Ethics and Law Journal: Business and Notary最新文献

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online","authors":"Satrio Ulil Albab","doi":"10.61292/eljbn.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.112","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online. Dalam era digital saat ini, penggunaan layanan pinjaman online semakin meningkat, sehingga perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting. Fokus penelitian ini meliputi analisis terhadap regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks penyedia jasa pinjaman non-bank online. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data pribadi nasabah menjadi perhatian utama, khususnya dalam transaksi online. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank untuk memperkuat perlindungan data pribadi nasabah, termasuk peningkatan keamanan sistem, penerapan kebijakan privasi yang jelas, dan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan memahami kerangka hukum dan mengevaluasi implementasinya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online. Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi nasabah di era digital.Top of Form \u0000 ","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"14 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139524858","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan","authors":"Satrio Ulil Albab","doi":"10.61292/eljbn.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.111","url":null,"abstract":"This journal aims to conduct a juridical analysis of legal protection for victims of criminal acts of violence in marriage. This research focuses on the legal framework involving the protection of victims in the context of marriage. The research method used is the normative juridical method by exploring and analyzing various laws, regulations, and related court decisions. The results show that although there are regulations governing the protection of victims of violence in marriage, its implementation still encounters several obstacles. Some aspects that are the focus of analysis involve the effectiveness of the Law on the Protection of Women and Children, as well as the role of law enforcement agencies in handling cases of domestic violence. In this context, this research highlights the expansion and improvement of regulations, increased public awareness, and active involvement of law enforcement agencies to ensure more effective protection for victims. In conclusion, legal protection for victims of marital violence requires a joint effort between the government, law enforcement agencies, and the community in order to create a safe and supportive environment for all individuals who are victims of criminal acts of marital violence.\u0000Keywords: Legal Protection, Victims of Violence, Crime, Marriage, Juridical Analysis.\u0000Abstrak\u0000Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Penelitian ini memfokuskan pada kerangka hukum yang melibatkan perlindungan terhadap korban dalam konteks pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggali dan menganalisis berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam pernikahan, implementasinya masih menemui beberapa hambatan. Beberapa aspek yang menjadi fokus analisis melibatkan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, penelitian ini menyoroti perluasan dan perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelibatan aktif lembaga penegak hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam pernikahan memerlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan.\u0000Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan, Tindak Pidana, Pernikahan, Analisis Yuridis.","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"48 48","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139527973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hubungan Antara Manusia dengan Daerah Air Sungai “Dampak yang Ditimbulkan Manusia Bagi Air Sungai Cisadane, Jawa Barat – Banten”","authors":"Hubungan Antara, manusia dengan, Daerah Air, Sungai “ Dampak, yang ditimbulkan, Manusia Bagi Air, Sungai Cisadane, Jawa Barat – Banten, Alfandy Nur Wicaksana","doi":"10.61292/eljbn.100","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.100","url":null,"abstract":"Water in life is a substance that is so important to humans in addition to land and air where the need for water is so important in every community life, about three to four parts of the world is a part covered by water, besides that water is a substance used by humans for purposes such as cooking, washing clothes, bathing, transportation tools as well as supporting the needs of foodstuffs such as plants, livestock and others (Chandra, 2007). This article will focus on discussing how humans can be an impact of changes in water, especially river water and what humans do to be able to reduce the impact caused to river water reviewed from various sources and is expected to be an evaluation and information for us to be able to reduce water pollution whose presence is needed by humans. \u0000Abstrak \u0000Air didalam kehidupan merupakan zat yang