Lakidende Law Review最新文献

{"title":"ANALISIS KASUS NARKOTIKA JARINGAN INTERNASIONAL (THAILAND-INDONESIA) DI DAERAH LAMPUNG DARI PERSPEKTIF TRANSNATIONAL CRIME","authors":"Ahmad Yusup","doi":"10.47353/delarev.v1i3.34","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.34","url":null,"abstract":"Kejahatan peredaran dan penyelundupan narkotika menjadi salah satu jenis kejahatan transnational crime, termasuk pula di kawasan ASEAN. Kondisi Geografi dan Demografi Indonesia menjadikan negara ini salah satu terget peredaran dan penyelundupan narkotika secara ilegal dari jaringan internasional, salah satunya seperti kasus penyelundupan narkotika di Lampung jaringan internasional (Thailand-Indonesia) yang diselundupkan melalu jalur laut yang terjadi pada bulan Februari 2022. Adapun rumusan masalah dari paper ini yakni Bagaimanakah Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemasok Narkotika ke Indonesia yang Berstatus Sebagai WNI dan WNA yang Berada di Thailand dalam Kasus yang terjadi di Lampung?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum kasus narkotika di Lampung yang merupakan kejahatan transnasional, untuk pelaku yang berstatus sebagai WNI dan WNA (Warga Negara Thailand) yang saat ini berada di Thailand dapat dilakukan proses penegakan, baik di negara Indonesia maupun dapat dilakukan di negara Thailand dengan menggunakan berbagai mekanisme pendekatan seperti kerja sama dalam bentuk Mutual Legal Assistance (MLA), perjanjian ekstradisi dan menggunakan pendekatan asas, teori maupun instrument regulasi yang terkait dengan itu, baik yang sifatnya nasional, maupun yang bersifat internasional seperti UNTOC maupun United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988. Bagi pelaku WNA yang berada di Thailand sulit untuk dilakukan mekanisme penegakan hukum di Indonesia, namun untuk WNI yang berada di Thailand peluang untuk dapat diadili di Indonesia begitu besar.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124763808","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENANAM MODAL ASING YANG MELANGGAR KONTRAK DI INDONESIA","authors":"Muhammad Hildan Yudanto Nugroho","doi":"10.47353/delarev.v1i3.33","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.33","url":null,"abstract":"Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dan dampak hukumnya bagi investor asing yang melanggar kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat pengaturan pelaksanaan dalam ketentuan UUPM Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang berkaitan dengan perlindungan investor asing terhadap suatu risiko yang dapat terjadi oleh investor asing maka pemerintah akan memberlakukan perlakuan yang sama terhadap seluruh investor baik secara domestik maupun asing, serta perlindungan yang sama bagi semua penanam modal yang tercantum dalam Pasal 6 UUPM. Selain itu, peraturan yang sama mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16. Selain memberikan perlindungan hukum bagi penanam modal asing dan dalam negeri, negara juga mengatur dampak hukum jika ada penanam modal asing yang melanggar kontrak yang telah disepakati sebelumnya maka bisa dikenakan sanksi dalam bentuk administrasi, pidana, dan perdata.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"779 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115788229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI PERGESERAN PENENTUAN BOKA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA DI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA","authors":"Nur Intan, Jabalnur, Achmad Muru","doi":"10.47353/delarev.v1i3.37","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.37","url":null,"abstract":"Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi pergeseran penentuan boka dalam perkawinan masyarakat Muna di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik penentuan boka dalam perkawinan masyarakat Muna. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) menggunakan data primer, data sekunder, dengan menggunakan analisis secara Deskriptif-Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa eksistensi pergeseran penentuan bhoka dalam perkawinan masyarakat Muna di Kabupaten Muna Barat dipengaruhi adanya stratifikasi sosial atau golongan dan silsilah keluarga atau garis keturunan namun hal tersebut harus berdasarkan kesepekatan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan, karena permasalahan penentuan besaran bhoka itu bukanlah menjadi pembeda tinggi dan rendahnya strata manusia, karna hadirnya bhoka itu adalah adat dan budaya yang mesti dilestarikan secara turun-temurun, serta bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dalam urusan Kawin-mawin (Orang muna), dan penyelesaian permasalahan penentuan boka dalam masyarakat muna dilakukan melalui musyawarah antara perwakilan pemuka adat pihak laki-laki dengan pemuka adat pihak perempuan dengan melakukan pertemuan untuk memediasi penentuan bhoka. Proses ini umumnya disebut defokoragho adhati atau mendudukan adat penentuan mahar, dan masyarakat muna sangat mematuhi putusan pemuka adat yang disepakati, maka sejatinya tidak ada konflik dalam urusan adat semua bisa di selesaikan secara musyawarah.