Recht Studiosum Law Review最新文献

Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022) 司法审查，长期腐败根除委员会职务回顾(宪法法院判决第112/PUU-XX/2022号研究)

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-11-03 DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14219

None Raraniken Ayuning Bintari, None Azzahra Ayu Sabilla, None Pijar Febryagna Sukaca

{"title":"Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)","authors":"None Raraniken Ayuning Bintari, None Azzahra Ayu Sabilla, None Pijar Febryagna Sukaca","doi":"10.32734/rslr.v2i2.14219","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219","url":null,"abstract":"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap uji materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Rumusan masalah yang dikaji adalah apakah ratio decidendi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menjamin kedudukan MK sebagai negative legislator dan bagaimana pemberlakuan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ratio decidendi dan pemberlakuan putusan MK. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa MK telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator karena telah membuat norma baru terhadap penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Putusan tersebut berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini. Dengan demikian, keberlakuan putusan tersebut adalah berlaku surut.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"77 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135868293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah 从伊斯兰教法和法例来看，前腐败罪犯参加选举的政治权利

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-11-03 DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14164

Andri Yanto, Faidatul Hikmah

{"title":"Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah","authors":"Andri Yanto, Faidatul Hikmah","doi":"10.32734/rslr.v2i2.14164","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kedudukan hukum hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan dirinya kembali dalam pemilihan umum melalui perspektif hukum syariah dan fiqh siyasah. Pemilihan umum merupakan momentum transisi pemerintahan dan manifestasi utama dari proses demokratisasi kehidupan bernegara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, Pemilu harus mampu diproyeksikan guna menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki religiusitas yang tinggi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan positif untuk mengidentifikasi kedudukan permasalahan secara objektif dalam tata hukum Indonesia. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengetahui disparitas persepsi antara kebijakan kebolehan mantan narapidana korupsi menjadi kandidat dalam pemilu menurut logika undang-undangan dengan hukum syariah dan fiqh siyasah. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan permisif yang diorientasikan guna memberikan perlindungan HAM bagi mantan terpidana korupsi atas hak politiknya, secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan fiqh siyasah yang memandang kedudukan pemimpin dalam posisi mulia, sehingga mensyatkan calon pemimpin untuk bebas dari perbuatan tercela.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"19 10","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135821258","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tanggung Jawab Hukum Pengembang Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia 基于印尼积极法律，住宅开发人员法律的责任，在没有职能证书的情况下，向消费者交付合同

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-11-03 DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14075

Liza Dameria Marbun, Budiman Ginting, Detania Sukarja

{"title":"Tanggung Jawab Hukum Pengembang Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia","authors":"Liza Dameria Marbun, Budiman Ginting, Detania Sukarja","doi":"10.32734/rslr.v2i2.14075","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14075","url":null,"abstract":"Rumah Susun atau apartemen adalah solusi pemerintah untuk mengatasi adanya peningkatan kepadatan penduduk di seluruh daerah melalui pengembang. Permasalahannya beberapa kasus ditemukan adanya bangunan gedung rumah susun atau apartemen tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam perjanjian pengikatan jual beli setelah dimanfaatkan, tetapi peraturan mewajibkan adanya SLF pada setiap gedung yang termuat dalam Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011 dan Permen Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi. Tentu permasalahan tersebut merugikan pihak konsumen dan dampak buruk untuk kedepannya apabila tidak dilakukan secara tegas, sehingga pengembang harus bertanggung jawab secara hukum. Penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik penelitian studi kepustakaan. Pengolahan data digunakan analisis kualitatif dan sifat penelitian disajikan deskriptif. Hasil penelitian bahwa Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi jual beli rumah susun atau apartemen yang tidak disertai dengan sertifikat laik fungsi merupakan perjanjian melalui sistem pemesanan dengan menandatangani PPJB yang telah dibuat oleh pengembang kepada konsumen, namun adanya pengembang tidak memperoleh persyaratan dalam peraturan yaitu Pasal 24 Angka 35 UU Cipta Kerja (perubahan dari UU Bangunan Gedung). Apartemen The Reiz Condo Medan (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN) oleh PT Waskita Karya Realty selaku pengembang terhadap Lina Sutanto selaku pihak konsumen adalah perjanjian tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut melanggar syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu klausa yang halal, maka perbuatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, akibatnya kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"81 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135868647","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

