JURNAL RETENTUM最新文献

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN","authors":"Harmoko Wijaya Kusuma","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3718","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3718","url":null,"abstract":"Penelitian adalah untuk mengetahui proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah konsumen mengajukan kredit dengan melampirkan fotocopy KTP suami isteri dan jika belum menikah dibutuhkan KTP tambahan penjamin yaitu orang tua atau keluarga yang ada dalam satu Kartu Keluarga, foto copi Kartu Keluarga. Setelah semua syarat dipenuhi, maka dilakukan penandatangan perjanjian pembiayaan konsumen yang di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah debitur dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga karena PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui Pengadilan Berdasarkan kesimpulan disarankan hendaknya debitur sebelum menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, debitur diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dengan alasan objek jaminan fidusia akan diproduktifkan oleh debitur yaitu dalam menyewakan objek jaminan fidusia tersebut walaupun angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran yang normal.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DI DALAM RUMAH TANGGA","authors":"Kurnia Harta Charnanda, Eko Kurniawan","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3711","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3711","url":null,"abstract":"Kekeraan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami.Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri.Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya.Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap,perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol.Pada akhirnya dapat terjadikekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atauketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalamrumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan,perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalahTinjauan Tindak Pidana Kekerasan Psikis di Dalam Rumah Tangga.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEADAAN MEMAKSA PADA PERJANJIAN PENYELENGGARA PERNIKAHAN","authors":"Dahris Siregar, Karolina Sitepu","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3693","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3693","url":null,"abstract":"Pada tahun 2020, Wuhan, Cina, adalah tempat penemuan covid-19 pertama kali. Dengan cepatnya penyebaran virus covid-19, dari sekitar 200 negara di seluruh dunia, virus ini juga telah menyebar ke 181 negara. Pemerintah Indonesia memutuskan menurut Pasal 12 Tahun 2020, menetapkan penyebaran virus corona 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional sebagai tanggapan atas wabah covid-19. Kita dapat berkonsentrasi pada poin pertama sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang mendefinisikan epidemi covid-19, yang disebabkan oleh virus corona, dianggap sebagai bencana nasional dan dikategorikan sebagai bencana alam. Sedangkan, Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penilaian Bencana Non Alam Penyebaran Penyakit Corona Virus 2019 atau covid-19. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif. Bahan dasar hukum berfungsi sebagai dasar pendekatan yuridis normatif, yang digunakan untuk menganalisis gagasan, konsepsi, doktrin hukum, dan undang-undang yang relevan. Penelitian ini menggunakan data melalui penelitian kepustakaan, analisis kualitatif berdasarkan temuan penelitian, kebijakan PSBB membuat banyak rencana resepsi pernikahan tertunda dibatalkan. Banyak pelanggan telah melakukan perjanjian dengan vendor untuk menerima resepsi dan membayar uang muka (DP). Konsumen adalah orang atau kelompok yang menggunakan produk atau jasa yang diberikan produsen. Tidak dapat dihindari oleh penganjur pernikahan untuk membatalkan resepsi pernikahan yang tertunda. Sebagai bisnis, penganjur pernikahan tidak dapat memenuhi janji dengan waktu yang telah ditetapkan karena sikap pemerintah terhadap kebijakan wabah covid-19, yaitu PSBB. Oleh karena itu, pelanggan melihat wedding organizer sebagai wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena prestasi tidak terpenuhi secara tepat waktu, sedangkan wedding organizer mengalami masalah yang membuat prestasi tidak dapat dilakukan.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"281 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SUATU TINJAUAN KENAKALAN REMAJA MELAKUKAN PERKELAHIAN MASSAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI","authors":"Harry Gunawan Nainggolan","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3719","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3719","url":null,"abstract":"Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni (pertama) untuk mengetahui penyebab timbulnya kenakalan remaja yang berakibat terjadinya perkelahian massal. (kedua) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkelahian massal, dan (ketiga) untuk mengetahui upaya untuk menangulangi kenakalan remaja dalam perkelahian massal. Hasil Penelitian (pertama) Penyebab timbulnya kenakalan remaja yang menyebabkan timbulnya perkelahian massal yaitu kejiwaan atau psikis yang banyak menimbulkan konflik batin dan ketidakmampuan atau lemahnya pengendalian diri, sehingga remaja tersebut sulit untuk mengontrol dan berinteraksi dengan lingkungan. Struktur keluarga yang berantakan sangat mempengaruhi perilaku jahat remaja, karena keluarga adalah lingkungan terdekatnya yang membentuk dirinya sejak dini dalam proses perkembangan baik pisik maupun psikisnya. (kedua) Perkelahian massal merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja, faktor penyebabnya yaitu faktor internal (dari dalam dirinya) dan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat), misalnya untuk menunjukan rasa solider dan setia kawan (yang cenderung