Jurnal Hukum Sasana最新文献_第3页

Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri 通过在初审法院申请过程中，在档案中添加姓名

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1648

Lukmanul Hakim, Angga Alfiyan, Ilham Jodi Renovsi

{"title":"Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri","authors":"Lukmanul Hakim, Angga Alfiyan, Ilham Jodi Renovsi","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1648","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1648","url":null,"abstract":"Banyak berbagai permohonan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk) dan menganalisis akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran. Kegunaan penelitian bertujuan menganalisis mengenai permohonan perubahan nama dalam dokumen berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative. Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti. Akta Kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, bukti tertulis diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk membuktikan bahwa memang terjadi sebuah peristiwa kependudukan. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini yang dapat mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127016147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia 印尼涉恐青少年罪犯儿童权利实施的哲学法学回顾

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1650

I. P. Amaritasari

{"title":"Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia","authors":"I. P. Amaritasari","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1650","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1650","url":null,"abstract":"Terrorism has been qualified as a serious crime in Indonesia. The gravity of the crime can be estimated based on the fact that a person accused of such an offence is classified as a high-risk offender. However, complications arise when children and/or youth are suspected of this crime. Indonesia has ratified international human rights instruments, including the Convention on the Rights of the Child. The question emerges on how the rights can be exercised when youth is suspected to commit such high-degree crime. There are some laws that must be taken into account for further analysis in relation to this issue, especially the Law on Juveniles Justice System and the Terrorism Law. The context of how these laws intersect with the implementation of the Rights of the Child is important to be considered for the best interest of the child, including their comprehensive rehabilitation and reintegration process. The philosophical legal approach used in this research aims to have comprehensive analysis and solution of the complexity associated with the implementation of the rights of the children associated with a terrorism charge, especially when it comes to the legal system. It is also of critical importance to identify possibilities of improvement in the implementation of these rights.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126846852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelangaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Jalan Tunjungan Surabaya 违例儿童在屯茂泗水路违例交通违规

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1119

Rizki Agustina, Agus Machfudz Fauzi

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa 合法保护购买食品的消费者权利

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-11-23 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1652

Rahwindi Pangestu Nugroho Putri, Sri wahyuni, Rabiah Al Adawiah

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa","authors":"Rahwindi Pangestu Nugroho Putri, Sri wahyuni, Rabiah Al Adawiah","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1652","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1652","url":null,"abstract":"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara hukum pun harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Pada Era globalisasi dan perdagangan saat ini telah banyak yang bermunculan bermacam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen di supermarket, promosi iklan maupun penawaran langsung. Fakta-fakta konsumen di kalangan masyarakat masih banyak yang dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa dijual ke konsumen. Adanya pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa dapat merugikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta merugikan dari aspek kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan ganti rugi terhadap konsumen serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan kasus (case approach).","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"3001 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127460994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia 公证人在印尼社会福利体系的数字转型中的作用

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-11-23 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1097

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah

{"title":"Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia","authors":"Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1097","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1097","url":null,"abstract":"Indonesia memilik beragam sumber daya genetic dan pengetahuan tradisonal yang berkaitan dengan sumber daya genetic yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat, metode penelitian yuridis normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang di hadapi, hasil penelitian protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional dibidang lingkungan hidup dalam kerangka konvensi keanekaragaman hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetic dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetic berdasarkan kesepakatan bersama, permasalahan utama adalah direduksinya hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Selain itu, terdapat kesalahan konsep dalam perumusan strict liability yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut. Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121170253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia 乌斯宪法保护个人数据的权利:人权观点

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-11-23 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1604

Nenny Rianarizkiwati

引用次数: 0

Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 在有限责任公司章程中安排股东大会

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-11-04 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1252

Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipranata

{"title":"Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas","authors":"Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipranata","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1252","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1252","url":null,"abstract":"RUPS berhak memperoleh segala Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan UUPT. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT. Pengaturan RUPS Dalam PT diatur, Pasal 94, 102 dan Pasal 104. UUPT No.40 Tahun 2007 mengangkat anggota Direksi, serta menentukan pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS Pasal 63 UUPT yang menyatakan RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris Pasal 69, semua aktifitas termasuk persetujuan laporan keuangan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 64 UU No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 76 UU No.1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan tempat RUPS. Ayat (1) menyebutkan, bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia [ayat (2)]. Jadi RUPS tidak dapat dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, walaupun, umpamanya, perseroan terbatas yang bersangkutan 100% sahamnya dimiliki oleh investor asing","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115341059","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-10-27 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1207