The Legal-Political Urgency of Coal Industry Downstreaming for Democratic and Just National Development 煤炭产业下行对国家民主公正发展的法律政治紧迫性

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-11-03 DOI: 10.32734/rslr.v2i2.13014

None Gilang Abi Zaifa, None Maria Yohana, None Al Fath

{"title":"The Legal-Political Urgency of Coal Industry Downstreaming for Democratic and Just National Development","authors":"None Gilang Abi Zaifa, None Maria Yohana, None Al Fath","doi":"10.32734/rslr.v2i2.13014","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.13014","url":null,"abstract":"In please fifth Pancasila and the 1945 Constitution emphasize that the principle of social justice mandates the responsibility of the government in developing welfare. After the issuance of Law NO. 3 of 2020, the mineral and coal (minerba) sector plays an important role in national economic growth. However, in practice, it is felt that the government lacks a supervisory function, resulting in a recentralization of authority, both from the aspect of licensing and supervision. Coal industry supervision mechanisms must be further regulated to ensure that the downstream coal industry is not controlled by a handful of people. The formulation of the problem in this journal is what is the mechanism for downstreaming the coal industry as a development of national law? And what is the juridical basis for the delegation of authority for the downstream coal industry in achieving national legal prosperity? This research uses normative juridical method through literature study. Normatively, the legal politics of natural resource management in Indonesia has been determined in the 1945 Constitution, specifically in Article 33 paragraph (2) and paragraph (3). In terms of planning, as well as coordination of intensity implementation supervision has not been carried out optimally, so that it has not supported the realization of sustainable and environmentally sound mining through law enforcement efforts. The recommendation from this study is that policies still need to be synchronized with the provisions of related laws and regulations so that they can become an effective, efficient and comprehensive legal basis in mining operations so as to create legal certainty and provide protection for the community.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"80 7","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135868652","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Pembangunan Bendungan Di Desa Wadas 检察委员会评估了瓦达斯村的大坝建设情况

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-11-03 DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14208

None Muhammadkamal

引用次数: 0

Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas 根据法律的法律原则，生活在《国家刑法》中的法律适应能力

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-11-03 DOI: 10.32734/rslr.v2i2.14162

Andri Yanto, Faidatul Hikmah

{"title":"Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas","authors":"Andri Yanto, Faidatul Hikmah","doi":"10.32734/rslr.v2i2.14162","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162","url":null,"abstract":"Akomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional merupakan orientasi penting dalam pembaruan hukum pidana pasca ditetapkanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini ditujukan guna mengintegrasikan hukum yang hidup sebagai instrumen dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, secara spesifik dengan mengelaborasi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan menelaah pengaturan akomodasi hukum yang hidup menggunakan perspektif asas legalitas. Asas legalitas dipilih sebagai cara pandang karena merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern yang menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian ini terbagi menunjukan bahwa formulasi hukum yang hidup dalam KUHP telah sesuai dengan konsep asas legalitas, yang ditunjukan melalui proses pelembagaan dan normatisasi hukum adat dalam bentuk peraturan daerah. Mekanisme pelembagaan hukum adat yang diatribusikan oleh KUHP Nasional dalam Peraturan Pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber norma yang berkepastian, namun memiliki prosedur penegakan hukum tersendiri yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat. Format ini linear dengan penerapan Qanun di Aceh, sebagai preseden pemberlakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif terkait perspektif asas legalitas dalam akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan dalam memformulasikan strategi implementasi KUHP dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"17 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135821120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