begitu penting bagi manusia selain tanah dan udara dimana kebutuhan akan air begitu penting didalam setiap kehidupan masyarakat,sekitar tiga hingga empat bagian dunia merupakan bagian yang tertutupi oleh air,selain itu air merupakan zat yang digunakan manusia untuk keperluan seperti memasak,mencuci pakaian,mandi ,alat transportasi juga menunjang keperluan bahan makanan seperti tanaman,hewan ternak dan lain – lain (Chandra,2007). Artikel ini akan fokus membahas bagaimana manusia dapat menjadi dampak dari adanya perubahan air khususnya air sungai dan apa yang dilakukan manusia untuk bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan bagi air sungai ditinjau dari berbagai sumber dan diharapkan akan menjadi evaluasi dan informasi bagi kita untuk bisa mengurangi pencemaran air yang kehadiranya sangat dibutuhkan oleh manusia. \u0000Kata kunci: hubungan antar manusia, daerah air Sungai, dampak lingkungan","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"50 36","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139382209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelidikan Kritis Terhadap Perlakuan Pra-Peradilan Kepada Tersangka Penyandang Disabilitas Intelektual Di Irlandia","authors":"Asheka Malikus Zachwa","doi":"10.61292/eljbn.99","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.99","url":null,"abstract":"This article aims to critically evaluate contemporary Irish police practice, with an emphasis on emerging procedural innovations, given the needs of suspects with intellectual disabilities. A review of published prevalence data in relation to people with intellectual disabilities in the Irish criminal justice system, the Irish legal and policy landscape, and the results of recent empirical investigations are utilized in the critical evaluation. In line with extant international research, this article identifies three areas of concern in relation to existing protocols within An Garda S to identify and respond to intellectual disability, including: (1) communication barriers; (2) the need to build awareness and skills of police and persons with intellectual disabilities; and (3) the need for institutional change to ensure equal access to justice for persons with intellectual disabilities. Progress is being made at a systems level towards a human rights approach within Irish policing. In representing the first international analysis of its kind, this article situates the barriers facing suspects with intellectual disabilities in Ireland within a discourse sensitive to procedural reform led by ongoing research within An Garda S (Ireland's national police service). Due to the universal nature of these barriers across policing systems internationally, this format of reform will be relevant to many other police states, particularly those 162 signatories to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. \u0000Abstrak \u0000Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis praktik polisi Irlandia kontemporer, dengan penekanan pada inovasi prosedural yang muncul, mengingat kebutuhan tersangka penyandang disabilitas intelektual. Tinjauan data prevalensi yang diterbitkan sehubungan dengan penyandang disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana Irlandia, lanskap hukum dan kebijakan Irlandia, dan hasil penyelidikan empiris baru-baru ini digunakan dalam evaluasi kritis. Sejalan dengan penelitian internasional yang masih ada, artikel ini mengidentifikasi tiga tempat yang menjadi perhatian sehubungan dengan protokol yang ada di dalam An Garda S untuk mengidentifikasi dan menanggapi kecacatan intelektual, termasuk: (1) hambatan komunikasi; (2) perlunya membangun kesadaran dan keterampilan polisi dan penyandang disabilitas intelektual; dan (3) perlunya perubahan kelembagaan untuk menjamin akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas intelektual. Kemajuan sedang dibuat pada tingkat sistem menuju pendekatan hak asasi manusia dalam kepolisian Irlandia. Dalam mewakili analisis internasional pertama dari jenisnya, artikel ini menempatkan hambatan yang dihadapi tersangka penyandang disabilitas intelektual di Irlandia dalam sebuah wacana yang peka terhadap reformasi prosedural yang dipimpin oleh penelitian yang sedang berlangsung dalam An Garda S (dinas kepolisian nasional Irlandia). Karena sifat universal dari hambatan-hambatan in","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"72 21","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139381586","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Melalui Inovasi Pelayanan Drive Thru Studi Kasus pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar","authors":"I. P. G. Antrasena, Ni Putu Anik Prabawati, I Dewa Ayu Putri Wirantari","doi":"10.61292/eljbn.98","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.98","url":null,"abstract":"The Department of Transportation is tasked with providing transportation services that focus on ensuring safety and suitability of transportation, playing a crucial role in improving vehicle compliance standards on the roads. Human resources, particularly civil servants, are expected