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115145868","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIKECAMATAN ABUKI KABUPATEN KONAWE (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.B/LH/2021/ PN Unh)","authors":"Sofyan Rauf, Aditya Nur Iman","doi":"10.47353/delarev.v1i2.23","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.23","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana Illegal Logging yang dilakukan dikawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dalam putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach) dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Unaaha dengan mengambil berkas salinan putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Selain itu, penulis juga mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri Unaaha. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan pertama, penerapan hukum terhadap dalam perkara tindak pidana illegal logging studi kasus Putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yaitu memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari penjabat berwenang. kesimpulan kedua bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana illegal logging studi putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha. hakim tidak mempertimbangkan saudara terdakwa masih tinggal di sekitar Kawasan hutan yang dimana didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan penjatuhan hukuman pidana bagi orang perseorangan dibedakan menjadi dua yaitu terdakwa yang tinggal diluar kawasan hutan dan terdakwa yang tinggal di sekitaran kawasan hutan tersebut.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134317256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERKEMBANGAN KEJAHATAN MAYANTARA","authors":"Ni Nyoman Triana Suskendariani, Sabri Guntur","doi":"10.47353/delarev.v1i2.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.15","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi di satu sisi membawa hal yang positif namun di sisi lain juga membawa hal negatif kepada masyarakat. Dampak positifnya adalah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan, dampak negatifnya salah satunya adalah memudahkan orang untuk melakukan kejahatan di dunia maya yang sering dikenal sebagai cyber crime.Bebagai bentuk Cyber Crime yang sering kali terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materiil tetapi juga mental spiritual. Cyber Crime yang berdampak terhadap mental spiritual, psikis adalah Cyber Crime dibidang kesusilaan seperti cyber sex dan cyber (child) pornography.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"363 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127840770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENATAAN RUANG KAWASAN PESISIR KOTA KENDARI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP","authors":"Jabaruddin, Hasjad","doi":"10.47353/delarev.v1i2.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.20","url":null,"abstract":"Degradasi lingkungan perkotaan digambarkan dari semakin wewadahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang semakin memburuk bahkan sulit diatasi, sebagai akibat tidak adanya ruang bagi penampung buangan kegiatan manusia berupa limbah padat maupun limbah cair yang semakin menumpuk dan mengalir tidak terkendali yang menjadi wadah yang subur bagi media pertumbuhan penyakit. Berbagai kondisi lingkungan yang negatif tersebut memacu kejadian kerusakan lingkungan kota menjadi berantai dan kait-mengait. Pada kawasan pemukiman kota tepi air misalnya, masalah klasik adalah bencana banjir, pada kawasan pesisir terjadi kerusakan dan pencemaran pantai. Adanya ‘ROB’ atau genangan air laut ke arah darat, seperti teluk kendari misalnya, tentunya membawa kerusakan akibat pengaruh air asin, atau intruksi air laut yang men gisi kan tong-kantong air tanah (aquifer). Pada kota-kota di daerah lereng pegunungan terjadi tanah longsor dan juga banjir (lumpur) antara lain akibat kurang atau tidak adanya tanaman yang tidak bias mengikat atau menahan air hujan yang terakumulasi, terutama bila terjadi curah air hujan tinggi. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh permerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, adalah antara lain adalah kebun atau halaman ruang/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi tiga puluh persen merupakan ukuran minimal untuk minimal untuk keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem okologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketrsedian udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanaman tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal dua puluh persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Ketentuan ruang terbuka hijau publik dan distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Distribusinya ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UUPR disesuaikan dengan sebaran pendukuk dan hirarki pelayanana dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114362949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF TEORI KRIMINOLOGIS (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kolaka)","authors":"Handrawan Handrawan, Ali Rizky, Idaman Idaman, Ahmad Fatur Ridhan","doi":"10.47353/delarev.v1i2.