Jurnal Ius Publicum最新文献_第2页

HUKUM PIDANA ADAT “ANTARA ADA DAN TIADA” 刑法“存在与不存在之间”

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.38

Fransiscus X Watkat, Eren Arif Budiman

引用次数: 0

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN RESOR BOVEN DIGOEL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT 分析了度假村BOVEN talel在消除赌博犯罪方面的作用，以促进公共秩序

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.34

M. Ingratubun, Semy Latunussa, M. H. Ingsaputro

{"title":"ANALISIS PERAN KEPOLISIAN RESOR BOVEN DIGOEL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT","authors":"M. Ingratubun, Semy Latunussa, M. H. Ingsaputro","doi":"10.55551/jip.v4i4.34","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.34","url":null,"abstract":"Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Boven Digoel pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Yang lebih Uniknya lagi perjudian ini sudah melibatkan kalangan “the haves” hanya untuk sekedar iseng-iseng ataupun rekreasi, dan untuk kota Boven Digoel sendiri perjudian dilakukan hampir seluruh lapisan masyarakat. Dalam memberantas perjudian sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan membentuk tim khusus, cukup melalui operasi rutin, karena perjudian ini sama halnya dengan umur manusia, jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat. Dalam mengatatasi hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh Polres Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Jajaran Polres Boven Digoel dalam menangani kasus perjudian mengambil langkah dan pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas). \u0000 ","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117089061","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.37

Dosen Stih, Umel Mandiri, Kajagi Kalman, Umel Mandiri Trendy, H. Ariyanto, Mahasiswa Stih

引用次数: 0

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KEEROM 在东部地区对恋童癖犯罪的犯罪研究

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.32

Wilhelmus Renyaan, Baharudin Saleh Ingratubun, Suheriyono

{"title":"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KEEROM","authors":"Wilhelmus Renyaan, Baharudin Saleh Ingratubun, Suheriyono","doi":"10.55551/jip.v4i4.32","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.32","url":null,"abstract":"Pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara memang sudah dilakukan melalui berbagai mengeluarkan regulasi yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak dan kaum usia lanjut. Kejahatan seksual ini tidak hanya menimpa anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki yang rata-rata umurnya masih sangat belia bahkan yang lebih miris lagi adalah adanya anak balita yang menjadi korban kejahatan seksual ini. Pedofilia ini merupakan sesuatu yang unik, karena sudah seharusnya kejahatan seperti ini tidak hanya dikaji dan dianalisa dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat dan mengkaji tentang potensi terjadinya kejahatan pedofilia dari aspek kriminologi guna menemukan secara utuh tentang kejahatan, penjahat maupun reaksi masyarakat terhadap pelaku maupun kejahatannya. Upaya dalam menanggulangi perilaku kejahatan Pedofilia maka perlu melakukan pendampingan serta memberikan pelayanan koseling kepada orang tua agar upaya-upaya preventif ditindak lanjut dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Perlu dilakukan patroli sambang khusus di daerah yang rawan/pelosok atau pedalaman selain itu dibutuhkan kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan seksual, sekain itu juga dubutuhkan peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan seksual dari sudut pandang agama dan moral.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130108876","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA 在查亚普拉市为其客户辩护的行为违反道德规范的司法审查

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.30

Fitriyah Ingratubun, Samsul Tamher, Rahmani Ramli

{"title":"TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA","authors":"Fitriyah Ingratubun, Samsul Tamher, Rahmani Ramli","doi":"10.55551/jip.v4i4.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.30","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Profesi advokat diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang sama pentingnya dengan hakim dan penuntut umum di dalam pengadilan. Profesi Advokat adalah profesi yang dikenal sebagai officium nobile yang berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”. Tulisan ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jayapura untuk menertibkan Advokat yang tergabung dalam organisasinya tersebut, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Seseorang yang menguasai hukum dan utamanya memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain. Sejak dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan supra struktur formal dan infra struktur informal. Seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi terberat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan organisasi pendiri, maka putusan tersebut bisa ditembuskan ke dewan kehormatan PERADI agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek. \u0000 \u0000Kata Kunci: PERADI, Kode Etik, Advokat \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114925013","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 从选举监督机构的角度来看，公民参与在巴布亚省实现民主选举的努力