ngawur), membela nama baik sekolah, persaingan yang bersifat negatif, kurangnya fasilitas angkutan, kompleksnya kehidupan kota besar, penayangan film-film keras di televisi dan sebagainya. (ketiga) Kenakalan remaja dan perkelahian massal antar kelompok tentu saja membawa akibat-akibat yang negatif, yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang lain, masyarakat dan pemerintah, baik kerugian yang bersifat materil maupun moril. Upaya untuk menangulangi kenakalan remaja perkelahian massal dilakukan dengan prepentif maupun represif melalui pendekatan moralistik, humaniter atau bila perlu dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana berupa penghukuman bagi pelakunya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah (pertama) Keluarga (Orang tua) hendaknya dapat meningkatkan suasana kehidupan keluarga yang hangat, harmonis, penuh kasih sayang dan memupuk rasa pengertian antara sesame anggota keluarga. Orang tua juga diharapkan dapat memperhatikan perkembangan anak baik fisiknya maupun psikisnya, memberikan pendidikan yang baik. (kedua) Lembaga pendidikan perlu ditingkatkan kualitasnya bukan saja hanya sebagai tempat menimba ilmu tetapi juga sebagai tempat membentuk kepribadian anak/remaja. (ketiga) Sebaliknya untuk para remaja, hendaknya sadar bahwa dirinya adalah asset bangsa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dan kemerdekaan, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat merusak, harus lebih selektif terhadap lingkungan dan jangan mengembangkan sikap solidaritas atau setia kawan yang cenderung ngawur dan salah arah.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244825","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERANAN BAWASLU TAPANULI UTARA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM 2024","authors":"Arthur Simanungkalit, Bobbi Dewantara Purba, Maurice Rogers, Herdi Munthe","doi":"10.46930/retentum.v5i1.2822","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2822","url":null,"abstract":"Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi akan mensuskseskan pesta demokrasi secara aman dan berkualitas. Maka dari itu, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti organisasi masyarakat, pemilih pemula dan tokoh-tokoh masyarakat karena mengawasi pemilu adalah tugas bersama. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan partisipasi politik dan partai politik dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemilu yang bersikap netral, terbuka dan akuntabel, sehingga para partisipan pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dapat membangun kepercayaan semua pihak untuk menerima pemilu secara demokratis.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244681","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.","authors":"Rupus Agustinus Sipahutar, David Christian Hasundungan, Muhammad Yasid","doi":"10.46930/retentum.v5i1.2035","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2035","url":null,"abstract":"Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah akut dalam praktik penanganannya tidak dapat dilakukan dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan regulasi/hukum yang mengatur mengenai proses acara pidana penegakan tindak pidana korupsi tidak memungkinkan dilaksanakan dengan proses seperti itu. Penyelesian tindak korupsi yang memakan waktu cukup lama, mulai dari penyidikan, hingga putusan hakim dipengadilan tingkat pertama, proses hingga putusan tingkat banding, hingga putusan kasasi dan peninjuan kembali, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kemudian jaksa melakukan proses penagihan uang pengganti dan denda atas kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi, berapa lama waktu yang harus dilaluinya, dan bagaiman pembuktian harta atau aset yang masuk dalam perkara korupsi dan yang tidak masuk dalam perkara korupsi. Artinya, masih ada proses-proses dan akibat hukum yang masih memiliki kelemahan dalam penerapan uang pengganti dan denda kepada terpidana kasus korupsi. Selain itu, efektifitas penerapan uang pengganti dan denda terhadap terpidana kasus korupsi masih menjadi belum dapat dipastikan.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"453 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244680","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ROKOK TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN","authors":"Khairul Anwar Dalimunthe, Abel Sembiring","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3710","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3710","url":null,"abstract":"Penelitian ini adalah Tindak Pidana Memproduksi Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, untuk mengetahui hambatan dalam proses tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Modus operansi yang dilakukan dalam distribusi rokok tanpa mencantumkan peringatan keseahatan adalah melalui peredaran rokok polos tanpa cukai dan peredaran rokok kawasan bebas (Free Trade Zone) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan. Faktor penyebab tindak pidana ini meliputi perbedaan harga rokok legal dan illegal yang cukup signifikan, tingginya permintaan pasar khususnya dari kalangan menengah ke bawah serta kurangnya kesadaran pelaku usaha. Hambatan dalam proses tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan meliputi kurangnya sosialisasi kepada penjual/pedagang, keterbatasan petugas hukum yang ada dan kurangnya pengetahuan terhadap kasus tersebut. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan dengan melakukan koordinasi dengan importir, melakukan sosialisasi kepada pedagang/penjual serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait.Adapun saran dari penelitian ini adalah Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok akan lebih efektif apabila dengan dilakukan kembali sosialisasi dengan koordinasi semua instansi terkait dan monitoring rutin mengenai pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok, dengan harapan BPOM tidak menemukan lagi adanya pelanggaran lagi oleh industri rokok. Masyarakat ataupun dalam hal ini pedagang juga harusnya tidak sembarang dalam melakukan jual beli rokok alangkah baiknya rokok tersebut lebih baikdikonsumsi dengan aturanaturan tertentu. Bagi masyarakat yang mengetahui seperti halnya dinas kesehatan dan ikatan dokter Indonesia sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi tentang bahayanya merokok dan wajibnya pencantuman peringatan kesehatan dalam kemasan rokok. Seharusnya penegakan hukum terhadap pengusaha produksi dan memasukkan rokok ke wilayah NKRI tanpa peringatan kesehatan ini dapat ditindak tegas dan diberi sanksi pidana karena sudah diamanatkan hal tersebut dapat diberikan sanksi pidana melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga dimaksudkan agar seseorang tersebut tertib administrasi dan larangan perbuatan karena perbuatan ini dapat saja merugikan pihak terutama konsumen yang tidak tahu sebab apa yang akan timbul apabila merokok.
","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"116 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244689","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG (Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)","authors":"Ferry Manolo Halawa, M. Fahri, Muhammad Yasid","doi":"10.46930/retentum.v2i1.2030","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.2030","url":null,"abstract":"Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan melalui modus arisan online di media sosial; 2) Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan penipuan online; 3) Untuk mengetahui upaya penal Lembaga penegak hukum dalam menangani kasus penipuan melalui arisan online di media sosial. yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang penipuan dalam KUHP,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Kedua, Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4)Mudahnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Ketiga, Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik.  Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalu polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelalu penipuan online. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Penegakan hukum Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Pertama, Harus dibentuk suatu aturan khusus di dalam RUU KUHP yang baru yang berfokus kepada pemberian sanksi dari penipuan online agar aturan tersebut menjadi dasar penegakan hukum atas tindak pidana penipuan online. Kedua, Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan arisan online, kemenkominfo dan polisi siber haruslah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat faham mengenai potensi penipuan dari arisan online. Ketiga, Keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas secara online saat ini sangat bergantung kepada komitmen dari kemenkominfo dan polisi siber untuk menyediakan internet positif yang aman.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 55","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141219682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 JO UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)","authors":"Ericson Simatupang, Joshiyant Pandi Lumban Batu, Muhammad Yasid","doi":"10.46930/retentum.v2i1.2029","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.2029","url":null,"abstract":"Perlindungan anak diatur pada pasal 59A yakni penanganan  yang cepat, pendampingan psikososial , pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan setiap proses pengadilan. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kekerasan seksual anak menurut undang-undang perlindungan anak sesuai pasal 81 ayat  2 jo 76D dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ryansyah Otto Alias Gogon dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141219949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGARUH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Penelitian di Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi)","authors":"Jariansen Barus, Hinoramus Alfreenki Lase, Ria Sintha Devi","doi":"10.46930/retentum.v2i1.2031","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.2031","url":null,"abstract":"Tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memiliki arti penting dan peranan yang sangat pokok untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai  makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa melakukan hubungan-hubungan dengan bumi termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya diantaranya adalah tanah sehingga diperlukan adanya campur tangan dari Pemerintah, terutama dalam Aspek pertanahan yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi nasional. Banyak kegiatan perekonomian yang terkait dengan aspek pertanahan seperti jual beli dan juga perbankan. Tanah yang sangat penting bagi masyarakat dapat memicu konflik yang menimbulkan sengketa. Maka Pemerintah hadir dalam memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis agar terwujud perlindungan hukum masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi sengketa dan gugatan di bidang pertanahan.  Adapun penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan tipe penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, serta penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan (field research). Adapun kesimpulan Penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Panji Dabutar berpengaruh positif terhadap tingginya minat masyarakat untuk ikut serta menjadi peserta, dan juga berpengaruh terhadap terciptanya tertib pertanahan khususnya tertib hukum dan tertib administrasi, serta berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian dan taraf hidup masyarakat dengan kemudahan akses modal perbankan.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141220106","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}