Jurnal Hukum Sasana最新文献

{"title":"Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan","authors":"Ahmad Baihaki","doi":"10.31599/sasana.v9i1.2428","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428","url":null,"abstract":"Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin agar agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi penerus generasi bangsa yang berkualitas di masa depan. Namun kenyataannya, berbeda dengan anak sah, anak yang lahir di luar perkawinan seringkali terabaikan hak-hak keperdataannya. Tulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan sumber data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun konstitusi secara umum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mengenai hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. upaya pemenuhan hak keperdataan anak di luar perkawinan hingga saat ini masih menemui banyak kendala, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sehingga dianggap belum tercipta perlindungan hukum yang maksimal terhadap jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"154 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125004131","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian","authors":"Pertanggungjawaban Wali, Dalam Menjalankan, Kekuasaan Terhadap, Harta Anak, D. Bawah, Umur Setelah, Berakhirnya Perwalian, Kartika Gusmawati, E. Masri, Otih Handayani","doi":"10.31599/sasana.v9i1.2263","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2263","url":null,"abstract":"Wali merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi melindungi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pertanggungjawaban wali terhadap pribadi dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya hingga anak tersebut dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian penulis bahwa harta anak yang di bawah perwalian berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan serta kepemilikan hak atas tanahnya masih atas nama wali maka saat berakhirnya perwalian atau anak dinyatakan dewasa wali berkewajiban dan bertanggung jawab menyerahkan seluruh harta anak tersebut dengan melakukan peralihan hak berupa hibah yang harus dibuatkan akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui prosedur hukum yang benar. Kemudian, penerima hibah harus mengurus proses peralihan hak atas tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional agar status hibah tersebut menjadi hak miliknya.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"223 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131332597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat","authors":"A. Yuliardi, M. Nurdin","doi":"10.31599/sasana.v9i1.1765","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1765","url":null,"abstract":"Pemberian otonomi daerah dalam pelayanan publik dapat mewujudkan pemerataan hak-hak yang diterima oleh seluruh masyarakat dan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Namun masih saja terdapat pelayanan publik yang monoton dengan antrean pelayanan yang mengular dan fasilitas yang tidak memadai, hal tersebut menunjukkan adanya tata kelola pemerintah daerah yang kurang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan apa faktor pendorong pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik agar kebutuhan layanan masyarakat dapat terpenuhi. Metode dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan kepada kajian penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik wajib ditekankan kepada sejumlah aspek antara lain: kecepatan; ketepatan; kemudahan; dan keadilan. Maka dari itu dibutuhkan kontribusi secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sehingga hak-hak seluruh masyarakat dapat terjamin.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114600555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia","authors":"Ani Purwati, Rahmiati, Rahmad Sujud Hidayat, Martinus Tanga Lero","doi":"10.31599/sasana.v9i1.2420","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2420","url":null,"abstract":"Pelecehan seksual dijelaskan sebagai  perbuatan yang menjurus ke arah seksual yang tidak dimaui, permintaan berbuat seksual, ucapan atau gerakan yang mengarah ke seksual, atau hal seksual lainnya, yang menjadikan orang  timbul perasaan tersinggung, merasa direndahkan dan dibuat malu, dimana reaksi seperti itu wajar dalam keadaan demikian., dan perbuatan itu membuat kerja jadi terganggu tidak beretika. Pelecehan seksual ada yang fisik dan non-fisik jenisnya. Pengaturan hukum di Indonesia saat ini hanya ada aturan tentang pelecehan seksual yang sifatnya fisik, sedangkan pelecehan seksual non-fisik belum ada aturan yang mengaturnya. Sebenarnya payung hukum untuk pelecehan intim/seksual non-raga/fisik sudah terakomodir dalam RUU PKS, namun sampai saat ini, RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum dapat diberlakukan. Tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia. Metode penulisan yuridis normative dengan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual/intim baik orientasi fisik/raga serta non-fisik/non-raga supaya ada payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang aksi tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah ada aturannya di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun hanya saja, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum bisa diterapkan dalam praktik hukum negara kita.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126741044","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok","authors":"I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I Gede Agus Kurniawan, Ni Putu Dian Puspita Dewi","doi":"10.31599/sasana.v9i1.1866","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1866","url":null,"abstract":"Pembajakan film yang kini merambah ke aplikasi TikTok. Diperlukannya perlindungan pemegang hak cipta akan tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film. Penjelasan tersebut terciptanya rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual. Penulisan ini mengkaitkan dengan asas perlindungan, asas kepastian hukum, dan asas lex specialis derogate legi generalis. Selain itu menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan peraturan yang mengatur tentang pembajakan film terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman, akan tetapi pada pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok menggunakan Undang-Undang Hak Cipta. Dibandingkan pada Undang-Undang Perfilman yang hanya mengatur pembajakan film pada film tanpa lulus sensor. Adapun bentuk perlindungan pemegang hak cipta dimuat film pada aplikais TikTok berupa perlindungan preventif dan represif.