Padjadjaran Law Review最新文献

Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara 将集体诉讼应用于国家治理法院对治理决定的测试

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1273

Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaij, Sekar Sari Syaharani, Feren Thalita, Santi Hapsari

{"title":"Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara","authors":"Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaij, Sekar Sari Syaharani, Feren Thalita, Santi Hapsari","doi":"10.56895/plr.v11i1.1273","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1273","url":null,"abstract":"Gugatan perwakilan kelompok adalah model gugatan yang tidak asing digunakan dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bahkan, model gugatan ini sudah dipraktikkan di pengadilan Indonesia sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kehadiran gugatan perwakilan kelompok diharapkan dapat mempermudah penegakan keadilan bagi masyarakat umum yang terkena dampak negatif dari keputusan tata usaha negara oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam satu gugatan saja. Dengan ini, kehadiran gugatan perwakilan kelompok melalui konstruksi hukum serta kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya harus dipahami dengan baik agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terlepas dari kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan lainnya, peradilan tata usaha negara belum memiliki peraturan khusus yang dapat mendukung pelaksanaan model gugatan tersebut, yang unsur-unsurnya antara satu sama lain saling bersesuaian. Lalu, dari kelebihan-kelebihan gugatan perwakilan kelompok yang sudah cukup memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, masih banyak kekurangan dalam praktik, terutama berhubungan dengan putusan sela. Sejatinya, hal-hal demikian wajib mendapatkan perhatian penuh oleh pihak yang berwenang.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"26 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133320593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin 优化法医数字方法，试图从比特币形式的腐败中收回国家资产

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1263

Mutierly Sulastri, Tiwa Cindy Claudia, Wulan Chorry Safira

{"title":"Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin","authors":"Mutierly Sulastri, Tiwa Cindy Claudia, Wulan Chorry Safira","doi":"10.56895/plr.v11i1.1263","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1263","url":null,"abstract":"Pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak positif seperti ditemukannya mata uang virtual (cryptocurrency), salah satunya yaitu Bitcoin. Sistem Bitcoin yang memiliki jaminan kerahasiaan dan perlindungan ternyata menghadirkan dampak negatif seperti penyalahgunaan fasilitas jaminan untuk melakukan pencucian aset hasil tindak pidana korupsi. Hal tersebut mengakibatkan para penegak hukum mengalami kesulitan dalam upaya pemulihan asset negara (asset recovery). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai cara pencegahan dan penanganan permasalahan tersebut melalui optimalisasi digital forensik. Dalam tulisan ini akan dibahas pula mengenai kasus korupsi PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT. ASABRI) dimana beberapa tersangka diduga telah melakukan pengelolaan dana asuransi untuk dikorupsi kemudian disalurkan ke dalam bentuk Bitcoin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi digital forensik dapat dilakukan melalui 3 aspek yaitu penguatan regulasi, peningkatan skill akuntan forensik dalam dunia digital, serta penguatan kerjasama antar lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127229189","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Fenomena Pemblokiran Game Online Tinjauan Mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pembelian Game Online 网上游戏对增值税(PPN)的拒绝审查现象

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1285

R. Pradana, Adinda Putri Pertiwi, Karwiyah

引用次数: 0

Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak 世界贸易组织框架内国际贸易争端解决制度:裁决和报复作为权利恢复努力的机制、有效性

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1237

Riyadus Solikhin

{"title":"Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak","authors":"Riyadus Solikhin","doi":"10.56895/plr.v11i1.1237","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1237","url":null,"abstract":"World Trade Organization (WTO) pada dewasa ini telah menjadi sebuah organisasi perdagangan dunia yang sangat dominan dalam membentuk aturan dan berbagai kebijakan perdagangan internasional, termasuk kerangka penyelesaian sengketa di dalamnya yang terdiri dari aturan-aturan dan adanya suatu badan penyelesaian sengketa. Untuk itu, dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO yang diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (DSU) dan hadirnya lembaga yang melaksanakan aturan tersebut berupa Dispute Settlement Body (DSB) melalui Panel maka diharapkan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota WTO dapat diselesaikan secara damai secara menyeluruh tanpa menggunakan kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO, efektivitas pelaksanaan Putusan DSB, serta tindakan retaliasi sebagai upaya pemulihan hak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa WTO dalam hal ini keberadaannya sangat penting dalam penegakan hukum, terutama sebagai forum penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota-anggota WTO.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"199 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124375515","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1286

