JWP (Jurnal Wacana Politik)最新文献

{"title":"PERTARUNGAN DISKURSIF ISLAM POLITIK DALAM WACANA PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM PASCA ORDE BARU","authors":"Joko Arizal","doi":"10.24198/jwp.v7i1.31920","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920","url":null,"abstract":"Penelitian ini berupaya menjelaskan pertarungan diskursif partikularitas Islam politik dalam penerapan syariat Islam pasca Orde Baru. Islam politik di sini mengacu pada Islamisme, Islam liberal, dan Islam progresif yang berperan sebagai subjek politik. Dalam mencapai tujuan itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori diskursus yang dikembangkan dalam tradisi post-marxisme. Temuan penelitian ini menunjukkan varian Islam politik memiliki perspektif yang berbeda dalam mengartikulasikan pemaknaan dan tuntutan penerapan syariat Islam, bahkan pada taraf yang lain saling menegasikan. Hal ini menegaskan bahwa dimensi logic of difference-nya lebih kuat, sehingga tak memungkinkan adanya subjek hegemonik. Abstract This research attempts to explain a discursive battle of particularity of political Islam arising in Post-New Order in empty signifier of Sharia implementation. In this discussion, political Islam refers to Islamism, liberal Islam, and progressive Islam that construct the political subject. To bring about the objectives, the study employed qualitative method and discourse theory approach of Post-Marxism. The research finds that articulation of political Islam is extremely different and has disparate perspectives on Sharia implementation which tends to negate one another. Thus, the finding implies that the dimension of logic of difference is stronger, so it would never become a hegemonic subject.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129443550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"POLITICAL AWARENESS, KNOWLEDGE, AND PARTICIPATION RELATIONSHIP USING STRUCTURAL EQUATION MODELING APPROACH","authors":"A. Zetra, K. @ Khalid, F. Yanuar, Susi Marisa","doi":"10.24198/jwp.v7i1.36325","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.36325","url":null,"abstract":". Political participation is fundamental in consolidating democracy in which political participation influences the legitimacy of society towards the running of a government. In elections, political participation could be considered community control over a government. Therefore, modeling the factors of political participation becomes essential. This cross-sectional study investigates the relationship between political awareness, political knowledge, and political participation of individuals living in Padang, Indonesia, and participating in the general election of 2020. This study employs the structural equation modeling (SEM) approach to construct the proposed model. The stability of SEM’s algorithm is checked using a reliability test. The performance of SEM and its algorithm is identified using the Bootstrap technique. The statistical tests proved that the proposed model is acceptable. This study found that political awareness has a positive and direct effect on political knowledge while political knowledge positively impacts political participation. It means that political awareness does not directly influence political participation. The political knowledge mediates it. This study suggests that individuals have to improve their public knowledge in the election to improve political participation. Meanwhile, political knowledge could be increased by improving political awareness. Indicator variables for each latent variable are also investigated in this study.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114565517","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM OPEN GOVERNMENT (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018-2019)","authors":"Arief Hendrawan, Yuwanto Yuwanto, Dewi Erowati","doi":"10.24198/jwp.v7i1.31148","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31148","url":null,"abstract":"ABSTRAK. Antara demokrasi delibertif dengan open government sebenarnya mempunyai relasi interaktif. Demokrasi deliberatif berpotensi merevitalisasi open government agar tidak hanya terjebak pada pembukaan data publik di kanal-kanal digital pemerintah. Sementara itu, open government dapat lebih merasionalisasikan gagasan demokrasi deliberatif di masyarakat kontemporer dengan sistem teknologi digital. Penelitian ini hendak menganalisis, bagaimana praktik demokrasi deliberatif dalam implementasi open government di Kota Semarang tahun 2018-2019. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan, bahwa praktik demokrasi deliberatif dalam implementasi open government tahun 2018-2019 dilakukan lewat beragam aktivitas deliberasi pada ruang publik fisik dan virtual. Namun, praktik demokrasi deliberatif antara pemerintah dengan masyarakat sebagian besar belum sampai pada tataran pengambilan keputusan deliberatif. Sebagai simpulan, open government terbukti mendukung praktik demokrasi deliberatif melalui berbagai program dan sistem teknologi digital yang memungkinkan proses deliberasi pada ruang publik fisik serta virtual. Meskipun demikian, syarat-syarat deliberasi dan ruang publik ideal dalam praktik demokrasi deliberatif belum semuanya terpenuhi secara komprehensif.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128113970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENAKAR PENGARUH POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA","authors":"Halilul Khairi","doi":"10.24198/jwp.v7i1.37770","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah yang terkait dengan dinasti politik. Penelitian ini juga akan menggambarkan tipe patron yang efektif dalam mempengaruhi kemenangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menghitung persentase dari setiap parameter yang diamati. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menganalisis data hubungan calon yang terkait dinasti politik dengan patronnya. Gejala politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu sejak pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005. Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 terjadi di 29 provinsi dari 32 provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, dengan jumlah pasangan calon yang tekait dengan politik dinasti mencapai 135 pasangan calon atau 16,8 % dari total 804 pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sebanyak 58 pasangan calon politik dinasti atau sebesar 42,96 % terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, dan sisanya 77 pasangan calon tidak terpilih. Calon kepala yang paling banyak terpilih adalah calon politik dinasti yang mempunyai hubungan anak/menantu, suami/isteri dan kakak/adek dengan patron politik dinastinya yaitu mencapai 51 pasangan calon atau sebanyak 88 % dari calon politik dinasti yang terpilih.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"170 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120865895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Relasi Media Massa dan Politik pada Pemilihan Umum Presiden 2019","authors":"Riyan Alghi Fermana, Aidinil Zetra","doi":"10.24198/jwp.v7i1.32370","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.32370","url":null,"abstract":"Dalam menentukan ketua tim pemenangan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memilih Erick Thohir (ET), pemilik surat kabar Republika, sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Hal ini bertentangan dengan pernyataan yang pernah disampaikannya terkait independensi dan afiliasi politiknya selama ini. Pada saat yang lain, Republika juga menurunkan berita utama yang dianggap menonjolkan salah satu pasangan calon, tepatnya pascapenunjukan ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Penelitian ini menganalisa bagaimana relasi media massa, khususnya media massa nasional dan politik pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan dari seluruh pemberitaan Republika, sedikit banyaknya media massa turut memperhitungkan simbol politik. Media massa akan mencari sumber berita yang dianggap mampu mendukung pemberitannya. Peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit juga akan disederhanakan melalui framing fakta-fakta sehingga layak diterbitkan kepada khalayak ramai. Terkait dengan relasi antara masyarakat dan media massa, masyarakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara terkait dengan relasi antara pemerintah dan media massa, pemerintah tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap media massa.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116505318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN DAN SINERGITAS ANTAR AKTOR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE","authors":"Nastasya Aisya Putri, Aidinil Zetra, Roni Ekha Putera","doi":"10.24198/jwp.v6i2.32107","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32107","url":null,"abstract":"Salah satu nawacita Jokowi dan Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Tujuannya adalah memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, yang dapat diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aktor dan sinergitas aktor dalam membentuk dan menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe study kasus, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjek dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut dan juga mengungkapkan proses kejadian secara mendetail untuk mengetahui peran aktor dan sinergitas ketiga aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Informan berasal dari aktor yang ada di BUMDes Tirta Mandiri. Untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dilapangan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar aktor di BUMDes Tirta Mandiri saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan karena masyarakat sebagai pengguna sekaligus sebagai pengawas dan pemilik modal di BUMDes Tirta Mandiri. Selain itu, aktor-aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri saling bersinergi sehingga BUMDes Tirta Mandiri menjadi BUMDes yang berhasil.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116814288","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI KANDIDAT DI INTERNAL PDI PERJUANGAN PADA PILKADA CIMAHI TAHUN 2017","authors":"Siti Witianti, Nasrullah Nazsir, Arry Bainus, Mudiyati Rahmatunnisa, Mohammad Fazrulzaman Azmi","doi":"10.24198/jwp.v6i2.35728","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35728","url":null,"abstract":"Pada tatanan negara demokrasi, lazimnya partai politik melakukan upaya perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Oleh karena itu, partai politik harus menyediakan kader-kadernya yang siap mengikuti seleksi di intenal partai. Pada kasus Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, Paslon yang terpilih bukan dari kader PDI Perjuangan, karena penjaringan dilakukan secara terbuka bagi kader dan non kader. Dengan demikian tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui dinamika dan metpde seleksi yang dilakukan PDI P Perjuangan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Cimahi pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendengarkan narasumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Pengumpulan data dilakukan dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan dan beberapa bakal calon dari kader dan bukan PDI Perjuangan, sedangkanengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mandalam sedangkan penentuan informan dilakukan berdasarkan purposive technique. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Tim Seleksi tingkat lokal tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural dalam proses seleksi, akan tetapi ada peran lebih dalam melakukan screening bakal calon, khususnya mengenai komitmen yang akan diberikan kepada partai. Dominasi dan kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan hasil seleksi masih sangat mencolok, termasuk tim seleksi pusat pun akan sangat bergantung dengan keputusan DPP, meskipun tahapan prosedural sudah secara rinci dilaksanakan. Proses penentuan calon dapat dikatakan dinamis di tingkat lokal, namun setelah mencapai tahap akhir, dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang berwenang untuk memutuskan dan merekomendasikan calon untuk berkontestasi dalam Pemilu. Hal yang menarik lainnya dalam proses pencalonan di internal PDI-P Kota Cimahi adalah tidak adanya mahar politik, namun bakal calon diminta komitmennya untuk membiayai pemenangan Pilkada. Selanjutnya, penelitian ini menunjukan adanya keterbatasan desentralisasi kewenangan dalam proses rekrutmen. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh kekuatan oligarki dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, serta kekuatan finansial yang dapat mengimbangi pengaruh tersebut.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133408116","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MEKANISME DIFUSI KEBIJAKAN PADA TAHAP PERUMUSAN AGENDA Studi kasus Wacana RUU pelindungan Data Pribadi di Indonesia","authors":"Yudha Kurniawan, A. Gunawan","doi":"10.24198/jwp.v6i2.35590","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35590","url":null,"abstract":"enelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda (agenda-setting) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia. Difusi kebijakan dapat dimaknai secara umum sebagai sebuah proses pengadopsian kebijakan di suatu negara yang dipengaruhi oleh dinamika penerapan kebijakan yang sama di negara/wilayah lain. Dalam siklus pembuatan kebijakan, proses difusi kebijakan di tahap perumusan agenda dapat terjadi melalui dua mekanisme yakni pembelajaran dan emulasi. Mekanisme pembelajaran menekankan pada evaluasi aktor  difusi yang bertumpu pada aspek efektivitas atau implikasi praktis kebijakan yang akan diadopsi berdasarkan pengalaman di wilayah/negara lain. Sementara itu, emulasi menekankan pada evaluasi aktor difusi kebijakan berdasarkan pada aspek-aspek normatif. Secara empirik, Kedua mekanisme ini kemudian diidentifikasi secara kualitatif melalui metode analisa konten terhadap pemberitaan seputar RUU PDP sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari hasil analisa terhadap 115 artikel pemberitaan, ditemukan bahwa sebanyak 77 aktor memberikan pernyataan publik terkait perdebatan mengenai kebutuhan akan RUU PDP. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa pemerintah, DPR, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi menjadi institusi-institusi yang paling dominan dalam tahap perumusan agenda RUU PDP. Sementara itu, terkait proses difusi kebijakan, mekanisme pembelajaran paling banyak diidentifikasi dari data yang diperoleh. Dalam hal ini, pernyataan publik terkait mekanisme pembelajaran paling banyak dikemukakan oleh Kemkominfo. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan EU GDPR (European Union General Data Protection) menjadi referensi kebijakan yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait RUU PDP dalam dua tahun terakhir.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"CE-28 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121004290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MAPPING POLITICAL THEORY USING BIBLIOMETRIC ANALYSIS","authors":"M. Syaifuddin, Suswanta Suswanta, Misran Misran, Syamsul Bahri Abd. Rasyid","doi":"10.24198/jwp.v6i2.31870","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.31870","url":null,"abstract":"Politics is a discipline of science that is part of social science. What distinguishes political science from other social sciences is the object studied. The development of research on the theory of political science and politics becomes a question in this paper. Topic mapping and topic classification based on keywords, countries, and themes discussed were the main focus of this research, including visual density based on keywords, showing the level of saturation political science theory. In this study, the data used were data that had been downloaded from the Scopus database with several limitations to limit and be more specific to the results of the discussion. After the documents to be reviewed and analyzed are bibliographical using the VOSViewer and NVivo 12 Plus software, the data is exported .CSV and .RIS formats. This study aims to provide insights into subsequent research on the theory of political science","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"6 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128820373","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROBABILITAS PELAKSANAAN HAK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI (PENDEKATAN REGRESI LOGIT)","authors":"Irzal Anderson, Kuswanto Kuswanto","doi":"10.24198/jwp.v6i2.32242","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32242","url":null,"abstract":"Penelitian bertujuan untuk mengetahui probabilitas masyarakat Kota Jambi dalam melaksanakan hak politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode Ex-Post Facto untuk mengetahui peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kota Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan yang berjumlah 865. Sampel dipilih menggunakan teknik area sampling tingginya tingkat abstain di suatu daerah sebanyak 266 responden. Data diperoleh menggunakan angket dan dianalisis dengan menggunakan model regresi logit. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat di Kota Jambi pada  Pemilu Presiden Tahun 2019 dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pendidikan politik, budaya politik, sikap politik dan tingkat pendapatan. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan kondisi sosial politik serta jenis pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat probalilitas pelaksanaan hak politik masyarakat di Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Diperlukan optimalisasi peran pemerintah dan pelaku politik untuk melakukan sosialisai politik di masyarakat dan konsistensi kinerja pemerintah dengan visi dan misi yang telah dikampanyekan agar mengurangi abstain masyarakat dalam Pemilu Presiden.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"03 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130471539","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}