JURNAL RETENTUM最新文献

{"title":"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN OLEH ANAK","authors":"Surya Darma, Syawal Amry Siregar","doi":"10.46930/retentum.v2i1.434","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.434","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum atas pelanggaran terhadap presiden dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam melakukan pelanggaran terhadap presiden. Dalam penelitian ini, penelitian yuridis normatif digunakan dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam studi perpustakaan. Studi literatur adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek informasi penelitian, yang diperoleh dari karya ilmiah, internet dan sumber lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana untuk mempermalukan presiden pada dasarnya berisi Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP, yang pada dasarnya mengharuskan setiap orang yang secara terbuka menghina Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5. (lima tahun. Tanggung jawab pidana seorang anak dalam melakukan pelanggaran terhadap presiden pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu melalui pertimbangan pengalihan, sebagaimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dinyatakan bahwa penahanan seorang anak hanya dapat terjadi jika anak tersebut berusia 14 tahun atau lebih. Yang kedua adalah bahwa anak tersebut memiliki hukuman pidana 7 tahun, sehingga tanggung jawab pidana anak saat ini belum dilakukan tindakan pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang melakukan tindakan penghinaan terhadap presiden.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141220207","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWAJIBAN PERUSAHAAAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)","authors":"M. Taufiqurrahman, Hendryanto Sitepu","doi":"10.46930/retentum.v2i1.438","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.438","url":null,"abstract":"Companies in carrying out social responsibility (Corporate Social Responsibility) do not only pursue profit but have an obligation to develop ethics, habits that apply in the community and the quality of the community around the company. This type of research is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on studying the application of positive legal norms or norms while the nature of the research is analytical descriptive. The research findings show the benefits of corporate social responsibility (CSR) as a form of business field commitment to carry out business activities based on ethical values ​​with the aim of providing balanced attention and contribution both to the internal parties of the company and to the community and other stakeholders in order to realize a sustainable and sustainable development process, concern for the environment, legal arrangements for corporate social responsibility, Law on environmental protection and management, Law on Investment, Law on Oil and Gas, Law on Mineral Mining, Law on PT. It is expected that the stakeholders of CSR interests to run by referring to regulations to realize environmental stewardship.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141219864","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA","authors":"Olivia Sianturi, Muhammad Ansori Lubis","doi":"10.46930/retentum.v2i1.436","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.436","url":null,"abstract":"Proses hukum terhadapn anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan penerapan diversi dan restorative justice system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui bagaimana peran Polri dalam penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan diversi dan restorative justice system terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polda Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan  penelitian hukum empirik. Bahwa pengaturan tentang diversi dan restorative justice system diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8. Adapun tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak,menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan,menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Peran Polri di Polda Sumatera Utara berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Adapun prosedur pelaksanaan diversi di Subdit IV – Renakta Ditreskrimum Polda Sumut berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan mengikutsertakan pihak BAPAS dengan mengutamakan musyawarah. Mengatasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan diversi dan restorative justice system di Subdit IV – Renakta Ditreskrimum Polda Sumut yaitu hambatan secara internal yang salah satunya adalah tidak adanya penyidik khusus anak. Hambatan secara eksternal salah satunya yaitu sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan salah satuny adalah melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada penyidik dan mengikutsertakan penyidik dalam pendidikan di Dikbangspes Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Lemdiklat Mabes Polri. Upaya yang dilakukan secara eksternal salah satunya adalah terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141220206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL","authors":"F. P. Simamora, Lewister D. Simarmata, Muhammad Ansori Lubis","doi":"10.46930/retentum.v2i1.432","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis hanya mempelajari rule of law berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, atau berita kasus yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mengkontaminasi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":"196 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141221083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT iHUKUM iPERDATA iINTERNASIONAL iDI INDONESIA","authors":"Robinson Situmorang, Syawal Amry Siregar","doi":"10.46930/retentum.v2i1.423","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.423","url":null,"abstract":"Pertumbuhan  penduduk akibat dari ikatan perkawinan yang sah secara hukum diantaranya karena tujuan untuk regenerasi keturunan, mempertahankan kebudayaan, adat istiadat maupun tuntutan norma agama atau kepercayaan,  norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.iUndang-Undang i iNomor i1 iTahun i1974 itentang iPerkawinan imerupakan ihukum ipositif iyang iberlaku idi iIndonesia. Undang-undang ini belum memberi kepastian hukum terhadap semua kemungkinanperkawinan campuran karena  perbedaan agama /kepercayaan dan/atau berbeda kewarganegaraan, akibat era globalisasi dunia tanpa batas. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif untuk mencari kebenaran dalam perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh bahwa pernikahan warga negara Indonesia i idengan iwarga inegara iasing iyang mempunyai iman agama/kepercayaan yang berbeda dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan memohonkan penatapan sah-nya pernikahan mereka melalui putusan majelis hakim peradilan umum berdasarkan Peraturan Perkawinan Campuran, iRegeling iop ide iGemengde iHuwelijkeni(GHR) istb.i1898 iNo. i158.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141221244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"M. Siburian, Syawal Amry Siregar","doi":"10.46930/retentum.v2i1.427","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.427","url":null,"abstract":"Korupsi adalah masalah serius di Indonesia, yang hingga kini belum dihilangkan. Tindakan korupsi berdampak pada kerugian negara dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut UU nomor 20 tahun 2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk meneliti penerapan norma hukum positif atau norma yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bentuk tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut UU nomor 20 tahun 2001 adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu tindakan melawan hukum, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan kelompok, tindakan seperti tindakan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, meningkatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141221843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ALASAN ADANYA DAYA PAKSA (OVERMACHT)","authors":"F. Lubis, Syawal Amry Siregar","doi":"10.46930/retentum.v2i1.425","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.425","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar kekuatan paksa sebagai alasan penghapusan kejahatan berdasarkan KUHP dan bagaimana kategori penghapusan pidana terhadap tindakan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan kekuatan paksa (overmacht). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Temuan penelitian adalah adanya kekuatan paksa sebagai alasan penghapusan kejahatan berdasarkan KUHP yang tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan seseorang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum. Kategori penghapusan pidana dari tindakan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan kekuatan paksa (overmacht) dapat dilihat dari kondisi paksa yang diizinkan untuk memilih bahaya yang lebih besar atau lebih parah untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Kategori seimbang atau lebih berat yang dimaksud ditemukan dalam benak manusia pada umumnya. Jadi di sini adalah ukuran objektif yang subjektif. Langkah-langkah subyektif ditemukan dalam pikiran manusia, sedangkan langkah-langkah obyektif adalah untuk orang normal pada umumnya.","PeriodicalId":488924,"journal":{"name":"JURNAL RETENTUM","volume":" 24","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141221674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}