Lakidende Law Review最新文献

{"title":"KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (DALAM RANGKA PEMBAHARUAN REGULASI GRATIFIKASI DI INDONESIA)”","authors":"Alvan Kharis","doi":"10.47353/delarev.v1i2.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.13","url":null,"abstract":"Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa gratifikasi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan sanksi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai penerima Gratifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pemberi gratifikasi hanya dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal pemberi gratifikasi merupakan causa Proxima (asal mula) penyebab terjadinya tindak pidana gratifikasi. Alasan pengaturan ancaman sanksi pidana yang lebih berat terhadap penerima gratifikasi dikarenakan penerima gratifikasi merupakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas negara, namun yang juga menjadi masalah bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) juga mengatur sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi yang justru ancaman sanksi pidananya sama dengan ancaman sanksi pidana bagi pemberi gratifikasi dalam Pasal 5 ayat (1) dengan sistem perumusan sanksi pidana yang berbeda dengan Pasal 12 huruf (a). Didalam Pasal 12 huruf (a) sistem rumusan sanksi pidananya bersifat “kumulatif”, sedangkan Pasal 5 ayat (2) bersifat “kumulatif- alternatif “ . Pasal 12 huruf (a) dengan Pasal 5 ayat (2) yang mengatur perbuatan yang serupa akan tetapi dengan sistem perumusan sanksi pidana yang berbeda ditambah dengan ancaman sanksi pidana bagi pemberi gratifikasi dan penerima gratifikasi yang demikian berbeda akan menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Oleh karena itu menurut penulis Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkhusus pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 huruf (a) perlu dilakukan “law reform” sebagai upaya pembaharuan regulasi gratifikasi di negara Indonesia, karena regulasi yang demikian buruknya dalam penegakan hukum tidaklah akan mampu melahirkan suatu keadilan,sedangkan keadilan hukum itu sendiri merupakan tujuan hukum yang paling utama dalam penegakan hukum.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115131601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana","authors":"Agus Ariadi","doi":"10.47353/delarev.v1i2.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Metode Penelitian ini adalah (yuridis- Normatif), yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip), kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Yuridis Normatif ini mengutamakan penelitian kepustakaan (Library research). Terkait perlindungan anak dalam hukum positif, ada 3 (tiga) Aspek hukum yang mengatur, yaitu hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana bahwa Pertama didalam Hukum Administrasi Negara lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Sipil berupa dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga Negara termasuk anak dalam arti hak memperoleh (akta autentik), dari pejabat Negara misalnya akta kelahiran (Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. Kedua Aspek Hukum Perdata agar demi terjaganya hak-hak keperdataan anak, beberapa aturan perundang-undangan telah memberikan perlindunganya misalnya yang diatur didalam Undang-Undang No : 16 Tahun 2019,tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteran Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan KUHPerdata (BW), Ketiga dalam Aspek Hukum Pidana dalam hukum Pidana ada dua titik ditekankan pertama perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang kedua perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Beberapa undang-undang yang mengatur hal itu misalnya Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131495275","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DALAM PROSES BONGKAR MUAT BARANG","authors":"Jabalnur Jabalnur, Nur Intan, Muh Zakyudin Al Abrar","doi":"10.47353/delarev.v1i2.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.9","url":null,"abstract":"Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah bentuk  tanggungjawab perusahaan bongkar muat apabila terjadi kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat serta (2) upaya hokum apakah yang di lakukan konsumen terhadap perusahaan bongkar muat. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan Metode penelitian Normatif dan Empiris. Pendekatan Empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Sedangkan penelitian Normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan kajian pustaka serta refrensi lain dari berbagai situs. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Perushaan bongkar muat terhadap kerugian yang timbul atas barang dalam proses bongkar muat. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan observasi langsung dengan alat pengumpul data studi wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bongkar muat barang pada Perusahaan bongkar muat dalam melaksanakan bongkar muat barang dipelabuhan. Perushaaan bongkar muat bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi oleh pengguna jasa perusaahan bongkar muat terkecuali ada perjanjian sebelumnya. Perusahaan bongkar muat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan bongkar muat dan upaya hokum di lakukan ketika terjadi kerusakan barang dengan cara negosiasi kedua bela npihak dan meguntungkan satu sama lain. Hal ini yang di lakukan oleh konsumen terhadap perusahaan bongkar muat","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126985972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TELAAH HUKUM TERHADAP PROSES ADMISTRASI SEBELUM DITINGKATKAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA KENDARI","authors":"Yedi Kusnadi","doi":"10.47353/delarev.v1i2.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.12","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui menelaah bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan tentang Aspek perlindungan hukum bagi pemegang Hak atas Tanah dalam Hal Terdapat Alas Hak Ganda, di Wilayah Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sedangkan secara empiris menelaah Faktor-faktor terjadinya Alas Hak Ganda, di Wilayah Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik atas Tanah Di Kota Kendari dan kondisi Hak Milik atas tanah di Kota Kendari saat ini kurang baik, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Kecamatan dan Keluarahan sebagai awal dari pendataan tanah, dan selanjutnya pada badan Pertanahan Kota Kendari dalam upaya pengakuan dalam bentuk sertifikat, dan Pengadilan sebagai upaya menjaga Hak Milik atas tanah tersebut masih kurang efektif.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131300630","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DEBITUR KEPADA KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA","authors":"Karmila Karmila, Jabaruddin Jabaruddin","doi":"10.47353/delarev.v1i2.