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.17","url":null,"abstract":"Faktor-Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka adalah Pertama, Faktor Geografis, Kedua, Faktor Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Ketiga, Faktor Pelampiasan Stres Keempat, Faktor Keamanan, narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati yang akan merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (selanjutnya disingkat BNNK) Kolaka dan Satresnarkoba Kabupaten Kolaka, lebih memprioritaskan atau mengutamakan bidang pencegahan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika. Kebijakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Kolaka adalah dengan membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar). dan Upaya represif (penal) merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian dan BNN Kabupaten Kolaka sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.Kata Kunci: Narkotika; Presfektif; Kriminologis","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129557238","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Putusan pengadilan negeri No.4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Unaaha)","authors":"Jaya Satria Lahadi, Rosmaidar","doi":"10.47353/delarev.v1i2.24","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.24","url":null,"abstract":"Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri No 4/Pid.sus-Anak/2021/Pn. Unaaha Penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Narkotika juga dijadikan sebagai lahan basah yang menggiurkan bagi pengedar karena memberikan keuntungan yang sangat besar dari penjualan barang haram tersebut. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belakangan ini semakin marak dan tidak hanya menyerang orang dewasa saja melainkan kalangan anak-anak dan generasi penerus bangsa juga dijadikan sasaran pengedaran Narkotika bahkan diantaranya dijadikan pengedar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengetahui Racitio Recidendi Hakim dalam memutuskan perkara nomor 4/pid.sus.-anak/2021/Pn unaaha. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum di perpustakaan. Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Analisis Yuridis Ratio Recidendi Hakim dalam memutuskan perkara Nomor.4/Pid.sus.anak/2021/Pn unaaha dalam menangani perkara tindak pidana memiliki narkotika secara melawan hukum pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, telah menimbang ketentuan pasal 2 dan pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap menjatuhkan pidana, hakim dalam putusan ini hanya menggunakan teori pemidanaan yaitu teori Detterence (Pencegahan) dengan menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga dalam hal ini menempatkan pelaku anak di Lembaga Khusus Anak (LPKA) kelas II Kendari 3 (tiga) tahun, dan mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126019607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS TERHADAP PENYELENGARAAN PRODAK HALAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL","authors":"Wahyu Prianto","doi":"10.47353/delarev.v1i2.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.8","url":null,"abstract":"Menjamin Produk Halal yang beredar di Masyarakat merupakan bentuk kewajiban dan pengakuan negara dan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agama, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Jaminan Prodak Halal, dimana isu yang timbul dalam pembaharuan hukum terhadap regulalsi produk halal di Indonesia adalah tentang bagaiman fungsi yang telah dijalankan oleh lembaga Mejlis Ulama Indonesia secara bertahun-tahun hendak diserahakan fungsi tersebut kepada pihak pemerintah melalui ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Jaminan Prodak Halal, pemberlakukan ketentuan tersebut dipandang akan menimbulkan polemic di masayakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Urgensi dari diterbitkannya ketentuan baru tersebut dan juga bagaimana Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagai prodak halal di Indonesia setelah diterapkannya Ketentuan tersebut .Jenis penelitian yuridis Normatif dengan melihat bagaimana Urgensi dan Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagai prodak halal di Indonesia setelah diterapkannya Ketentuan tersebut. Jenis dan sumber data primer dan data sekunder.Pengumpulan data melalui observasi yang dianalisis secara deskriptif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian Urgentinitas menjadi kurang diperlukan karena jika melihat pada dasarnya telah diatur dengan berbagai macam aturan yang mengatur tentang produk halal di Indonesia, pengaturan tersebut masih dipandang Proporsional dan telah sangat menyatu dengan masyarakan muslim di Indonesia, sebaliknya Pengaturan Baru tersebut hanya menekankan dan mengajar pada terdaftarnya sebuah prodak tersebut. Dan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat tidak begtu memberikan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat karena penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diprediksi menjadi sebuah tekanan baru bagi perlindungan hak Para produsen makanan minuman tradisional.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127759123","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP SUATU PERJANJIAN","authors":"Dewi Oktoviana Ustien, Umar Marhum","doi":"10.47353/delarev.v1i2.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.11","url":null,"abstract":"Penelitian ini berlatarbelakang tentang perjanjian. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Syarat Sah Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan adalah perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak karena tidak memenuhi syarat subjektif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dan perjanjian Batal Demi Hukum adalah suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif , yang dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Pokok Pembahasan pada Penelitian ini adalah bagaimana syarat sah dari suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta apa perbedaan dari Perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yaitu kategori penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124405620","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}