Halu Oleo Legal Research最新文献

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pembobolan Kartu ATM Melalui Skimming 通过抢劫ATM卡的犯罪责任人

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23003

Mohamad Arsan Abidin, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan

{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pembobolan Kartu ATM Melalui Skimming","authors":"Mohamad Arsan Abidin, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan","doi":"10.33772/holresch.v3i3.23003","DOIUrl":"https://doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23003","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming yaitu membangun pencegahan/pertahanan anti malware di seluruh server bank, keamanan jaringan, melindungi jaringan dari serangan, memonitor dan tes kontrol, membuat aplikasi unit untuk melaporkan setiap kejadian cybercrime khususnya mengenai skimming dan Meningkatkan kerja sama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime khususnya mengenai skimming. 2) Pertanggungjawaban pidana atas pembobolan kartu ATM melalui skimming didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana skimming dapat dikenakan Pasal 30, Pasal 46, Pasal 32, Pasal 48 UU ITE mengingat adanya asas lex specialis derogate legi generali. Namun dalam penerapannya belum dapat diterapkan sendiri untuk menindak pelaku skimming, sehingga harus diterapkan bersamaan dengan hukum pidana konvensional yaitu Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 263 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan). Selain itu, tindak pidana skimming tidak mengatur tentang batas minimal sanksi pidana.","PeriodicalId":115273,"journal":{"name":"Halu Oleo Legal Research","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116106671","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat 分析公证人不尊重的解雇判决

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23005

Amri Yahya, Muhammad Jufri Dewa, M. S. Sinapoy

引用次数: 0

Analisis Hukum Maladministrasi Pembentukan Desa Definitif pada Pemerintahan Kabupaten Konawe

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23004

Irwan Masrun, Muhammad Jufri Dewa, Guasman Tatawu

{"title":"Analisis Hukum Maladministrasi Pembentukan Desa Definitif pada Pemerintahan Kabupaten Konawe","authors":"Irwan Masrun, Muhammad Jufri Dewa, Guasman Tatawu","doi":"10.33772/holresch.v3i3.23004","DOIUrl":"https://doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23004","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim perkembangan pembentukan desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta untuk menganalisis implikasi norma atas pembentukan desa yang maladministrasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis yang bersifat preskriptif. Rezim perkembangan pembentukan desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan hukum pembentukan desa sebelum berlakunya undang-undang tentang desa pembentukan desa menjadi kewenangan Pemerintah Tingkat II yang kemudian kewenangan pembentukan Desa harus melalui keputusan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya pembentukan Desa diatur kembali dan kewenangan pembentukan desa dikembalikan kepada Pemerintah Daerah namun belum mengatur tentang syarat jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan. Setelah berlakunya Undang-Undang Desa pembentukan Desa telah diatur pada level peraturan undang-undang dimana syarat dan ketentuan pembentukan desa tertuang di dalam pasal 8 ayat 3 huruf b ke 6. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal implikasi atas norma pembentukan desa yang maladministrasi maka pembentukan desa sebagai norma perintah merupakan suatu hak dimana pemerintah daerah dapat membentuk desa yang harus didahului desa persiapan selama 5 tahun dengan syarat dan ketentuan dan pembentukannya mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 6 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terhadap norma larangan atas pembentukan desa di Kabupaten Konawe dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembentukan desa telah melanggar norma larangan karena tidak memenuhi syarat pembentukan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.","PeriodicalId":115273,"journal":{"name":"Halu Oleo Legal Research","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116817739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peran dan Strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat di Indonesia Nahdlatul神职人员作为印尼社会组织的作用和战略

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23000

Oma Irama, La Sensu, Guasman Tatawu

引用次数: 0

Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online di Indonesia 印尼在线购买的消费者保护

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23007

Ahmad Fadil Hasbi, Muh. Sjaiful, Idaman Alwi

引用次数: 0

Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23008

Riswandi Harahap, Deity Yuningsih, Zahrowati Zahrowati

{"title":"Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia","authors":"Riswandi Harahap, Deity Yuningsih, Zahrowati Zahrowati","doi":"10.33772/holresch.v3i3.23008","DOIUrl":"https://doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23008","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk mengetahui pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia. Serta untuk memahami penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah pada umumnya sama dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yakni asas actori incumbit probatio yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Mengenai alat bukti juga memiliki kesamaan namun karena domain pembajakan atas karya digital melalui file sharing adalah dengan media komputer atau sejenisnya sehingga dimungkinkan alat bukti elektronik, yang memiliki kendala teknis berupa pembuktian orisinalitas dari alat bukti yang dihadirkan dan kendala non teknis berupa rentannya kerusakan serta hilangnya barang bukti elektronik yang disimpan, selain itu bentuk penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.","PeriodicalId":115273,"journal":{"name":"Halu Oleo Legal Research","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130515344","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kebijakan Hukum Pelaksanaan Peradilan Perkara Pidana di Masa Pandemi COVID-19 科维-19大流行期间刑事司法司法政策

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23001

Nani Sriwahyuni, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan

引用次数: 0

Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah 村长滥用土地授权书的权力

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2021-11-05 DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21446

Didik Efrianto, H. Herman, Oheo K Haris

{"title":"Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah","authors":"Didik Efrianto, H. Herman, Oheo K Haris","doi":"10.33772/holresch.v3i2.21446","DOIUrl":"https://doi.org/10.33772/holresch.v3i2.21446","url":null,"abstract":"Penelitian ini ditujukan untuk menguji penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di luar wewenangnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tanah di luar wewenangnya. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan jawaban adalah secara administratif Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Namun karena surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan. Kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya, berdasarkan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dapat dikategorikan tindak pidana karena merujuk bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Harus diketahui bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut.","PeriodicalId":115273,"journal":{"name":"Halu Oleo Legal Research","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129135757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Analisis Hukum Kebijakan Penetapan Kawasan Rencana Detil Tata Ruang Terkait Izin Pembangunan di Kawasan Teluk Kendari 分析了肯达里湾地区建筑许可证相关空间细节规划的区域政策法律

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2021-11-05 DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21449

Jonova Rampoallo, M. Jufri, La Sensu

引用次数: 0

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Regulasi Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan 苏拉威西省区域政府对2019年科罗娜病毒性大流行规定的政策评估从健康法律的角度来看

Halu Oleo Legal Research Pub Date : 2021-11-05 DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21447

Juliwanto Juliwanto, M. Jufri, La Sensu

{"title":"Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Regulasi Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan","authors":"Juliwanto Juliwanto, M. Jufri, La Sensu","doi":"10.33772/holresch.v3i2.21447","DOIUrl":"https://doi.org/10.33772/holresch.v3i2.21447","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan Menganalisis dasar kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menangani pandemi COVID-19; Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dimasa pandemi COVID-19; dan Menganalisis regulasi terkait COVID-19 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perspektif protokol kesehatan. penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. penelitian ini menunjukkan: Bahwa dasar kewenangan pengaturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan atribusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Kewenangan berdasarkan Freies Ermessen; Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wujud menjalankan pemerintahan dalam rangka penanganan COVID-19 meliputi peraturan, keputusan, edaran, dan himbauan. Jenis kebijakan jika mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, himbauan tidak termasuk dalam pedoman tata naskah dinas; dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pandemi COVID-19 mengacu pada ketentuan protokol kesehatan.","PeriodicalId":115273,"journal":{"name":"Halu Oleo Legal Research","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132059168","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0