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.18","url":null,"abstract":"Tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu Pemberi fidusia dalam hal ini debitur wajib mengurus dan menjaga harta benda, Kewajiban debitur adalah memelihara obyek jaminan fidusia, Pemberi fidusia wajib menyerahkan laporan kepada penerima fidusia, Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang telah dijaminkan maka debitur berkewajiban mengganti barang tersebut dan Kewajiban debitur adalah mengasuransikan obyek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi. Sedangkan proses penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan melalui 2(dua) mekanisme yakni; melalui jalur litigasi yang terdiri dari penyelesaian secara perdata melalui musyawarah kedua belah pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam akta notaries. jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak maka proses penyelesaian sengketanya dapat dilanjutkan pada pengadilan negeri tempat domisili hukum tetap. apabila salah satu pihak melalaikan ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124657056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH OLEH PTUN KENDARI (Studi Putusan no 07/GTUN/2007/PTUN-Kdi)","authors":"Hasim Hartono, Rachmad Al Aziz","doi":"10.47353/delarev.v1i2.21","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.21","url":null,"abstract":"Akta Jual Beli merupakan Akta autentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang dapat menentukan secara tegas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa seperti pembatalan akta autentik. Akta otentik Sebagai alat bukti yang terkuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana akibat hukum pembatalan sertifikat terhadap akta jual beli, (2) Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan sertifikat. Peneltian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, yaitu dengan penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan buku di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya dilapangan. Penelitian dengan pendekatan normatif melakukan kajian terhadap perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam perkara jual beli tanah, pendekatan empiris adalah menganilis data dari lapangan. Hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Putusan PTUN tesebut dapat kita ketahui bahwa sertifikat hak atas tanah bisa batal dikarenakan beberapa alasan seperti cacat hukum, cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat atau juga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari pembatalan sertifikat tersebut yakni guna untuk memberikan kepastian hukum akan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas tanah itu sendiri. Hakim memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan dan juga memperhatikan berbagai bukti yang dibuktikan oleh pihak penggugat dan juga tergugat, dari berbagai bukti tersebut hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal demi dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"218 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126052328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BIDANG ELEKTRONIK PADA KANTOR BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)","authors":"La Ode Ismail","doi":"10.47353/delarev.v1i2.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.7","url":null,"abstract":"Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diajukan melalui proses litigasi maupun non litigasi berdasarkan kesepakatan para pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keberadaan BPSK sebagai lembaga quasi yudisial di Indonesia dan efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK merupakan lembaga quasi yudisial yang keberadaan berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. BPSK sebagai lembaga quasi yudisial berperan dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan serta menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan dalam UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para pihak yang tidak sepakat dengan putusan BPSK. Kendala BPSK dalam menyelesaiakan sengketa yaitu kendala kelembagaan, pendanaan, SDM, dan rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115208705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBIJAKAN FORMULASI GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA","authors":"Handrawan Handrawan, Deity Yuningsih, Ahmad Firman Tarta","doi":"10.47353/delarev.v1i1.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.1","url":null,"abstract":"Sexual gratification in Indonesia can be punished because the practice of sexual gratification can be equated with the practice of corruption because it is classified as a latent crime even though it is difficult to prove but as long as the elements of the perpetrator are people who give bribes to officials and their sexual servants as well as during transactions and services. If the sexual relationship has a connection or has something to do with the authority and position given to an official or state administrator, that person can be charged with regulations related to how the facts of the trial are developed. In addition, the phrase element in Article 12B regarding \"other facilities\" can be interpreted with a systematic and authentic interpretation which can be interpreted as sexual. In addition, in several countries such as Singapore and America, perpetrators of sexual gratification can be criminally charged because there is already a law that regulates it. Therefore, even Indonesia can apply this concept clearly in its laws.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126979147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DAYA MENGIKAT PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH","authors":"Sabri Guntur","doi":"10.47353/delarev.v1i1.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.5","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the Binding Power of the Panwaslu's Decision in the dispute resolution trial for the parties, and to analyze whether the KPUD violates the law if it does not implement the Panwaslu's decision in the Settlement of Pilkada Disputes. This study uses a normative legal research type, in this case it is intended to conduct an assessment of the legal basis and legal doctrine related to the Binding Power of the Decisions of the Election Supervisory Committee in the Settlement of Regional Head Election Disputes. The legal material analysis technique used is prescriptive, in which the author provides a formulation of the concept of applying the rules of norms that can be used to solve the problems at hand. From this research, it can be seen that the binding power of the Panwaslu Decision in the settlement of regional election disputes based on Article 144 paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 Regarding the Election of Governors, Regents, and Mayors to become a law, it is binding. So that it is clear to get legal certainty for the parties to the dispute, the administration, and the organizers. As well as requiring the KPU to carry out or follow up on the Panwaslu's decision, this is also regulated in Article 144 paragraph (2) of Law Number 10 of 2016, so that as a legal state that adheres to and is based on law, the KPU is obliged to comply with what is said. written in the rules. As part of the State Administration Officials and Election Organizers, the KPU is obliged to carry out the decision. And of course, sanctions must be given if they do not carry out the decision, because the KPU can be said to have violated the law.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130468607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN PERUMAHAN","authors":"Karmila Karmila","doi":"10.47353/delarev.v1i1.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.3","url":null,"abstract":"The form of implementation of the developer's responsibility towards fulfilling the rights of BTN housing consumers are as follows: the right to obtain information, the right to obtain good housing construction, the right to obtain public facilities provided directly by the developer and the right to obtain insurance coverage. The settlement efforts taken by the consumer and business actors in resolving the problems faced by the consumer are carried out through non-litigation or amicable legal settlements carried out by both parties. This research uses the type of empirical normative research. The type of normative research is a type of research that emphasizes the study of legal science and seeks to examine the applicable legal rules. The results in this study are the form of implementing the developer's responsibility for fulfilling the rights of BTN housing consumers as follows: the right to obtain information, the right to obtain good housing construction, the right to obtain public facilities provided directly by the developer and the right to obtain insurance coverage.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116278855","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}