 235 of Law No. 37/2004 states that against a bankruptcy decision preceded by a PKPU case, no legal remedies can be proposed in the decision. Departing from the absence of legal remedies which were deemed to have harmed the position of the debtor, PT. SYS then submitted a judicial review to the Constitutional Court on Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law No. 37/2004.The Constitutional Court through Decision Number 23/PUU-XIX/2021 opened a cassation of the PKPU decision submitted by the creditor in which the creditor rejected the peace plan submitted by the debtor. This has created legal uncertainty related to the transfer of duties from the administrator to the curator, where when the debtor is declared bankrupt, the curator is appointed to settle the bankruptcy assets but the curator is hesitant to act because the debtor is still making legal efforts in the PKPU process. This study aims to determine legalcertainty regarding the peace plan in the PKPU process after the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021. This study usesnormative legal research with a statutory approach. \u0000Keywords: bankruptcy; legal effort; suspension of payment \u0000Abstrak \u0000Pengajuan PKPU dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitur. Dalam proses PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaianyang berisi penawaran terhadap pembayaran utangnya. Namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak maka dapat berakibat debitur dinyatakan pailit. Pasal 235 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa terhadap putusan pailit yang didahului oleh perkara PKPU, maka dalamputusannya tidak dapat diajukan upaya hukum  apapun.  Berangkat  dari ketiadaan upaya hukum yang dinilai telah merugikan kedudukandebitur, PT. SYS kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka adanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yangdiajukan oleh kreditur di mana kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Hal ini telah memberikan ketidakpastian hukum terkait dengan peralihan tugas dari pengurus ke kurator, di mana ketika debitur dinyatakan pailit maka kurator ditunjuk untuk melakukan pemberesan harta pailit tetapi kurator menjadi ragu untuk bertindak karena debitur masih melakukan upaya hukum dalam prosesPKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU pasca PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. \u0000Kata kunci: kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; upaya hukum","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127348755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ketentuan Pemecahan Tanah Kavling Perorangan Dan Penjualan Tanah Kavling Perorangan Di Kabupaten Jombang","authors":"Anjar Widharetno, Moh. Saleh","doi":"10.30996/jhmo.v5i2.6904","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6904","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Prohibition of the practice of splitting and selling mature plots of land without a house individually in the Jombang area without a clear legal basis. This happens because the split and the sale of plots of land that are carried out individually is equated with the prohibition of lisiba, even though if you look at it, it is very important. So this research is expected to answer the prohibition against this practice. The type of research used in this study is empirical juridical research, using the legal approach method, meaning that the study in this study uses applicable legal provisions and occurs in real society, or in other words, this research is conducted on actual conditions or real conditions. that occurs in the community with the intention of knowing and finding the facts and data needed. The practice of splitting and selling plots of land in a mature manner in Jombang Regency cannot run as well as it should. This prohibition is due to the equating of the prohibition on building lisiba with the split and sale of plots of land in a mature manner. This is very contradictory between the rule of law in the existing law and its application in the field. \u0000Keywords: breaking the ground; individual plots of land; sale of individual plots of land \u0000 Abstrak \u0000Larangan praktik pemecahan serta penjualan tanah kaveling matang tanpa rumah secara perorangan di daerah Jombang tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini terjadi karena pemecahan yang serta penjualan tanah kaveling yang dilakukan secara individu ini disamakan dengan aturan larangan lisiba, pdahal jika ditinjau hal tersebut sangat. Sehingga penelitian ini diharapkan menjawab larangan terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, artinya pengkajian dalam penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi secara nyata dalam masyarakat, atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Praktik pemecahan dan penjualan tanah kaveling secara matang di Kabupaten Jombang ini tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Larangan ini disebabkan adanya penyamaan larangan dalam membangun lisiba dengan pemecahan dan penjualan tanah kaveling secara matang. Hal ini sangat bertentangan antara aturan hukum dalam undang-undang yang ada dengan penerapannya dilapangan. \u0000Kata kunci : pemecahan tanah; penjualan tanah kavling perorangan; tanah kavling perorangan","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128262493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sistem Hukum Hak Cipta Yang Terintegrasi Untuk Memberantas Perdagangan Buku Bajakan Pada Lokapasar Daring","authors":"Hosiana Daniel Adrian Gultom, Serlly Waileruny","doi":"10.30996/jhmo.v5i2.6676","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6676","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Pirated books are still widely traded by merchants through online marketplaces. Trade in pirated books through online marketplaces is a criminal violation of book copyright. In addition, it also has a negative impact on the book ecosystem in Indonesia. Thus, the trade must be eradicated. In an attempt to find answers to the problems, the researchers used normative legal research methods. The data that the author uses are primary, secondary, and secondary legal materials. The aim of the research is to provide an understanding of the integrated copyright law system and public compliance. The novelty of this research is the use of legal systems theory and integrative legal theory in problem analysis. Judging from the theory of the legal system, the elements of legal substance and legal structure of copyright on books are adequate, but the legal culture of Indonesian society is not strong enough. Meanwhile, from the aspect of integrative legal theory, the value system and legal norm system of copyright on books have been integrated, but the system of public behavior is not in accordance with the values and norms of copyright law on books. Some Indonesians still like to plow books and trade them through online marketplaces. On the other hand, some Indonesians still buy pirated books through online marketplaces. This is due to economic capacity and lack of understanding of the benefits of copyright law protection for books. Bookkeepers who are harmed by the trade in pirated books at online marketplaces need to jointly report to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or the State Police of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Information and Electronic Transactions of the Republic of Indonesia. \u0000Keywords: eradicate; merchants; online marketplace; pirated books \u0000 Abstrak \u0000Buku bajakan masih marak diperdagangkan oleh merchant melalui lokapasar daring. Perdagangan buku bajakan melalui lokapasar daring merupakan pelanggaran pidana terhadap hak cipta buku. Selain itu juga berdampak negatif terhadap ekosistem perbukuan di Indonesia. Dengan demikian perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring harus diberantas. Dalam upaya menemukan jawaban terhadap permasalahan, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang peneliti gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman mengenai sistem hukum hak cipta yang terintegrasi dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hak cipta atas buku. Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan teori sistem hukum dan teori hukum integratif dalam menganalisis permasalahan. Dilihat dari teori sistem hukum, maka unsur substansi hukum dan struktur hukum hak cipta atas buku telah memadai, namun kultur hukum masyarakat Indonesia belum cukup kuat. Sedangkan dari aspek teori hukum integratif, sistem nilai dan sistem norma hukum hak cipta atas buku telah teri","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116469135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}