to deliver services that reflect principles of transparency, accountability, and trust as mandated by Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The objective of this research is to explain and analyze the quality of motor vehicle testing services at the Motor Vehicle Testing Unit (UPT) drive-thru in Denpasar City. This study employs five service quality indicators: tangibles, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. This qualitative descriptive research is conducted at the Transportation Agency of Sukoharjo Regency using both primary and secondary data. Data collection involves interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the interactive Miles and Huberman model, employing triangulation techniques to validate data collection. \u0000Abstrak \u0000Dinas Perhubungan bertugas memberikan layanan transportasi yang fokus pada menjamin keamanan dan kelayakan transportasi, memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan standar kesesuaian kendaraan di jalan. Sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara, diharapkan mampu menyediakan layanan yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterpercayaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kualitas layanan uji kendaraan bermotor di UPT pengujian kendaraan bermoto drive thru di UPT pengujian kendaraan bermotor drive thru Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan lima indikator Kualitas pelayanan: tangibel, reability, resvonsivines, empati, dan asurance. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan teknik triangulasi untuk menguji validitas pengumpulan data. \u0000Kata kunci: KIR,Kualitas Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"43 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139386303","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Aspek Hukum dalam Kasus Pembegalan Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia","authors":"Faruk Adha Fariduddin Indrajati","doi":"10.61292/eljbn.80","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.80","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Theft cases are one of the criminal acts that often occur in Indonesia and constitute a serious threat to public security. This article aims to analyze the legal aspects of burglary cases with a review of the Criminal Law in Indonesia. Through an in-depth literature study, we analyzed various articles in the Criminal Law relating to burglary, and explained the legal implications. In this analysis, we identify factors that influence the handling of burglary cases, including definition, punishment, and law enforcement. Apart from that, we also explore issues that often arise in burglary cases, such as issues of evidence, witnesses and victim recovery. Thus, this article provides insight into how criminal law in Indonesia applies in cases of burglary and attempts to assess its effectiveness in providing protection to the community. \u0000  \u0000Abstrak \u0000Kasus pembegalan adalah salah satu tindak kriminal yang sering terjadi di Indonesia dan merupakan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis aspek hukum dalam kasus pembegalan dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia. Melalui studi pustaka yang mendalam, kami menganalisis berbagai pasal dalam Undang-Undang Pidana yang berkaitan dengan pembegalan, serta menjelaskan implikasi hukumnya. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus pembegalan, termasuk definisi, hukuman, dan penegakan hukum. Selain itu, kami juga mengeksplorasi isu-isu yang sering muncul dalam kasus pembegalan, seperti masalah pembuktian, saksi, dan pemulihan korban. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia berlaku dalam kasus pembegalan dan mencoba untuk menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. \u0000  \u0000Kata Kunci: Pembegalan, Aspek Hukum, Undang-Undang Pidana, Kasus Kriminal, Penegakan Hukum, Perlindungan Masyarakat.","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"80 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139390418","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pentingnya Keselarasan Antara Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Instrumen Hukum dalam Mengatasi Tantangan Ketidakadilan","authors":"Bagas Pamungkas Pamungkas","doi":"10.61292/eljbn.84","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.84","url":null,"abstract":"The importance of harmony between empowering community protection and legal instruments in overcoming the challenges of injustice has become the main focus in this literature study. In-depth analysis of related literature reveals that effective community protection requires strong synergy with relevant legal instruments. In an era of legal uncertainty and complexity of social challenges, empowering community protection is crucial to ensuring the upholding of justice. This literature study identifies that empowerment efforts involve increasing public awareness, active participation, and better access to the legal system. In this way, a sustainable ecosystem is formed to involve the community in maintaining