JURNAL RETENTUM最新文献

{"title":"KAJIAN KRIMINOLOGI PENERAPAN SANKSI PEMBERIAN RASA MALU (SHAMING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Abdi Tansar, Mangasa Manurung, Syawal Amry Siregar","doi":"10.46930/retentum.v5i2.1345","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1345","url":null,"abstract":"Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah konsep dan bentuk sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi? Bagaimanakah penerapan sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan HAM? Apakah hambatan yang ditemukan dalam merumuskan dan menerapkan konsep sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Kesimpulan, konsep pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi terletak pada adanya pencelaan yang muncul dari masyarakat terhadap perbuatan korupsi. Pencelaan tersebut merupakan bagian reaksi masyarakat dan sekaligus sebagai suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yang disebut sebagai sanksi sosial. Ditinjau dari aspek kriminologi, sanksi pemberian rasa malu bagi para pelaku koruptor berupa pencelaan yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan korupsi belum menunjukkan adanya pencelaan yang maksimal terhadap perbuatan dan pelaku korupsi. Hambatan dalam merumuskan konsep sanksi sosial pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah belum adanya keinginan politik dari pemerintah bersama-sama dengan lembaga DPR untuk menjadikan sosial pemberian rasa malu sebagai bagian dari politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan belum dirumuskannya sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi terpidana korupsi juga belum dapat diterapkan.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135925789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARO","authors":"Debora Morina Br Barus, Syawal Amry Siregar, Maurice Rogers","doi":"10.46930/retentum.v5i2.1364","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1364","url":null,"abstract":"Aktivitas perdagangan di Kabupaten Karo bahwa sangat banyak timbangan pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah. Beberapa konsumen juga mengeluhkan tentang ketidakwajaran barang hasil timbangan yang dibeli dari pedagang, walaupun tidak dapat membuktikan bahwa pedagang tersebut telah melakukan manipulasi timbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, apa kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan metrologi legal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo. Hal ini terlihat dari alat-alat ukur tanpa tanda tera justru digunakan secara bebas dalam bertransaksi, padahal penggunaan alat tersebut secara jelas telah dilarang dalam Undang-undang Metrologi Legal. Penggunaan alat ukur dengan tanda tera masih terbatas pada tempat umum, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan serta perusahaan-perusahaan besar. Adapun faktor kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah: kurangnya partisipasi masyarakat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo kesulitan memperoleh informasi, kurangnya jumlah pegawai sehingga pengawasan menjadi kurang baik, ancaman pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek gentar bagi masyarakat, serta pencairan anggaran yang sering terlambat sehingga sering menghambat aktivitas operasional. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan UU Metrologi Legal adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan pengawasan serta menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat mengenai aturan yang tercantum dalam UU Metrologi Legal, sehingga semua masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karo perlu menambah jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Metrologi Legal secara lebih baik. Disamping itu, pencairan anggaran juga perlu dilakukan tepat waktu agar tidak menghambat aktivitas operasional. Pemerintah perlu melakukan pencairan anggaran secara tepat waktu agar dapat digunakan untuk aktivitas operasional sehari-hari, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabup","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135925790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KARO","authors":"Sejati Ginting, Syawal Amry Siregar, Mhd. Yasid Nasution","doi":"10.46930/retentum.v5i2.1349","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1349","url":null,"abstract":"IKM di daerah Kabupaten Karo masih kurang berkembang. Proses operasional IKM masih jauh dari penggunaan teknologi yang sudah berkembang berinovasi dari model konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia, bagaimana peran perindustrian dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Karo, bagaimana faktor kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Karo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri kecil dan menengah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Pemerintah telah berupaya berperan dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Karo dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah: menyediakan fasilitas pelatihan usaha bagi IKM baik teknis usaha maupun manajemen operasional usaha yang disesuaikan dengan jenis atau bidang usaha yang ditangani oleh masing-masing IKM, membantu akses permodalan dengan menghimbau kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memudahkan persyaratan bagi IKM untuk mendapatkan kredit modal, serta berupaya membantu akses pasar ke daerah lain yang terdekat sesuai dengan karakteristik pasarnya. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan IKM adalah: pelaku usaha IKM kurang memanfaatkan fasilitas pelatihan karena merasa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang usahanya, akses ke perbankan sangat terbatas karena bank menyalurkan kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilindungi oleh UU, sulit mencari akses pasar ke daerah lain karena memiliki IKM dengan karakteristik yang sama, sementara produk IKM kurang memiliki standar ekspor sehingga tidak dapat menembus pasar internasional yang sangat potensial dalam pemasaran produk IKM. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu secara aktif menjelaskan kepada pelaku usaha IKM mengenai pentingnya mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, yang disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya program pelatihan dalam menembus pasar internasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo sebaiknya mengupayakan kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan modal bagi pelaku usaha IKM, dimana pemerintah memberikan suntikan dana bagi koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu mengimbau agar IKM berupaya menghasilkan produk yang memiliki keungg","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"315 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135925633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ASPEK YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN SECARA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN","authors":"Widarma Widarma, Ansori Lubis, Novi Juli Rosani Zulkarnain","doi":"10.46930/retentum.v5i2.1348","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1348","url":null,"abstract":"Para pihak melakukan penyampaian aspirasi dengan media demonstrasi ternyata tidak mengikuti peraturan yang ada, sehingga banyak dari hak warga negara terabaikan di dalam pelaksanaan demonstrasi. Pada lembaga kepolisian diharapkan sangat berperan penting sebagai pengaman proses dari demokrasi yang berjalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penyebab timbulnya demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana pencegahan pada aspek yuridis dapat dilaksanakan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, apakah faktor kelemahan dan upaya mengatasi kelemahan pada aspek yuridis dalam pencegahan demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis yaitu: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah. Faktor kelemahan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, kurangnya jumlah personol kepolisian, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, serta psikologis massa mudah meledak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis dilaksanakan dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135925787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIASTUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG","authors":"Putri Zhafira, Eliaman Zebua, Muhammad Yasid","doi":"10.46930/retentum.v5i2.2033","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.2033","url":null,"abstract":"Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama bagaimana faktor terjadinya tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang? kedua bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang? dan ketiga bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang?. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dan analisis data secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa Modus operandi tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang yang digunakan oleh pelaku secara umum yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan, mengiming-imingi korban akan sesuatu atau hadiah atau janji-janji, kemudian melalui bujuk rayu ataupun tipu muslihat.; Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang antara lain yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), dan faktor pengaruh teknologi merupakan faktor-faktor penyebab penting dari penyebab tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang.; dan Upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang dilakukan dengan tindakan preventif dan tindakan represif oleh para aparat penegak hokum berupa penjatuhan atau penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Juga upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan silaturahmi untuk menutup ruang gerak Pelaku tindak pidana pedofilia.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135925791","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN","authors":"Maulanil Irfan Sahli Siagian, Hafizh Roziin Hilmi","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3713","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3713","url":null,"abstract":"Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasandomestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi.Restorative Justicemerupakan suatu pendekatan untuk peradilan yangberfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peranserta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Sehingga pemelihan judul skripsi ini adalah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice oleh kepolisian.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PENYIDIK BEA CUKAI BELAWAN","authors":"Juwan Syahputra, Isra Damayanti Dongoran, Muhammad Yasid","doi":"10.46930/retentum.v5i1.2036","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2036","url":null,"abstract":"Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan. Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor Penghambat Dalam Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanandi Indonesia? 2) Bagaiamana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana kepabeanan?Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah- masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Pengaturan hukum tindak pidana kepabeanan didalam UU N0 7 Tahun 2016, semakin mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kepabeanan di indonesia. Penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kepabeanan itu sendiri dilatarbelakangi oleh faktor eksternal dan internal. Penecegahan terhadap tindak pidana kepabeanan dapat dilakukan dengan menjalankan peraturan perundang undangan dengan sesuai aturan, bisa dengan pengawasan.