Nafila Andriana Putri

{"title":"Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi","authors":"Nafila Andriana Putri","doi":"10.56895/plr.v11i1.1286","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1286","url":null,"abstract":"Berbanding lurus dengan masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia, kasus doxing menggunakan media sosial pun kerap terjadi. Tujuan dari doxing yang dilakukan pun bermacam-macam mulai, dari ingin mempermalukan seseorang hingga menuntut keadilan demi kepentingan umum. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diharapkan dapat memberikan regulasi yang dapat diandalkan terkait dengan isu data pribadi, nyatanya UU PDP belum dapat memberikan kepastian hukum, tertutama bagi pelaku doxing untuk menuntut keadilan demi kepentingan umum. UU PDP menyamaratakan bahwa kegiatan mengungkapkan data pribadi atau doxing adalah hal yang dilarang dan diancam pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi kasus doxing terhadap perkara penganiayaan Mario Dandy (MDS) terhadap D, tulisan ini akan membahas mengenai pentingnya mengklasifikasikan doxing berdasarkan bentuk dan tujuan dilakukannya dalam UU PDP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa doxing terdiri menjadi tiga kategori berdasarkan tujuannya, yaitu doxing untuk tujuan jahat, doxing untuk kepentingan politik, dan doxing untuk self-regulation. Berdasarkan kategorisasi ini, sudah sepatutnya ancaman hukuman untuk pelaku doxing dibedakan pula.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117260661","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Akun Game Online Genshin Impact: Hak Kebendaan dan Legalitas sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Genshin Impact在线游戏帐号:从积极的印尼法律角度来看，唯物主义和合法性作为买卖对象的权利

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1259

Adella Kamala Sari -, Sri Haryati

{"title":"Akun Game Online Genshin Impact: Hak Kebendaan dan Legalitas sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia","authors":"Adella Kamala Sari -, Sri Haryati","doi":"10.56895/plr.v11i1.1259","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1259","url":null,"abstract":"Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan terhadap aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia terhadap hiburan. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, hiburan tidak lagi terbatas pada dunia nyata saja melainkan telah berkembang ke dunia maya atau dunia virtual. Salah satu hiburan yang tercipta karena adanya dunia maya adalah permainan berbasis internet atau dikenal sebagai game online (permainan daring). Salah satu game online yang kini sedang populer adalah Genshin Impact. Di tengah kepopulerannya, terdapat beberapa individu/perorangan atau kelompok yang melakukan usaha berupa jual-beli akun Genshin Impact. Namun apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan? Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dari perspektif baru yakni meninjau dari segi hak kebendaan dan perjanjian/kontrak yang mengikat akun game online Genshin Impact. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, di mana penelitian akan dilakukan dengan berpanduan pada peraturan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum yang sedang diteliti. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keabsahan akun game online Genshin Impact sebagai objek jual-beli sangat terikat dengan perjanjian Terms of Service yang disepakati pada saat pembuatan akun, dan oleh sebab akun game online Genshin Impact merupakan hak milik dari COGNOSPHERE sebagai pemegang hak cipta, maka transaksi jual-beli akun game yang dilakukan oleh para pemain dianggap batal demi hukum.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129151596","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1235

Riyadus Solikhin

{"title":"Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia","authors":"Riyadus Solikhin","doi":"10.56895/plr.v11i1.1235","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi pada era industri 5.0 mendorong terjadinya peningkatan kuantitas transaksi e-commerce hingga dapat dilakukan lintas batas negara. Dengan meningkatnya kuantitas transaksi e-commerce, potensi sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen juga semakin meningkat. Untuk itu, Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai sarana penyelesaian sengketa perdagangan elektronik. Di Indonesia, sebenarnya sudah ada kerangka regulasi yang memperbolehkan digunakannya ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan elektronik, tetapi pengaturan tersebut belum bersifat spesifik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai urgensi penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia, dilihat dari adanya peluang, tantangan dan manfaat dalam penerapannya. Tulisan ini mengimplementasikan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa penerapan ODR menjadi sangat penting di Indonesia, karena terdapat peluang berupa basis pengaturan yang sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan ditemukan pula beberapa tantangan yang harus diatasi agar penerapan ODR tersebut dapat diwujudkan dan terlaksana secara efektif yaitu pada aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek teknologi dan aspek keamanan. Selain itu, tulisan ini juga menemukan beberapa manfaat penerapan ODR yaitu penghematan waktu dan biaya, kenyamanan dan flexibilitas bagi para pihak yang bersengketa.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128573562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 作为国家经济复苏的存款保护机构的管辖权审查

