Justice Voice最新文献

{"title":"Analysis of the Supreme Court Decision that Canceled the Decision of the Jakarta Commercial Court in the PKPU Case of PT Asuransi Jiwa Kresna","authors":"Meidi Asri, Cita Citrawinda Noerhadi, Mardani Mardani","doi":"10.37893/jv.v2i2.787","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v2i2.787","url":null,"abstract":"This study aims to analyze 1) the Judge’s legal considerations in granting the application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) against PT Asuransi Jiwa Kresna filed by Policyholders, 2) the suitability of Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2021 dated June 8, 2021, with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Normative juridical research with a statutory approach and case approach. Primary and secondary legal data are analyzed by concluding a general problem to the concrete problem at hand. The results showed that 1) The Panel of Judges granting PKPU applications in civil procedural law must be proven by the parties to civil litigation, not the law, but the event or legal relationship. In civil cases, the judge must conduct an assessment of the events submitted by the litigants, and then separate which events are important and which are not important. It is the important events that must be proven. The means of evidence include written letters, evidence by witnesses, and presumptive evidence. 2) The conformity of Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2021 with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU in this case, which is a bankruptcy case, follows the procedure for civil proceedings in general. However, evidence was provided simultaneously with the submission of the application to the clerk. The evidence was that the transactions carried out by the respondent were not following the homologation agreement, regardless of whether the debt owed by the respondent to the applicant was paid off.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":" 38","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141370420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers","authors":"Novita Zapetri, Bachrul Amiq, Wahyu Prawesti","doi":"10.37893/jv.v2i1.720","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.720","url":null,"abstract":"The high number of accidents in Indonesia is one of the impacts of the lack of awareness of road users and road transportation providers in maintaining traffic order and road transportation security. Services that are safe, secure, orderly, smooth, and integrated with other modes of transportation can boost the national economy, advance public welfare, strengthen national unity, and be able to uphold the dignity of the nation. This study aims to analyze law enforcement by police officers in single traffic accidents that cause passengers to die and the responsibilities of drivers and the Otobus Company (PO) to victims. The method uses normative legal research with a statutory approach and the concept of law enforcement. The research shows that the maximum punishment imposed on the perpetrators of traffic crimes normatively can be explained by the relatively low maximum punishment ranging from one year to five years and until now the legal basis for capturing the perpetrators of traffic crimes still depends on the Criminal Code inherited from the Dutch Colonial Government. Law enforcement by police officers with the investigation and investigation of criminal cases in the case of a single accident experienced by the suspect on the toll road ensnares the Road Traffic and Transportation Law (LLAJ Law). Drivers and POs are responsible for victims by providing compensation to accident victims following the LLAJ Law by not removing or reducing criminal liability.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"21 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139961120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Hukum Kesehatan Dalam Perlindungan Terhadap Penggunaan Gawai yang Berlebihan","authors":"T. B. Nahor","doi":"10.37893/jv.v1i2.206","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.206","url":null,"abstract":"Smartphone atau gawai penggunaannya sudah mewabah baik di perkotaan maupun pedesaan, kalangan tua muda bahkan anak-anak menggunakannya. Smartphone/gawai bukan lagi barang mewah, menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan informasi dan hiburan. Bukan merupakan keanehan lagi jika sejak berusia balita, anak-anak telah asyik menggunakan smartphone/gawai. Bahkan tidak jarang orang tua memberikannya dengan tujuan agar si anak tidak rewel, dan berpikir bahwa dari aplikasi terbaru serta permainan-permainan yang edukatif, bisa membuat dorongan anak semakin pintar. Penggunaan smartphone/gawai yang berlebihan dapat menimbulkan radiasi. Pada setiap gawai terdapat transmiter yang mengubah suara menjadi gelombang disebut RF atau frekuensi radio yang menimbulkan radiasi elektromagnetik, yang menurut penelitian menyebabkan penggunanya dapat mengalami insomnia atau gangguan tidur. Undang-Undang Kesehatan, hanya menjelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular, tidak dijelaskan tentang kesehatan terhadap radiasi penggunaan smartphone/gawai.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130158862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan","authors":"M. R. Joka","doi":"10.37893/jv.v1i2.191","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.191","url":null,"abstract":"Tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B,41C, 43A, 44 dan 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengubah UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pajak seperti perbuatan pelanggaran hukum dengan bersikap pasif tidak ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan maksud untuk tidak membayar pajak (tax offences), penggelapan pajak (tax evasion) dan perbuatan pelanggaran hukum pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang pajak (tax avoidance). Faktor penyebab timbulnya tindak pidana perpajakan adalah pembayaran pajak dianggap beban, ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak, tingginya tarif pajak, kurang sosialisasi atas peraturan pajak, lemahnya pengawasan dan terlalu rendah sanksi hukum peraturan perpajakan. Kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia setiap tahun kecenderungan meningkat, terbukti dari laporan tahunan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyatakan bahwa 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga 2021 meningkat 47,3%. Data kenaikan tindak pidana perpajakan tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan belum maksimal. Keadaan inilah menyebabkan negara setiap tahun tidak mencapai target dalam penerimaan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam mencegah tindak pidana perpajakan juga hanya dengan cara preemptif yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik terhadap diri wajib pajak dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam pekerjaan sehari-hari. Upaya lanjutan dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat wajib pajak untuk mengetahui dan memahami kewajiban dalam membayar pajak dan sanksi hukum apabila melanggar tindak pidana perpajakan.