Recht Studiosum Law Review最新文献

{"title":"Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum yang Pancasilais di Era Society 5.0","authors":"Inaz Indra Nugroho, Novita Renawati, Nurul Huda Ngainul Yakin","doi":"10.32734/rslr.v1i2.9667","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9667","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya mendatangkan dampak positif berupa kemudahan disegala bidang, namun juga telah mendisrupsi kehidupan manusia karena teknologi telah menggantikan peran pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap transformasi nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi yang tidak bijak dapat menggerus nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hal itulah yang melatarbelakangi Jepang dalam menggagas konsep Era Society 5.0 yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang timbul akibat Era Revolusi Industri 4.0. Sejalan dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kualitas yang kian merosot. Salah satunya disebabkan oleh integritas aparat penegak hukum yang melemah. Dengan demikian, diperlukan adanya reformasi hukum dalam bidang pendidikan hukum sebagai upaya untuk mempersiapkan sarjana hukum yang berintegritas tinggi yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini dilakukan guna mencari solusi dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum melalui reformasi hukum di bidang pendidikan hukum berbasis Law Case Study. Metode penulisan yang digunakan adalah metode legal research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai data pustaka dan referensi, berupa peraturan perundang-undnagan, buku, jurnal, dan publikasi bereputasi mutakhir. Kemudian, keseluruhan data dan referensi yang diperoleh disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sistem pendidikan hukum yang ada saat ini masih hanya terfokus dari segi normatif. Orientasi pendidikan dan intelektualisas ilmu hukum cenderung bersifat otonom, doktrinal, dan posivistik tertutup. Pendidikan hukum saat ini lebih didominasi oleh cara pembelajaran yang bersifat teknologis daripada kemanusiaan dan sosial. Kedua, bahwa metode belajar Law Case Study dalam pendidikan hukum diciptakan oleh Christopher Columbus Langdell. Dengan proses belajar yang langsung ke simulasi dan aktif ini mahasiswa dapat melihat suatu kasus dari sisi sosiologis, bukan hanya dari sisi positivistik perundang-undangan semata.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125442190","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Quo Vadis Economic Law Policy in the Procurement of Goods and Services by the Government (Comparative Study of Indonesia and the Philippines)","authors":"Muhammad Iqbal Baiquni, Yulia Fajar Rafikawati","doi":"10.32734/rslr.v1i2.9668","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9668","url":null,"abstract":"This paper discusses the legal development policy in the Government's Procurement of Goods and Services and to reveal the legal development sector in the regulation as well as a comparison of the Government's Procurement of Goods and Services policy between Indonesia and the Philippines. The method used in this paper is normative juridical with a statutory study approach (statue apporouch). The results of this study indicate that the direction of the government's procurement of goods and services policy is the achievement of the output and outcome of government agencies, economic improvement for both business actors and the community through economic equity and sustainable development, as well as comparisons related to government procurement of goods and services in Indonesia during the New Order era with integrity. The State Budget, however, is entering the decentralized Reform period and there are new regulations in the Government's Procurement of Goods and Services with the formation of an auction committee at each Office/Work Unit/Project Leader/Project Section. In the Philippines, it is formed in the Government Procurement Reform Act which is the basis for the regulation of Government Procurement of Goods and Services in the Philippines. ","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114910403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN","authors":"Teguh Kurniawan Z, Miranda Lufti Nasution, Zilmi Haradhi","doi":"10.32734/rslr.v1i1.9254","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9254","url":null,"abstract":"Disrupsi teknologi digital membawa implikasi signifikan dalam lanskap ekonomi dan keuangan. Peer  to peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang layanan keuangan yang  memberikan jasa pinjam meminjam online secara efektif, instan, dan transparan dengan  menghubungkan kreditur dan debitur secara digital. Model pinjaman ini sangat digandrungi oleh  masyarakat terutama golongan unbanked people yang selama ini kesulitan memperoleh pinjaman  dari lembaga keuangan formal. Peer to peer lending sangat rentan mengalami risiko fraud, gagal  bayar dan penyalahgunaan data pribadi sebab sistem elektronik sejatinya rawan terhadap potensi  peretasan. Regulasi pinjaman online diatur dalam berbagai peraturan salah satunya Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis  normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban atas permasalahan  hukum yang terjadi dalam aktivitas pinjam-meminjam online. Pengkajian hubungan hukum antara  para pihak yang berkepentingan dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara layanan menjadi  urgen dan krusial untuk ditelisik guna memberi rasa aman yang tinggi bagi para pengguna layanan  dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan peer to peer lending. Penyelenggara layanan  sepatutnya menyediakan dana proteksi untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal bayar yang  ditanggung oleh kreditur dan menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi debitur dari  ancaman peretasan dan penyalahgunaan.