Kertha Patrika最新文献

{"title":"Pengaturan Perolehan Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran","authors":"Gede Ode Angga Pratama","doi":"10.24843/kp.2018.v40.i02.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p03","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas adanya konlifk aturan (conflicten van normen) antara Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2015 dengan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU No. 5 Tahun 1960. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pengaturan perolehan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran dengan atau tanpa perjanjian kawin sesuai dengan asas nasionalitas serta  (2) Apakah akibat hukum dari perolehan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui snowball theory. Teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi, komparisi, evaluasi, dan argumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Pengaturan perolehan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran dengan atau tanpa perjanjian kawin sesuai dengan asas nasionalitas sepanjang WNI mempertahankan kewarganegaraannya. (2) Sementara itu akibat hukum perolehan hak milik dalam perkawinan campuran dengan atau tanpa perjanjian kawin adalah tidak hapus karena hukum selama dimiliki WNI.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/kp.2018.v40.i02.p03","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45359218","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan","authors":"Putri Maharani","doi":"10.24843/kp.2018.v40.i02.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p06","url":null,"abstract":"Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contohnya ialah perkawinan yang di dalamnya terdapat hubungan darah antara suami dan istri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status dan kedudukan anak dari perkawinan sedarah (incest) setelah adanya pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak dari pembatalan perkawinan sedarah (incest) menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. (2) Menambah wawasan dan pengetahuan Penulis untuk mempelajari hukum Perkawinan sedarah dan status kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah (incest) ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian dari putusan Nomor: 216/Pdt.G/1996/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat diambil kesimpulan bahwa: meskipun terjadinya pembatalan perkawinan, maka keputusan pembatalan perkawinan tersebut berakibat tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/kp.2018.v40.i02.p06","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49067367","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI HERMENEUTIKA HUKUM DALAM MEMAHAMI PROBLEM","authors":"Anak agung Istri ari Atu dewi","doi":"10.24843/kp.2017.v39.i03.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p02","url":null,"abstract":"Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa urgensi hermeneutika hukum adalah penafsiran yang digunakan untuk mebebaskan kajian-kajian  hukum dari  otoritarianisme para yuris positif. Prinsip hermeneutika adalah  sebagai upaya menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan  untuk menyampaikan ide-ide. \u0000Urgensi lain dari hermeneutika adalah  untuk mengkaji dan menggali maupu meneliti makna-makna  teks baik dari perspektif pengguna atau pembaca. Apabila dikaitkan dengan keilmuan hukum  adalah urgensi hermeneutika adalah agar para pengkaji hukum dapat menggali  dan meneliti makna-makna hukum baik dari perspektif pembaca maupun dari pencari keadilan. Untuk mengkaji, meneliti dan menggali makna-makna yang terkandung dalam teks hukum maka digunakan metode interpretasi yang dalam keilmuan filsafat dikenal dengan hermeneutika hukum.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/kp.2017.v39.i03.p02","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68898645","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PENGATURAN KOMODITAS LADA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERSPEKTIF ASAS-ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","authors":"Darwance, Sigit Nugroho, Yokotani","doi":"10.24843/KP.2018.V40.I01.P01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/KP.2018.V40.I01.P01","url":null,"abstract":"Abstak \u0000Selain timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dikenal sebagai daerah penghasi lada. Lada yang oleh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan sebutan “sahang” ini menjadi komoditi unggulan daerah ini. berbagai upaya harus dilakukan oleh pengambil kebijakan (stakeholder) untuk mengelola sektor pertambangan khususnya timah dan sektor pertanian dan perkebunan khususnya lada guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dikaji dari asas- as ask dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi dan masih ada beberapa asas yang belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan oleh pembentuk peraturan daerah \u0000  \u0000Katakunci; Pengaturan, Lada, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/KP.2018.V40.I01.P01","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43356383","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN GREEN CONSTITUTION","authors":"Hudriyah Mundzir","doi":"10.24843/kp.2017.v39.i03.