Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan最新文献

{"title":"TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI TERHADAP PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN PERBANKAN YANG DISIMPAN DALAM KHAZANAH PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH","authors":"Lucia Herutami Arum Sekarlathi, Aad Rusyad Nurdin","doi":"10.35814/otentik.v5i2.5105","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5105","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum, seyogyanya tidak hanya fokus menyasar pada masyarakat selaku konsumen perbankan, namun juga melindungi perusahaan perbankan selaku pelaku jasa keuangan. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian implementasi perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya pada saat terjadi penggelapan uang milik perusahaan perbankan yang dilakukan oleh direktur Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah, selaku perusahaan rekanan perbankan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan uang rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, sehingga metodologi penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan, sehubungan dengan penggunaan layanan pengelolaan uang rupiah dari PJPUR sudah cukup diakui dalam perangkat hukum yang berlaku, meskipun pada saat aktual terjadi insiden penggelapan uang tunai milik perusahaan perbankan, perusahaan perbankan sulit untuk memperoleh ganti rugi yang setimpal atas hilangnya uang tunai tersebut.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"32 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA DATA PRIBADI SECARA DIGITAL PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA","authors":"R. Wicaksono","doi":"10.35814/otentik.v5i2.5015","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5015","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi menunjukan perubahan yang signifikan. Era Revolusi Industri 4.0 menuju kepada era Society 5.0 berdampak pada industri hukum tekrhusus pada bidang keperdataan. Profesi dan jabatan yang terdampak pada adanya perkembangan teknologi salah satunya adalah notaris. Saat ini notaris tidak hanya menggunakan media konvensional dalam pekerjaan. Mereka mulai menggunakan teknologi dalam penyimpanan data dan dokumen. Notaris yang menggunakan media elektronik disebut dengan Cyber Notary.  Tentu perubahan ini akan berdampak pada aspek hukum terkhusus mengenai pemrosesan dan penyimpanan data pribadi. Fokus dari penelitian ini akan tertuju pada penyimpanan data dari notaris yang dikaji dalam konteks Hukum Perlindungan Data Pribadi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan conceptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (library research).  Analisis data yang digunnakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif deskriptif dengan pola penalaran deduktif.  Hasil dari penelitian ini; pertama, klasifikasi subjek hukum notaris dalam konteks penyelenggaraan data pribadi dipandang sebagai orang perorangan. Selain itu notaris juga dipandang sebagai pengendali data pribadi dalam UU PDP. Kedua, notaris dengan berlandaskan UU Jabatan Notaris sudah memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data terkhusus pada kerahasiaan akta. Ketiga, kewajiban hukum notaris dalam penyimpanan data pribadi sebagai pengendali data pribadi tentu akan tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban dari pengendali data pribadi diuraikan secara rinci dalam UU PDP beserta sanksi yang menyertainya.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354526","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL BERAKIBAT MENJADI TERPIDANA (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020)","authors":"Husnan Arief, Tetti Samosir","doi":"10.35814/otentik.v5i2.4798","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.4798","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual yang diputus Pengadilan memenuhi unsur pidana penipuan sesuai pasal 378 jo Pasal 56 ayat 2 KUHP berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT DPS namun dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020 dapat terbebas dari segala tuntutan hukum karena sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisa data dan tipe penelitian diskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa akta kuasa menjual tersebut berdiri sendiri, memuat klausul jual beli dan merupakan kuasa mutlak yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah yang dilarang oleh Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga beresiko batal demi hukum, namun dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung membatalkan kedua Putusan diatas dan memutuskan bahwa terhadap kasus ini masuk kedalam ranah administrasi bukan ranah pidana.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354393","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEM PENGGUNAAN WEBSITE OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT PUBLIK","authors":"Salsabila, Endra Wijaya","doi":"10.35814/otentik.v5i2.5172","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5172","url":null,"abstract":"Kajian ini membahas mengenai notaris selaku pejabat publik yang dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi oleh beberapa larangan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam undang-undang maupun Kode Etik Notaris, dan salah satu di antara larangan itu ialah larangan untuk tidak melakukan aktivitas mempromosikan diri menggunakan media elektronik, termasuk website. