UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet

Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet  merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung  hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet.  Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana  yang termuat di dalamnya dapat melimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet  termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform  digital. Karya tulis ilmiah ini memuat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah eksistensi UU  ITE mengancam kebebasan berinternet masyarakat Indonesia; 2) Bagaiamana mekanisme yang  tepat untuk menjamin kebebasan berinternet di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini  adalah untuk mengetahui seberapa besar ancaman kebebasan berinternet di Indonesia dan  mengkaji mekanisme seperti apa yang tepat untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan  berinternet masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan  konsep (conseptual approach). Bahan hukum sekunder adalah bahan utama yang digunakan  dalam penelitian ini. Pasal pencemaran nama baik atau pasal defamasi yang termaktub dalam  Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu pasal yang paling  mengancam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya di internet. Ancaman  pemblokiran yang termuat dalam Pasal 40 ayat (2b) juga menjadi hambatan dalam beraktivitas  di internet. Mekanisme penyelesaian perkara yang dijerat dengan beberapa pasal dalam UU  ITE sebaiknya diubah dengan mekanisme penyelesaian jalur non litigasi dengan menggunakan  proses mediasi. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan ancaman pemidanaan yang selama ini  ditakuti oleh masyarakat.