Ethics and Law Journal: Business and Notary最新文献

{"title":"Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Aturan Hukum","authors":"Yunni Widhi Astuti","doi":"10.61292/eljbn.77","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.77","url":null,"abstract":"The implementation of legal rules that are formed on the basis of awareness from the community which is indeed intertwined and encouraged by the existence of legal products that are implemented well and maximally in order to create laws that are in accordance with social life and that are in accordance with law-abiding behavior so that implementation can become one form of law. from the involvement and role of the existing community, the participation of the community which is indeed dynamic in social and economic life to encourage well and to what extent in implementing and knowing the legal rules that are formed so that the participation of the state through the government is necessary in formulating a legal product that has clearly explained the tasks carried out in forming a legal product, legal products that support the continuity of state life can have an impact on the social life of the state, starting products that can indeed become one of the foundations of society in obeying to explain the connection between state life in the context of complying regulations will be one of the researchers' concerns in explaining the root of the problems that happen.     Abstrak   Pelaksanaan aturan hukum yang terbentuk atas dasar kesadaran dari masyarakat yang memang terjalin dengan didorong dengan adanya produk hukum yang memang dijalankan dengan baik dan maksimal guna menciptakan hukum yang sesuai dengan kehidupan bermasayarakat yang memang sesuai dengan perilaku taat akan hukum sehingga pelaksanaan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk dari adanya keterlibatan maupun peran dari masyarakat yang ada, peran serta masyarakat yang memang berdinamika baik dalam kehidupan sosial serta ekonomi mendorong dengan baik dan sejauh mana dalam melaksanakan serta mengetahui aturan hukum yang dibentuk sehingga peran serta dari negara lewat pemerintah perlu dalam merumuskan suatu produk hukum yang sudah jelas menerangkan adanya  tugas yang dijalankan dalam membentuk suatu produk hukum, produk hukum yang menunjang adanya keberlangsungan kehidupan bernegara dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial bernegara, memulai produk yang memang dapat menjadi salah satu landasan masyarakat dalam patuh untuk menerangkan adanya keterkaitan antara kehidupan bernegara dalam konteks mematuhi peraturan akan dapat menjadi salah satu perhatian peneliti dalam menjabarkan suatu akar permasalahan yang terjadi. Kata kunci : Pelaksanaan Hukum,masyarakat,negara,pembentukan hukum.","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"351 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139152232","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Bibliometric Analysis: Student Mental Health","authors":"Robbi Readi, Imam Mukhlis","doi":"10.61292/eljbn.76","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.76","url":null,"abstract":"Artikel menggunakan Bibliometrik analysis yang bertujuan untuk merangkum beberapa penelitian mengenai Student Mental Health. Mental Health dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan social, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan tingkat belajar dan produktivitas kerja. oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan produktivitas kerja. Artikel ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses) dan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer. Sumber data diperoleh dari ScienceDirect periode 2019-2023. Hasil yang diperoleh sebanyak 57.951 jurnal, kemudian dilakukan reduksi data dengan menggunakan kriteria eklusif dan inklisif sehingga diperoleh 32 jurnal yang direview. Hasil untuk variabel-variabel yang terkait dengan Student Mntal health, Anxiety, College  students, stress,  forgiveness, ethnicity, students, unversity students, academic engagement dll. Secara keseluruhan, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan refleksi tertulis dalam penelitian selanjudnya.","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"64 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139150337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK)","authors":"M. Sabir, Muhajir Syarif, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Nur Alimahmudrikah R","doi":"10.61292/eljbn.v1i3.85","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.85","url":null,"abstract":"Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pengemban profesi. Salah satunya aparat penegak hukum. Etika profesi hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pengendalian perilaku aparatur penegak hukum, sebagai wujud penegakan hukum yang baik dan adil. Untuk menjadi seorang penyelenggara profesional hukum yang unggul dan memenuhi tugas profesionalnya diperlukan sikap manusiawi, sikap keadilan, mampu melihat nilai-nilai objektif, perilaku jujur, kemampuan teknis dan kematangan etis.","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"70 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139162748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Hukum Perlidungan Konsumen dalam Meningkatkan Kepercayaan Pasar Industri Elektoronik di Indonesia","authors":"Amaylia Noor Alaysia, Falah Al Ghozali","doi":"10.61292/eljbn.v1i3.61","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.61","url":null,"abstract":"This research examines the crucial role of consumer protection law in building market trust. Through a case study of the implementation of consumer protection regulations in the electronic industry in Indonesia, this study demonstrates that government efforts to safeguard consumers have successfully enhanced trust in electronic products and aims to provide a better understanding of how consumer protection laws can play a major role in building consumer confidence and advancing the global economy. This research was conducted using normative juridical methods which involved the study and interpretation of various regulations and laws related to consumer protection in various countries or regions. In describing the implications of consumer protection laws, researchers use case studies to provide concrete illustrations of how these laws are applied in real situations. The research findings also highlight positive economic impacts, as increased consumer trust stimulates market growth and provides incentives for manufacturers to improve the quality of their products. This study underscores the importance of strengthening and maintaining consumer protection systems to ensure a healthy and sustainable market in the future. Abstrak Penelitian ini membahas peran penting hukum perlindungan konsumen dalam membangun kepercayaan pasar. Melalui studi kasus implementasi regulasi perlindungan konsumen di industri elektronik di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk melindungi konsumen telah berhasil meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk elektronik dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum perlindungan konsumen dapat memainkan peran utama dalam membangun kepercayaan konsumen dan memajukan ekonomi global. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang melibatkan pengkajian dan interpretasi berbagai regulasi dan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen di berbagai negara atau wilayah. Dalam menggambarkan implikasi hukum perlindungan konsumen, peneliti menggunakan studi kasus untuk memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana hukum ini diterapkan dalam situasi nyata. Hasil penelitian juga menyoroti dampak positif secara ekonomi bahwa kepercayaan konsumen yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan pasar dan memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan dan pemeliharaan sistem perlindungan konsumen untuk memastikan pasar yang sehat dan berkelanjutan di masa depan. Kata kunci: Industri Elektronik, Kepercayaan Pasar, Perlindungan Konsumen","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139228241","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Prosedur Pelayanan Klaim Santunan Kematian di Kabupaten Jembrana","authors":"I. Gede, Sara Pradita, I. K. Winaya, rd Kadek, Wiwin Dwi, Wismayanti, Kata Kunci, Prosedur klaim, Manajemen Pelayanan, Santunan Kematian","doi":"10.61292/eljbn.v1i3.65","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.65","url":null,"abstract":"This research aims, namely to analyze the application of death benefit claim service procedures, and analyze the obstacles of the Jembrana Regency Government in the application of death benefit claim service procedures. In this study the authors used a type of qualitative research with descriptive methods. The analysis in this study uses the theory of public service management. The findings of the research conducted show that the death benefit claim procedure in Jembrana Regency has been realized quite well, but there are several problems such as the death benefit program has not been able to provide maximum service to the community as service recipients, unclear completion time when submitting applications to service completion including complaints, the competence of service officers who are not in accordance with the required knowledge or field of work and behavior and the existence of work delays that cause delays in the process of registering death benefit claims. Keywords: Claim procedures, Service Management, Death Benefits ABSTRAK Riset ini bertujuan, yaitu guna menganalisis penerapan prosedur pelayanan klaim santunan kematian, serta menganalisis hambatan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana pada penerapan prosedur pelayanan klaim santunan kematian. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori manajemen pelayanan publik. Hasil temuan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa prosedur klaim santunan kematian di Kabupaten Jembrana sudah terealisasikan dengan cukup baik namun terdapat beberapa permasalahan seperti program santunan kematian belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, waktu penyelesaian yang kurang jelas saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, kompetensi petugas pelayanan yang tidak sesuai dengan pengetahuan atau bidang pekerjaan dan perilaku yang dibutuhkan serta adanya penundaan pekerjaan yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses pendaftaran klaim santunan kematian. Kata Kunci : Prosedur klaim, Manajemen Pelayanan, Santunan Kematian","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"24 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139241520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang","authors":"Talitha Nabila, M. Iqbal, rd Abdurrahman, Khalidy, Herry Rahma Cahyadi, Ayu Efritadewi","doi":"10.61292/eljbn.v1i3.62","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.62","url":null,"abstract":"Laundering is a serious crime that jeopardizes the financial system's integrity and can be used to conceal the origin of illicit funds. Law enforcement against money launderers has become a major priority for governments all over the world. Money laundering policies address a variety of issues, including identification, prevention, investigation, prosecution, and punishment.  Effective legal policies against money laundering are critical not only for protecting the country's financial system, but also for ensuring social justice and security. More research and the development of more sophisticated policies are still required to deal with the increasingly complex threat of money laundering in this globalized era. This study provides important insights for policymakers and legal practitioners to better understand. Abstrak Pencucian uang adalah kejahatan serius yang membahayakan integritas sistem keuangan dan dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang telah menjadi prioritas utama pemerintah di seluruh dunia. Kebijakan pencucian uang menangani berbagai masalah, termasuk identifikasi, pencegahan, investigasi, penuntutan, dan hukuman. Kebijakan hukum yang efektif terhadap pencucian uang sangat penting tidak hanya untuk melindungi sistem keuangan negara, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan keamanan sosial. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih canggih masih diperlukan untuk menghadapi ancaman pencucian uang yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk lebih memahami.","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"122 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139243894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar","authors":"M. Desa, Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar, Utara Kota, Denpasar, st Ni, P. Dewi, Amelia Permata Sari, Putu Eka Purnamaningsih, rd Komang, Adi Sastra Wijaya, Kata Kunci, Program Efektivitas, Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat","doi":"10.61292/eljbn.v1i3.63","DOIUrl":"https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.63","url":null,"abstract":"Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, efektivitas PKH yang diukur menggunakan teori efektivitas Campbell J.P yaitu: Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Program, Tingkat Input dan Output, dan Pencapaian Tujuan Menyeluruh. Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bahwa program ini telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah tergambarkan secara baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sehingga dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat, namun masih terdapat permasalahan pada beberapa indikator seperti masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan keluarga penerima manfaat dari adanya program ini. Kurangnya kesadaran KPM, dimana mereka enggan melaporkan diri (Graduasi) padahal mereka sudah tidak memiliki komponen PKH. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.   Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat Abstract The Effectiveness of the Family Hope Program in Improving Community Welfare in Pemecutan Kaja Village, North Denpasar District, Denpasar City   The Family Hope Program (PKH) is a conditional social protection program that provides cash transfers to Very Poor Households (RTSM) and for family members are required to carry out the terms and conditions set in the fields of education, health and social welfare. The purpose of this study was to see the Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community Welfare in Pemecutan Kaja Village. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Based on the results of research in the field, the effectiveness of PKH measured using Campbell J.P's effectiveness theory are: Program Success, Target Success, Program Satisfaction, Input and Output Levels, and Overall Goal Achievement. Based on this theory, it can be seen that this program has been running well but not optimally where the implementation of the Family Hope Program has been well described and in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program so that it can lead to community welf","PeriodicalId":502746,"journal":{"name":"Ethics and Law Journal: Business and Notary","volume":"78 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139246277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}