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal. Kajian ini menyimpulkan bahwa beberapa notaris memang masih menggunakan media elektronik berupa website untuk mempromosikan dirinya selaku pejabat notaris. Dari perspektif undang-undang maupun Kode Etik Notaris, tindakan tersebut cenderung bertentangan dengan beberapa kewajiban serta larangan bagi notaris selaku pejabat publik. Terhadap bentuk pelanggaran seperti itu, Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas dapat memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI YANG MENGAKIBATKAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 Dan Putusan Nomor 527/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)","authors":"Erlita Kusumawati","doi":"10.35814/otentik.v5i2.4980","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.4980","url":null,"abstract":"Perjanjian baku diperlukan guna menunjang kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa seiring dengan berkembang pesatnya inovasi teknologi, seperti halnya penggunaan perjanjian baku oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online terhadap para konsumen yang menggunakan jasanya, dimana permasalahan hukum terjadi saat konsumen yang menggunakan jasa transportasi online diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan pada saat proses pemasangan aplikasi transportasi online agar aplikasi dapat digunakan tanpa terlebih dahulu membaca isi dari syarat dan ketentuan tersebut, sehingga luput dari pengawasan dan pengetahuan konsumen bahwa pelaku usaha dapat saja mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi yang dilarang UUPK. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, klausula eksonerasi dilarang untuk dicantumkan pada perjanjian baku berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yang mana apabila itu dicantumkan pada perjanjian baku mengakibatkan klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum dan harus diajukan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang, dan kedua berdasarkan analisis kasus, bahwa klausula baku yang menentukan forum penyelesaian sengketa secara sepihak pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUPK karena tidak dilarang, namun untuk klausula baku yang mewajibkan konsumen untuk tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak berpotensi mengandung klausula eksonerasi sehingga dilarang dicantumkan pada perjanjian baku.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"66 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PADA BANK MELELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN KETIKA DEBITUR WANPRESTASI (Studi Vonis Pengadilan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Kdr)","authors":"David","doi":"10.35814/otentik.v5i2.5199","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5199","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Pada Bank Melelang Objek Hak Tanggungan Ketika Debitur Wanprestasi (Studi Vonis Pengadilan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Kdr) dengan pertimbangan selama ini perbuatan melindungi hukum diperuntukan bagi debitur. Permasalahan yang dibahas Ratio decidendi vonis dalam vonisnya No. 61/Pdt.G/2020/PN Kdr yang mengemukakan berpiutang melelang obyek HT ketika berhutang cidera janji sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan langkah hukum yang dilakukan oleh bank atas utusan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundangan (Perundang-undangan diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Eksekusi HT sesuai dengan prosedur peraturan Per-UU adalah sah menurut hukum, jika kenyataannya berlandaskan Putusan Pengadilan Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan norma hukum adalah tidak tepat. Bank yang mengeksekusi sesuai dengan hukum mendapatkan  pengayoman menurut hukum pada vonis pengadilan tersebut bank dapat mengajukan upaya banding untuk mendapatkan suatu kepastian dan perbuatan pengayoman hukum.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEABSAHAN PERKAWINAN PADA ERA PANDEMI COVID-19 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA","authors":"Yulia Mandasari","doi":"10.35814/otentik.v5i2.5183","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5183","url":null,"abstract":"Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri lagi dan sudah merambah segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk proses Perkawinan dengan adanya fasilitas media elektronik yang memungkinkan untuk berkomunikasi dalam bentuk video dari jarak jauh. Dengan keadaan pandemi Covid-19 Perkawinan menggunakan Media Elektronik dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi tersebarnya virus Covid-19. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan resmi antara dua orang yang secara hukum diakui dan diatur oleh negara. Sebagaimana diatur dalam Hukum Indonesia yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur secara spesifik mengenai Perkawinan menggunakan Media Elektronik. Berangkat dari masalah yang terjadi tersebut penulis menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder serta tersier. Metode pengmpulan data yang penulis gunakan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (library reseacrh). Hasil penelitian ini terkait Keabsahan Perkawinan melalui media elektronik dakam Hukum Positif Indonesia merupakan suatu Hal yang Sah dan legal di mata hukum dengan syarat telah memenuhi seluruh syarat yang ada pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"73 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK","authors":"Maudy Rahma Pranadia","doi":"10.35814/otentik.v5i2.4885","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.4885","url":null,"abstract":"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila ada peyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat Notaris dalam hal dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang didapatkan terkait pembuatan akta ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen atau memberikan identitas palsu tersebut. Hal ini karena akta tersebut berisikan keterangan tertulis dari para penghadap. tidak ada alasan apapun bagi Notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti bahwa segala Tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggungjawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"69 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI","authors":"Fitra Deni, D. Fauziah","doi":"10.35814/otentik.v5i1.4623","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4623","url":null,"abstract":"Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk mengesahkan keabsahan suatu akta dan mempunyai kekuasaan lain. Namun dengan kewenangan yang notaris miliki dapat menjadi suatu permasalahan Ketika notaris tersebut telah melakukan kesalahan yang dilakukannya dengan sengaja. Dalam penelitian ini, notaris menggunakan kewenangannya untuk melakukan penipuan dalam pembuatan akta autentik sehingga memberikan dampak kerugian terhadap korban yang telah di tipunya sehingga notaris dikenakan pasal 378 Tentang Penipuan sebagai dakwaan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Kemudian bagaimana pertanggung jawaban notaris tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Maka dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggung jawaban dan teori pertanggung jawaban dan teori perlindungan hukum. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan demikian notaris yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan bertanggung jawab secara hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan kode etik profesi notaris. Serta para pihak mendapatkan perlindungan hukum atas tanggung jawab yang dilakukan notaris tersebut.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129497607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROSPEK SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH GUNA TERWUJUDNYA E-GOVERNMENT DI ERA 4.0","authors":"Muhamad Maslan","doi":"10.35814/otentik.v5i1.4628","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4628","url":null,"abstract":"Belakangan ini masyarakat mulai dihebohkan dengan informasi-informasi yang berkembang di media terkait perubahan sertipikat dari analog menjadi digital yang masih simpang siur mengenai penerbitan sertipikat dalam bentuk elektronik. Tidak sedikit dari mereka menangkap informasi yang kurang sesuai terkait hal tersebut, apalagi dengan adanya masyarakat yang belum terbuka akan akses digital yang membuat mereka menjadi parno dan kebingungan. Tentu saja itu diwajarkan karena Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik tersebut merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kehidupan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan sifatnya deskriptif dan menggunakan data sekunder dengan teknik descriptive analytics.Menjawab kepentingan tersebut serta kepentingan masyarakat lainnya, maka penulis melakukan penelitian mengenai “Prospek Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Mewujudkan E-Government Di Era 4.0”. Dimana didalamnya penulis membahas mengenai 2 (dua) hal pokok yaitu: mengenai sertipikat elektronik dalam sistem pertanahan nasional  dan perlindungan hukum terhadap sertipikat elektronik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sifatnya deskriptif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa meskipun Permen nomor 1 tahun 2021 tentang sertipikat elektronik tersebut sudah sah diundangkan dari 12 Januari 2021 sampai dengan 12 Juni 2021 atau sudah berjalan selama 5 bulan dan sudah ditentukan daerah-daerah yang menjadi Pilot Project akan tetapi sampai waktu tersebut belum ada satupun sertipikat yang diterbitkan dalam bentuk elektronik. Adapun yang menjadi alasan belum adanya sertipikat elektronik yang diterbitkan adalah masih dilakukannya peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan untuk dapat memastikan bahwa data yang ada benar-benar sudah siap dan sudah tepat, artinya bahwa masih belum siapnya Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat elektronik dan masih memerlukan waktu untuk dapat terlaksananya penerbitan sertipikat secara elektronik.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"36 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120973000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}