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124856205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia","authors":"Teuku Muhammad Qashmal Jabbar, Parlindungan Harahap, Nabil Abduh aqil","doi":"10.32734/rslr.v1i1.9251","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9251","url":null,"abstract":"Dalam penegakkan hukum di Indonesia pelaksanaan mekanism kontrol terhadap pengawasan kinerja hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) secara internal dan Komisi Yudisial (KY) secara eksternal. Sejatinya fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh mahkamah agung dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun pada prakteknya pengawasan internal mahkamah agung ini mempunyai beberapa kelemahan. Di satu sisi wewenang KY yang hanya memberikan rekomendasi tidaklah mampu menegakkan kehormatan dan martabat hakim secara maksimal. Untuk itulah diperlukan penguatan berupa pemberian wewenang sanksi kepada KY dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Kepada Hakim dan Bagaimana Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumendokumen dan buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang diteliti. KY dapat dilihat dari wewenangnya yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim yang dibuktikan dengan kemampuan memberikan sanksi secara langsung terhadap hakim yang melanggar kode etik.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127917843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan","authors":"Chelsea Chelsea, Adinda Januarizki Simorangkir, Dinda Yunisa","doi":"10.32734/rslr.v1i1.9252","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9252","url":null,"abstract":"Pada prakteknya, ketepatan mengenai jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan masih banyak yang belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang melampaui batas waktu ideal yaitu 50 hari sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permasalahan ini akan berdampak kepada penerapan Asas Contante Justitie. Pelaksanaan yang kurang optimal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya kesadaran dari para pihak yang untuk menghadiri jadwal sidang yang sudah ditentukan dan disepakati bersama serta disebabkan juga oleh bantuan atau panggilan delegasi yang menghambat waktu penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Medan dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, dan kemudian diberi suatu kesimpulan, data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125197602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REFORMULASI SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA TERHADAP PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN","authors":"Zilmi Haridhi, Ari Ghazy Putra Asto, Shanaz Salsabila Al-Zamru","doi":"10.32734/rslr.v1i1.9250","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9250","url":null,"abstract":"Maraknya kasus perusakan lingkungan seperti kebakaran hutan oleh korporasi masih minim dijatuhi sanksi pidana. Hal ini tentu menjadi sebuah urgensi untuk diterapkannya asas Strict Liability dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan wujud pertanggungjawaban korporasi. Namun, hal ini belum efektif dalam penjatuhan hukuman dikarenakan hanya sebatas kewajiban membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah reformulasi dalam sistem peradilan pidana tentang penerapan asas Strict Liability sebagai sistem pembuktian. Rumusan masalah dalam karya tulis ini: Bagaimana penerapan asas Strict Liability dalam sistem pembuktian peradilan pidana sebagai pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan Bagaimana pemanfaatan asas Strict Liability sebagai jalan pemecahan masalah. Jenis Penelitian yang diterapkan berupa yuridis normatif serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menerapkan Studi Kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan dan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Semua data dikumpulkan lalu diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan menguraikan permasalahan hingga didapatkan solusi yang inovatif. Hasil pembahasan ini memiliki maksud bahwa asas Strict Liability memiliki urgensi penerapannya dalam sistem pembuktian pidana Indonesia sehingga diperlukan mekanisme yang tepat untuk mengatur kedudukan asas ini di Indonesia.","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116617229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet","authors":"Miranda Lufti Nasution, Nabil Abduh aqil","doi":"10.32734/rslr.v1i1.9253","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253","url":null,"abstract":"Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet  merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung  hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet.  Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana  yang termuat di dalamnya dapat melimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet  termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform  digital. Karya tulis ilmiah ini memuat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah eksistensi UU  ITE mengancam kebebasan berinternet masyarakat Indonesia; 2) Bagaiamana mekanisme yang  tepat untuk menjamin kebebasan berinternet di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini  adalah untuk mengetahui seberapa besar ancaman kebebasan berinternet di Indonesia dan  mengkaji mekanisme seperti apa yang tepat untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan  berinternet masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan  konsep (conseptual approach). Bahan hukum sekunder adalah bahan utama yang digunakan  dalam penelitian ini. Pasal pencemaran nama baik atau pasal defamasi yang termaktub dalam  Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu pasal yang paling  mengancam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya di internet. Ancaman  pemblokiran yang termuat dalam Pasal 40 ayat (2b) juga menjadi hambatan dalam beraktivitas  di internet. Mekanisme penyelesaian perkara yang dijerat dengan beberapa pasal dalam UU  ITE sebaiknya diubah dengan mekanisme penyelesaian jalur non litigasi dengan menggunakan  proses mediasi. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan ancaman pemidanaan yang selama ini  ditakuti oleh masyarakat. ","PeriodicalId":299989,"journal":{"name":"Recht Studiosum Law Review","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132550446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}