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128798548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali","authors":"Mutiarany Mutiarany, Dsk Putu Ayu Leni Agustini","doi":"10.37893/jv.v1i2.193","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.193","url":null,"abstract":"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan banyak dipengaruhi oleh bentuk, tradisi, kebudayaan, dijiwai oleh ajaran agama maka bagi masyarakat Hindu yang kawin beda agama terlebih dahulu harus disatukan agamanya melalui proses upacara Sudhi Wadani. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan pembelajaran dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik deskripsi analisis dilakukan secara kualitatif. Upacara Sudhi Wadani suatu upacara perkawinan di mana pihak laki-laki beragama Hindu sedangkan pihak perempuan menganut agama lain, tujuannya adalah agar status perempuan sama dengan pihak laki-laki dan sekaligus bertujuan agar pihak perempuan menjadi sah memeluk agama Hindu. Sehingga, upacara Sudhi Wadani adalah merupakan prasyarat mutlak dalam perkawinan yang berbeda agama. Filosofi yang terdapat upacara Sudhi Wadani akibat adanya perbedaan agama akan dapat menyatu secara utuh dalam sumpah melalui upacara untuk setia terhadap agama Hindu. Melalui pelaksanaan upacara Sudhi Wadani diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan sifat yang harmonis dari sumpah tersebut, sebab sudah diketahui bahwa jika akhirnya sumpah itu dilanggar maka akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121094636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut","authors":"Louisa Yesami Krisnalita, Sisi Rahayu","doi":"10.37893/jv.v1i2.187","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.187","url":null,"abstract":"Kejahatan pornografi dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan sehingga mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan di antaranya, pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya. Perbuatan pornografi itu sendiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia. Sehingga merugikan banyak orang. Oleh sebab itu perbuatan pornografi dilarang oleh norma agama, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, maka perbuatan tersebut pantas untuk dinyatakan sebagai perbuatan kriminal (Tindak Pidana). Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130762044","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling","authors":"Arivan Halim","doi":"10.37893/jv.v1i2.192","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang memiliki klausul-klausul baku yang hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu pengembang (developer) perumahan atau rumah susun. Klausul-klausul baku yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan secara a contrario dapat dikatakan sah jika tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi secara deskriptif. Keberlakuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh pengembang (developer) apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRTM/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126475331","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Indonesia Dengan Singapura)","authors":"Ummi Yusnita","doi":"10.37893/jv.v1i1.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.111","url":null,"abstract":"Garis batas laut teritorial Indonesia dan Singapura yang sempit (lebar lautnya kurang dari 15 mil laut). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa lebar laut teritorial untuk negara pantai adalah 12 mil laut. Dalam hal ini lebar laut antara kedua negara tidak mencapai 24 mil laut. Merupakan sebuah tindakan bijak yang sudah dilakukan Indonesia dan Singapura yakni menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut teritorial segmen barat dengan membuat perundingan yang menghasilkan perjanjian antara kedua negara. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses teknik penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dan bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam perjanjian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, empiris, dan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dilakukan melalui proses perundingan dengan pembentukan tim teknis yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian, dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai wujud sikap dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasi oleh kedua negara.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"285 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122973606","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia","authors":"Z. Zaini, Putri Septia","doi":"10.37893/jv.v1i1.65","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65","url":null,"abstract":"Permasalahan penelitian adalah bagaimana tanggung jawab pengurus Yayasan terhadap pihak ke-3 dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004? dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pengurus Yayasan dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif di mana data yang digunakan adalah data sekunder (dengan studi kepustakaan) serta ditunjang oleh tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembahasan penelitian diketahui bahwa tanggung jawab pengurus Yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Yayasan. Kemudian pengurus mempunyai peran yang cukup penting dan utama dalam pengelolaan Yayasan, karena pengurus Yayasan merupakan organ yang melaksanakan kegiatan operasional Yayasan. Selanjutnya Undang-Undang Yayasan memberikan sanksi, yakni setiap pengurus harus bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan anggaran dasar Yayasan yang diatur dalam hukum positif dan bersifat mengikat bagi semua organ Yayasan.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126770040","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN","authors":"Riastri Haryani","doi":"10.37893/jv.v1i1.38","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.38","url":null,"abstract":"Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang good governance dan menganalisis sejauh mana implementasi konsep good governance dalam mencapai sistem pemerintahan yang baik. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka menurut Sedarmayanti diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggung jawab. Implementasi asas umum pemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban dilaksanakan dengan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.","PeriodicalId":365365,"journal":{"name":"Justice Voice","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133993198","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}