justice. On the other hand, legal instruments also play a crucial role in overcoming injustice. From a literature perspective, the success of law enforcement depends on clarity, fairness, and the ability of legal instruments to anticipate changes in social dynamics. Improving the quality and accessibility of legal instruments is a major challenge that needs to be overcome. The importance of harmony between empowering community protection and legal instruments shows the need for a holistic approach in formulating policies. The results of this literature study provide a basis for a deeper understanding of how the synergy between these two elements can produce more effective solutions in overcoming injustice at various levels of society. Further research is needed to explore more concrete and measurable implementation strategies. \u0000Abstrak \u0000Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum dalam mengatasi tantangan ketidakadilan telah menjadi fokus utama dalam studi pustaka ini. Analisis mendalam terhadap literatur-literatur terkait mengungkapkan bahwa perlindungan masyarakat yang efektif memerlukan sinergi yang kokoh dengan instrumen hukum yang relevan. Dalam era ketidakpastian hukum dan kompleksitas tantangan sosial, pemberdayaan perlindungan masyarakat menjadi krusial untuk memastikan penegakan keadilan. Studi pustaka ini mengidentifikasi bahwa upaya pemberdayaan melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif, dan akses yang lebih baik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, terbentuklah ekosistem yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keadilan. Di sisi lain, instrumen hukum juga memainkan peran krusial dalam mengatasi ketidakadilan. Dari sudut pandang literatur, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kejelasan, keadilan, dan kemampuan instrumen hukum untuk mengantisipasi perubahan dinamika sosial. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas instrumen hukum menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam merumuskan kebijakan. Hasil studi pustaka ini memberikan landasan untuk pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sinergi antara kedua elemen","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"87 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139390444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Eksistensi Partai Gerindra Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2016 – 2021 (Studi Kota Palu)","authors":"Renaldhy Anugerah, Yuwanto, Kushandajani","doi":"10.61292/eljbn.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.87","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the sustainability of Gerindra Party in the election of Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi for the period 2016-2021 in Palu City. The research method used is descriptive with a qualitative research base. This research refers to the theory of Vicky Randall and Lars Svasand which includes four criteria to measure party sustainability, namely Degree of Systemicity, Value Identity, Degree of Autonomy, and Public Knowledge. The process of selecting informants is done purposively, where researchers intentionally choose individuals who are considered to have an in-depth understanding of the research problem. Data collection techniques were carried out through literature studies, field studies, and interviews. The results showed that Gerindra Party has carried out its functions as a party well, including the management of cadres and coalitions that support the candidates carried, enabling them to win the Governor and Deputy Governor elections for the second time. In addition, the figure carried, namely Mr. Longki Djanggola, as the chairman of the DPW of the Gerindra Party of Central Sulawesi and a nobleman (TOMAOGE) in Kaili land, also has a significant effect on the existence of the Gerindra Party.\u0000Abstrak\u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan Partai Gerindra dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2016-2021 di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian kualitatif. Penelitian ini merujuk pada teori Vicky Randall dan Lars Svasand yang mencakup empat kriteria untuk mengukur keberlanjutan partai, yakni Derajat Kesisteman, Identitas Nilai, Derajat Otonomi, dan Pengetahuan Publik. Proses pemilihan informan dilakukan secara Purposive, di mana peneliti secara sengaja memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai partai dengan baik, termasuk pengelolaan kader dan koalisi yang mendukung kandidat yang diusung, memungkinkan mereka meraih kemenangan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kedua kalinya. Selain itu, sosok figur yang diusung, yaitu Bapak Longki Djanggola, sebagai ketua DPW Partai Gerindra Sulteng dan seorang bangsawan (TOMAOGE) di tanah Kaili, juga berpengaruh signifikan terhadap eksistensi Partai Gerindra.