Jurnal Hukum Magnum Opus最新文献_第7页

PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA 根据土地改革的观点，对土地的限制和权利的控制

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2018-08-01 DOI: 10.30996/JHMO.V0I0.1767

Natanael Dwi Reki

{"title":"PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA","authors":"Natanael Dwi Reki","doi":"10.30996/JHMO.V0I0.1767","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V0I0.1767","url":null,"abstract":"The urgency of proprietary restriction and domination over the land more emphasized on the society’s interests at large. This view rely on philosophy of Pancasila related to the social justice meaning for whole Indonesia citizen. Then this restriction implementation intended State endowed a justice for land owner particularly the investors. State warrant the restriction by over taking and revoke land title right and either individually or business entity whenever it against the general accepted. It remind the spirit of Article 33 paragraph (3) said : “earth and water and the richness contained inside them powered by State and utilized as much as possible for the people’s prosperity”. This provision confirmed by restriction guarantee through Article 7, 8, 9 and 10 which relevance with land domination restriction. Therefore in this case it is necessary to be organized and improvement in land restriction implementation systematically connected with agraria reform. Government enact the policies over attribution authority by laws to perform the restriction on domination and land proprietary for the sake of justice for whole Indonesia citizen. These authority can be run through concrete methods that is doing an action take over and revoke the land title permit as regulated Article 18 UUPA (Agraria Law).Keywords: land proprietary, land domination, restriction guarantee, article 33 paragraph (3)","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114215226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA 根据人权，在对普通罪犯进行刑事调查的最后期限内，对其进行法律保护

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2018-08-01 DOI: 10.30996/jhmo.v0i0.1768

Suswantoro Suswantoro, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA","authors":"Suswantoro Suswantoro, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto","doi":"10.30996/jhmo.v0i0.1768","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa KUHAP telah menjabarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka menurut Hak Asasi manusia. Namun kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap penyidik memberi keleluasaan kewenangan kepada Penyidik, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Interprestasi kewenangan sepenuhnya ada di penyidik. Dan dalam proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu maksimal penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara kepersidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu tercermin dalam Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.Kata kunci: ketidakpastian hukum, jangka waktu, status tersangka","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123873764","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 5

PRAKTEK RAMALAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 545 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 《刑法》第545节(1)中预言的实践

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2018-08-01 DOI: 10.30996/jhmo.v0i0.1763

Muhamad Abdul Mujib

{"title":"PRAKTEK RAMALAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 545 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA","authors":"Muhamad Abdul Mujib","doi":"10.30996/jhmo.v0i0.1763","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1763","url":null,"abstract":"The occult world in Indonesia has become an inseparable culture of the people, these occult experts are commonly called with shamans, paranormal, kiyai, ustadz etc., the average person is considered to have more supernatural abilities than others. In general, people in Indonesia strongly believe in things that are mystical/occult, especially Javanese society that until this modern period still hold firm beliefs of ancestral heritage tradition. The types of klenik in Java is very diverse to follow the tastes and understanding of society in general even a shaman claims himself as a multitalent who can resolve all kinds of problems ranging from mate affairs, fortune-predicting fortune, treatment, penglarisan, just stuff that smells Unbelievers, but the belief that thrives in this society is utilized by a handful of people to gain profits by claiming to have supranataural ability, some even claim to be able to bring Money unseen this becomes a phenomenon in the community and many believe it. As with the Predictive Predictions that say the ability to predict one's fate and fortune in the near or far future, the method used varies according to the dukun's belief. The question is whether or not it is just a form of fraud, then how does the law act in Indonesia in handling the phenomenon that has been in trust the community? Key word: culture, phenomena, magic/supranatural, fraud","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"2004 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125791344","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KOALISI PARTAI POLITIK DALAM UU NO 10 TAHUN 2016 2016年第10号法案中的政党联盟

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2018-08-01 DOI: 10.30996/JHMO.V0I0.1769

Yusrijal Abdar

{"title":"KOALISI PARTAI POLITIK DALAM UU NO 10 TAHUN 2016","authors":"Yusrijal Abdar","doi":"10.30996/JHMO.V0I0.1769","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/JHMO.V0I0.1769","url":null,"abstract":"Koalisi merupakan suatu proses untuk memperoleh suara terbanyak dari pemilih dan untuk terhindarnya konflik sesama partai politik. Sedangkan Partai Politik merupakan kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang di harapkan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan koalisi partai politik dalam UU No 10 Tahun 2016, dan apa keuntungan serta manfaat koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenal asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa diperlukannya koalisi partai politik menurut UU No 10 Tahun 2016 agar bisa terpilihnya calon yang diusung oleh gabungan partai politik secara maksimal dengan ketentuan dalam UU No 10 Tahun 2016. Adapun keuntungan dan manfaat koalisi patai politik dalam proses pemilihan kepala daerah bisa terhindarnya konflik sesama partai politik itu sendiri dan bisa memaksimalkan calon kepala daerah yang diusungkan oleh partai dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2016.Kata kunci: Pemilihan, Kepala Daerah, UU No 10 Tahun 2016","PeriodicalId":139512,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Magnum Opus","volume":"142 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133736349","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DALAM ANGKUTAN PENYEBERANGAN 保险承办者对人力车的法律保护

Jurnal Hukum Magnum Opus Pub Date : 2018-08-01 DOI: 10.30996/JHMO.V0I0.1765

J. Laksono

引用次数: 5