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p01","url":null,"abstract":"Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (natural resources) yang menjadikan kegiatan pertambangan sebagai salah satu aspek penggerak perekonomian di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berimplikasi bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir  deduktif  dan kriterium kebenaran koherenen. Pelitian ini bertujuan untuk mengkaji impikasi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan green constitution. Dari kajian dan pengolahan data menghasilkan sebuah konsep, yaitu perwujudan kedaulatan lingkungan (ecocracy). \u0000Kata Kunci : \u0000Implikasi, green constitution, kedaulatan lingkungan (ecocracy), undang-undang pertambangan mineral dan batubara","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/kp.2017.v39.i03.p01","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42574739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN","authors":"Ida Ayu Sukihana","doi":"10.24843/KP.2017.V39.I03.P04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/KP.2017.V39.I03.P04","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000                      Dalam Konteks  tanggung jawab perusahaan atau yang dikenal dengan CSR, dimana perusahaan yang ingin mempertahanakan kelangsungan usahanya ,maka perusahaan harus memperhatikan  selain mengejar keuntungan perusahaan  juga hendaknya memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi  aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. \u0000                 Tanggung jawab sosial bagi perusahaan sudah diatur dalam Pasal 74 UU.NO 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  dan PP.NO.47 Tahun 2012  Tentang  Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan Perseroan Terbatas.Namun  meskipun pengaturan  pengaturan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan  sudah lama terbentuk,secara fakta pengaturan pengaturan tersebut belum dilaksanakannya secara efektip.Hal ini disebabkan dari beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan  tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Tabanan menunjukan bahwa yang menjadi hambatan hambatan pelaksanaan Pasal 74 UU.NO.74 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas yakni:  faktor penegak hukumnya,faktor  kesadaran hukum dan faktor ekonomi dari perusahaan. \u0000 ","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/KP.2017.V39.I03.P04","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47954403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS TATA HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG SERAYA DALAM UPAYA MENGAKOMODIR KEPENTINGAN RELIGI","authors":"Dikdik Adiarsa","doi":"10.24843/KP.2018.V40.I01.P03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/KP.2018.V40.I01.P03","url":null,"abstract":"Salah satu konsep dalam pengelolaan hutan lestari adalah terpenuhinya fungsi sosial yang mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi fungsi sosial dari keberadaan hutan lindung Gunung Seraya, di dalam Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5273/Menhut-II/Reg.2-1/2014 Tentang Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Bali Timur Periode Tahun 2014-2023, kawasan hutan lindung Gunung Seraya (RTK 9) yang digunakan untuk kegiatan religi yang berupa adanya bangunan suci (Pura) ditetapkan menjadi blok khusus yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan kelestarian lingkungan. \u0000Kata Kunci : Hutan lindung, kepentingan religi, kebijakan","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/KP.2018.V40.I01.P03","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47999712","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGALIHWUJUDAN KARYA SINEMATOGRAFI MENJADI VIDEO PARODI DENGAN TUJUAN KOMERSIAL PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA","authors":"Ari Mahartha","doi":"10.24843/kp.2018.v40.i01.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p02","url":null,"abstract":"Berbagai kemudahan yang didapat dengan adanya platform-platform di dunia maya seperti Youtube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya dalam hal membagikan informasi maupun karya-karya ciptaan membuat media-media ini dijadikan sebagai suatu sarana untuk mengumumkan karya ciptaanya yang merupakan hasil pemikiran kreatifnya secara pribadi agar dapat dinikmati oleh khalayak umum. Video parodi yang dalam praktiknya dibuat oleh seseorang kerap kali diciptakan dengan cara mengambil suatu karya sinematografi lainnya yang telah lebih dahulu dipopulerkan oleh orang lain. Video parodi ini biasanya dibuat sebagai respon seseorang terhadap suatu karya yang dapat dimaksudkan untuk suatu kritikan maupun ekspresi kekaguman seseorang terhadap karya tersebut. Pada tulisan ini, rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum dari pembuatan