JWP (Jurnal Wacana Politik)最新文献_第6页

URGENSI MANAJEMEN RISIKO PEMILU PADA PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (STUDI PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA MASYARAKAT) 2015年皮尔卡达病19日大选风险管理的紧迫性(公民选举权研究)

JWP (Jurnal Wacana Politik) Pub Date : 2020-10-03 DOI: 10.24198/jwp.v5i2.29481

Yunita Sakbani

引用次数: 1

PENERAPAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN JAMINAN KESETARAAN HAK POLITIK DALAM PENDAFTARAN PEMILIH: STUDI KASUS PADA PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015 选民登记中实行忠义选举和确保政治平等:2015年SAMOSIR PILKADA案例研究

JWP (Jurnal Wacana Politik) Pub Date : 2018-10-13 DOI: 10.24198/JWP.V3I2.17086

Tota Pasaribu, R. Sumadinata, Muradi Muradi

{"title":"PENERAPAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN JAMINAN KESETARAAN HAK POLITIK DALAM PENDAFTARAN PEMILIH: STUDI KASUS PADA PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015","authors":"Tota Pasaribu, R. Sumadinata, Muradi Muradi","doi":"10.24198/JWP.V3I2.17086","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/JWP.V3I2.17086","url":null,"abstract":"Tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.Namun sesuai Undang-undang Adminitrasi Kependudukan hal ini bukan bagian dari dokumen kependudukan.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran SKD dalam melindungi hak pilih warga.Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Pemiluberintegritas dan kesetaraan hak politik sebagai pisau analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa akomodir penggunaan SKD tersebut dinilai efektif melindungi hak pilih warga yang sebelumnya terancam hilang yaitu mereka dari kalangan pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukan dan pemilih dari penganut aliran kepecayaanParmalim. Pada akhir tulisan ini, penulis menyarankan dalam rangka pemberian jaminan hak pilih melalui akurasi data Pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi data base pemilih dengan data administrasi kependudukan. ","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"2010 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114742295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGISIAN JABATAN BADAN PENGAWAS PEMILU YOGYAKARTA: STUDI PADA PERAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH 公共组织在起诉日惹选举监督机构的角色:研究NAHDLATUL神职人员和MUHAMMADIYAH角色

JWP (Jurnal Wacana Politik) Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24198/JWP.V3I2.18125

Yusa Djuyandi, M. Firdaus, Arief Hidayat

{"title":"PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGISIAN JABATAN BADAN PENGAWAS PEMILU YOGYAKARTA: STUDI PADA PERAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH","authors":"Yusa Djuyandi, M. Firdaus, Arief Hidayat","doi":"10.24198/JWP.V3I2.18125","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/JWP.V3I2.18125","url":null,"abstract":"Peran organisasi masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan hal yang menarik di kaji, alasannya banyak kader kedua ormas ini yang berkiprah dalam lembaga pengawas pemilu, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk menganalisa peran kedua ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan, baik itu dari perwakilan kedua Ormas (NU dan Muhammadiyah) serta dari Bawaslu DIY, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai media maupun hasil penelitian pihak lain yang dapat menunjang analisa. Hasil dari penelitian ini adalah peran NU dan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan komisioner di Bawaslu D.I. Yogyakarta dianggap sangat strategis sebab secara jejaring mampu mendorong para anggotanya untuk menempati posisi anggota Bawaslu DIY. Begitu kuatnya peran kedua Ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan dominasi NU serta Muhammadiyah yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan organ pemerintah. ","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125236215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 选举规则形成的政治进程:分析2017年选举第7条的形成权力斗争

JWP (Jurnal Wacana Politik) Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24198/JWP.V3I2.17670

Sholehudin Zuhri

{"title":"PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu","authors":"Sholehudin Zuhri","doi":"10.24198/JWP.V3I2.17670","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/JWP.V3I2.17670","url":null,"abstract":"Menganalisis perumusan regulasi pemilu tidak dapat dipisahkan dari dinamika realitas politik, yang didefinisikanoleh perebutan kekuasaan dalam keputusan politik. Penelitiantentang proses politik pada pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 menjadi penting, karena fraksi-fraksi di parlemen telah berupaya memasukanpreferensipolitiknya ke dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite daninstitusionalisme untuk meneliti dinamisme fraksi di parlemen dan hubungannya dengan partai elit dalamperspektif formal institusional. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui elaborasi dinamika keputusanpolitik dan notulen rapat pembahasan rancangan undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa pertarungankekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu berlangsung dalam beberapatahap. Pertama, proses antar faksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian kesepakatan yang tidakbisa diraih pada fase sebelumnya. Ketiga, konsesi politik di tingkat elite partai politik. Di sisi lain, perbedaantajam di antara fraksi-fraksi telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu tidak solid, sehinggakeputusan akhirnya dibuat melalui voting dan diwarnai tindakan walk-out oleh empat fraksi di parlemen.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129142568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

TINGKAT PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN MEDIA LAPOR DI KOTA BANDUNG 据万隆报道，通过媒体利用的公共参与水平

JWP (Jurnal Wacana Politik) Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24198/JWP.V3I2.19883

Nur Atnan

引用次数: 2

MODAL POLITIK TJHAI CHUI MIE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017

JWP (Jurnal Wacana Politik) Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24198/JWP.V3I2.18526

Ika Kartika, Mudiyati Rahmatunnisa, Neneng Yani Yuningsih

引用次数: 2

SOVEREIGNTY, GLOBAL NORMS AND SECURITY COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA 东南亚的主权、全球规范与安全合作

JWP (Jurnal Wacana Politik) Pub Date : 2018-10-01 DOI: 10.24198/JWP.V3I2.19118

C. Slayton

{"title":"SOVEREIGNTY, GLOBAL NORMS AND SECURITY COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA","authors":"C. Slayton","doi":"10.24198/JWP.V3I2.19118","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/JWP.V3I2.19118","url":null,"abstract":"Discussions on cooperative security strategies in Southeast Asia often mention potential threats such as piracy, illegal fishing, terrorism, island disputes and even the security concerns posed by natural disasters. The aforementioned threats are mutual, between not only the ten ASEAN countries but also neighbors, such as Australia and Timor Leste, along with rising and global powers such as China and the United States. However, developing security cooperation even against mutual threats is hindered not only by geographic and monetary restraints but by differences in national ideology, national interests, differing historical perspectives, divergent legal opinions as well as intentional and unintentional misinformation. Using the perspective of a multi-discipline approach to international relations realism and the security dilemma along with highlighting the sources of miscommunication that hinder long-term security cooperation, this paper argues that Indonesia and the US have incorrect and sometimes dangerous perceptions of the other. Differing concepts on national sovereignty, interpretations of international law and the degradation of the rules-based order are all easily manipulated to fuel dangerous misperceptions. Cooperation and sovereignty seem more at odds than ever before. But military cooperation can still be successful using honest assessments that avoid false information and instead pursue sincere engagements.","PeriodicalId":325644,"journal":{"name":"JWP (Jurnal Wacana Politik)","volume":"2 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128928383","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0