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133113763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Evaluation of The Fulfillment of The Defendant's Rights in Online Criminal Proceedings in Indonesia","authors":"G. Pratama","doi":"10.31599/sasana.v9i1.2268","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2268","url":null,"abstract":"In early 2020, Indonesia was hit by the Corona Virus that affect all aspects in public live including affect judicial institutions. Criminal proceedings that supposed to be held in a trial that open to the public according to the Indonesian Criminal Procedure Code, must be held online in which judges, prosecutor, lawyer, and the defendant are in separate places. Even though, the Indonesian Supreme Court have enacted Circular Letter No. 1 Year 2020 to regulate the proceedings during the Covid-19 pandemic, many criticisms for the course of online trials especially regarding the rights of the defendants, which were violated during the online trial. The rights of the defendant who were violated during the online criminal trial were the right to be heard equally, right to consult with a lawyer during the proceedings of the case, right to be tried without undue delay, and right to present witnesses and experts and ask questions to these witnesses and experts. These rights, that was feared violated because the defendant could not attend the trial in person. This research was conducted to explain the course of the online criminal proceeding to assess whether the defendant’s rights had been fulfilled during the online trial.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115450324","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan di Indonesia","authors":"Niru Anita Sinaga","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1875","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1875","url":null,"abstract":"Penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya penyelenggaraan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan. Penyelenggaraan penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dll. Hal ini sesuai dengan semboyan yang berlaku umum di dunia penerbangan yaitu 3S+1C: Keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketaatan terhadap aturan. Guna mendukung kelancaran kegiatan penerbangan diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, International Civil Aviation Organization (ICAO), UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keselamatan penerbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama demi tercapainya pelayanan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas: Bagaimana pengaturan dan implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132735169","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Atas Frasa “Tanpa Persetujuan” Pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Tindak Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi","authors":"Sylvani Sylvani, Winsherly Tan","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1133","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1133","url":null,"abstract":"Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi urgensi yang digiatkan berbagai pihak, khususnya mahasiswa. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Namun, timbul penolakan dari sekelompok masyarakat terhadap frasa “tanpa persetujuan” tentang apa saja yang termasuk sebagai kekerasan seksual dalam Permendikbud, karena dianggap melegalkan tindakan asusila yang dilarang dalam norma agama. Penelitian ini mengkaji apa arti dari frasa “tanpa persetujuan” menurut konteks Permendikbud, serta analisa perlindungan hukum yang diberikan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “tanpa persetujuan” dalamm hal ini berarti ketika kekerasan seksual terjadi karena adanya paksaan dan bukan atas keinginan korban. Dan ketika hal ini terjadi, Permendikbud memberikan perlindungan yang cukup signifikan kepada korban. Frasa “tanpa persetujuan” memberikan parameter yang jelas untuk kasus bisa ditindaklanjuti, serta pembentukan satuan tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mekanisme penanganan kekerasan seksual dari penerimaan laporan, penyelesaian kasus, hingga ke penyediaan fasilitas pemulihan untuk korban.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122039465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk","authors":"Endang Prasetyawati, Indah Satria, Yosi Oktavia","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1675","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1675","url":null,"abstract":"Permasalahan tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah  pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak- anak serta tekanan sosial.  Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya komisi perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan menambah referensi teoritis, praktis, dan analisis sebagai jalan keluar secara Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antaralain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Putusan hakim sangat menentukan dalam suatu perkara di persidangan, karena dalam putusan hakim menetukan nasib seseorang ditahan atau tidak, tentunya dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar benar mempertimbangkan segala sesuatu yang di hadapkan di muka pengadilan, karena buakan hanya nasib terdakwa yang ditentukan oleh putusan hakim namun juga nasib dari keluarga seseorang terdakwa. Bapas dan Kpai Juga sangat menentukan dalam putusan karna saran dari bapas dan kpai juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bapas dan kpai juga harus mendampingi anak dari penangkapan hingga putusan sesuai dengan undang – undang yang mengatur.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132174913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi","authors":"Kurnia Khairunnisa, Suprihatin","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1676","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1676","url":null,"abstract":"Semula ketentuan batas usia nikah disampaikan secara kualitatif. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan lahir batas usia nikah secara kuantitatif seperti lahirnya UU No 16 tahun 2019 jo UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batas kebolehan usia pernikahan baru bagi calon pengantin wanita usia yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Penelitian ini adalah penelitian hukum dalam jenis penelitian lapangan (sosio legal research) yang bertujuan mengetahui implikasi penerapan UU No 16 Tahun 2019 Jo UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bekasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah permohonan dispensasi pasca terbitnya UU No 16 Tahun 2019 jo UU No 1974 jelas naik jika dibanding sebelum ditetapkannya UU No 16 Tahun 2019. Kenaikan tersebut mencapai 39 % di tahun 2020 dan 24% di tahun 2021. Dalam perspektif hukum Islam implikasi tingginya permohonan dispensasi akibat adanya UU No 16 Tahun 2019 tidak mengandung problem. Keadaan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan ushul fikih pada konsep sadd ad-zara’i sebagai suatu metode menutup kesulitan. Fenomena ini juga dapat ditinjau dari adanya konsep ‘azimah dan rukhsoh.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129674205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}