video parodi yang dibuat berdasarkan suatu karya ciptaan lainnya?; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya sinematografi yang atas karyanya dibuat video parodi yang dikomersialisasikan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain: video parodi dalam konteks ciptaan belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam ndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan rumusan norma yang kabur pada Undang-Undang Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan yang jelas terhadap video parodi tersebut. Perlindungan terhadap ciptaan video parodi diperlukan karena suatu ciptaan video parodi walaupun dibuat berdasarkan karya ciptaan lainnya, tetapi memiliki muatan-muatan baru yang merupakan hasil olah pemikiran dari pencipta video parodi. Apabila suatu karya video parodi terebut dibuat hanya semata-mata untuk tujuan yang bukan komersil maka hal ini tidak menjadi suatu persoalan hal ini kemudian menjadi persoalan atas pembuatan dan pengumuman dari video parodi tersebut, pembuat video parodi memperoleh keuntungan atas hasil karya tersebut. \u0000Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Karya Sinematografi, Video Parodi","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/kp.2018.v40.i01.p02","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48528453","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK KANDUNG NON MUSLIM MELALUI WASIAT WAJIBAH","authors":"Eka Apriyudi","doi":"10.24843/KP.2018.V40.I01.P05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/KP.2018.V40.I01.P05","url":null,"abstract":"Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim dewasa ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya yang beragama Islam. Mekipun demikian dalam Al-Qur’an maupun hadis tidak membenarkan anak yang non muslim mewarisi harta dari ayahnya yang beragama muslim. Melalui wasiat wajibah tersebut anak yang non muslim dapat diberikan warisan dari ayahnya. Kondisi tersebut melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui (1) Bagaimana kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam? dan (2) Bagaimana pembagian harta waris kepada anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah? Sejalan dengan permasalahan penelitian ini, maka jenis penelitian hukum yang digunakan bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan analisis yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep maqashid al-syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah; dan (2) Pembagian harta waris kepada anak kandung non muslim melalui wasiat wajibah yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris, sehingga anak non muslim berhak mendapatkan bagian harta warisan pewaris muslim sebagai penerima wasiat wajibah. \u0000  \u0000Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Beda Agama, Pewarisan Islam.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/KP.2018.V40.I01.P05","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42120940","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGATURAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIALIHKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEMILIK","authors":"Kadek Agus Bram Rendrajaya","doi":"10.24843/kp.2018.v40.i01.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p04","url":null,"abstract":"Indonesia sebagai Negara berkembang tengah gencar dalam melakukan pembangunan guna memberikan fasilitas publik maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu sarana yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah tanah. Ketersediaan tanah merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan Negara, terlebih lagi sebagian tanah telah dimiliki hak oleh masyarakat. Hak milik atas tanah merupakan bagian dalam perlindungan hak asasi manusia yang dimana wajib mendapat perlindungan hukum oleh Negara. Permasalahan yang muncul ketika pengadaan tanah harus yang memperhatikan hak asasi manusia dengan cara pengadaan tanah yang tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk negara. Serta tujuan dari pada pengadaan tanah tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum. \u0000Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum ditinjau dari hak asasi manusia ? dan (2) Apakah kriteria kepentingan umum dalam penetapan pengadaan tanah bagi pembangunan ? \u0000            Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, sistematisasi. \u0000Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi pemilik hak atas tanah karena tindakan pengadaan tanah oleh Negara dilakukan berdasarkan undang-undang(2) Penggunaan tanah melalui pengadaan tanah oleh Negara yang menggunakan tanah hak milik masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam undang-undang adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. \u0000  \u0000Kata Kunci:   Hak Milik Atas Tanah, Kepentingan Umum, Hak Asasi Manusia","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.24843/kp.2018.v40.i01.p04","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48926677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}