\u0000Kata kunci : Eksistensi Partai Gerindra, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"89 s377","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139393850","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Biodiversitas Indonesia dari Praktik Biopiracy","authors":"Yunni Widhi Astuti","doi":"10.61292/eljbn.74","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.74","url":null,"abstract":"Indonesia, as host to more than 17,000 islands with a biodiversity involving approximately 10% of global flowering plants, 12% of mammals, and 17% of reptiles, amphibians and birds, faces significant risks of biopiracy. This wealth is not only limited to land, but also involves the ocean which has no less important biological riches. Biopiracy or biocolonialism, the illegal practice of accessing and exploiting a country's biological wealth, causes immediate and long-term economic losses. This research uses the Nagoya Protocol as an international legal framework that regulates access and sharing of benefits from biodiversity. The results of the discussion highlight the importance of implementing the Nagoya Protocol in Indonesian national law, especially in the context of law number 11 of 2013. Even though it has been ratified, the continuation of the Nagoya Protocol norms in Indonesian national law requires more detailed and comprehensive legislation. The conclusions of this research emphasize the urgent need for national legislation that can transform the norms of the Nagoya Protocol into a stronger legal framework. In addition, this article provides suggestions for strengthening regulations to protect Indonesia's biological wealth from detrimental biopiracy practices. These conclusions form the basis for further expansion and improvement in the legal framework aimed at effectively protecting Indonesia's biodiversity.Indonesia, sebagai tuan rumah bagi lebih dari 17.000 pulau dengan keanekaragaman hayati yang melibatkan sekitar 10% tumbuhan berbunga global, 12% mamalia, dan 17% reptil, amfibi, dan burung, menghadapi risiko biopiracy yang signifikan. Kekayaan ini tidak hanya terbatas pada daratan, melainkan juga melibatkan lautan yang memiliki kekayaan biologis tak kalah penting. Biopiracy atau biocolonialism, praktik ilegal mengakses dan memanfaatkan kekayaan hayati suatu negara, menyebabkan kerugian ekonomi langsung dan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan Nagoya Protocol sebagai kerangka hukum internasional yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari biodiversitas. Hasil pembahasan menyoroti pentingnya implementasi Nagoya Protocol dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks undang-undang nomor 11 tahun 2013. Meskipun telah meratifikasi, keberlanjutan norma-norma Nagoya Protocol dalam hukum nasional Indonesia memerlukan undang-undang yang lebih rinci dan komprehensif. Simpulan dari penelitian ini menegaskan kebutuhan mendesak akan undang-undang nasional yang dapat mentransformasikan norma-norma Nagoya Protocol ke dalam kerangka hukum yang lebih kuat. Selain itu, artikel ini memberikan saran untuk memperkuat regulasi guna melindungi kekayaan hayati Indonesia dari praktik biopiracy yang merugikan. Kesimpulan tersebut menjadi dasar untuk perluasan dan perbaikan lebih lanjut dalam kerangka hukum yang bertujuan melindungi biodiversitas Indonesia secara efektif. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Biodiversitas, Indonesia, Praktik ","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":" November","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139137034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran etika bisnis dalam digital marketing : Literatur Review","authors":"Moh. Hefni Munawar","doi":"10.61292/eljbn.75","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.75","url":null,"abstract":"Business ethics is a set of general moral norms and values that need to be applied as a basis for consideration in all decision-making processes in the company. In this case, business ethics will consider the social, environmental and economic consequences of various decisions and actions to be taken. The research method uses literature study, carried out by reading, analyzing and drawing conclusions. The results of the literature review are that business ethics is something that needs to be applied when a company operates, and interacts with employees, customers, partners and the general public. So, in carrying out daily tasks, employees and company management must use business ethics as guidelines and standards for behavior. Abstrak Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputuusan diperusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis  akan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi  dari berbagai keputusan dan tindakan yang hendak dilakukan. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dilakukan dengan membaca, menganalisis dan menarik kesimpulan. Hasil dari kajian literatur yaitu   bahwa etika bisnis merupakan hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi, serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku. Kata kunci: etika bisnis, digital marketing","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"57 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139150874","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}