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1249

Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, Muhammad Alfian Kusnaldi

{"title":"Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional","authors":"Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, Muhammad Alfian Kusnaldi","doi":"10.56895/plr.v11i1.1249","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1249","url":null,"abstract":"Pemerintah Indonesia melakukan sebuah terobosan regulasi ekonomi yang ditujukan sebagai upaya penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 terkhususnya di bidang perbankan. Sektor ini menjadi krusial mengingat faktor historis pada masa krisis moneter yang pada saat itu sektor perbankan menjadi prioritas pemerintah dalam mengatasi krisis yang terjadi. Fase pasca krisis yang telah dialami Indonesia seakan menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk melakukan formulasi mitigasi preventif agar kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa diatasi secara efektif dan efisien. Negara layaknya Amerika Serikat telah megembangkan sebuah skema yang bernama Deposite protection Scheme (DPS) sebagai upaya penyelamatan sektor perbankan yang diprakarsai oleh lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Indonesia mengejawantahkan skema ini sebagai lanjutan dari skema Blanket Guarantee Scheme. Pada saat krisis moneter, Indonesia mendirikan sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewenangan LPS yang merupakan lembaga independen yang akan menjadi stakeholder skema mitigasi DPS sebagai upaya perlindungan nasabah dan penyelamatan sektor perbankan dalam menjamin harkat dan martabat masyarakat Indonesia. LPS memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposan yang memadai dan tepat merupakan suatu bentuk justifikasi atas pentingnya peran tersebut.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"246 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115951401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak 法律哲学及其保护儿童的作用

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1260

Yordan Asmara Asmara, Aqilla Fadia Haya

{"title":"Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak","authors":"Yordan Asmara Asmara, Aqilla Fadia Haya","doi":"10.56895/plr.v11i1.1260","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1260","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Manusia dijadikan objek filsafat untuk ditelaah secara mendalam dari berbagai sisi, salah satunya menelaah terkait dengan tingkah laku manusia. Filsafat menjadi dasar seseorang untuk mengetahui dan meresapi makna hidup yang lebih sadar sebagai insan manusia. Setiap manusia akan selalu berproses dalam kehidupannya, salah satu prosesnya yaitu ketika seseorang berada dalam masa kanak-kanak karena akan berpengaruh pada saat dewasa kelak. Anak sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan senantiasa perlu dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Anak memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk hak untuk dilindungi. Masih banyak anak tidak mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang yang mempelajari filsafat hukum dapat membawa dirinya untuk menemukan terhadap apa yang benar-benar dimaksud dengan hukum itu sendiri. Diperlukan suatu peran filsafat sebagai landasar dalam mempelajari hukum demi terciptanya perlindungan terhadap anak. Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku terutama dalam rangka perlindungan terhadap anak. \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131414959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan 基于正义原则的共享财富安排的歧义

Padjadjaran Law Review Pub Date : 2023-07-01 DOI: 10.56895/plr.v11i1.1268

Arini Dwiyanti, Syafira Adlina

{"title":"Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan","authors":"Arini Dwiyanti, Syafira Adlina","doi":"10.56895/plr.v11i1.1268","DOIUrl":"https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1268","url":null,"abstract":"Perkara kepailitan umumnya terjadi pada perusahaan, namun dapat terjadi juga pada individu. Kepailitan terhadap individu bergantung pada kedudukannya dalam perusahaan, untuk perusahaan bukan berbadan hukum, Debitur pailit bertanggung jawab sampai harta pribadi terlebih jika ia terikat dalam perkawinan, maka keberadaan harta bersamanya akan diperhitungkan dalam boedel pailit. Artikel ini menggunakan metodeyuridis normatif serta pendekatan undang-undang. Permasalahan utama terdapat ambiguitas peristilahan harta bersama dan keselarasan antar pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU. Frasa ‘persatuan harta’ dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat menimbulkan multitafsir sebab KUH Perdata memaknai persatuan harta yaitu meleburnya seluruh harta suami/istri sehingga terjadinya pailit pada salah satu pihak, mempailitkan pula pasangannya dan seluruh harta masuk dalam boedel pailit. Sedangkan UU Perkawinan menegaskan harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing atau tidak masuk dalam boedel pailit. Selain itu, terdapat kontradiksi di beberapa pasal yang dapat merugikan pihak tertentu yang berkepentingan sehingga asas keadilan tidak terpenuhi. Maka, perlu penegasan ketentuan yang dijadikan acuan dalam UU Kepailitan danPKPU.","PeriodicalId":315263,"journal":{"name":"Padjadjaran Law Review","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114780389","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0