Dedi Herdianto, Otih Handayani

{"title":"Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah","authors":"Dedi Herdianto, Otih Handayani","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1207","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1207","url":null,"abstract":"Pembentukan wilayah diperlukan agar pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk untuk melayani masyarakat sebagaimana pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih berstatus kecamatan tidak seperti pada umumnya ibukota propinsi di Indonesia adalah kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan daerah baru dilakukan dengan cara Pemekaran dan Penggabungan daerah yang termaktub di pasal 32 dan teknis pelaksanaannya termaktub di Pasal 33 untuk Pemekaran Daerah dan Pasal 44 untuk Penggabungan Daerah. Kedua, Pembentukan Kota Tanjung Selor dengan cara pemekaran daerah akan lebih mudah jika dibandingkan melalui penggabungan daerah, dengan penggabungan empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Ketiga, Kabupaten Bulungan sebagai daerah induk, memiliki enam kecamatan dengan menjadikan Kecamatan Tanjung Palas sebagai ibukota kabupaten. Keempat, Penggabungan daerah untuk membentuk Kota Tanjung Selor sebagai daerah baru, akan mengalami banyak rintangan. Terutama untuk memenuhi persyaratan administrative maupun persyaratan dasar kapasitas daerah.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"137 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116129135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Implikasi Yuridis Free Retribution Toilet Umum Pada Stasiun Pengisisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Yogyakarta 日惹公共燃料站的免费厕所厕所影响

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1359

Bagus Anwar Hidayatulloh

{"title":"Implikasi Yuridis Free Retribution Toilet Umum Pada Stasiun Pengisisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Yogyakarta","authors":"Bagus Anwar Hidayatulloh","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1359","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1359","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang implikasi yuridis berkaitan mengenai free retribution toilet umum pada SPBU di Kota Yogyakarta dengan berlandaskan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-16/MBUT11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN. Retribusi yang dilakukan oleh beberapa SPBU menjadi polemik tersendiri di kalangan masyarakat, terutama semenjak Menteri BUMN melakukan sidak di beberapa SPBU, sehingga tidak lama setelah itu muncul Surat Edaran Menteri terkait mutu pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial di BUMN. Dampak dari Surat Edaran tersebut juga ke Kota Yogyakarta yang memiliki 16 SPBU yang bekerjasama dengan BUMN. Sehingga memunculkan rumusan permasalahan bagaimana Implikasi Surat Edaran Menteri BUMN SE-16/MBUT11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN dan bagaimana implikasi secara yuridis free retribution toilet berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-16/MBUT11/2021 dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-16/MBUT11/2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi secara yuridis penerapan free retribution toilet yang berada di SPBU Kota Yogyakarta dan dapat menjadi bahan evaluasi implementasi Surat Edaran Meneteri BUMN tersebut.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122909720","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Rahasia Kedokteran dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19 科维德19号病人的医保和法律保护

Jurnal Hukum Sasana Pub Date : 2022-10-14 DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1483

E. Masri

{"title":"Rahasia Kedokteran dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19","authors":"E. Masri","doi":"10.31599/sasana.v8i2.1483","DOIUrl":"https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1483","url":null,"abstract":"Rahasia kedokteran adalah hak pasien yang wajib dilindungi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hubungan baik antara dokter atau rumah sakit dengan pasien terjadi karena dilandasi dengan adanya kepercayaan. Terdapat kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran pasien. Pada masa pandemi Covid-19 pembukaan rahasia kedokteran menjadi isu yang kontroversial di kalangan masyarakat. Dokter mempunyai kewajiban untuk memperhatikan batasan-batasan dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia kedokteran kepada masyarakat serta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menganalisa berbagai ketentuan undang-undang dan data yang terdapat dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan rahasia kedokteran pasien Covid-19 dapat dibuka atas dasar untuk kepentingan umum salah satunya adalah karena kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular. Justru pembukaan data pasien terinfeksi Covid-19 bukanlah suatu keadaan yang memalukan sehingga pasien Covid-19 tidak akan mendapatkan stigmatisasi dan dikriminasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 tersebut.","PeriodicalId":388195,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Sasana","volume":"127 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115049745","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0