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYIDIKAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan)","authors":"Muhammad Ridho Simatupang, Putri Kharisma Simamora","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3712","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3712","url":null,"abstract":"Penelitian ini adalah Penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika, mengetahui hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dan mengetahui upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dimulai dari penetapan dasar hukum penyidikan dan melakukan tahap penyidikan, yang meliputi melakukan perencanaan, menetapkan tujuan dan sasaran, melakukan proses penyidikan sampai dengan penggeledahan barang bukti. Hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait adanya temuan indikasi penyalahgunaan prekursor narkotika, kendala saat melakukan interogasi pada tersangka ketika sakau serta keterbatasan sarana dan fasilitas penyidikan.Upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika meliputi melakukan pelacakan tersangka secara tuntas, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, melakukan razia secara intens dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui humas yang ada.Adapun saran dari penelitian ini adalah Disarankan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menemukan tersangka yang ditetapkan dalam DPO dan disarankan kepada kepolisian untuk menyediakan Laboratorium Forensik di Medan guna memudahkan proses penyidikan. Disarankan Kepada kepolisian untuk mengeluarkan peraturan kepolisian yang baru terkait tenggang waktu dalam pemanggilan tersangka DPO agar tiada celah bagi DPO untuk melarikan diri. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarkan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat- obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244683","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEDUDUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA","authors":"Haktaras Tarigan","doi":"10.46930/retentum.v5i1.3717","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3717","url":null,"abstract":"Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah, pertama; untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana; kedua untuk mengetahui hubungan lembaga pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana; dan ketiga untuk mengetahui hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam sistemp peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan berperan dalam memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) warga binaan dengan/ ke dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan/ pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat”. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah pemidanaan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertobat memperbaiki kesalahannya. Hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yakni dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana bersifat fragmentatif dan cenderung berjalan berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga mempengaruhi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Ada kecenderungan pemahaman dari masing-masing susbsistem bahwa keberhasilan mereka diukur dari bagaimana mereka menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa memperhatikan bagaimana subsistem yang lain menjalankan tugasnya. Akibat lebih jauh kenyataan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik sebagai stakeholder dalam menjalankan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Adapun yang menjadi saran penelitian ini adalah Lembaga pemasyarakatan harus mampu berperan untuk memulihkan kondisi para terpidana yang telah terkontaminasi dengan berbagai tindakan kriminal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dalam menjalin hubungan dengan subsistem peradilan pidana yang lain, agar tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana bangsa ini dapat terwujud secara nyata. Perlu adanya formulasi perundang-undangan yang mampu meminimalisir berbagai hambatan yang dialami lembaga pemasyarakatan dalam dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Sebab hambatan ini apabila tidak disikapi secara serius dapat merusak tatanan sistem peradilan pidana yang ada","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244688","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA BERDASARKAN UU PERPAJAKAN.","authors":"M. Aditya Akbar Siregar, Nova Sri Heldayani, Muhammad Yasid","doi":"10.46930/retentum.v5i1.2034","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2034","url":null,"abstract":"Salah satu penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan pungutan resmi negara kepada warga negara wajib pajak. Pemungutan pajak diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 23A UUD 1945. Di dalam Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan perintah dari UUD 1945, pengaturan mengenai pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berkenaan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”. Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia; (2) untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan; (3) untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak di Indonesia. Hasil penelitian bahwa (1) Modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya Modus Operandi Pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya dilakukan dengan cara Modus dengan tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Modus kejahatan perpajakan dengan memambahkan biaya-biaya fiktif, Modus Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak tidak Berdasarkan transaksi sebenarnya (Faktur Pajak Palsu), Modus Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipotong atau Dipungut, Modus dengan Merekayasa Eskpor Untuk Mendapatkan Restitusi PPN. (2) Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan adalah dengan membayar denda, apabila tidak membayar denda, maka penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan diberikan kepada wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38-Pasal 43 UU Perpajakan.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136244686","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}