The Effect of the District Court Judge's Verdict in the Sambo CS Case on the Level of Public Trust in the Criminal Justice System in Indonesia 地方法院法官在Sambo CS案中的判决对印尼刑事司法系统公众信任度的影响

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11479

Endro Tri Susdarwono, Alma Wiranta

引用次数: 0

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor 根据典型的上诉法，盗窃银行信贷案件的刑事调查和调查

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11874

Putra R Siregar, Madiasa Ablisar, M. Nasution, Mahmul Siregar

{"title":"Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor","authors":"Putra R Siregar, Madiasa Ablisar, M. Nasution, Mahmul Siregar","doi":"10.32734/rslr.v2i1.11874","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11874","url":null,"abstract":"One element of corruption offenses is the unlawful action that harms the state's finance or economy. In the context of state-owned banks, there are still two different opinions about the source of finance, whether it belongs to state finance or limited liability company (PT) finance. Due to this ambiguity, anti-corruption investigators should understand this issue before investigating state-owned banks with a limited liability company structure. The research was conducted at the North Sumatra High Prosecutor's Office because it is currently investigating alleged corruption crimes related to non-performing loans worth IDR 39.5 billion at Bank BTN Medan Branch. The research aims to investigate: first, the regulation of corruption investigation related to non-performing loans cases in state-owned banks, which are related to the lex specialis derogat legi generalis principle; and second, the investigation of corruption crimes related to non-performing loans cases in state-owned banks by the North Sumatra High Prosecutor's Office. This research used a descriptive-analytical normative legal research method with a legislative approach. The data were collected through secondary sources and field studies at the North Sumatra High Prosecutor's Office. The data were analyzed using a qualitative data analysis method. The research findings show that based on the lex specialis systematische principle, the Banking Law should be applied to banking cases resulting in non-performing loans. The North Sumatra High Prosecutor's Office conducts corruption investigations by collecting evidence to be used as valid evidence, and when the suspect is found, the evidence will be used to prove the case. It is recommended that law enforcement officers, especially the prosecutors and judges who apply the law to the cases, should apply the Banking Law to non-performing loan cases. If there is an unlawful action found in the provision of credit facilities, it should be investigated as a corruption case.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130211895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi dalam Kegiatan Bisnis 对区域财产权分割法(BUMD)的分析与商业活动的董事会政策有关

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i1.12114

Nurul Efridha, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, Mahmud Mulyadi

{"title":"Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi dalam Kegiatan Bisnis","authors":"Nurul Efridha, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, Mahmud Mulyadi","doi":"10.32734/rslr.v2i1.12114","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.12114","url":null,"abstract":"Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami dilema dalam mengambil keputusan sehari-hari. Mereka dituntut untuk mencari laba sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, namun keputusan bisnis yang salah dapat merugikan keuangan negara dan dianggap sebagai tindakan korupsi. Meskipun BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, namun keuangannya bukan keuangan milik daerah/negara sehingga penegak hukum masih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah keuangan yang disetor dalam bentuk saham ke suatu BUMD berbentuk Perseroan Terbatas merupakan bagian dari keuangan negara atau tidak. Sehingga, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keuangan pada BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara dan bagaimana akibat hukumnya bagi PT. Bank Sumut sebagai BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang disetorkan ke dalam BUMD berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kekayaan daerah/negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengurusannya harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat privat bukan ke ranah publik. Sehingga, Direksi PT. Bank Sumut tidak seharusnya dituduh telah melakukan korupsi karena pengambilan keputusannya melainkan hanya bertanggung jawab secara administratif saja.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128827799","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

REOPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR (WHISTEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 告密者对腐败罪行的法律保护进行了优化

Recht Studiosum Law Review Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.32734/rslr.v2i2.11278

Andri Yanto, Faidatul Hikmah, Nabil Abduh Aqil

引用次数: 0