Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan最新文献

筛选
英文 中文
Peran Mejelis Pengawas Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Terhadap Laporan Masyarakat 公证人监察员在对公共报告行使其权力方面的作用
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Pub Date : 2020-07-31 DOI: 10.35814/otentik.v2i2.2113
Ahmad Zacky
{"title":"Peran Mejelis Pengawas Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Terhadap Laporan Masyarakat","authors":"Ahmad Zacky","doi":"10.35814/otentik.v2i2.2113","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2113","url":null,"abstract":"Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka akan diperiksa oleh MPD, hasil pemeriksaan MPD selanjutnya merekomendasikan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik maupun UUJN kepada MPW, MPW akan menyelenggarakan sidang dengan memanggil pihak pelapor dan pihak terlapor akan tetapi sering kali pihak pelapor dan pihak terlapor tidak menghadiri persidangan, walaupun telah dilakukan upaya pemanggilan dari MPN. Hal ini menjadi kendala-kendala bagi MPN dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus terhadap dugaan pelanggaran tugas dan kewenangan notaris.. Berdasarkan uraian tersebut bagaimana peran MPN Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan kewenangan terhadap laporan masyarakat dan apa kendala-kendala yang dihadapi. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder lalu di analisis menggunakan analisis deskriptif. notaris mendapat wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diberikan oleh UUJN. Peran MPN Jawa Barat terhadap laporan masyarakat belum efektif karena pada sidang pemeriksaan tingkat pertama di MPD hanya sebatas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris pemeriksaan terhadap dugaan dari laporan masyarakat karena pada dasarnya MPD lebih mengatahui situasi dan kondisi permasalahan yang ada di daerahnya dan ketika hasil pemeriksaan dari MPD direkomendasikan ke MPW baik pelapor maupun terlapor sering tidak hadir dalam proses persidangan yang dilaksanakan MPW. Dan kendala-kendala MPN yaitu tugas pengawasan yang dilakukan oleh setiap anggota majelis bukan merupakan pekerjaan pokok, sehingga terkadang sulit bagi setiap anggota majelis untuk mensinergikan waktu antara anggota majelis yang satu dengan yang lain karena anggota majelis memiliki pekerjaan utama masing-masing. ","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115267250","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN MANAGEMENT ANTARA PT CITILINK INDONESIA (GARUDA GROUP) DENGAN PT SRIWIJAYA AIR DAN PT NAM AIR (SRIWIJAYA GROUP)
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.35814/otentik.v3i2.2417
Nova Nova
{"title":"PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN MANAGEMENT ANTARA PT CITILINK INDONESIA (GARUDA GROUP) DENGAN PT SRIWIJAYA AIR DAN PT NAM AIR (SRIWIJAYA GROUP)","authors":"Nova Nova","doi":"10.35814/otentik.v3i2.2417","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2417","url":null,"abstract":"Perekonomian di Indonesia khususnya dalam bidang usaha penerbangan kian hari kian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tidak dapat dipungkiri pelaku usaha dan para stakeholder di dunia usaha penerbangan (aviation) melakukan berbagai macam bentuk kerja sama guna mempertahankan bisnisnya. Salah satu bentuk kerja sama yang nyata adalah Kerja Sama Pengelolaan Management (KSM) sebagaimana diinisiasi antara Sriwijaya Group dan Garuda Group. Sehubungan dengan pelaksanaan KSM tersebut, dimana dalam perjanjian kerja sama diatur mengenai penempatan personil dari Garuda Group dalam susunan manajemen Sriwijaya Group, khususnya dalam susunan organ perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris), yang berujung lahirnya benturan kepentingan dari personil Garuda Group yang ditempatkan dalam susunan organ perseroan Sriwijaya Group. Pentingnya profesionalisme yang didasari oleh asas itikad baik sebagaimana bunyi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang dari organ perseroan sangatlah dituntut demi terlaksananya tujuan kerja sama. Berdasarkan uraian dari latar belakang Perjanjian KSM, bagaimana seharusnya Direksi dan Dewan Komisaris yang adalah personil Garuda Group bertindak dalam kaitannya dengan prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagai cerminan pelaksanaan atas itikad baik dan tindakan antisipasi apa yang harus dilakukan oleh Para Pemegang Saham Sriwijaya Group berkaitan dengan pelaksanaan KSM agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal kerja sama. Metode Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasi serta menginterpretasikannya dengan merujuk pada prinsip dan asas hukum. Kecenderungan diabaikannya prinsip BJR sebagai cerminan dari pelaksanaan asas itikad baik dapat menghambat terwujudnya KSM. Penandatanganan amandemen II dan III perjanjian KSM oleh Direksi Sriwijaya Group yang merupakan orang-orang Garuda Group tanpa melalui persetujuan lebih dahulu dari Para Pemegang Saham Sriwijaya Group merupakan salah satu bentuk pengabaian asas itikad baik. Terkait pembuatan dan pelaksanaan perjanjian KSM perlu adanya pengaturan yang jelas dari klausul-klausul yang ada dalam perjanjian KSM, termasuk perlu adanya pengaturan mengenai tugas dan wewenang organ perseroan secara terperinci sehingga dapat menjadi salah satu kontrol dari kemungkinan adanya keputusan bisnis perusahaan yang tidak didasarkan atas kepentingan perseroan Sriwijaya Group.","PeriodicalId":391160,"journal":{"name":"Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123441288","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信