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.36

Roida Hutabalian, Eren Arif Budiman

引用次数: 0

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI PERBANKAN 打击银行内腐败犯罪的措施

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.33

Yohanis Sudiman Bakti, Salesius Jemaru, Zainal Ingratubun

{"title":"UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI PERBANKAN","authors":"Yohanis Sudiman Bakti, Salesius Jemaru, Zainal Ingratubun","doi":"10.55551/jip.v4i4.33","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.33","url":null,"abstract":"Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR) dan Laporan Tranksaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR) kepada PPATK. Berkaca pada hal demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Pembatasan pembawaan uang tunai di Indonesia bukanlah hal baru karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan telah jauh menetapkan suatu ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan pembawaan uang tunai rupiah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau dalam mata uang asing yang nilainya setara Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk melaporkannya kepada Ditjen Bea dan Cukai berikut dengan sanksinya. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya transaksi yang menggunakan e-money, baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan,adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau less-cash society dan juga efisiensi sistem pembayaran.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128986397","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KODE ETIK ANGGOTA DPRP PAPUA 巴布亚议会荣誉机构授权执行执行巴布亚市成员行为准则的执法

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.31

Edy Purwito, Arman Koedoeboen, Mustakim

{"title":"KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KODE ETIK ANGGOTA DPRP PAPUA","authors":"Edy Purwito, Arman Koedoeboen, Mustakim","doi":"10.55551/jip.v4i4.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.31","url":null,"abstract":"Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan Kehormatan (BK) DPR, sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BK DPR adalah salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan kepada rakyat. Pembentukan BK DPR merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Badan Kehormatan DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses monitoring itu telah dilakukan. Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mereplikasi model konseptual kajian-kajian empiris yang telah disebutkan di atas. Model konseptual penelitian ini lahir dari eksistensi atau pengembangan model dari kajian-kajian empiris seperti yang telah disebutkan di atas yakni dengan fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":"145 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132059370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana) 警方作为首席调查员的作用(刑事案件指纹识别研究)

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2022-04-28 DOI: 10.55551/jip.v4i4.29

S. Hartini, Yulianus Pabassing, Supriyagung

{"title":"FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana)","authors":"S. Hartini, Yulianus Pabassing, Supriyagung","doi":"10.55551/jip.v4i4.29","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.29","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jayapura, dan Instansi Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. ldentifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah temasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124273069","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Implementasi Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Pelindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 以调查速度实施，是一项与法律冲突的儿童保护措施

Jurnal Ius Publicum Pub Date : 2021-11-15 DOI: 10.55551/jip.v3i3.28

Yulianus Pabassing, Kadir Katjong

{"title":"Implementasi Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Pelindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum","authors":"Yulianus Pabassing, Kadir Katjong","doi":"10.55551/jip.v3i3.28","DOIUrl":"https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.28","url":null,"abstract":"Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungananak. Adanya perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak sudahseharusnya diimplementasikan secara nyata yang memandang anak bukan saja sebagaibagian dari manusia seutuhnya namun juga perlindungan terhadap generasi bangsa yangmemiliki Hak Asasi. Anak yang melakukan pelanggaran akn dilakukan proses diversi. Tujuandalam penulisan ini untuk mengetahui implementasi diversi pada tingkat penyidikan sebagaiupaya pelindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang dilakukanyakni dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatanyuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapahal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Hasil dalam penelitian iniberdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang yangdilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Implementasi diversibagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan.Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalanatau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tigakategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak–anak yang melakukankenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversibukanlah pilihan. Kata kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana","PeriodicalId":365880,"journal":{"name":"Jurnal Ius Publicum","volume":"219 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122841788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0