LEX ET SOCIETATIS最新文献

{"title":"KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi)","authors":"Juviella Natali Christi Makatita","doi":"10.35796/les.v8i2.28493","DOIUrl":"https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28493","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana Implementasi Hukum Internasional terhadap pelaksanaan hukuman mati dan bagaimana Tanggung jawab Negara Indonesia terhadap pelaksanaan hukuman mati Tuti Tursilawati di Arab Saudi dikaitkan dengan Hukum Internasional di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam perjuangan melindungi hak-hak asasi manusia, hukum internasional sudah mengupayakan penghapusan hukuman mati yang masih saja diterapkan di berbagai Negara. Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia ini dapat dilihat dari usaha-usaha penghapusan hukuman mati oleh hukum internasional yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan dalam statute-statutta Mahkamah Internasional. Walaupun instrumen-instrumen hukum ini tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, tetapi bersamaan dengan beberapa additional protocols yang secara tegas melarang hukuman mati, hukum hak asasi manusia internasional telah menunjukkan konsistensi dalam tujuan implisit yaitu mewujudkan penghapusan total di kemudian hari. 2. Pelaksanaan hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati merupakan tanggung jawab Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara Indonesia, berlaku di mana pun warga negaranya berada. Pemerintah Indonesia juga sudah melayangkan protes kepada pemerintah Arab Saudi karena telah mengeksekusi Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan. Hal ini menggerakkan pemerintah Indonesia yang dengan segera meminta Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian Mandatory Consular Notification.Kata kunci: hukuman mati; hukum internasional;","PeriodicalId":428478,"journal":{"name":"LEX ET SOCIETATIS","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126989887","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM TERHADAP CARA HAKIM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS ADAT","authors":"Isabella Takapente","doi":"10.35796/les.v8i1.28479","DOIUrl":"https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28479","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah  corak dan proses pewarisan hukum adat di Indonesia dan bagaimanakah cara hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak Tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan Visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi serta musyawarah dan mufakat dan mengenai proses pewarisannya sebelum pewaris meninggal dunia dilaksanakan dengan cara penerusan atau pengalihan, cara penunjukkan serta cara meninggalkan pesan atau wasiat dan sesudah pewaris meninggal dunia, dilaksanakan dengan penguasaan harta waris dan pembagian harta waris. 2. Cara hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat, yang pada dasarnya hukum adat itu tidak tertulis, hal ini terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan pasal ini akan menjadi salah satu dasar hukum bagi hakim untuk menemukan hukumnya berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum adat serta berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 yang mensyaratkan agar semua putusan pengadilan, selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijabarkan untuk mengadili.Kata kunci: waris adat; hakim;","PeriodicalId":428478,"journal":{"name":"LEX ET SOCIETATIS","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115374599","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN KAKI GUNUNG LOKON KOTA TOMOHON","authors":"Ireine T. Undap","doi":"10.35796/les.v8i2.28490","DOIUrl":"https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28490","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan kaki Gunung Lokon Kota Tomohon dan  bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan kaki Gunung Lokon Kota Tomohon yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Upaya-upaya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Kawasan Kaki Gunung Lokon Kota Tomohon masih belum tegas dan kurang efektif, meskipun telah menempuh berbagai cara yakni secara preventif dan secara represif. Yang pertama, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif tersebut, yakni: Melakukan sosialisasi tentang perlunya izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan dan Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Kota Tomohon. Yang kedua, upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Upaya represif tersebut, yakni: Melakukan operasi terhadap aktivitas pertambangan di lokasi pertambangan dan melakukan penyegelan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. 2. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani pertambangan tanpa izin di Kawasan Kaki Gunung Lokon Kota Tomohon. Yang pertama, yaitu koordinasi antara aparat kepolisian, dinas energi dan sumber daya, pemerintah setempat yang masih kurang efektif.  Dan kendala yang kedua, yaitu pengeluhan para pelaku usaha pertambangan tanpa izin. Namun, untuk kendala yang kedua tentunya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menindak para pelaku pertambangan tanpa izin, apabila ditemukan pelangaran maka para aparat penegak hukum harus segera menindak sebagaimana yang telah diatur dan amanatkan dalam Undang-Undang yang berlaku.Kata kunci: gunung lokon; pertambangan;","PeriodicalId":428478,"journal":{"name":"LEX ET SOCIETATIS","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128700014","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949","authors":"Yehezkiel Rober Antouw","doi":"10.35796/les.v8i2.28498","DOIUrl":"https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28498","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peran International Committee of the Red Cross dalam perlindungan korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949 dan bagaimana pengaturan Konvensi Jenewa (Hukum Humaniter) dan Hak Asasi Manusia dalam hal perlindungan korban perang, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peran ICRC untuk melindungi para korban perang, diklasifikasikan pada dua kondisi, yaitu Sengketa Bersenjata Internasional (Perang Antar Negara) dan Sengketa Bersenjata Non-Internasional (Perang Dalam Negeri). Adapun peranan International Committee of the Red Cross termuat juga dalam pasal 5 Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah; 2. Hukum Humaniter dan Hukum HAM memang merupakan dua hal yang memiliki perbedaan cukup jelas, namun Hukum Humaniter dan Hukum HAM saling melengkapi. Dimana keduanya berusaha untuk melindungi kehidupan, kesehatan dan martabat individu walaupun dilaksanakan dalam situasi dan cara yang berbeda. Hukum Humaniter berlaku pada situasi konflik bersenjata, sedangkan Hukum HAM melindungi individu setiap saat, baik pada masa perang maupun dalam masa damai. Hukum Humaniter ditujukan untuk melindungi orang-orang yang atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, sedangkan Hukum HAM berlaku untuk siapa saja.Kata kunci: korban perang; red cross;","PeriodicalId":428478,"journal":{"name":"LEX ET SOCIETATIS","volume":"58 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129792975","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TUGAS PEMERINTAH DALAM MENGAWASI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2009","authors":"Alva Ryan Kambey","doi":"10.35796/les.v8i1.28467","DOIUrl":"https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28467","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyesuaian Kewenangan Negara atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlaku Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana Pengawasan Pemerintah atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Telah Memiliki IUP serta bagaimana Tugas Pemerintah Terhadap Aktifitas Pertambangan Emas Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dengan berlakunya undang-undang pemerintahan daerah, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. pertambangan  mineral  dan batubara sebagai bagian dari energi dan sumber daya mineral menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota tidak memegang kewenangan samasekali termasuk dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi kedudukan undang-undang pemerintahan daerah tidak mencabut kekuatan hukum dari undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, namun harus di lakukan penyesuaian mengenai kewenangan pengelolaan dan pengawasan Pertambangan mineral dan batubara. 2. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terbagi dalam dua macam pengawasan, yaitu: Pengawasan yang di lakukan oleh menteri terhadap gubernur sebagai penanggungjawab penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan di era otonomi daerah sesuai kewenangannya. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (menteri, gubernur) ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan. 3. Penerapan Hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi Aktifitas pertambangan emas yang tidak menjalankan kewajiban usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  adalah menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif dalam bentuk : Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau  Pencabutan IUP. Pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi adalah pemerintah (menteri) dan pemerintah daerah provinsi. Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf  j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Tugas Pemerintah, Mengawasi, Aktivitas Pertambangan Emas, Tidak Menjalankan Kewajiban Izin Usaha Pertambangan.","PeriodicalId":428478,"journal":{"name":"LEX ET SOCIETATIS","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125331726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA","authors":"Tesalonika Roring","doi":"10.35796/les.v8i2.28605","DOIUrl":"https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28605","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukannya dengan tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara dan bagaimana pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara terjadi apabila pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Izin Pertambangan Rakyat, (IPR) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang melakukan pelanggaran hukum atas ketentuan-ketentuan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berhak dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum di bidang pertambangan mineral dan batubara. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau  pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.Kata kunci: Sanksi   Administrasi,  Pelanggaran, Pertambangan Mineral Dan Batubara","PeriodicalId":428478,"journal":{"name":"LEX ET SOCIETATIS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133096128","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION, 2016","authors":"Steve Michael Massie","doi":"10.35796/les.v8i2.28563","DOIUrl":"https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28563","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan kawasan Laut Teritorial, ZEE dan landas kontinen ditinjau dari Hukum Laut Internasional dan bagaimana peran Diplomasi Indonesia Pasca Putusan PCA dalam Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, Bab II tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan memuat beberapa ketentuan tentang cara-cara penarikan garis pangkal oleh negara pantai. Pasal 3 menentukan hak negara pantai menetapkan lebar laut teritorial sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.  Demikian dengan cara penarikan garis pangkal pada ZEE dan Landas kontinen selebar 200 mil menurut Pasal 57.  Sebaliknya pengaturan hukum disertai ekspansi sepihak oleh Tiongkok terkait dengan cara penarikan garis pangkal laut teritorial metode nine dash line yang dibentangkan hingga ke kawasan ZEE dan Landas Kontinen sekitar LCS karena alasan sejarah, tidak dikenal dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982.  Tindakan Tiongkok merugikan negara-negara kepulauan yang berada di sekitar LCS, termasuk Indonesia khususnya kawasan wilayah pulau Natuna yang terdampak dari konflik kawasan LCS. 2.  Peran diplomasi Indonesia Pasca Putusan PCA dalam Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina dilakukan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Alinea Pertama dan Keempat serta Pasal 11, Pasal 13 UUD 1945, serta UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional UU No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Dilain pihak, peran diplomasi perbatasan atau border diplomacy harus dilakukan oleh Indonesia sebagai penguatan khususnya terhadap eksistensi perairan disekitar perairan kepulauan Natuna. Diplomasi perbatasan berupa negosiasi atau perundingan dengan strategi yang tepat, strategi tersebut adalah dengan lebih memfokuskan usaha penguatan ke dalam dengan membangun secara nyata daerah perbatasan sehingga penguasaan secara efektif atau effective occupation terjadi di daerah perbatasan.Kata kunci: kawasan laut; kawasan lautg china selaran;","PeriodicalId":428478,"journal":{"name":"LEX ET SOCIETATIS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115824390","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}